PASER – Seorang pria berinisial SA (38) ditangkap aparat Polsek Long Ikis, Kabupaten Paser, karena diduga sebagai bandar narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan di rumahnya, Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Sabtu (1/11/2025).
Kapolsek Long Ikis IPTU Slamet Hafidin menjelaskan, penangkapan bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkoba di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Tim Macan Nusantara Polres Paser, petugas langsung bergerak dan mengamankan tersangka pada pukul 16.00 WITA.
“Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan dua paket sabu dengan berat bruto 61,07 gram, beberapa pipet kaca, timbangan digital, dan satu unit handphone yang diduga digunakan untuk transaksi,” terang Slamet, Minggu (2/11/2025).
Tersangka dan barang bukti kini telah diamankan di Polsek Long Ikis untuk proses hukum lebih lanjut. SA dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal mati atau penjara seumur hidup.
Slamet menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menindak tegas pelaku peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Paser. Ia juga mengimbau masyarakat agar aktif melapor bila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan.
“Kami terus berupaya memberantas peredaran narkotika di Paser dan mengajak masyarakat turut berperan memberikan informasi kepada pihak berwajib,” ujarnya. (MK)
Tongkang Batu Bara yang lalu-lalang do sungai mahakam, di ambil dari Caffe Sahara, Loa Janan. (Foto: Hanafi/MKN)
SAMARINDA – Pengamat Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Mulawarman, Warsilan, menegaskan bahwa perawatan Sungai Mahakam seharusnya menjadi agenda wajib tahunan pemerintah. Ia mengingatkan, kelalaian dalam menjaga sungai utama Kalimantan Timur itu telah berdampak besar terhadap sektor ekonomi, ekologi, dan transportasi di Samarinda.
“Kalau muara dan badan Sungai Mahakam tidak dirawat secara rutin, kapal besar akan kesulitan masuk, sedimentasi meningkat, dan arus ekonomi ikut tersendat,” ujarnya.
Warsilan menuturkan, pada masa kejayaan industri kayu sekitar tahun 1990-an, Sungai Mahakam merupakan jalur vital penggerak ekonomi. Aktivitas kapal tongkang dan ponton yang membawa kayu log dari hulu ke hilir berlangsung tanpa henti. Namun sejak kebijakan pelarangan ekspor kayu diberlakukan, aktivitas kapal berangsur menurun.
“Sekarang memang masih ada kontainer, tapi kapal besar sulit masuk karena muara makin dangkal. Padahal, dulu Mahakam menjadi jalur utama yang menghubungkan Samarinda dengan Kukar, Kubar, hingga Mahulu,” tambahnya.
Ia menilai, perawatan muara dan jalur air mestinya dilakukan setiap tahun. Namun perubahan kebijakan kewenangan membuat hal itu kini terbengkalai. “Dulu pemerintah provinsi punya program seperti ABBN yang bisa membantu subsidi perawatan. Sekarang kewenangan terbatas, hanya bisa melobi Kementerian Perhubungan, dan belum tentu direspons cepat,” jelasnya.
Warsilan juga menyoroti bahwa kelalaian ini bukan hanya soal transportasi, tetapi juga memperparah risiko banjir di Samarinda. Sedimentasi yang menumpuk di muara membuat aliran air dari hulu terhambat. “Kalau muara tersumbat, air dari Kubar, Kukar, hingga Samarinda tidak punya ruang mengalir keluar. Ditambah pasang laut, banjir pun tak terhindarkan,” terangnya.
Menurutnya, Sungai Mahakam bukan sekadar jalur air, melainkan bagian dari sistem kehidupan Kalimantan Timur. “Kita bicara Mahakam bukan hanya soal banjir, tapi soal konektivitas regional, transportasi logistik, dan warisan ekonomi masyarakat sungai,” katanya.
Ia juga menilai lemahnya koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi memperburuk situasi. Gubernur menekankan revitalisasi DAS Mahakam, sementara Pemkot Samarinda fokus pada penanganan genangan di perkotaan. “Keduanya penting, tapi seharusnya jalan bersama. Kalau hanya separuh yang ditangani, dampaknya tak akan signifikan,” ucapnya.
Warsilan menutup dengan peringatan keras agar pemerintah segera melakukan tindakan nyata. “Mahakam itu denyut nadi Kalimantan Timur. Dulu dia menghidupi industri kayu, sekarang mestinya bisa menopang ekonomi hijau. Tapi tanpa perawatan tahunan yang terencana, kita justru sedang membiarkan sungai itu mati perlahan,” pungkasnya. (MK)
Satu pairing dengan Roy Sanjaya dan Muhammad Zaeni di Beleng-Beleng Golf Open 2025. Foto: Istimewa
SABTU siang (1/11), saya kembali turun ke lapangan golf Bukit Tanah Merah, Samarinda. Cuaca kali ini bersahabat, padahal sehari sebelumnya hujan sempat mengguyur. Turnamen Beleng-Beleng Golf Open 2025 di hari pertama ini digelar dalam dua sesi. Saya ikut di sesi kedua bersama ratusan golfer lainnya. Pesertanya cukup banyak. Ada 282 orang dari berbagai daerah di Kaltim, bahkan ada yang datang dari luar provinsi.
Seperti biasa, pairing tidak bisa dipilih. Kita harus siap bermain dengan siapa pun yang ditentukan panitia. Kali ini saya satu grup dengan Roy Sanjaya, Operational Director PT Bima Nusa Internasional, dan Muhammad Zaeni dari PT Graha Prima Energi. Seharusnya berempat, tetapi satu peserta pairing kami tidak hadir.
Kedua rekan main ini sama-sama bekerja di sektor tambang. Kami baru pertama kali satu grup. Tapi suasananya cepat cair. Saling menyemangati di setiap hole, diselingi tawa dan obrolan ringan.
Golf, bagi saya, bukan soal mengejar juara. Dari dulu permainan saya tidak banyak berubah. Mungkin karena memang jarang latihan. Saya menjadikan golf sebagai sarana silaturahmi dan menjaga kedekatan dengan komunitas. Yang penting bisa bermain seimbang saat diajak.
Lapangan Bukit Tanah Merah punya tantangan tersendiri. Green-nya cepat, bunker-nya dalam, dan arah angin sering menipu. Hasil di scorecard memang tidak luar biasa, tapi cukup membuat saya puas. Bermain tanpa tekanan, menikmati udara segar, dan menambah teman baru sudah cukup jadi alasan untuk turun ke lapangan.
Saya mulai bermain golf beberapa tahun lalu, ketika ditunjuk memimpin koran lokal di Bontang. Saat itu, saya didorong untuk ikut aktif di lapangan karena di sinilah banyak relasi bertemu. Sejak mendirikan Media Kaltim News Network, kebiasaan itu tetap saya jaga. Tahun lalu, kami bahkan menggelar Media Kaltim Open Golf Tournament 2024 di tempat yang sama.
Tahun ini sebenarnya tidak ada rencana membuat turnamen lagi. Fokus lebih banyak terserap pada Fun Run di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digelar Mei 2025 lalu dan mendapat perhatian nasional. Namun ajakan datang dari rekan saya, Hendro, yang juga notaris sekaligus golfer di Samarinda. Ia, yang kini menjabat bendahara klub, mengusulkan kolaborasi bersama Beleng-Beleng Golf Club. Klub ini baru berusia dua tahun, tapi aktivitasnya padat dan solid.
Kami sempat bertemu di Kopi Tiam Sebelas Satu bersama Ketua Klub M. Udin dan Ketua PGI Samarinda, Teguh Priyanto. Dari pertemuan itu langsung disepakati, Media Kaltim ikut berperan dalam publikasi turnamen secara masif.
Di lapangan, suasananya meriah. Sejak pintu masuk hingga area clubhouse, deretan umbul-umbul dan tenda sponsor membuat atmosfer semakin semarak. Di setiap tee box—sebanyak 18 titik—terpasang spanduk sponsor dengan tampilan mencolok. Khusus di hole par 3, panitia menyiapkan hadiah Hole in One, salah satunya berupa mobil Mitsubishi Pajero yang sudah dipajang di tepi lapangan.
Saya melakukan tee off di hole sponsor Sumber Mutiara Prima. Foto: Istimewa
Ketua Beleng-Beleng Golf Club, M. Udin, patut diapresiasi. Sejak dua hari sebelum turnamen, ia turun langsung meninjau lapangan dan memastikan seluruh perlengkapan serta materi sponsor terpasang rapi di tiap titik. “Kami ingin semua sponsor merasa dihargai, dan peserta juga bisa menikmati suasana turnamen yang tertata,” ujarnya.
Turnamen berlangsung selama dua hari, 1–2 November 2025. Hari pertama berjalan lancar, dan hari ini memasuki hari kedua. Kategorinya cukup beragam. Best Gross Overall, Best Net Overall, hingga Ladies Flight. Tiga mobil dan 150 gram emas disiapkan untuk Hole in One, ditambah satu unit mobil untuk Grand Lucky Draw. Lebih dari 50 sponsor turut mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Sekda Samarinda, Hero Mardanus Setyawan, yang membuka acara, menegaskan bahwa golf bukan hanya olahraga, tetapi juga sarana memperkuat jejaring dan kebersamaan.
Suasana di lapangan ramai. Seluruh golfer terlihat berfoto bersama sebelum tee off. Sementara di depan clubhouse deretan trofi sudah disiapkan untuk para pemenang. Semua berjalan tertib dan lancar. Turnamen akan ditutup Gala Dinner di Teras Samarinda, Minggu (2/11) malam ini.
Golf mungkin bukan olahraga murah, tapi bagi saya, ini tempat terbaik untuk belajar banyak hal. Tentang fokus, disiplin, dan menghargai proses. Beleng-Beleng Golf Open 2025 menjadi ruang pertemuan, kerja sama, dan kebersamaan yang tumbuh di lapangan hijau Bukit Tanah Merah Samarinda. (*)
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco saat menghadiri Kongres III Projo di Jakarta. (Foto: Fajri/MKN)
JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merespons pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyatakan keinginan untuk bergabung ke Partai Gerindra. Meski demikian, Dasco mengaku belum menerima penjelasan langsung terkait langkah politik tersebut.
Hal itu disampaikan Dasco saat menghadiri Kongres III Projo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025). “Tadi saya belum dengar. Mungkin nanti saya ingin dengar di dalam (ruang kongres),” ujarnya.
Ia menegaskan, sejauh ini belum ada komunikasi resmi dari Budi Arie mengenai rencana bergabungnya Projo ke Gerindra. “Saya belum dengar langsung. Nanti, kalau sudah dengar, langsung saya tanggapin,” ucap Dasco.
Meski demikian, Dasco memastikan Partai Gerindra selalu membuka pintu bagi relawan atau kelompok masyarakat yang ingin bergabung dalam perjuangan politik partai. Menurutnya, setiap aspirasi merupakan bagian penting dari proses konsolidasi kekuatan politik nasional.
“Ya, kalau Gerindra siap gelombang besar dari mana pun. Namanya aspirasi, tentu akan kami pertimbangkan untuk kemudian hari,” tegasnya.
Sebelumnya, Budi Arie dalam pernyataannya di forum kongres mengungkapkan niat untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Ia menilai arah politik organisasi relawan yang dipimpinnya kini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Betul. Iya lah, pasti Gerindra,” ujar Budi Arie, sembari menambahkan bahwa waktu resmi bergabung belum ditentukan karena fokus utama Projo saat ini adalah penyelesaian agenda Kongres III, termasuk pemilihan Ketua Umum periode 2025–2030.
Pernyataan tersebut menandai arah baru dukungan politik Projo setelah dua periode mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo, sekaligus membuka peluang sinergi dengan partai penguasa baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. (MK)
Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi. (Dok. Projo)
JAKARTA — Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa nama “Projo” tidak pernah dimaksudkan sebagai singkatan dari “Pro Jokowi” sebagaimana sering disalahartikan publik. Ia meluruskan pemahaman tersebut saat membuka Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).
Menurutnya, istilah Projo memiliki makna yang jauh lebih mendalam dan berakar dari bahasa Nusantara. “Projo itu artinya negeri dan rakyat. Dalam bahasa Sansekerta, Projo berarti negeri, sedangkan dalam bahasa Jawa Kawi artinya rakyat,” ujar Budi Arie.
Ia menambahkan, penyebutan “Pro Jokowi” yang kerap melekat di masyarakat sejatinya hanya muncul karena kemudahan pelafalan di media. “Memang enggak ada kepanjangannya. Cuma teman-teman media aja yang bilang Pro Jokowi karena mudah disebut,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie mengumumkan bahwa Projo akan melakukan transformasi besar, termasuk perubahan logo organisasi. Langkah ini diambil agar citra Projo tidak terkesan berpusat pada sosok tertentu. “Logo Projo akan kita ubah supaya tidak terkesan kultus individu,” ungkapnya.
Transformasi tersebut, lanjut Budi, menjadi bagian dari upaya memperbarui arah organisasi relawan setelah dua periode berperan aktif mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Kini, Projo diarahkan menjadi gerakan kebangsaan yang lebih luas dan inklusif.
“Kita menghadapi tantangan baru. Geopolitik dan situasi global tidak mudah. Karena itu, semangat persatuan nasional harus terus dijaga dan dikuatkan,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menandai arah baru Projo sebagai organisasi relawan yang berkomitmen melanjutkan perannya untuk negeri, bukan sekadar mendukung figur politik tertentu. (MK)
SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) bersiap menghadapi tahun anggaran yang penuh tantangan. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 diperkirakan anjlok tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total APBD 2025 yang mencapai Rp9,89 triliun, Pemkab Kutim memproyeksikan anggaran tahun depan hanya sekitar Rp4,86 triliun turun lebih dari separuhnya.
Penurunan signifikan tersebut diungkapkan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi saat membacakan nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rapat paripurna ke-10 DPRD Kutim, Jumat (31/10/2025) kemarin.
“Rancangannya segitu, mungkin bisa bertambah tapi tidak banyak. Dalam pembahasannya bisa saja naik sedikit, tapi tidak signifikan,” ujar Mahyunadi.
Dalam nota tersebut dijelaskan, pendapatan daerah Kutim tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp4,867 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp431,81 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp4,34 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah senilai Rp91,98 miliar.
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,842 triliun, dan penyertaan modal daerah hanya Rp25 miliar.
Mahyunadi menegaskan, kondisi fiskal tersebut menuntut pemerintah daerah untuk berhemat dan menata ulang skala prioritas pembangunan. Efisiensi anggaran akan diterapkan di semua sektor, termasuk pengeluaran rutin dan belanja pegawai.
“Kalau kuat anggarannya, ya kita prioritaskan untuk tetap dijalankan. Tapi kalau tidak kuat, semuanya juga harus turun, termasuk belanja pegawai,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab memastikan 50 program unggulan daerah tetap dijalankan. Bedanya, besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Program itu bisa gendut, bisa kurus. Yang penting semua misinya tercapai. Tinggal besarannya disesuaikan,” tegas Mahyunadi.
Beberapa program prioritas yang memiliki target capaian angka tetap dipastikan berjalan dalam lima tahun ke depan. Di antaranya, bantuan RT Rp250 juta per tahun, pembangunan 1.000 rumah layak huni, serta percetakan lahan pertanian seluas 100 ribu hektare. Program-program ini akan diupayakan melalui bantuan keuangan dan berbagai sumber pendanaan lain.
Selain program sosial dan ekonomi, Pemkab Kutim juga akan memfokuskan anggaran pada sektor infrastruktur. Langkah ini diyakini menjadi cara paling efektif untuk menjaga daya dorong pertumbuhan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
“Efisien itu bukan pemangkasan. Efisien itu mengefektifkan anggaran. Jadi, kegiatan yang terlalu banyak unsur seremoni akan dikurangi. Kita lebih fokus pada peningkatan infrastruktur,” tandasnya.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Kutim dihadapkan pada situasi yang menuntut kehati-hatian dalam mengelola keuangan. Tahun 2026 pun diprediksi menjadi tahun efisiensi besar-besaran, di mana setiap rupiah anggaran harus diarahkan untuk program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Kepala DPM-PTSP Kutim, Darsafani. (Ramlah/Radar Bontang)
SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) terus memperkuat daya saing produk unggulan daerah di pasar global. Langkah konkret ditempuh lewat kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menjamin kualitas sekaligus kuantitas produk ekspor yang diminta investor mancanegara.
Kepala DPM-PTSP Kutim, Darsafani, menegaskan bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci keberlanjutan ekspor komoditas lokal. Pasalnya, meski sejumlah produk telah memenuhi standar nasional bahkan internasional, persoalan utama justru terletak pada keterbatasan kapasitas produksi di lapangan.
“Produk kita sudah bagus dan memenuhi syarat standar nasional hingga dunia. Salah satu contohnya Pisang Kepok Grecek yang sudah diekspor. Namun investor tidak main-main dalam permintaan jumlah bahan baku, dan ini yang masih terbentur di lapangan,” ujar Darsafani.
Pisang Kepok Grecek asal Kecamatan Kaubun dan Kaliorang menjadi bukti nyata potensi besar Kutim di sektor ekspor pertanian. Namun agar komoditas unggulan lain bisa menembus pasar internasional secara berkelanjutan, DPM-PTSP menilai perlu adanya intervensi menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Untuk itu, DPM-PTSP menggandeng Dinas Perkebunan (Disbun) dan Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UMKM). Disbun bertugas memperkuat sektor hulu melalui pembinaan dan perluasan area tanam bahan baku yang sesuai permintaan pasar. Sementara Diskop UMKM fokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha agar produk yang dihasilkan memenuhi standar ekspor.
“Semuanya berkesinambungan dan sesuai tupoksinya. Kami di DPM-PTSP akan membantu mempermudah izin bagi pelaku UMKM serta menarik investor agar melirik produk kita,” tegas Darsafani.
Ia berharap kolaborasi ini dapat menciptakan rantai pasok yang solid dan berdaya saing tinggi. Dengan peran masing-masing OPD berjalan maksimal, produk unggulan Kutim diyakini mampu menarik lebih banyak investasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.
Wali Kota Neni saat hadiri ground breaking Pabrik Soda Ash PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di kawasan industri PKT. (ist)
BONTANG – Wali Kota Neni Moerniaeni mendukung penuh proyek pembangunan Pabrik Soda Ash. Hal itu diungkapkan Neni saat menghadiri ground breaking Pabrik Soda Ash PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di kawasan industri PKT, Jumat (31/10/2025).
“Pemerintah Kota Bontang mendukung penuh kehadiran pabrik Soda Ash ini. Langkah ini sejalan dengan visi kami menjadikan Bontang sebagai Kota Industri, Gas, dan Kondensat yang berdaya saing serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan proyek tersebut akan memperkuat struktur ekonomi daerah dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi Bontang tanpa migas saat ini mencapai 9,8 persen. Angka itu tak lepas dari kontribusi industri seperti PKT, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun pelaksanaan program CSR,” tambah Neni.
Selain memperkuat ekonomi lokal, proyek Soda Ash juga diharapkan mengurangi ketergantungan impor hingga 1 juta ton per tahun, dan mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan daya saing industri nasional.
Pemasangan ACP di RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi/RadarBontang).
BONTANG – Proyek pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP) yang berlangsung pada sisi gedung RSUD Taman Husada Bontang, saat ini telah mencapai 85 persen. Proyek ini menggelontorkan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk mempercantik badan gedung.
Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Taman Husada, Andiga Mufti Kusumawardani mengatakan, dalam proyek pemasangan ACP di sisi gedung bagian luar, merupakan lanjutan pengerjaan dari tahun sebelumnya, yang belum terselesaikan.
Sehingga di 2025 ini, pihaknya melanjutkan kembali proyek tersebut dan berupaya akan menyelesaikan pekerjaan ini tepat sebelum tahun baru. Penyelesaian telah ditargetkan tepat sebelum akhir November 2025 mendatang.
“Karena kemarin ada keterbatasan dengan anggaran, maka pengerjaan pemasangan ACP kami lanjutkan di tahun ini, dengan target selesai sebelum akhir November,” ucapnya, Kamis (30/10/2025) kemarin.
Selain itu, pihaknya juga telah memastikan bahwa untuk seluruh proses pekerjaan pemasangan pada ACP, sudah mengacu standar keamanan dan mutu bangunan fasilitas kesehatan. Serta kualitas pemasangan juga telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disetujui.
“Tampilan bangunan yang baik juga menjadi bagian dari peningkatan pelayanan publik bagi kami sendiri, sebab pastinya kami ingin memiliki sisi gedung yang terlihat rapi serta cantik,” tutupnya. (Dwi/Adv)
Ruangan hemodialisa yang berada di RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi/RadarBontang).
BONTANG – Ruang hemodialisa adalah fasilitas medis yang dirancang untuk melakukan terapi cuci darah bagi pasien yang mengalami gagal ginjal.
Ruangan ini terdapat fasilitas yang berisi peralatan khusus seperti mesin dialisis, serta memiliki standar kebersihan, keamanan, dan kenyamanan yang sangat tinggi.
Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu RSUD Taman Husada Bontang, dr. Tri Ratna Paramita mengatakan, fungsi utama dari ruangan hemodialisa adalah sebagai tempat menyaring darah, atau tempat pasien menjalani proses terapi hemodialisis.
“Ruangan ini juga sebagai ruang pemantau pasien, dengan menyediakan lingkungan untuk pemantauan secara ketat terhadap kondisi pasien, selama menjalani terapi berlangsung,” ucapnya, Jumat (31/10/2025).
Selain itu, ruang hemodialisa seringkali juga dilengkapi dengan area penunjang seperti ruang tunggu, ruang pemeriksaan dokter, ruang perawat, dan ruang isolasi khusus untuk pasien dengan penyakit menular.
“Lebih pastinya untuk bed setiap pasien harus memiliki jarak, satu dengan yang lain. Tenaga medis yang tersedia harus tercukupi, dengan dokter atau perawat yang telah bersertifikat, serta paling penting air baku yang kita gunakan untuk pasien,” tutupnya. (Dwi/Adv)
