BONTANG – Ketua RT 24 di Kampung Sidrap, Edi Setiawan berencana menggelar kegiatan terkait pernyataan sikap masyarakat. Untuk mengetahui apakah masyarakat akan mengambil dan memilih haknya kemana, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan wilayah Sidrap masuk di Kutai Timur (Kutim).

“Masyarakat punya haknya sendiri, mau tinggal dimana. Maka nantinya saya akan mencoba untuk membuat suatu pernyataan sikap langsung ke warga, untuk membuktikan mereka komitmennya kemana,” jelasnya, Senin (29/9/2025).

Sebab jika didata secara menyeluruh, tidak sedikit masyarakat yang tinggal di Sidrap memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bontang. Ada sekitar 3 ribu orang yang berstatus KTP Bontang.

“Kalau dilihat secara nyata, semua masyarakat disini ber-KTP Bontang, mau keputusan MK bahwa Sidrap masuk ke Kutim, iya tetap begini saja tidak ada efeknya. Apalagi warga yang tiba-tiba ingin pindah alamat atau sebagainya, tidak ada itu,” ungkapnya.

Sehingga, kalaupun kegiatan peninjauan ulang oleh para pejabat bisa dilakukan, masyarakat ingin hal itu direalisasikan. Sebab sejauh ini, mulai dari masyarakat pertama kali tinggal di Sidrap, sudah ber-KTP Bontang dengan segala kebutuhannya.

Mulai dari pelayanan jika masyarakat sakit dan ingin berobat pastinya ke rumah sakit di Bontang, mengurus segala surat penting, bersekolah, bahkan masyarakat yang mendapatkan pekerjaan, semuanya terlayani dari Bontang.

“Nanti kita coba buat satu posko untuk kegiatan pernyataan sikap, masyarakat datang dan menyatakan sikap mau menetap di Bontang apa ke Kutim. Biar lebih real, dimana masyarakat memberikan haknya secara langsung,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025 digelar di Halaman Kantor DPMPTSP, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Rabu (1/10/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bontang.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, bertindak sebagai instruktur upacara. Hadir pula Sekretaris Daerah, jajaran kepala OPD, unsur Forkopimda, hingga perwakilan pelajar dari berbagai sekolah di Kota Bontang.

Dalam amanatnya, Agus Haris menekankan bahwa Pancasila merupakan pemersatu bangsa, yang nilai-nilainya harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan, kesaktian Pancasila tidak boleh hanya menjadi slogan, melainkan harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pancasila adalah sumber dari segala aturan. Kesaktiannya harus menjadi tonggak yang dipahami, mulai dari anak-anak tingkat dasar hingga perguruan tinggi, supaya mereka memiliki bekal untuk masa depan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, tentang tantangan globalisasi yang membawa berbagai pengaruh budaya. Menurutnya, hal itu dapat mengikis karakter bangsa apabila generasi muda tidak ditanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini.

“Sejarah ini tidak boleh dilupakan. Pancasila adalah dasar negara yang diperjuangkan sejak dulu, dan itu harus terus kita wariskan,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menggelar kegiatan pembekalan terkait enumerator verifikasi dan validasi data kemiskinan 2025, yang berlangsung di Pendopo, Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota, Selasa (30/9/2025).

Kegiatan pembekalan dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Pemerintahan, beserta dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan jajaran lainnya.

Saat sambutan, Wawali menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan ini, merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan bantuan tepat sasaran, ke masyarakat yang membutuhkan.

“Maka dari itu saya ingin melalui kegiatan seperti ini, nantinya kita dapat mengidentifikasi secara akurat terkait kondisi, identitas, dan juga kebutuhan mereka,” ucapnya.

Sehingga langkah penanganan yang diambil nantinya, benar-benar relevan dan efektif. Selain itu, saat ini pemerintah pusat sedang menjalankan program data tunggal sosial ekonomi nasional atau DT-sen.

“Tujuannya untuk menyatukan seluruh data sosial ekonomi masyarakat Indonesia, ke dalam satu sistem sumber data yang valid, mutakhir, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Adapun dalam DT-sen terdapat pemeringkatan berbasis desil, yaitu pembagian kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Untuk desil I mencakup 10 persen penduduk termiskin di satu wilayah, sedangkan desil II mencakup 11-20 persen dan begitu pula hingga desil 10.

“Oleh karena itu, kita perlu melakukan verifikasi dan validasi ulang, terkait data kemiskinan di Bontang. Apakah data tersebut sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, dan mereka yang terdata layak menerima bantuan,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Edi Setiawan, Ketua RT.24 di Kampung Sidrap menyatakan dengan tegas, walaupun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan keputusan bahwa Sidrap telah masuk di wilayah Kutai Timur (Kutim), akan tetapi warga sekitar akan tetap menetap sebagai masyarakat Bontang, bagaimanapun hasilnya.

“Mau bagaimanapun hasilnya, kita bakal tetap di sini. Tidak akan pindah. Karena kita di sini tinggal sudah puluhan tahun,” ucapnya saat diwawancarai, Senin (29/9/2025).

Sejak awal masyarakat berdomisili, sudah berstatus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bontang. Sehingga, masyarakat ingin tetap ber-KTP Bontang, walaupun Sidrap masuk ke Kutim.

“Semua ada sejarahnya, hanya orang lama yang paham bagaimana perjalanan kampung ini dimulai dengan status KTP Bontang. Jadi, intinya kami ingin tetap ber-KTP Bontang,” jelasnya.

Sebab selama ini semuanya sudah jelas, dimana pelayanan publik mulai dari berobat, sekolah, bahkan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang didapatkan oleh masyarakat secara langsung dari Bontang.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Upaya mediasi sengketa ketenagakerjaan antara operator PT Pamapersada Nusantara (PAMA)Site KPCS, Heri Irawan, dengan manajemen perusahaan di Dinas Transmigrasi Ketenagakerjaan (Distransnaker) Kutai Timur (Kutim) berakhir buntu.

Mediasi yang digelar pada Selasa (30/9/2025) gagal menghasilkan kesepakatan, karena PAMA kukuh mempertahankan keputusan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atas Heri.

Heri Irawan dikenai sanksi skorsing PHK, lantaran menolak kebijakan perusahaan mengenai pemberlakuan jam OPA (Operator Personal Assistant). Karyawan tersebut menilai penggunaan OPA di luar jam kerja adalah pelanggaran hak asasi, dan tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Dalam pertemuan di Distransnaker, Heri Irawan menegaskan bahwa penolakannya didasarkan pada prinsip hukum dan hak karyawan. Ia berpendapat bahwa pekerjaan harus diselesaikan di tempat kerja, sementara waktu di rumah adalah hak pribadi.

“Tadi saya sampaikan juga, bahwa pekerjaan ya pekerjaan, di rumah ya di rumah. Kalau masalah pekerjaan, saya akan taat pada aturan perusahaan, PKB, PP (Peraturan Perusahaan) dan apapun itu. Tapi ketika saya di luar saya juga akan tunduk pada aturan undang-undang,” tegas Heri Irawan usai mediasi.

Ia menambahkan, pihak manajemen PAMA menganggap penolakannya terhadap jam OPA sebagai penolakan terhadap perintah perusahaan. Padahal, menurutnya, PKB sebagai acuan utama hubungan kerja sama sekali tidak mengatur penggunaan jam OPA.

Perwakilan PAMA, termasuk Dept Head IT/OPA Zainul dan perwakilan lainnya, menolak memberikan keterangan resmi kepada awak media seusai mediasi. Mereka beralasan akan melanjutkan rapat internal.

“Masih ada rapat,” ujar salah satu perwakilan manajemen PAMA singkat, menghindari pertanyaan wartawan.

Sikap serupa ditunjukkan oleh Ketua SP PT PAMA Site KPCS, Edi Nur Cahyono, dan Kepala Distransnaker Kutai Timur, Roma Malau. Kedua pihak meminta waktu dan enggan mengomentari hasil pertemuan yang berlangsung hanya satu jam tersebut.

Karena mediasi menemui jalan buntu, dan manajemen PAMA bersikeras mempertahankan keputusan PHK, Heri Irawan memastikan akan melanjutkan perjuangannya ke ranah hukum.

Ia bertekad membawa kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
“Kalau saya pribadi, saya tetap mau sampai ke pengadilan. Karena saya anggap itu saya benar. Makanya saya berdiri pada pendirian saya,” tutup Heri, menegaskan keyakinannya bahwa dasar hukum perusahaan untuk mengenakan sanksi tidak kuat karena ketiadaan regulasi OPA di PKB.

Kasus ini diprediksi akan menjadi sorotan, mengingat penerapan jam OPA, yang diklaim diujicobakan sejak 2019 dan direalisasikan pada 2024, telah menjangkau mayoritas operator dump truk di PAMA. Keputusan PHI nantinya akan menjadi penentu nasib karyawan yang menolak kebijakan di luar ketentuan PKB.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris memiliki kenangan tersendiri pada Kamsal, Camat Bontang Selatan yang sudah memasuki purna tugas.

Menurutnya, Kamsal bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga sosok pengayom yang selalu hadir bersama masyarakat di berbagai kegiatan.

“Pak Kamsal ini orangnya supel, mudah akrab, dan di mana-mana banyak sahabat. Saya bangga pernah bersama beliau, terutama ketika masih sama-sama di dunia pendidikan mengawal sepak bola pelajar se-Kaltim,” kenang Agus Haris.

Ia menyebut, pria yang sudah memimpin wilayah Bontang Selatan sejak 4 April 2022 itu, telah menjadi jembatan penghubung yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Sosoknya dikenal tenang, komunikatif, serta mampu memberi solusi dalam berbagai permasalahan yang dihadapi warga.

Hal itu disampaikan Agus Haris saat menghadiri acara pisah kenang Camat Bontang Selatan, Kamsal, yang resmi memasuki masa purna tugas pada Selasa (30/9). Acara digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Selatan, dihadiri jajaran pejabat, tokoh masyarakat, hingga staf kecamatan.

Editor: Yusva Alam