BONTANG – Pemerintah Kota Bontang membongkar bangunan liar yang didirikan di lahan pemerintah, Rabu (5/11/2025). Bangunan liar tersebut berada di sepanjang jalan masuk Pelabuhan Loktuan.

Sony Suwito, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan mengatakan, sebelumnya Surat Peringatan (SP) pertama hingga ketiga telah dilayangkan oleh pihak kelurahan setempat. Sehingga pada hari pembongkaran warga sudah mengosongkan jualan mereka.

“Pas diberikan SP ketiga, kita beritahu mereka kalau kami menyediakan truk dan pickup untuk mereka kalau mau pindahin barang, kami bantu antarkan,” pungkasnya

Sebanyak 280 personil diturunkan dari Satpol PP, Damkar, TNI, Polri, Damkar, Perkimtan. Ia juga mengundang PDAM untuk mengamankan jaringan air dan PLN lantaran banyak jaringan kabel yang melintang di sepanjang jalan tersebut.

Pemkot mengakui kelalaian pengawasan diawal, “Awalnya satu bangunan tidak ada kita tegur, tenyata hingga berjamur, dan sekarang harus ditertibkan,” pungkasnya.

Sebanyak 25 bangunan dibongkar, sebelumnya pembongkaran juga telah dilakukan di depan masjid terapung. Ke depannya pemkot akan kembali melakukan pembebasan lahan lagi terhadap beberapa rumah lagi.

“Ini kan mau dijadikan pelabuhan peti kemas untuk itu kita tertibkan,” tambahnya.

Sebelumnya Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan bahwa tindakan ini menjadi salah satu langkah untuk penataan kawasan pelabuhan menjadi lebih bersih, tertib, dan teratur.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus mendorong tumbuhnya industri kreatif berbasis potensi lokal. Salah satunya melalui pelatihan dan sertifikasi kerajinan kerang yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP).

Kegiatan yang diikuti 20 peserta ini mengajarkan cara mengolah limbah hasil laut, khususnya cangkang kerang, menjadi produk bernilai ekonomi. Langkah ini sekaligus mendukung penerapan ekonomi sirkular di sektor kelautan dan perikanan.

Kabid Perindustrian DKUMPP Bontang, Muh Ridwan, mengatakan pelatihan ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya lokal.

“Selama ini cangkang kerang hanya jadi sisa buangan, padahal bisa diolah menjadi kerajinan menarik. Kami harap peserta bisa mengembangkan keterampilan ini menjadi usaha baru,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

Sementara itu, Ketua Dekranasda Bontang, Nur Kalbi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi inisiatif DKUKMPP. Ia menilai pelatihan ini dapat menjadi peluang bagi ibu rumah tangga dan pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

“Ilmu dari pelatihan ini jangan berhenti di sini. Sebarkan ke lingkungan sekitar agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda kembali menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang membandel berjualan di area Taman Kupu-Kupu, tepat di depan Masjid Islamic Center. Operasi penertiban pada Selasa sore (4/11/2025) ini merupakan tindak lanjut dari imbauan berulang kali yang diabaikan para pedagang.

Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini, menegaskan bahwa penertiban tersebut bukan tindakan mendadak, melainkan upaya menjaga ketertiban umum dan keindahan kota. Ia menyesalkan sikap sebagian pedagang yang tetap berjualan meskipun sudah sering disosialisasikan dan diperingatkan.

“Sore ini kami kembali melakukan penertiban di depan Masjid Islamic Center. Padahal sudah sering kami imbau agar tidak berjualan di trotoar,” ujar Anis.

Aktivitas PKL di kawasan tersebut dinilai melanggar aturan tata ruang dan mengganggu kenyamanan masyarakat yang beribadah maupun wisatawan religi yang berkunjung ke Islamic Center.

Anis menjelaskan, penegakan aturan di lapangan menghadapi sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan jumlah personel. Satpol PP beroperasi 24 jam dengan sistem tiga shift, namun tiap shift hanya diisi empat hingga enam petugas untuk area tersebut.

“Petugas kami hanya empat sampai enam orang per shift. Kadang mereka dilawan saat mengimbau,” jelasnya.

Selain itu, sikap tidak kooperatif dari pedagang juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa rombong yang disita kali ini diketahui milik pedagang yang sebelumnya sudah pernah ditertibkan. Dalam operasi terbaru ini, Satpol PP mengamankan delapan rombong yang melanggar aturan.

“Rombong yang pertama sudah kami angkut dan pedagangnya dipanggil untuk sidang, tapi tidak datang. Sekarang kami tertibkan lagi, ternyata masih yang sama,” ungkap Anis.

Mengenai keluhan pedagang soal barang yang belum diangkut seluruhnya, Anis menjelaskan hal itu akibat keterbatasan armada pengangkut, karena truk dan mobil L300 yang digunakan sudah penuh. Sebagai gantinya, petugas menahan KTP dan payung pedagang sebagai jaminan.

Meskipun sempat terjadi dorong-dorongan antara petugas dan pedagang, operasi kali ini berjalan lebih kondusif dibanding sebelumnya yang sempat diwarnai perlawanan dengan benda keras.

Anis menegaskan bahwa Pemkot Samarinda sebenarnya telah memberikan solusi yang humanis dengan menyediakan area berjualan baru di Pasar Kedondong.

“Sebetulnya mereka sudah dikasih tahu untuk pindah ke Pasar Kedondong, tapi mungkin memang tidak mau. Kami tetap berkomitmen menjaga ketertiban di kawasan ini,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyoroti banyaknya usaha kopi pinggir jalan yang belakangan ini kian menjamur di sejumlah titik di Kota Bontang.

Fenomena ini menunjukkan geliat ekonomi masyarakat yang semakin tumbuh, namun di sisi lain juga menuntut penertiban agar seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai aturan.

Kepala DPMPTSP Bontang, Aspiannur, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha tersebut, untuk segera mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kami sudah meminta mereka untuk melakukan pengurusan, karena kalau punya NIB yang enak mereka juga, jadinya usaha mereka memiliki legalitas,” ungkap Aspiannur, Selasa (4/11/2025).

Ia menambahkan, sosialisasi tersebut dilakukan secara langsung dengan metode jemput bola, di mana petugas turun ke lapangan mendatangi para penjual kopi yang beroperasi di pinggir jalan.

Meskipun tidak bertemu langsung dengan pemilik usaha, pihaknya tetap menitipkan informasi melalui pegawai atau karyawan yang ada di tempat.

“Apalagi sekarang untuk melakukan pengurusan NIB dapat dilakukan secara online melalui aplikasi OSS RBA, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengurusnya,” tambahnya.

DPMPTSP juga menggandeng beberapa instansi lain seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP), serta Satpol PP untuk turut serta melakukan sosialisasi dan memastikan para pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Aspiannur, dengan adanya legalitas usaha, para pelaku UMKM akan lebih mudah mengakses berbagai program pemerintah, termasuk pelatihan, bantuan modal, hingga kesempatan mengikuti pameran dan promosi produk.

“Harapan kami, para pelaku usaha ini tidak hanya fokus berjualan, tapi juga paham pentingnya tertib administrasi agar usahanya bisa berkembang lebih baik dan berkelanjutan,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memprioritaskan pelayanan di kantor Jalan Awang Long, khusus bagi ibu hamil, penyandang disabilitas, serta lanjut usia (lansia).

Kebijakan ini dilakukan, untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam mengakses layanan publik.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala DPMPTSP Bontang, Aspiannur, Selasa (4/11/2025). Ia menjelaskan bahwa saat ini DPMPTSP memiliki dua lokasi pelayanan, yakni di kantor Jalan Awang Long dan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terletak di Gedung Pasar Taman Rawa Indah lantai 4.

“Biasanya ada saja masyarakat umum yang masih datang ke kantor kami di Jalan Awang Long. Namun, karena tempat ini kami khususkan untuk ibu hamil, disabilitas, dan lansia, tidak jarang juga kami harus menolak mereka dengan sopan,” terangnya.

Aspiannur menambahkan, untuk masyarakat umum, pihaknya akan mengarahkan agar mengurus keperluannya di MPP. Menurutnya, pelayanan di MPP jauh lebih lengkap dan representatif karena berbagai instansi telah bergabung dalam satu lokasi.

“Di MPP semua pelayanan sudah terintegrasi. Jadi masyarakat cukup datang ke satu tempat, semua urusan bisa diselesaikan di sana,” jelasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih inklusif dan efisien, serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapat akses pelayanan yang layak dan sesuai kebutuhan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Operasi Timbang Serentak Jilid II resmi digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Hal ini disampaikan saat rapat bersama di Command Center Bontang, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Selasa (4/11/2025).

Melalui zoom, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan, bahwa saat kegiatan operasi timbang serentak berlangsung, kasus stunting di Kota Bontang bisa mengalami penurunan. Terutama penanganan stunting pada anak usia 0-2 tahun.

“Mari kita upayakan untuk penurunan angka stunting di Bontang, terutama kita perhatikan anak yang usianya mulai dari 0-2 tahun,” ucapnya, Selasa (4/11/2025).

Lewat rapat zoom ini, Neni pun turut mengabsen dan menanyakan data terkait stunting seluruh kelurahan yang ada, apakah setiap kelurahan atau Posyandu mengalami penurunan atau kenaikan.

Tak hanya berfokus pada penurunan angka stunting saja, pihaknya juga memperhatikan ke program Pemenuhan Tambahan Makanan (PMT) yang telah disalurkan ke masyarakat.

Sehingga Neni meminta, untuk di setiap kelurahan yang ada di Bontang, benar-benar bisa memperhatikan masyarakatnya. Baik perkembangan tumbuh kembang anak yang mengalami stunting, serta keadaan ibu hamil.

“Kalau masyarakatnya tidak turun ke Posyandu, saya ingin kadernya jemput bola. Ini bukan permasalahan data, saya ingin kasus stunting di Bontang selesai,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam