BONTANG – Kerusakan parah pada akses jalan menuju SDN 002 Bontang Barat hingga kini belum mendapat kepastian perbaikan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang menyatakan, penanganan jalan tersebut masih menunggu pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kepala Dinas PUPR Kota Bontang Edy Prabowo menjelaskan, pembahasan dengan TAPD menjadi langkah awal sebelum perbaikan bisa masuk ke dalam penyusunan anggaran daerah.

“Nanti dibahas dengan TAPD,” ujarnya, Senin (12/5/2025)

Adapun penyebab utama kerusakan jalan adalah aktivitas truk pengangkut material bangunan, saat proyek pembangunan gedung sekolah dan penurapan sungai tahun lalu. Aktivitas kendaraan berat itu membuat jalan berlubang parah, bahkan kawat cor di beberapa titik mencuat ke permukaan.

“Kemarin sempat digunakan untuk pembangunan sekolah dan penurapan sungai, jadi rusak,” jelasnya.

Kondisi jalan yang rusak ini telah dikeluhkan pihak sekolah dan orang tua murid. Kepala SDN 002 Bontang Barat, Suhartini, mengatakan jalan menjadi sangat licin saat hujan, membahayakan pengendara, terutama anak-anak dan guru.

“Sekolah kami sekarang bagus, tapi akses jalannya rusak dan licin saat hujan. Orang tua murid khawatir saat mengantar anak-anak ke sekolah,” ucapnya, Jumat (10/1/2025).

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Mahkamah Konstitusi (MK) menugaskan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), untuk bisa memfasilitasi mediasi terkait permasalahan tapal batas di wilayah Sidrap, antara Bontang dan Kutim.

MK ingin dalam mediasi tersebut, dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim), hingga Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), dalam kurun waktu tiga bulan. Hal itu disampaikan langsung dalam Putusan Sela Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024 yang diucapkan oleh hakim, Rabu (14/5/2025).

“Memerintahkan kepada Gubernur Kaltim, untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang, dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam upaya menyelesaikan permasalahan cakupan wilayah dan batas wilayah serta perluasan wilayah Kota Bontang paling lama tiga bulan sejak putusan ini diucapkan,” jelas Ketua MK, Suhartoyo saat di Ruang Sidang Pleno, Jakarta.

Selain itu, MK juga memerintahkan Gubernur Kaltim untuk nantinya bisa melaporkan kepada mahkamah mengenai hasil mediasi, dengan jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir.

Selanjutnya, mahkamah juga memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk bisa melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi, serta melaporkan kepada mahkamah terkait hasil supervisi yang dilakukan, dengan paling lama tujuh hari sejak tenggang waktu mediasi berakhir.

Putusan Sela dijatuhkan, karena mahkamah menilai upaya mediasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kaltim, selama ini belum optimal.

Karena itu mahkamah memandang, sangat perlu dilakukan mediasi ulang dengan itikad baik, dan tanggung jawab bagi semua pihak untuk mencari titik temu antara keinginan Pemkot Bontang, dan Pemkab Kutim, agar permasalahan tidak berlarut-larut tanpa kejelasan.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Sungai di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Gunung Sari, Kelurahan Api-Api, kembali meluap. Terutama di bagian wilayah belakang Bank Dhanarta, tepatnya sekitaran Jalan Jetski, Rabu (14/5/2025) malam.

Diketahui, air mulai merendam wilayah tersebut sejak pukul 17.00 Wita. Dari pantauan Tim Redaksi Radar Bontang, di lokasi tersebut air belum juga berangsur surut.

“Naiknya air mulai jam 5 sore, iya sampai sekarang pun belum ada surut. Takutnya semakin larut malam, air malah semakin naik,” ucap salah satu warga.

Tepat pukul 23.45 Wita, untuk ketinggian air sudah hampir mencapai di batas ketinggian jembatan yang berada di Jalan Jetski. Terlebih lagi, sangat banyak sampah di sekitar arus sungai, yang menghambat aliran air.

Warga sekitar berharap, nantinya air semakin lama bisa berangsur surut, tidak bertambah naik. Sebab beberapa warga sekitar saat ini, sudah ada rumahnya yang terendam banjir.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Nelayan yang tergabung dalam Aliansi Gabungan Nelayan Marangkayu, menggeruduk PT Energi Unggul Perkasa (EUP) untuk meminta tuntutan ganti rugi, Rabu (14/5/2025).

Ratusan nelayan tersebut meminta ganti rugi sekitar Rp 48 juta per nelayan, yang dimana akumulasi kerugian tersebut berlangsung selama 30 hari.

“Dengan rata-rata, pendapatan nelayan sebelum ada kejadian seperti ini bisa mendapatkan hingga Rp 1,5 juta setiap melaut,” kata Nina Iskandar, selaku Koordinasi Aksi.

Nina menambahkan, selama kejadian dugaan pencemaran laut yang menyebabkan ribuan ikan mati mendadak, para nelayan yang mencari ikan di wilayah tersebut terus merugi, dengan hasil tangkapan terus menurun.

“Yang jelas selama kejadian itu, nelayan merugi. Makanya kami datang ke sini untuk meminta ganti rugi itu,” ucapnya.

Nina juga menyampaikan bahwa, dari data yang dirinya peroleh, ada sebanyak 185 nelayan yang mengalami kerugian, ditambah dengan hutang mereka (nelayan) yang ada dimana-mana.

Sementara itu, Humas PT EUP, Jayadi mengkonfirmasi jika selama ini dari pihak perusahaan, tidak pernah memberi bantuan berupa uang tunai ke masyarakat.

“Kami belum pernah kasih bantuan berupa uang tunai, kami hanya memberikan bantuan berupa barang sesuai dengan kebutuhan hasil musyawarah sebelumnya,” ungkapnya.

Bantuan dari perusahan yang akan dibagikan menyasar ke 271 nelayan yang telah terdata, dan bakal diberikan bantuan di wilayah Santan dan Bontang Lestari.

“Pembagian bantuan ini, nantinya akan dibagi dengan masing-masing nelayan akan menerima tiga set jaring,” paparnya.

Jayadi ungkapan, bahwa bantuan ini lebih berdampak dalam waktu jangka panjang, dibandingkan dengan mengganti rugi menggunakan uang tunai yang cepat habis.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Ratusan nelayan tergabung dalam Aliansi Gabungan Nelayan Marangkayu mendatangi PT Energi Unggul Perkasa (EUP), dengan melakukan aksi dugaan pencemaran laut yang menyebabkan ribuan ikan mati mendadak.

Ratusan nelayan Marangkayu tersebut, datang beraksi dengan memblokade gerbang masuk ke PT EUP, Rabu (14/5/2025) siang.

Nina Iskandar, Koordinator Aksi mengatakan bahwa aksi tersebut akan dilakukan selama tujuh hari berturut-turut, jika tuntutan yang mereka layangkan tak diindahkan atau dikabulkan.

Sebab, selama kejadian ribuan ikan yang tiba-tiba saja mati mendadak, nelayan yang mencari ikan di wilayah itu terus mengalami rugi. Terlebih lagi, hasil tangkapan para nelayan pun menurun.

“Selama kejadian itu, nelayan ini merugi. Maka dari itu, kami datang kesini untuk minta ganti rugi,” ucapnya sata diwawancarai .

Tidak hanya itu, Nina pun menyebutkan, jika dari data yang dirinya peroleh, ada sebanyak 185 nelayan yang mengalami kerugian besar.

“Kalau bisa, nelayan akan meminta ganti rugi sebesar Rp 48 juta, dengan akumulasi kerugian selama 30 hari yang mereka alami.

Akumulasi kerugian ini dirangkum dari seluruh kerugian nelayan selama sebulan, dengan rata-rata nelayan sebelum ada kejadian kasus ini, bisa dapatkan hingga Rp 1,5 juta setiap melaut.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang, telah memantau secara langsung ke lokasi langganan banjir di wilayah Bontang.

Saat banjir datang, ada tiga titik lokasi yang menjadi langganan banjir. Pertama di Perumahan Bontang Permai, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara.

Lokasi kedua di daerah belakang Bank Dhanarta, tepatnya di bagian RT.8, Kelurahan Api-Api. Serta di lokasi ketiga Guntung, Kecamatan Bontang Utara.

Kepala Pelaksana BPBD Bontang, Ismail, melalui Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Bontang, Ismail mengatakan bahwa di hari sebelumnya, tepat Senin (12/5/2025) kemarin, untuk di wilayah Perumahan Bontang Permai, Kelurahan Api-Api, dan Guntung, kondisi air cukup tinggi.

Sebab di ketiga lokasi tersebut, terdapat tanggul atau turap yang tak mampu menahan derasnya arus air sungai. Sehingga, air jadi meluap dan genangan tersebut merendam akses jalan.

“Untungnya malam tidak hujan, sehingga genangan air berangsur surut. Ketinggian air pun kemarin rata-rata 5 sentimeter, tetapi kalau di Guntung, depan Posyandu ketinggian air sampai 50 sentimeter,” jelasnya saat dikonfirmasi, Selasa (13/5/2025).

Sejak kemarin saat air mulai pasang dan merendam akses jalan, banyak aktivitas masyarakat yang lumpuh akibat adanya banjir datang. Mengingat saat ini air telah surut, dan tidak ada hujan. Maka akses jalanan sudah bisa dilewati, serta tidak ada lagi genangan.

Jadi kemarin saat Bontang mengalami banjir, tim kami hanya lebih memantau di tiga lokasi itu saja. Sebab, tiga lokasi tersebut sudah menjadi langganan banjir,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam