SANGATTA — Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman meluruskan isu terkait dana pemerintah daerah yang disebut “mengendap” di Bank Indonesia (BI).

Ia menegaskan, dana tersebut bukanlah hasil dari ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, melainkan bagian dari mekanisme keuangan yang disesuaikan dengan progres kegiatan.

“Kalau dana itu mengendap di BI, tentu perlu dijelaskan kenapa tidak ditransfer. Tapi yang aneh, ada daerah seperti Kutai Barat, dana mengendapnya mencapai Rp3,2 triliun, padahal APBD-nya tidak sebesar itu. Jadi ini yang perlu diklarifikasi, dana apa sebenarnya yang disebut mengendap,” ujar Ardiansyah, Selasa (28/10/2025).

Ia menjelaskan, kondisi dana daerah yang masih tersimpan di Bankaltimtara atau bank daerah tidak bisa langsung disebut sebagai “mengendap”. Sebab, posisi dana tersebut mengikuti jadwal dan peruntukan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

“Kalau di Bankaltimtara misalnya, itu karena menunggu pelaksanaan kegiatan. Begitu progres pekerjaan berjalan, barulah kita bayarkan. Jadi bukan karena uangnya tidak bisa dikelola,” tegasnya.

Menurut data Kementerian Keuangan yang dirilis Purbaya, Kutai Timur tercatat memiliki dana mengendap sebesar Rp1,71 triliun. Ardiansyah menilai, persepsi publik terhadap istilah dana mengendap perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Dana itu tetap berputar sesuai jadwal kegiatan. Jadi bukan berarti kita diamkan atau tidak tahu cara mengelola. Ini murni soal waktu dan proses realisasi,” tutupnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA — Genap seratus hari Misran Toni, warga Dusun Muara Kate, Kutai Barat, mendekam di tahanan tanpa kejelasan hukum. Ia dikenal sebagai sosok vokal yang menentang aktivitas hauling batu bara milik PT Mantimin Coal Mining (MCM), perusahaan yang disebut warga telah merampas tanah adat dan menimbulkan banyak korban jiwa di jalur tambang mereka.

Penahanan Misran berawal dari tuduhan pembunuhan berencana dan kekerasan dalam insiden 15 November 2024 di Dusun Muara Kate — peristiwa yang justru juga memakan korban dari masyarakat adat sendiri. Polisi menuding Misran sebagai pelaku, sementara warga menegaskan bahwa ia hanyalah korban dari kriminalisasi akibat keberaniannya menolak operasi tambang.

Tragedi tambang di Muara Kate sebelumnya telah menelan korban jiwa. Pada 26 Oktober 2024, seorang pendeta bernama Veronika Fitriani tewas terlindas truk hauling batu bara di jalan umum. Peristiwa itu memicu amarah warga dan memunculkan gelombang protes besar terhadap PT MCM.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, sempat berjanji pada April 2025 akan menindaklanjuti kasus ini dan meminta kepolisian mengusut tuntas kekerasan serta pelanggaran perusahaan tambang. Ia juga menandatangani surat kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar menindak perusahaan yang melanggar izin, termasuk PT MCM, serta berjanji membangun jalur baru untuk truk tambang. Namun, janji itu hingga kini tak kunjung terealisasi — kendaraan tambang masih melintas di jalan warga.

Sementara itu, proses hukum terhadap Misran terus berlarut. Sejak ditahan pada 17 Juli 2025, masa penahanannya telah diperpanjang dua kali. Lebih parah, keluarga Misran baru menerima surat perpanjangan kedua pada 16 Oktober, tiga hari setelah masa perpanjangan pertama berakhir. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan atas pelanggaran prosedur dan hak asasi terdakwa.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menilai kasus Misran sebagai bentuk diskriminasi dan pembungkaman terhadap warga yang memperjuangkan haknya. “Kepolisian Paser dan Polda Kaltim jelas tidak memahami akar konflik di Muara Kate–Batu Kajang. Protes warga telah terjadi sejak Desember 2023, dan puncaknya setelah kecelakaan hauling batu bara yang menewaskan Pendeta Veronika,” tulis Jatam dalam pernyataannya, 27 Oktober 2025.

Koalisi Masyarakat untuk Perjuangan Masyarakat Muara Kate yang terdiri dari Jatam Kaltim dan LBH Samarinda, telah mengirimkan surat keberatan resmi atas perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Mereka menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) ICCPR (Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik), setiap orang berhak diadili dalam waktu wajar atau dibebaskan.

“Misran selalu kooperatif, tidak pernah mangkir dari panggilan penyidik. Tidak ada alasan objektif maupun subjektif untuk menahan dia,” tulis Koalisi dalam suratnya.

Jatam juga menegaskan, kriminalisasi terhadap Misran merupakan bentuk ketidakadilan ekologis. “Menahan Misran Toni berarti menahan suara rakyat yang menuntut keselamatan dan keadilan ekologis. Hukum seharusnya berpihak kepada mereka yang membela kehidupan, bukan kepada kepentingan industri tambang yang telah menciptakan bencana sosial dan ekologis di Kaltim,” tegas Jatam.

Kini, keluarga Misran menunggu keadilan yang belum juga datang — sementara jalan hauling batu bara tetap ramai dilintasi truk-truk raksasa, seolah tak pernah ada tragedi dan jeritan rakyat di tanah Muara Kate. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, mendesak pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan terukur untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak alat berat, pajak air permukaan, dan pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, berdasarkan hasil monitoring sementara, terdapat lebih dari 6.000 unit alat berat milik perusahaan di Kaltim. Namun, data tersebut belum terverifikasi secara menyeluruh karena pendataan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) masih berlangsung.

“Kami ingin memastikan data perusahaan, alamat, hingga rincian alat berat itu jelas. Ini baru dari sektor alat berat, belum termasuk pajak air permukaan dan pajak lainnya,” tegas Sabaruddin.

Ia menyoroti bahwa langkah penguatan PAD menjadi sangat mendesak setelah terjadinya penurunan tajam Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Provinsi Kaltim. “DBH kita terjun bebas, dari sekitar Rp6 triliun tinggal Rp1,4 triliun. Maka tidak ada pilihan lain, PAD harus dioptimalkan,” ujarnya.

Selain aspek fiskal, Sabaruddin juga menyinggung dampak operasional perusahaan terhadap infrastruktur daerah, terutama kerusakan jalan nasional dan jalur hauling yang dilalui kendaraan tambang serta perkebunan sawit. Ia menegaskan bahwa hal tersebut harus menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Sabaruddin turut menyoroti keluhan perusahaan yang bersedia membayar pajak, tetapi terkendala akses dan birokrasi pembayaran. Ia meminta Bapenda melakukan inovasi pelayanan jemput bola ke wilayah terpencil.

“Jangan tunggu perusahaan datang. Mereka mau bayar tapi bingung harus setor di mana. Ada yang di pedalaman, bisa 13 sampai 15 jam dari kota,” katanya.

Ia berharap, upaya kolaboratif antara Bapenda, DPRD, dan pelaku usaha dapat memperkuat sistem pajak daerah sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan tanggung jawab sosial perusahaan. (MK)

Editor: Agus S