BONTANG — Rencana penerapan sistem parkir berbayar di RSUD Taman Husada Bontang kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah alat seperti mesin palang parkir telah terpasang di kawasan rumah sakit, namun pihak manajemen memastikan bahwa layanan parkir berbayar belum diberlakukan dalam waktu dekat.

Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Taman Husada, Vicky Rizki Riadis, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan aturan teknis dan kajian.

Rencana penerapan baru akan dimatangkan untuk tahun 2026 dan akan dikelola sesuai ketentuan.

“Mesin sudah terpasang, tapi belum difungsikan. Kami masih menyusun regulasi internal dan teknisnya. Target penerapannya tahun 2026,” kata Vicky saat dikonfirmasi media, Jumat (30/5/2025).

Ia menambahkan, skema tarif nantinya tidak akan memberatkan pasien maupun pengunjung. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah sistem satu kali bayar, tidak menggunakan sistem hitungan per jam.

“Pasien hanya akan dikenakan biaya parkir sekali, bukan per jam. Tapi ini masih dalam pembahasan. Kalau sudah final, kami akan sosialisasikan secara resmi,” tegasnya.

Penerapan parkir berbayar di RSUD ini juga selaras dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Lampiran II Perda tersebut, retribusi untuk penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan ditetapkan sebagai berikut:

– Sepeda motor: Rp2.000
– Sedan, jeep, mini bus, pick-up: Rp3.000
– Kendaraan box dan sejenisnya: Rp4.000
– Bus dan truk: Rp5.000

Tarif tersebut dikenakan per unit dan per sekali parkir, sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 70 dan 71 Perda, yang menyebut bahwa penyediaan tempat parkir di luar badan jalan oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari retribusi jasa usaha yang sah dipungut.

“Dasar hukumnya sudah ada dalam Perda. Tapi kami tetap pastikan kebijakan ini berpihak pada kenyamanan masyarakat,” ucap Vicky.

Pihak RSUD juga tengah mempersiapkan pembangunan gedung parkir dua lantai di sisi Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pembangunan ditargetkan rampung akhir 2025 sebagai bagian dari solusi atas minimnya lahan parkir yang selama ini dikeluhkan warga dan kerap menyebabkan kendaraan parkir hingga ke badan jalan utama.

“Kondisi saat ini sudah padat. Kami ingin semua pengunjung mendapatkan fasilitas parkir yang layak dan aman, tanpa mengganggu lalu lintas sekitar,” tutup Vicky.

Pewarta: Darman
Editor: Agus S

BONTANG – Sapi kurban pemberian Presiden RI Prabowo Subianto untuk masyarakat Bontang, renacananya akan disembelih di Masjid Tua Al Wahhab yang merupakan masjid tertua di Bontang berdiri sejak 1789, di Jalan Piere Tendean, Kelurahan Bontang Kuala.

Sapi kurban presiden yang berasal dari petani lokal ini akan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan. Fungsional ahli muda medik veteriner dinas ketahanan pangan perikanan, dan pertanian (DKP3) Bontang, melalui Dokter Hewan, Paisal Rahman mengatakan sapi telah diuji darah dan fesesnya serta mendapatkan dua vaksin penting.

“Sapi tersebut sudah divaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD). Sapi dalam kondisi sehat,” katanya, Rabu (28/5/2025).

Pemerintah Kota Bontang melalui bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) akan menerima penyerahan resmi sapi kurban tersebut. Penyerahan diperkirakan berlangsung tanggal 5 atau 6 Juni 2025 menyesuaikan dengan penetapan hari raya Idul Adha oleh pemerintah.

“Hingga jadwal penyembelihan, kami akan melakukan pengawasan ketat menghindari penyakit atau penurunan kondisi,” imbuhnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Seekor sapi jantan jenis Simmental berbobot 650 kilogram terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk warga Bontang.

Fungsional Ahli Muda Medik Veteriner Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Bontang, Riyono, melalui Dokter Hewan Paisal Rahman, mengatakan sapi tersebut dibeli dari peternak lokal di kawasan Pondok Pesantren Hidayatullah, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur.

“Dari pantauan kami, ini sapi paling besar di Bontang, akhirnya kami pilih,” pungkasnya, Rabu (28/5/2025).

Sapi tersebut berwarna coklat dan merupakan hasil pengembangan inseminasi buatan oleh Kelompok Peternak Hidayatullah. Sejak kecil sapi ini dipelihara intensif hingga mencapai bobot maksimal.

Proses pembelian dilakukan pada Selasa (27/5) di Samarinda. DKP3 Bontang bertugas mendampingi peternak dalam proses negoisasi harga dilakukan langsung oleh pihak Sekretariat Presiden.

“Harga diperkirakan mencapai Rp 75 juta, semuanya dalam proses negosiasi,” tambahnya.

Sapi tersebut saat ini sedang dalam proses observasi dan pengecekan kesehatan secara intensif oleh tim medis DKP3 Bontang, sebelum diserahkan secara resmi menjelang Hari Raya Iduladha.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Anak di bawah umur diduga telah menjadi korban asusila seorang pria berinisial MAP (20), Rabu (28/5/2025).

Sebelumnya, Minggu (25/5/2025) sekitar pukul 14.00 Wita, pihak keluarga telah menerima informasi dari salah satu saksi, jika ada seorang pria masuk ke rumah kontrakannya melalui pintu belakang.

Mendengar adanya informasi dari saksi, pihak keluarga langsung mencoba balik untuk pulang ke rumah kontrakannya, dan kebetulan saat sampai di pintu belakang berpapasan dengan seorang pria tak dikenal, hendak ingin keluar kontrakan miliknya.

Pihak keluarga langsung menanyakan maksud dan tujuan pria tak dikenal ini, mengapa masuk ke rumah kontrakan miliknya. Pria tersebut beralasan ingin mengambil Vape (rokok elektrik) ke korban.

Merasa pihak keluarga curiga dengan pria tersebut, akhirnya pihak keluarga langsung membawa pria tak dikenal dan korban kantor polisi, dan dilakukanlah interogasi pada keduanya.

Setelah interograsi dilakukan petugas kepolisian, ternyata korban sudah sering kali melakukan persetubuhan bersama dengan pria tersebut.

Bahkan terakhir melakukan persetubuhan, sekitar satu minggu yang lalu di rumah kontrakannya.

Pihak keluarga pun merasa keberatan atas kejadian tersebut, langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Bontang, dan laporan resmi pun telah diterima, saat itu juga terduga MAP langsung diamankan pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Bontang, AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, melalui Kasat Reskrim Polres Bontang, AKP Hari menyatakan bahwa, benar adanya Polres Bontang menerima laporan pengaduan resmi dari orang tua korban.

Adapun setelah mengamankan terduga MAP, untuk bisa menjalani proses hukum lebih lanjut. Kasus ini akan ditangani secara profesional menurut ketentuan Undang Undang.

Kini, tersangka sudah diamankan di Mapolres Bontang, dan tersangka akan dikenakan Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pasca kebakaran yang terjadi di Gedung Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporparekraf) Kota Bontang beberapa hari lalu, para staf dan pegawai tetap masuk bekerja seperti biasanya.

Sekretaris Disporparekraf Bontang, Rita Atin Widiarti mengatakan, usai terjadinya kebakaran di gedung tersebut, tidak ada alasan untuk seluruh pegawai dan staf tidak masuk bekerja.

Walaupun di gedung masih mengalami kendala listrik yang tak menyala, akan tetapi Disporparekraf masih memiliki beberapa aset lainnya untuk dipakai bekerja sementara waktu, seperti di Tourist Information Center (TIC) di Bontang Kuala (BK), GOR Sport Center di Loktuan, hingga kantor yang berada di Stadion Bessai Berinta (Lang-Lang).

“Jadi, Senin kemarin saat apel sudah saya sampaikan ke seluruh pegawai dan staf, walaupun tempat kerja masih mengalami kendala sehabis kebakaran, jangan dijadikan alasan untuk tidak bekerja, apalagi bermalas-malasan,” ucapnya saat dihubungi via telepon, Rabu (28/5/2025).

Rita menyatakan dengan tegas, jika ada staf atau pegawai yang kedapatan menggunakan kesempatan seperti ini, dan mendapati ada yang membolos bahkan pergi ke cafe untuk nongkrong, akan dipastikan yang bersangkutan menerima sanksi disiplin.

“Pastinya nanti jika ada yang ketahuan membolos atau nongkrong, akan kami beri sanksi. Jangan hal seperti ini dijadikan kesempatan,” ungkapnya.

Saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN untuk menghidupkan listrik sementara di gedung tersebut, untuk Senin depan agar bisa dipergunakan untuk bekerja.

Mengingat insiden kebakaran Jumat (23/5/2025) lalu, telah membakar trafo atau induk kelistrikan, maka nantinya harus diinstal ulang dengan waktu yang cukup lama, bahkan dengan biaya yang tidak sedikit.

“Intinya kami masih menunggu konfirmasi pihak PLN, untuk sementara pun hanya menyalakan air dan listrik yang di luar dulu, sebab banyak aset di kantor. Selanjutnya akan dilakukan pemasangan di dalam ruangan, untuk dipakai bekerja Senin depan,” jelasnya.

Adanya aktivitas berbeda lokasi kerja, Rita dengan rutin memeriksa kehadiran para staf dan pegawai secara langsung dengan melakukan pemantauan keliling. Bahkan dirinya mengapresiasi pegawai, yang selalu menaati aturan kerja mulai pukul 07.30 – 16.00 Wita.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mengklaim angka kemiskinan ekstrem telah berhasil ditangani dalam 100 hari masa kerja kepemimpinan Neni Moerniaeni – Agus Haris.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM), Toetoek Pribadi Ekowati mengatakan, Pemkot melalui dinasnya telah mengambil langkah-langkah konkret dan terukur baik dari sisi pendataan, perlindungan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi keluarga Bontang.

“Kami menyusun dan mengimplementasikan strategi melalui satu validasi data keluarga miskin ekstrem berbasis RT dan wilayah,” terangnya, Rabu (28/5/2025).

Kemudian, koordinasi program intervensi sektor dan lembaga zakat serta pemantauan hasil intervensi secara berkala, memastikan dampaknya pada jangka panjang. Adapun lembaga yang bermitra seperti BAZNAS, LAZ BMBU, YBM PLN serta UPZ PKT.

“Ke depan kita perlu menjaga keberlanjutan, melakukan pemantauan perkara serta mencegah munculnya kembali kondisi kemiskinan ekstrim melalui deteksi dini dan responsi cepat,” tambahnya.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan, bahwa menentaskan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu asta cita Presiden 2045, dan Bontang dapat melaksanakan hal tersebut dalam 100 hari kerja.

Dalam hal ini, Neni menjelaskan bahwa badan amal zakat berperan dalam mengintervensi secara terus menerus bersama dengan perusahaan.

“Banyak dibantu oleh Stakeholder terutama badan amal zakat apalagi zakatnya orang-orang yang fakir. Makanya harus dikelola dengan baik yang namanya zakat,” ungkapnya.

Agar tidak kembali menjadi miskin ekstrem, ia memastikan tetap adanya pelatihan, pendampingan, serta bantuan permodalan yang dimonitor.

Pihaknya juga telah melakukan persetujuan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, dengan badan zakat terutama yang secara berkelanjutan memberikan Rp 1.5 juta kepada fakir miskin.

Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Desember 2024, diperkirakan jumlah warga miskin ekstrem di Bontang mencapai 1600 jiwa. Dalam verifikasi lapangan angka tersebut berkurang menjadi 149 jiwa dari 42 KK.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Masa pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saat ini masih berlangsung hingga 30 Juni 2025. Pemerintah Kota Bontang menggencarkan masyarakat Bontang untuk membayar pajak kendaraannya. Namun, terdapat beberapa OPD yang masih belum melunasi PKB dinas.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang menyoroti alasan OPD, yang menyatakan bahwa kurangnya pendataan kendaraan dinas, sehingga masih banyak PKB yang luput dari pembayaran.

Ia mengungkapkan pentingnya para OPD memiliki database yang bagus. Database terkait apapun termasuk aset kendaraan dinas, baik yang sudah lama hingga yang paling baru. Winardi menyebutkan bahwa pemerintah harus punya data sendiri, dan tidak bergantung pada lembaga tertentu.

“Kita harus tegas soal database. Kenapa? Karena salah satunya adalah ketepatan sasaran untuk anggaran. Bisa-bisa penyerapan anggaran tidak maksimal,” pungkasnya, Senin (26/5/2025).

Ia menyarankan agar pemkot memberikan anggaran khusus untuk database. Ditekankan, tidak apa menganggarkan lebih, yang penting data apapun yang berada di pemkot terjamin dan dapat digunakan jangka panjang.

Ditambahkan, perbaikan data tidak hanya menyangkut aset kendaraan saja. Kemiskinan ekstrim, stunting, pengangguran, UMKM dan sebagainya juga harus didata langsung oleh pemkot.

“Padahal database ini fundamental. Jadi seluruh kendaraan baik yang sudah tidak terpakai, dalam masa lelang maupun sedang digunakan, dapat tercatat dengan tepat, bukan kendaraan saja, semua data pokoknya,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, data terakhir pada pertengahan Mei, realisasi pembayaran dari sekitar 38 OPD dan lembaga pemerintah lainnya baru mencapai 27,8 persen. Adapun total kewajiban pembayaran PKB dari kendaraan dinas sejumlah Rp94,7 juta.

Sekretaris Daerah Kota Bontang. Aji Erlynawati mengungkapkan banyaknya kendaraan yang mangkrak, serta pendataan kendaraan yang harus diinventarisir karena status kendaraan yang kadang tidak terdeteksi.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam