BONTANG — Sebanyak 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kelurahan mendapat hibah website dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang. Serah terima website berlangsung Senin (6/10/2025) pagi, di Ruang Rapat Diskominfo, dan diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo, Sony Suwito.

Delapan penerima website itu di antarannya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta empat kelurahan yaitu Gunung Elai, Api-Api, Berbas Pantai, dan Kanaan.

Sony Suwito menyampaikan apresiasinya atas kinerja Kota Bontang yang berhasil mempertahankan predikat “Kota Informatif” sekaligus meraih peringkat 1 keterbukaan informasi publik se-Kalimantan Timur.
“Delegasi admin website di tiap OPD harus memiliki kemampuan IT dan penulisan yang baik, agar informasi yang tersaji dapat diterima masyarakat dengan mudah dan akurat,” ujarnya mengutip dari PPIDPemkotBontang.

Sony juga menekankan pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyajian data publik.
“Dalam rangka penyajian data, harus ada SOP-nya. Sehingga sebelum data itu disajikan, sudah melalui proses validasi oleh pimpinan,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Penyelenggaraan E-Government Yudhi Pancoro melaporkan bahwa, hingga saat ini terdapat 52 website OPD dan lembaga pelayanan yang telah dikelola dan di-online-kan oleh Diskominfo.
“Alhamdulillah sudah bertahap, termasuk website puskesmas. Prioritas kami tetap pada OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Kepala Disdukcapil Budiman turut mengapresiasi dukungan Diskominfo melalui penyerahan website baru ini.

“Terima kasih dan apresiasi kepada Diskominfo. Kami berharap website ini dapat memperkuat pelayanan administrasi kependudukan masyarakat,” ujarnya.
Budiman juga mengungkapkan rencana integrasi layanan Disdukcapil agar lebih mudah diakses masyarakat.

“Selama ini kami menggunakan Google Form. Ke depan, kami akan integrasikan layanan langsung melalui website resmi agar lebih efisien dan terpusat,” tambahnya.
Sementara itu, Ade Darmawan, Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo, menegaskan bahwa rancangan website yang diserahkan telah disiapkan agar dapat terintegrasi dengan berbagai layanan tambahan di tiap OPD.

Dengan langkah ini, Pemkot Bontang melalui Diskominfo terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola informasi publik dan digitalisasi pelayanan masyarakat.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

SANGATTA—Pemerintah Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya, untuk memastikan semua perusahaan yang beroperasi di wilayahnya mematuhi Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenagakerjaan, khususnya yang mewajibkan penyerapan minimal 80 persen tenaga kerja lokal.

Ketegasan ini disampaikan oleh jajaran Pemkab Kutim, sebagai upaya nyata dalam menekan angka pengangguran dan memberikan manfaat maksimal dari sumber daya alam daerah bagi masyarakat setempat.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, dalam pernyataannya menekankan bahwa, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan siap melakukan pengawasan ketat terhadap proses rekrutmen perusahaan.

“Kami harus benar-benar maksimal menegaskan hal itu kepada perusahaan. Kami akan mengawasi secara ketat dan bahkan ingin mengintervensi persyaratan ketika mereka membuka lowongan pekerjaan, jangan sampai syaratnya terlalu berat untuk orang lokal,” tegas Mahyunadi beberapa hari lalu.

Tidak hanya fokus pada pekerja lapangan, Pemkab Kutim juga mendorong agar tenaga kerja lokal diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis atau manajerial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal dan memastikan representasi masyarakat Kutim dalam posisi kunci di perusahaan.

Untuk mendukung pelaksanaan Perda ini, Pemkab Kutim terus memperkuat program pelatihan, salah satunya melalui Balai Latihan Kerja Industri (BLKI).

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, sebelumnya telah berkomitmen untuk membangun BLKI yang lebih besar.
“Perusahaan tidak ada alasan lagi menolak terkait keahlian. Kami membuka ruang pelatihan melalui BLKI agar pemuda lokal dapat bekal keahlian sebelum melamar,” ujar Bupati Ardiansyah.

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim diminta untuk aktif dalam melakukan pengawasan dan siap memberikan teguran kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan 80 persen tenaga kerja lokal. Peran masyarakat juga didorong untuk berani melapor jika menemukan praktik rekrutmen yang tidak transparan atau diskriminatif.

Dengan adanya pengawasan ketat ini, Pemkab Kutim berharap Perda Ketenagakerjaan dapat terimplementasi dengan baik, sehingga kekayaan alam Kutai Timur benar-benar memberikan kesejahteraan bagi warganya melalui kesempatan kerja yang adil dan merata.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Petugas Teknisi Pasar Taman Citramas Loktuan, ketahuan melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap pedagang.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar, Bontang Nurfaidah mengatakan aksi ilegal yang dilakukan oknum ini ketahuan setelah ia mendapatkan laporan dari sejumlah pihak.

Katanya ada tiga korban yang dimintai sejumlah uang untuk membayar lapak sewa.

“Ada tiga pedagang baru yang dimintai. Dia tarik uang tanpa sepengetahuan kami,” ungkap saat dihubungi via WhatsApp, Minggu (05/10/2025).

Oknum tersebut merupakan berposisi sebagai teknisi di pasar tersebut. Dalam aksinya oknum mendatangi korban ke rumahnya. Agar korban percaya, dia juga membawa nama kepala UPT. Lalu terjadilah transaksi pembayaran di rumah korban tanpa sepengetahuan pihak UPT Pasar.

Ia sudah beraksi sejak Agustus 2025 lalu. Korban pertama ditawarkan tiga lapak dengan nilai Rp 8,5 Juta. Korban kedua Rp 2,5 Juta untuk satu lapaknya. Terakhir korban ketiga Rp 3 juta untuk satu lapak. Dengan total kerugian Rp 14 juta

Diketahui tarif resmi retribusi untuk lapak kue Rp 2,5 juta, sayur Rp 3,5, dan lapak basah Rp 4,5 juta dan dilakukan UPT Pasar untuk sekali pembayaran selama mengisi lapak tersebut.

“Padahal untuk pembayaran seharusnya dilakukan dilakukan secara resmi di UPT, bukan di luar pasar atau rekening pribadi,” tegasnya

Atas perbuatannya oknum ini akan diajukan pemecatan lantaran pelaku sudah mendapatkan SP 1 dan 2 dalam setiap laporan yang diterima kepala UPT. ” Saya sudah sering berikan toleransi, kalau diakumulasi secara laporan sudah 3 SP, ini kami sudah ajukan untuk pemecatan,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus berupaya menekan angka pernikahan dini yang masih terjadi di masyarakat. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa pencegahan fenomena tersebut tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif para orang tua.

Menurutnya, orang tua memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan karakter anak sejak dini, agar mereka tidak mudah terjerumus pada keputusan yang keliru.

“Peran keluarga sangat besar. Pola asuh yang tepat di rumah bisa menjadi benteng pertama, agar anak-anak tidak terburu-buru menikah,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).

Agus Haris menjelaskan, Pemkot Bontang melalui sejumlah dinas dan lembaga akan memperkuat langkah pencegahan dengan pendekatan edukatif. Di antaranya melalui kegiatan sosialisasi di sekolah, kerja sama dengan lembaga keagamaan, serta pelibatan tokoh masyarakat.

“Kami akan melibatkan berbagai pihak agar pesan ini sampai ke semua kalangan. Sekolah menjadi salah satu tempat yang efektif untuk memberikan pemahaman kepada pelajar,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pihaknya juga tengah menginventarisasi anak-anak yang putus sekolah, karena kelompok tersebut dinilai paling rentan terjerat praktik pernikahan dini.
“Kami sedang koordinasikan dengan Kesbangpol dan dinas terkait, untuk merumuskan langkah konkret, termasuk pendataan anak-anak yang putus sekolah,” ujarnya.

Berdasarkan data dari pengadilan, angka pernikahan dini di Kota Bontang disebut mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, Agus Haris menegaskan pemerintah tidak akan berhenti sampai di situ.

“Pernikahan dini sering menimbulkan banyak masalah, mulai dari kehamilan tidak direncanakan, tingginya angka perceraian, hingga ketidaksiapan ekonomi pasangan muda,” tambahnya.

Ia menegaskan, pencegahan pernikahan dini merupakan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. “Ini tanggung jawab kita semua. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan fasilitas, tapi peran orang tua di rumah tetap menjadi kunci utama,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam