BONTANG – Setelah mendapatkan dukungan dari Camat Bontang Selatan, kini Kelurahan Satimpo terus mematangkan persiapan menghadapi Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel) tahun 2025.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang puncaknya digelar pada 17 Agustus, kali ini ajang tersebut akan berlangsung hingga Desember.

Rangkaian kegiatan dijadwalkan dimulai pada September mendatang. Tahapan awal berupa administrasi akan berlangsung pada 8–12 September, dilanjutkan dengan verifikasi lapangan. Dari situ akan dipilih lima besar peserta terbaik. Peserta yang lolos kemudian mengikuti presentasi, sebelum akhirnya ditentukan tiga besar yang akan kembali melakukan presentasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Tiga besar inilah yang nantinya sekaligus menentukan juara satu nasional,” jelas Lurah Satimpo.

Saat ini, Satimpo sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berbagai berkas administrasi mulai dari dokumen kegiatan, surat-surat pendukung hingga daftar hadir tengah dipersiapkan untuk mendukung penilaian.

“Kami sudah masuk tahap pengumpulan berkas-berkas kegiatan. Indikator yang dinilai cukup banyak, mulai dari dokumen, hingga bukti pemberdayaan masyarakat yang sudah dijalankan selama 2023–2024,” tambahnya.

Dengan persiapan yang matang, Satimpo menargetkan dapat meraih hasil terbaik, dan membawa nama Bontang di tingkat nasional. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menyampaikan penghargaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang atas keputusan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), terkait Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adanya perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menambahkan objek retribusi daerah baru dan menyesuaikan tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

Sehingga dapat diharapkan, nantinya bisa mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan publik.

“Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penting, untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” ucapnya saat rapat Paripurna berlangsung, Senin (25/8/2025).

Adapun pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi, agar pengelolanya lebih efisien.

Bahkan, daerah dituntut untuk semakin mandiri secara fiskal tanpa sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, kegiatan Rapat Paripurna ke-17 masa sidang III dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Raperda Bontang tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, berlangsung di Pendopo, Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota. (Dwi/Adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, menggelar Rapat Paripurna ke-18 masa sidang III terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, dimana anggaran tersebut naik mencapai Rp 3,1 triliun.

Rapat paripurna berlangsung, Senin (25/8/2025) malam, di Pendopo, Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, Ketua DPRD, Wakil beserta para anggota DPRD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, hingga instansi lainnya.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengapresiasi DPRD atas dukungan dan kerjasama yang baik dalam pembahasan Raperda. Sebab, kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif sangat penting demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bontang.

Perubahan APBD 2025 berlandaskan pada Pasal 161-162 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja negara.

“Maka seluruh fraksi DPRD Bontang menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” ucapnya.

Sebelumnya saat rapat berlangsung, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang, Bonnie Sukadi membacakan laporannya, bahwa pendapatan daerah meningkat dari Rp 2,7 triliun menjadi Rp 2,8 triliun, atau bisa dikatakan naik hingga 4,89 persen, yang setara dengan Rp 134 miliar.

Bahkan secara rinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sekitar 0,70 persen, dari Rp 382 miliar menjadi Rp 384 miliar.

Terlebih lagi, untuk pendapatan transfer juga meningkat dari Rp 2,3 triliun menjadi Rp 2,4 triliun. Atau naik hingga 5,75 persen.

Adapun dari pendapatan lain-lainnya yang sah malah menjadi turun drastis, dari Rp 30 miliar kini menjadi sekitar Rp 2,6 miliar. (Dwi/Adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni di kegiatan Deklarasi Sekolah Merdeka Sampah, menekankan pentingnya pengelolaan sampah dengan baik, bijak, serta bertanggung jawab.

Dirinya mengatakan, jika proses pengelolaan sampah harus dilakukan dengan cara yang benar, seperti halnya sistem yang baik dan juga berkelanjutan. Sehingga nantinya dapat memotivasi seluruh lapisan masyarakat, untuk berperan aktif dalam mengelola sampah dimulai dari lingkungan pendidikan.

“Bontang Merdeka Sampah, bukan berarti kita tidak lagi menghasilkan sampah. Akan tetapi bagaimana cara kita mengelolanya dengan bijak dan bertanggung jawab,” ucapnya, Senin (25/8/2025).

Kegiatan deklarasi ini juga bertujuan untuk mendorong budaya pengelolaan sampah, yang ramah lingkungan di kalangan pelajar, terutama sekolah-sekolah di wilayah Bontang.

Adapun program ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Bontang dalam mengurangi timbunan sampah lebih selektif dan terarah, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berbasis pada pemilahan organik dan anorganik.

“Sehingga sangat perlu diketahui, jika sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar saja, tetapi juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai akan cinta dengan lingkungan,” ungkapnya.

Program Sekolah Merdeka Sampah juga sejalan dengan upaya Pemkot Bontang, dalam menciptakan lingkungan kota yang bersih serta sehat. (Dwi/Adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kelurahan Satimpo melakukan upaya mendukung program ketahanan pangan nasional dan pelestarian lingkungan di wilayahnya.

Lurah Satimpo, Maryono mengungkapkan, pihaknya melaksanakan kegiatan penanaman pohon buah alpukat di area taman kelurahan bersama dengan Camat Bontang Selatan Kamsal, dan Ketua LPM Kelurahan Satimpo

Adapun pohon buah yang mereka tanam adalah pohon buah alpukat dan pohon buah klengkeng sebagai simbol komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan kemandirian pangan.

Penanaman pohon buah ini merupakan bagian dari program inovasi Kelurahan Satimpo yang dinamakan Kerta Bumi (Kelurahan Satimpo Tanam Buah Mini). Inovasi ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan mengajak setiap RT untuk menanam di pekarangan masing-masing.

“Minimal satu pohon buah di lingkungan masing-masing, sebagai kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan dan penghijauan kota,” katanya, Senin (25/8/2025).

Program ini bukan hanya untuk memperkuat dan mendukung ketahanan pangan, tetapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan di Satimpo.

“Harapannya, Satimpo bisa menjadi contoh kelurahan hijau dan mandiri di Kota Bontang,” ujar Maryono.

Ia mengungkapkan, awalnya beberapa warga hanya diberikan satu bibit pohon saja, lama-lama mereka sendiri yang berinisiatif untuk menambah tanaman buah.

“Kita menyarankan yang bisa dikonsumsi,” tambahnya. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kelurahan Satimpo menerima kunjungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur, bersama rombongan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman, Kamis (7/8/2025) lalu.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring pembinaan serta persiapan Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel) tingkat regional, sekaligus memantau kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unmul Angkatan 51 di Satimpo.

Lurah Satimpo, Maryono menegaskan kesiapan pihak kelurahan dalam menghadapi ajang Lomdeskel tingkat regional, di mana Satimpo akan mewakili Provinsi Kalimantan Timur.

“Keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan dari seluruh pihak menjadi kekuatan utama kami untuk bersaing di tingkat regional,” ujarnya, Senin (25/8/2025)

DPMPD Kaltim dan LP2M Unmul memberikan apresiasi atas capaian Satimpo. Menurut mereka, kolaborasi antara pemerintah, kelurahan, dan berbagai unsur masyarakat telah memberikan dampak positif bagi penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan pelayanan publik.

Dalam kunjungan itu, DPMPD juga menggelar sesi diskusi terkait persiapan Satimpo menjelang penilaian Lomdeskel, meliputi aspek administrasi, inovasi pelayanan, serta peran serta masyarakat.

Sementara mahasiswa KKN Unmul Angkatan 51 turut memaparkan progres kegiatan pengabdian yang mereka laksanakan di wilayah Satimpo. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Kalimantan melakukan road show Festival Olahraga Disabilitas, dengan mempercayai Kota Bontang sebagai tuan rumah.

Kegiatan ini dilaksanakan, Selasa (26/8/2025) di GOR Sport Center Loktuan dengan jumlah peserta hingga 200 orang. Peserta ini berasal dari seluruh pelajar disabilitas yang ada di Kota Bontang.

Kegiatan ini mengusung tema “Keterbatasan Bukan Penghalang” dinilai sangat relevan dengan semangat pembanguan inklusif Kota Bontang.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris membuka langsung kegiatan ini. Ia mengingatkan walaupun terdapat keterbatasan fisik, ia merasa bangga lantaran mereka tetap memiliki keinginan yang kuat untuk berprestasi terutama di bidang olahraga.

“Jangan pernah mengatakan bahwa itu kekurangan kita. Justru kita harus bisa memaknai, memahami bahwa semangat yang mereka miliki dapat dijadikan contoh,” pungkasnya.

Pemkot juga telah memiliki komitmen mewujudkan Kota yang ramah disabilitas. Beberapa hal yang dilakukan seperti pembangunan autis center, penyediaan layanan publik yang inklusif, hingga perda tentang penghormatan dan perlindungan hak disabilitas.

Ketua Pengprov NPCI Kaltim, Suharyanto menjelaskan bahwa Kota Bontang dipilih menjadi tuan rumah lantaran seluruh peserta hingga pengurus telah siap.

“Kemarin harusnya Sangatta, mungkin karena belum siap, akhirnya kita pilih Bontang,” ujarnya.

Suharyanto mengatakan, kegiatan ini merupakan pengenalan beberapa cabor yang sering dilombakan oleh anak disabilitas. Terdapat tujuh cabor yang hari ini dilaksanakan seperti, atletik, tenis meja, anggar, badminton, Boccia, Goalball, dan showdown atau tenis meja untuk tunanetra.

Ia mengungkapkan bahwa Bontang sendiri telah memiliki atlet disabilitas yang sudah berprestasi. Hal ini perlu dipertahankan bahkan ditambah. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang secara resmi mendeklarasikan program Sekolah Merdeka Sampah, dalam mengupayakan terwujudnya generasi yang peduli dan berbudaya lingkungan, Senin (25/8/2025), yang berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Bontang Lestari.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah nyata pemkot, dalam mendorong kesadaran kolektif terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan, khususnya di lingkungan sekolah.

“Perlu diketahui, deklarasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen bersama untuk membentuk karakter generasi muda yang sadar lingkungan,” ucapnya saat sambutan berlangsung.

Neni mengatakan, dirinya sangat bangga atas program Sekolah Merdeka Sampah ini, yang dimana bukan hanya persoalan membuang sampah pada tempatnya saja, akan tetapi bagaimana kita dapat mengelola dan memanfaatkannya dengan baik dan bijak.

“Maka dari itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk dengan dinas terkait, perusahaan, bahkan setiap sekolah-sekolah adiwiyata yang ada, untuk bisa secara aktif mendukung program ini,” jelasnya.

Perlu diketahui, Kota Bontang saat ini telah memiliki sanitary landfill yang memadai. Contohnya bisa dilihat dan dirasakan secara langsung saat sedang berada di TPA, tidak mencium bau busuk seperti yang biasanya kita bayangkan.

Terlebih lagi, dalam Deklarasi Sekolah Merdeka Sampah bertujuan untuk mendorong setiap sekolah, agar menjadi agen perubahan dalam pengelolaan lingkungan, dimulai dari internal sekolah itu sendiri.

“Program ini akan mencakup pengurangan timbunan sampah, pemilahan sampah organik dan anorganik, serta bagaimana pemanfaatan sampah secara optimal, baik melalui daur ulang ataupun metode lainnya,” tutupnya. (Dwi/Adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kelurahan Satimpo melalui Bagian Pemerintahan & Trantibum turut serta dalam kegiatan Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Gabungan yang digelar Kecamatan Bontang Selatan, Sabtu malam (23/8/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung Lurah Satimpo, Maryono, dengan melibatkan Trantibum Kecamatan Bontang Selatan, Satpol PP, Bhabinkamtibmas, Babinsa, LPM, serta Linmas Kelurahan Satimpo.

Adapun titik sasaran patroli meliputi halaman parkir HOP 1 (Pujasera HOP Mart), halaman Masjid Al Falah, serta Balai Pertemuan Umum (BPU) RT 18.

Selama patroli, tim memberikan himbauan Kamtibmas dengan cara humanis, serta melakukan pendataan situasi lapangan sebagai langkah preventif.

Maryono menegaskan, bahwa kegiatan ini sejalan dengan inovasi Kelurahan Satimpo di bidang Trantibum, yakni “ROTI KAMI TIGA” (patROli ruTIn Keliling keAManan lingkungan saTImpo siGAp), yang menjadi program rutin dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Dengan adanya patroli gabungan ini, kami berharap masyarakat merasa lebih aman sekaligus memperkuat kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, dan warga,” ujarnya.

Pihaknya sempat mendapati anak muda yang hendak mabuk-mabukan, namun berhasil diberikan efek jera dan meminta mereka untuk pulang.

Secara keseluruhan, kegiatan patroli berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Kehadiran unsur lintas sektor diharapkan semakin memperkokoh stabilitas dan ketenteraman lingkungan di wilayah Satimpo, khususnya Kecamatan Bontang Selatan. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kecamatan Bontang Utara gencar mengajak kelurahan hingga RT untuk mengimbau warganya melakukan perekaman KTP Elektronik (KTP El).

Camat Bontang Utara, Muhammad Nur mengatakan, perekaman KTP El cukup mudah dilakukan. Adapun kepemilikan identitas dinilai penting, lantaran masyarakat yang terdata akan menerima beberapa keuntungan.

“Kalau terdata enak juga, misal ada masyarakat yang butuh bantuan bisa jadi terdaftar di dinsos dan lain sebagainya,” katanya, Senin (25/8/2025).

Selain KTP, pihaknya juga melakukan perekaman KIA (Kartu Identitas Anak), selain memberikan himbauan ke sekolah, mereka juga melakukan jemput bola.

“Saat ini KIA prosesnya sekitar 70 persen kita lakukan ke sekolah-sekolah,” ungkapnya.

Pendataan ini merupakan kerjasama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan kecamatan, agar Kota Bontang bisa 100 persen mendata warganya.

“Tentu saja kita juga melakukan pendataan jemput bola ke kelurahan-kelurahan kita,” tambahnya. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam