SAMARINDA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kemitraan antara perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan masyarakat sekitar. Ia menekankan bahwa perusahaan sawit di Kalimantan Timur wajib memenuhi ketentuan penyediaan plasma minimal 20 persen bagi warga di sekitar wilayah konsesi.

Pernyataan itu disampaikan Nusron saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Bidang Pertanahan dan Tata Ruang se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Jumat (24/10/2025). Acara tersebut turut dihadiri Wali Kota Samarinda Andi Harun, Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Barat, serta pimpinan daerah lainnya.

“Perusahaan sawit wajib hukumnya memenuhi plasma minimal 20 persen. Jangan sampai rakyat hanya jadi penonton di tanahnya sendiri,” tegas Nusron di hadapan peserta rakor.

Ia menilai masih banyak perusahaan yang belum menunaikan kewajiban tersebut, meski telah lama menikmati hak guna usaha. Menurutnya, kebijakan plasma harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal melalui pengelolaan langsung oleh petani. “Plasma harus benar-benar dikelola rakyat, bukan hanya di atas kertas,” ujarnya.

Nusron menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam terhadap perusahaan yang melanggar aturan. “Kalau masih membandel, kami tindak. Perlu, akan kami cabut hak HGU-nya,” tegasnya lagi.

Pemerintah juga akan menghentikan izin perusahaan perkebunan yang terbukti sengaja tidak menyediakan lahan plasma, serta menindak tegas perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan secara ilegal atau mengonversi lahan tanpa izin. ATR/BPN bersama kementerian teknis lainnya akan melakukan audit menyeluruh terhadap status dan pemanfaatan lahan, terutama di wilayah perkebunan besar seperti Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, dan Berau.

Kebijakan plasma ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani, mendorong pemerataan ekonomi daerah, serta mengurangi konflik lahan yang masih marak terjadi di Kalimantan Timur. Nusron juga meminta seluruh kepala daerah di Kaltim untuk mendukung percepatan program reforma agraria, termasuk sertifikasi lahan dan penataan kawasan.

“Semua kebijakan reforma agraria tidak bisa jalan tanpa dukungan Pemprov maupun Pemkab/Pemkot,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mempercepat penyusunan aturan teknis untuk memperkuat tata kelola perlindungan anak di ruang digital. Langkah ini dilakukan melalui Uji Petik rancangan awal Peraturan Menteri pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa rancangan peraturan menteri (permen) pelaksana PP Tunas berisi enam materi utama, meliputi pengawasan tata kelola perlindungan anak di ruang digital, penilaian profil risiko, serta pengaturan batas dan rentang usia anak.

“Rancangan ini menjadi turunan langsung dari PP Tunas dan berfungsi untuk memperkuat sistem perlindungan anak di dunia digital melalui mekanisme pengawasan yang terukur,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Uji Petik rancangan awal ini digelar secara virtual dengan fokus pada dua aspek penting: pengawasan dan penilaian profil risiko. Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan platform digital, lembaga perlindungan anak, pemerhati isu digital, serta asosiasi industri, guna menghimpun masukan dari berbagai pihak agar regulasi yang disusun relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Kemkomdigi, Josua Sitompul, memaparkan bahwa rancangan awal aturan pelaksana PP Tunas mengatur mekanisme pengawasan melalui kegiatan pemantauan dan penelusuran, penerimaan laporan dan aduan, pemeriksaan, serta pengendalian.

“Rancangan ini juga telah menetapkan indikator risiko dalam penggunaan produk dan layanan digital. Indikator tersebut akan dibahas lebih lanjut setelah mendapat masukan dari pemangku kepentingan,” kata Josua.

Ia menambahkan bahwa rancangan aturan ini memberikan fleksibilitas bagi platform digital dalam menerapkan mitigasi risiko sesuai karakteristik layanan masing-masing. Mitigasi dapat dilakukan melalui penguatan fitur privasi dan keamanan berbasis desain, serta mendorong keterlibatan orang tua dalam mengawasi aktivitas anak di ruang digital.

“Kurangnya pemahaman terhadap risiko digital dapat mengancam keselamatan dan kesehatan anak. Karena itu, PP Tunas menekankan pentingnya tata kelola yang menjamin anak dapat mengakses dunia digital dengan aman, sehat, dan terlindungi dari konten berbahaya,” tegas Josua.

Ia menuturkan, RPM Amanat PP Tunas juga akan mengatur pelaksanaan pengawasan teknis oleh Kemkomdigi. Dalam proses penyusunannya, kementerian membuka ruang audiensi dengan berbagai pihak, termasuk platform digital global, untuk memahami dan mengadaptasi fitur perlindungan anak yang efektif.

“Pembahasan resmi rancangan ini dengan kementerian dan lembaga terkait direncanakan berlangsung awal tahun depan. Kami optimistis regulasi ini dapat membangun ruang digital yang lebih aman dan kondusif bagi anak-anak Indonesia,” tutup Josua. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kecerdasan artifisial (AI) harus dipandang sebagai peluang besar bagi perekonomian nasional, bukan sebagai ancaman bagi tenaga kerja manusia.

“Dikabarkan kecerdasan artifisial akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan pada tahun 2025. Namun pada saat yang sama, AI juga berpotensi menciptakan 90 juta pekerjaan baru di berbagai bidang. Karena itu, AI perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu ditakuti,” ujar Meutya dalam acara AI for Indonesia 2025 by Kumparan di Ballroom Djakarta Theater, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, Indonesia termasuk salah satu negara paling optimistis dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Ia menyebut masyarakat Tanah Air memiliki kesiapan tinggi untuk menerima inovasi digital tanpa rasa takut berlebihan. “Berdasarkan berbagai survei, Indonesia dinilai sebagai negara yang mampu menerima AI dengan baik. Itu pertanda positif,” ucapnya.

Meutya menekankan pentingnya menempatkan AI sebagai alat bantu yang memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikannya. “Kita coba melihat dan membicarakan AI dari perspektif yang berbeda. Bukan sekadar data dan angka, melainkan bagaimana AI bisa dimaknai sebagai alat bantu yang memperkuat manusia,” ujarnya.

Pemerintah, kata Meutya, kini tengah menyusun Peta Jalan Nasional AI yang akan menjadi panduan strategis lintas sektor serta dasar kebijakan pengembangan kecerdasan buatan di Indonesia. “Insyaallah pada awal tahun 2026, Peraturan Presiden tentang peta jalan ini sudah dapat diterbitkan dan menjadi pedoman bagi kita semua,” jelasnya.

Selain kebijakan, pemerataan akses digital juga menjadi prioritas agar manfaat AI dapat dirasakan secara luas. Pemerintah telah melelang frekuensi 1,4 GHz untuk memperluas jaringan internet nasional dan menghadirkan layanan yang lebih terjangkau.

“Yang juga penting adalah bagaimana membuat AI berikutnya menjadi inklusif. Demokrasi teknologi menuntut tanggung jawab bersama. Ketika pemanfaatannya dilakukan dengan baik, AI akan membawa kebaikan bagi semua,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S