SANGATTA – Di tengah derasnya arus digitalisasi dan meningkatnya ancaman disintegrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Timur (Kutim) menemukan cara efektif untuk mendekati generasi Z. Bukan melalui ceramah formal, melainkan lewat Lomba Videografi Kewaspadaan 2025, yang berhasil menarik partisipasi 56 kelompok pelajar dari berbagai SMA dan SMP se-Kutim.

Ajang ini membuktikan, bahwa kreativitas sinema remaja dapat menjadi tameng paling ampuh melawan ancaman nyata seperti narkoba, radikalisme, dan kejahatan siber.

Kepala Kesbangpol Kutim, Tejo Yuwono, menyebut lomba ini sebagai terobosan strategis untuk membangun kesadaran kewaspadaan nasional sejak dini. Ia menekankan bahwa pelajar didorong menjadi aktor utama, bukan sekadar objek sosialisasi.

“Kami tidak ingin anak muda hanya menjadi penonton. Mereka harus jadi pelaku utama dalam membangun kesadaran. Dengan membuat video, mereka dipaksa untuk berpikir, meneliti, dan memahami ancaman nyata di sekitar mereka,” tegas Tejo, Senin (6/10/2025).

Menurutnya, edukasi melalui karya jauh lebih efektif. “Kewaspadaan tidak bisa dipaksakan dengan perintah. Ia harus tumbuh dari kesadaran. Dan lewat karya seperti ini, kami melihat itu mulai tumbuh,” tambahnya.

Penganugerahan para pemenang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi. Ia secara langsung menyerahkan penghargaan dan memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas karya yang disajikan.

“Lomba ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sarana edukasi dan media kreatif bagi generasi muda kita dalam menumbuhkan kesadaran kewaspadaan nasional,” ujar Mahyunadi dalam sambutannya.

Mahyunadi menilai, di tengah kemudahan teknologi, kegiatan ini penting untuk menyeimbangkan antara manfaat dan potensi ancamannya. Ia mengaku kagum dengan kedalaman pesan moral yang diangkat oleh pelajar.

“Karya mereka kreatif, edukatif, dan penuh pesan moral. Saya tidak menyangka anak-anak Kutai Timur dapat berkreasi dengan ide dan visualisasi yang begitu kuat,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Mahyunadi menegaskan pentingnya keberlanjutan program ini. “Arahan saya kepada dinas terkait, agar kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda rutin tahunan, sehingga semangat berkarya dan kepedulian sosial terus tumbuh di kalangan pelajar,” tandasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), memasang target serapan tenaga kerja yang signifikan lebih tinggi pada pelaksanaan job fair kedua mendatang.

Kepala Disnakertrans Kutim, Roma Malau, menargetkan serapan sebesar 70 persen, melampaui capaian 65 persen pada bursa kerja sebelumnya.

Target ambisius ini akan diupayakan bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kutim. Malau menyatakan optimistis, bahwa angka tersebut dapat dicapai berkat kesiapan yang lebih matang dan koordinasi yang erat dengan berbagai perusahaan di Kutim.

“Pada job fair pertama kami mencapai serapan 65 persen. Karena itu, dengan persiapan yang lebih matang dan koordinasi yang baik dengan perusahaan, target serapan 70 persen sangat memungkinkan. Itu harapan saya,” ujar Kepala Disnakertrans Kutim, Roma Malau, Senin (5/10/2025).

Malau menegaskan, bahwa peluang kerja di Kutim tidak lagi didominasi oleh sektor tambang dan perkebunan semata. Pemerintah daerah kini secara aktif mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor jasa dan UMKM.

Ia mencontohkan, bahwa usaha laundry dan berbagai layanan jasa lainnya, terbukti memiliki kapasitas tinggi untuk menyerap banyak tenaga kerja lokal. Sektor-sektor ini akan menjadi perhatian utama dalam program penempatan kerja di masa depan.

Selain fokus pada penyerapan, Roma Malau juga menyoroti komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja.

Pemerintah daerah berupaya keras memberikan fasilitas perlindungan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Roma Malau mengungkapkan, bahwa pihaknya tengah menanti kerja sama lanjutan dengan BPJS untuk memaksimalkan perlindungan tersebut.

“Pemerintah hadir agar masyarakat merasa nyaman dan terlindungi saat bekerja,” tegasnya.

Ia memastikan, perluasan perlindungan JKP juga mencakup pekerja di sektor jasa dan UMKM.

“Sektor jasa juga kami masukkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, agar para pekerjanya terlindungi JKP-nya. Dengan begitu, masyarakat bisa bekerja dengan lebih tenang,” tutupnya.

Melalui sinergi antara bursa kerja dan jaminan sosial, diharapkan pekerja di Kutim tidak hanya memperoleh pekerjaan, tetapi juga rasa aman dan terlindungi selama menjalankan profesinya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) bereaksi keras atas kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen pada tahun anggaran 2026.

Kebijakan itu dinilai tidak masuk akal, sebab produksi batu bara Kutim justru terus meningkat dalam dua tahun terakhir.

Pemkab Kutim menyebut, pemotongan DBH tanpa alasan jelas merupakan bentuk ketidakadilan fiskal terhadap daerah penghasil sumber daya alam.

“Tidak ada alasan bagi pusat untuk memotong. Kalau sifatnya pinjaman, maka harus dikembalikan. Itu jelas diatur undang-undang. Kami akan berlindung di bawah itu,” tegas Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, Senin (6/10/2025).

Data internal Pemkab menunjukkan, tren positif pada sektor batu bara salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan nasional.

Namun alokasi DBH yang semestinya meningkat sesuai porsi hasil produksi, justru dipangkas hingga separuh, membuat proyeksi APBD Kutim 2026 anjlok drastis.

Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pelayanan publik.

Padahal, Kutim termasuk daerah yang selama ini memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan negara melalui pajak dan royalti sektor pertambangan.

“Kita daerah penghasil. Logikanya, ketika produksi batu bara naik, bagi hasil juga naik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya hak daerah malah dikebiri,” tambahnya.

Menanggapi kondisi ini, Pemkab Kutim tengah menyiapkan kajian hukum dan keuangan daerah untuk menelusuri dasar perhitungan DBH oleh pemerintah pusat.
Langkah hukum termasuk kemungkinan gugatan konstitusional tak tertutup, jika ditemukan kejanggalan atau pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

“Kami tidak sedang melawan, tapi membela hak daerah. Kalau hasilnya menunjukkan ketidakadilan, maka jalur hukum adalah pilihan yang sah,” tegas mantan Ketua DPRD itu.

Pemkab Kutim juga mendesak pemerintah pusat untuk membuka data dan mekanisme perhitungan DBH secara transparan.

Selama ini, formula pembagian dinilai tertutup dan tidak mencerminkan kontribusi riil daerah penghasil terhadap pendapatan nasional.

Bagi Pemkab Kutim, perjuangan ini bukan semata soal angka di APBD, melainkan soal keadilan dan kedaulatan daerah dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri.

“Kami hanya menuntut hak yang semestinya. Jangan sampai daerah penghasil seperti Kutim terus menjadi korban kebijakan sepihak,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam