JAKARTA — Direktur Utama PT Wana Kencana Mineral (WKM), Letjen (Purn) Eko Wiratmoko, menuding PT Position melakukan aktivitas penambangan tanpa izin di atas lahan milik perusahaannya di Halmahera Timur. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pencurian sumber daya alam sekaligus perusakan lingkungan hidup.

“Ya, PT Position nyolong nikel di tempat saya. Hutan juga dirusak dan dirambah tanpa izin kehutanan,” ujar Eko seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pertengahan Oktober lalu.

Eko menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus dugaan pencurian nikel ini ke Polda Maluku Utara. Hasil penyelidikan juga menemukan adanya unsur tindak pidana yang dilakukan PT Position. “Video PT Position mencuri barang tambang di wilayah IUP saya sudah saya serahkan kepada penyidik Polri,” ungkapnya.

Selain dugaan pencurian nikel, PT Position juga diduga melakukan kriminalisasi terhadap dua karyawan PT WKM, yakni Awwab Hafizh dan Marsel Bialembang, terkait sengketa lahan di Halmahera Timur. Keduanya dijerat Pasal 162 Undang-Undang Minerba karena dianggap menghalangi aktivitas tambang PT Position setelah memasang portal kayu di area sengketa.

Padahal, menurut para ahli hukum, perkara seperti ini seharusnya diselesaikan melalui jalur administratif atau perdata. Ahli hukum pidana Chairul Huda menegaskan bahwa hukum pidana semestinya menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir. “Jika terjadi sengketa antarperusahaan terkait batas wilayah, penyelesaiannya seharusnya melalui mekanisme hukum perdata atau administratif,” ujarnya di persidangan.

Akibat proses hukum tersebut, Awwab dan Marsel harus menjalani hukuman 115 hari penjara. Awwab yang menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) bahkan harus berpisah dengan bayinya yang masih berusia di bawah satu tahun.

Tak berhenti di sana, PT Position juga disebut melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat adat Maba Sangaji. Sebelas warga adat didakwa menghalangi aktivitas pertambangan nikel di wilayah Kaplo, Semlowo, Halmahera Timur, setelah menolak kegiatan tambang yang dianggap merusak sungai dan mencemari lingkungan.

Pada 16 Oktober lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio memvonis kesebelas warga adat itu dengan hukuman penjara lima bulan delapan hari. “Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perintangan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan,” ujar Ketua Majelis Hakim PN Soasio, Asma Fandun, saat membacakan putusan.

Vonis tersebut menuai kecaman keras dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Koalisi Save Maba Sangaji. Mereka menilai putusan itu mencerminkan lemahnya keadilan bagi masyarakat adat dan pejuang lingkungan yang mempertahankan wilayah hidupnya.

“Kami hanya ingin sungai Maba Sangaji tidak tercemar, tapi justru dihukum penjara. Padahal PT Position itu tamu yang datang numpang cari makan di Maba Sangaji. Ini sangat tidak adil,” tegas Koordinator Save Maba Sangaji, Mussa Naim. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penanganan tambang ilegal tidak bisa dibebankan hanya pada satu lembaga. Pernyataan ini menanggapi sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut penanganan tambang tanpa izin merupakan ranah aparat penegak hukum.

“Tentu langkah tindak lanjut ini juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPK karena ini banyak stakeholder terkait lainnya,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Budi menilai, permasalahan tambang ilegal merupakan pekerjaan rumah lintas lembaga yang membutuhkan koordinasi menyeluruh antara KPK, Kementerian ESDM, KLHK, aparat kepolisian, dan pemerintah daerah. “Artinya, ini menjadi concern bersama untuk mengidentifikasi permasalahan yang masih muncul di sektor pertambangan. PR ini harus kita garap bersama supaya tata kelola pertambangan bisa terus diperbaiki, dari hulu sampai hilir, dengan proses bisnis yang berintegritas,” jelasnya.

Budi juga mengungkapkan bahwa temuan tambang ilegal di sekitar kawasan wisata Mandalika awalnya diperoleh melalui kegiatan koordinasi dan supervisi KPK, bukan dari operasi penindakan langsung.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V, Dian Patria, mengungkap adanya aktivitas tambang ilegal berjarak sekitar satu jam dari kawasan Mandalika. “Kami dorong pihak yang berwenang untuk menegakkan aturan. Kalau dia tidak tegakkan, bisa jadi dia bagian dari masalah — dan itu yang sering terjadi,” ujar Dian di Gedung Merah Putih KPK, 21 Oktober 2025.

Menanggapi hal itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kementeriannya hanya bertanggung jawab atas tambang yang memiliki izin resmi. “Kementerian ESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya. Kalau enggak ada izinnya, ya proses hukum saja,” tegas Bahlil di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Adapun hasil peninjauan lapangan KPK bersama penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Agustus 2025 menemukan bahwa aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut diduga mampu memproduksi hingga tiga kilogram emas per hari.

Temuan ini semakin memperkuat urgensi koordinasi lintas lembaga dalam menertibkan praktik tambang tanpa izin yang kian marak dan merugikan negara. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Hingga kini, lembaga antirasuah itu belum menetapkan satu pun tersangka.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik tengah fokus menelusuri praktik jual beli kuota haji yang dilakukan oleh sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada jemaah. “Saat ini kami masih fokus menelusuri jejak-jejak jual beli kuota yang dilakukan oleh PIHK kepada para jamaah,” ujar Budi di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, penyelidikan tidak serta-merta menjadikan pihak penjual maupun pembeli kuota sebagai tersangka. KPK masih mempelajari pola dan mekanisme transaksi yang diduga melibatkan penyalahgunaan kewenangan di Kemenag. “Kita akan mendalami bagaimana praktik jual beli kuota itu terjadi, termasuk pembiayaan dalam pelaksanaan ibadah haji,” ucapnya.

Masalah utama dalam perkara ini diduga berakar dari pembagian kuota tambahan yang tidak sesuai aturan. Indonesia menerima tambahan sekitar 20 ribu kuota haji untuk mempercepat antrean jemaah. Berdasarkan ketentuan, 92 persen dari tambahan itu seharusnya diberikan untuk haji reguler dan delapan persen untuk haji khusus. Namun, sejumlah pihak diduga membagi kuota secara tidak proporsional — bahkan mencapai 50 persen untuk haji khusus.

Untuk mengusut kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Kemenag serta pihak penyedia jasa travel umrah, termasuk Ustaz Khalid Basalamah. Selain itu, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga telah dua kali dimintai keterangan oleh penyidik, masing-masing pada 7 Agustus dan 1 September 2025.

Budi menegaskan, KPK akan tetap menelusuri setiap indikasi pelanggaran secara mendalam sebelum melangkah ke tahap penetapan tersangka. “Kami bekerja hati-hati dan berdasarkan bukti. Semua proses masih berjalan,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S