PPU – Warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, akhirnya menerima penyerahan sertifikat hak pakai di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah, Kamis (25/9/2022).

Penyerahan tahap awal ini menjadi angin segar bagi penerima manfaat, yang sebagian lahannya terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penyerahan tahap I diberikan kepada 23 subjek penerima manfaat di PPU. Secara total, sebanyak 129 subjek ditetapkan sebagai penerima manfaat Reforma Agraria tahap pertama di atas HPL Badan Bank Tanah.

Bagi masyarakat, penyerahan sertifikat ini menjadi momentum penting, karena untuk pertama kalinya hak pakai diberikan di atas HPL Badan Bank Tanah. Program ini merupakan implementasi nyata reforma agraria sebagaimana mandat PP Nomor 64 Tahun 2021.

Tamsir, salah seorang warga penerima, mengaku lega perjuangannya akhirnya berbuah kepastian hukum. Ia menceritakan panjangnya proses terhadap lahannya dengan luas 2.536 meter persegi, hingga akhirnya bisa menerima sertifikat yang sudah lama ditunggu.

“Kami itu kan kena jalan untuk pembangunan Jalan Tol Segmen 5A. Alhamdulillah sekarang sudah berakhir kekhawatiran. Kemarin kan banyak juga misinformasi soal lahan warga ini. Tapi akhirnya bisa diselesaikan. Saya pribadi merasa senang sekali, karena sudah berakhir segala perjuangan yang panjang,” ungkapnya.

Sementara itu, Sutrisno, warga Maridan RT 02, juga menyampaikan rasa syukurnya. Ia menilai penyerahan sertifikat ini menjadi harapan baru bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN.

“Permohonan dari pemerintah kepada masyarakat kami terima, dan tentu lahan itu akan kami manfaatkan sebaik mungkin,” katanya.

Ia berharap pemerintah terus memperhatikan nasib masyarakat. Menurutnya, keberlanjutan program ini sangat penting agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat reforma agraria.

“Harapan kami, mudah-mudahan pemerintah tetap memperhatikan nasib masyarakat agar ke depan lebih baik dan lebih makmur. Baik dalam pengelolaan lahan reforma agraria maupun lingkungan sekitar, itulah yang selalu diharapkan masyarakat,” ujarnya.

Sutrisno menambahkan, lahannya yang sudah digarap sekitar 15 tahun terdampak proyek jalan tol IKN. Ia menyebut proses menuju penyerahan sertipikat memakan waktu panjang dengan berbagai pertanyaan dari warga.

“Waktu itu kami tidak serta-merta langsung mengiyakan, karena latar belakang Bank Tanah ini kan masih baru, baru terdengar. Jadi wajar kalau masyarakat ingin tahu sejauh mana mekanismenya. Apalagi lahan kami sebelumnya tidak didapatkan melalui Bank Tanah, tiba-tiba muncul istilah itu. Nah, itu yang menjadi permasalahan, sehingga prosesnya memakan waktu cukup lama dengan banyak pertanyaan,” jelasnya.

Meski demikian, ia memastikan seluruh warga terdampak diperlakukan sama. Ia menekankan bahwa tidak ada yang dianaktirikan dalam setiap tahapan proses.

“Sebetulnya tidak ada istilah prioritas. Dari awal, semua masyarakat terdampak diundang dalam setiap tahapan. Jadi tidak ada yang dianaktirikan, semua kebersamaan. Hanya saja prosesnya memang panjang, itu saja,” tambah Sutrisno.

Ia juga menyampaikan detail lahan yang diterimanya dari program ini. Sertipikat yang diterima mencakup tanah seluas 1.700 meter persegi. Sesuai ketentuan, setelah 10 tahun, status hak pakai tersebut dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

“Saya pribadi menerima lahan sekitar 1.700 meter. Alhamdulillah, tidak ada niat menjual tanah itu. Justru kami ingin memanfaatkannya untuk anak cucu agar bisa terus berlanjut. Itu yang utama bagi kami,” tutupnya.

Pewarta: Robbi/MKN
Editor: Yusva Alam

PPU – DPRD PPU bakal mengawal proses penyerahan sertifikat hak pakai di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kepada warga terdampak pembangunan IKN.

Meski baru sebagian kecil yang menerima, DPRD PPU menegaskan, bahwa kualitas kepastian hukum lebih penting daripada sekadar jumlah sertifikat yang dibagikan.

Anggota DPRD PPPU, Bijak Ilhamdani, menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penerbitan sertifikat hak pakai di atas HPL Badan Bank Tanah. Hal itu ia sampaikan usai penyerahan tahap pertama sertifikat kepada masyarakat penerima manfaat di PPU, Kamis (25/9/2022).

Penyerahan tahap I diberikan kepada 23 subjek penerima manfaat di PPU. Secara total, sebanyak 129 subjek ditetapkan sebagai penerima manfaat Reforma Agraria tahap pertama di atas HPL Badan Bank Tanah.

Program ini merupakan implementasi mandat Badan Bank Tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021.

Penyerahan sertifikat ini tentu menjadi momentum penting, karena untuk pertama kalinya hak pakai diberikan di atas HPL Badan Bank Tanah sebagai bagian dari reforma agraria. Bijak menilai proses penerbitan sertifikat yang sesuai ketentuan hukum bukan hanya soal waktu, tetapi juga kualitas agar tidak menimbulkan masalah baru.

“Ya, tentu saja proses ini harus berjalan. Walaupun ada tekanan dari masyarakat untuk mempercepat. Menurut saya bukan hanya soal waktu yang harus dipercepat, tapi yang terpenting adalah penerbitan sertifikat ini benar-benar sesuai dengan aturan hukum. Supaya ke depan tidak menimbulkan persoalan baru,” tegas Bijak.

Ia yang merupakan Anggota Komisi I ini menyebut, DPRD PPU memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan memastikan sertifikat yang dibagikan tidak menimbulkan sengketa di masa depan. Menurutnya, jika sampai bermasalah, hal itu justru akan menghambat dan menyita waktu lebih panjang.

“Tugas kami di DPRD adalah memastikan bahwa sertifikat yang diterima masyarakat ini tidak bermasalah di kemudian hari. Kalau sampai bermasalah, justru akan menjadi problem baru dan menghabiskan waktu kita lagi,” ucapnya.

Meski penyerahan baru dilakukan untuk sebagian kecil penerima, ia memberikan apresiasi kepada Badan Bank Tanah. Bijak menekankan bahwa kualitas kepastian hukum jauh lebih penting daripada sekadar jumlah yang dibagikan.

“Walaupun jumlah yang diserahkan masih sedikit, tapi yang utama adalah kualitas berupa kepastian hukum, bukan sekadar banyaknya sertifikat. Percuma kalau jumlahnya banyak, tapi kemudian bermasalah. Itu artinya kerja dua kali,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, dari total 129 subjek penerima manfaat, baru 23 yang telah menerima sertifikat atau sekitar 15–18 persen.

DPRD PPU, kata dia, akan terus mendorong Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar bekerja maksimal dan menuntaskan seluruh proses.

“DPRD akan terus mendorong tim GTRA agar bekerja maksimal. Selain mendampingi masyarakat, kami juga bertugas mengawal agar penyelesaian ini benar-benar tuntas,” tambahnya.

Namun, Bijak menyoroti belum adanya target waktu penyelesaian yang ditetapkan tim GTRA. Ia berharap Bupati PPU sebagai ketua GTRA bisa segera menentukan target agar proses lebih terarah.

“Namun saya juga mendengar, tim GTRA belum menetapkan target waktu penyelesaian. Harapan saya, Pak Bupati selaku ketua bisa segera menetapkan target agar DPRD bisa terus mengevaluasi dan mendorong kinerjanya,” ungkap anggota legislatif daerah pemilhan (Dapil) Sepaku ini.

Ia juga menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tetap tenang dan sabar menunggu. Menurutnya, proses yang ada sudah berjalan di jalur yang benar dan tinggal menunggu penyelesaian.

“Terakhir, untuk masyarakat, saya berharap bisa bersabar. Apa yang dilakukan tim GTRA ini sudah menjadi simbol bahwa proses sudah berjalan dan on the track. Jadi, tidak perlu ada keraguan lagi. Tinggal soal waktu saja. Mudah-mudahan dengan kesabaran bersama, hak yang diterima masyarakat benar-benar kuat secara hukum dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” pungkasnya.

Pewarta: Robbi/MKN
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) telah merampungkan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam Rapat Paripurna ke-IV Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar Kamis, (25/9/2025) malam, total APBD Perubahan disepakati senilai Rp 9,8 Triliun, atau terkoreksi turun dari APBD Murni sebelumnya.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, hadir langsung di Gedung DPRD Kutim untuk membacakan Nota Penjelasan. Paparan Bupati mengungkap adanya strategi ganda dalam pendapatan daerah, peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di satu sisi, dan penurunan signifikan pada dana transfer dari pusat di sisi lain.

Bupati Ardiansyah Sulaiman merinci komposisi pendapatan daerah yang mengalami penyesuaian besar:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melesat: PAD Kutim menunjukkan kinerja positif dengan peningkatan target dari Rp 358 Miliar menjadi Rp 441 Miliar. Kenaikan sebesar Rp 83 Miliar ini terutama didorong oleh optimalisasi penerimaan dari komponen pajak dan retribusi daerah.
2. Dana Transfer Anjlok Rp 1 Triliun: Komponen Dana Transfer dari Pemerintah Pusat menjadi faktor utama koreksi anggaran. Angka dana transfer turun tajam dari proyeksi awal Rp 10,2 Triliun menjadi sekitar Rp 9,3 Triliun.
3. Lain-Lain Pendapatan Turun Drastis: Pendapatan Lain-Lain yang Sah juga mengalami koreksi besar dari Rp 547,7 Miliar menjadi hanya Rp 78,1 Miliar, atau turun sekitar Rp 469 Miliar.

“Penyesuaian anggaran ini adalah bentuk respons realistis terhadap kondisi fiskal, di mana kami harus melakukan efisiensi besar dan menetapkan prioritas baru,” tegas Ardiansyah.

Dengan disampaikannya Raperda P-APBD 2025 ini, DPRD Kutim akan segera melanjutkan dengan tahapan pembahasan Badan Anggaran (Banggar). Pimpinan dewan dan anggota menekankan pentingnya sinergi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar untuk segera menuntaskan pembahasan.

Mengingat waktu efektif pelaksanaan anggaran hanya tersisa sekitar tiga bulan, kecepatan dan ketepatan alokasi dana menjadi kunci. Diharapkan pengesahan Perda P-APBD dapat segera dilakukan agar proyek-proyek pembangunan prioritas tidak terhambat dan dapat tuntas tepat waktu di akhir tahun anggaran.

Pewarta: Ramlah
Editor: Yusva Alam