Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tak sekadar bersiap menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Mei 2025, tapi sedang mempertaruhkan integritas demokrasi di tanah perbatasan.

Pasca sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), masyarakat Mahulu berharap suara mereka benar-benar bisa dihormati, bukan lagi menjadi sekadar formalitas dari proses yang cacat.

PSU ini diikuti tiga pasangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan ulang oleh KPU Mahulu, yakni:

• Nomor urut 1: Yohanes Avun – Y. Juan Jenau
• Nomor urut 2: Novita Bulan – Artya Fathra Marthin
• Nomor urut 3: Angela Idang Belawan – Suhuk

Salah satu pasangan merupakan formasi baru, hasil dari perubahan pencalonan setelah proses sengketa. Angela Idang Belawan menggantikan posisi Owena Mayang Shari Belawan—yang semula menjadi kontestan di Pilkada sebelumnya—dan kini melanjutkan langkah politik dengan dukungan dari Partai Demokrat, PAN, dan PKB.

Komposisi ini menegaskan bahwa PSU bukan hanya tentang pengulangan teknis, melainkan juga pergeseran dinamika kekuatan lokal yang perlu dicermati.

Kehadiran Komisioner KPU RI Dr. Idham Holik didampingi Ketua dan Anggota KPU Kaltim di Mahulu pada 12–14 Mei 2025 lalu adalah sinyal bahwa penyelenggara serius memastikan PSU berlangsung tanpa cela.

Dari bimbingan teknis bagi penyelenggara adhoc PPK dan PPS, hingga koordinasi dengan TNI/Polri, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), seluruh persiapan diarahkan pada satu tujuan: menjamin kelancaran dan keabsahan proses pemungutan suara.

Distribusi logistik ke wilayah-wilayah sulit seperti Long Apari dan Long Pahangai sudah dirancang dengan pendekatan mitigatif. KPU RI memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan pelampung berupa jeriken, dan kemungkinan relokasi TPS jika cuaca ekstrem terjadi.

Untungnya, sebagian besar TPS di Mahulu berada di dalam ruangan, bukan di tenda terbuka seperti di banyak daerah lain.

Dari sisi keamanan, laporan menunjukkan situasi kondusif. Koordinasi dengan Polda Kaltim telah dilakukan dan aparat keamanan telah disiagakan.

Perlu dicatat, partisipasi pemilih Mahulu pada Pilkada 27 November 2024 lalu mencapai lebih dari 80 persen, tertinggi di Kaltim. Semangat ini harus dibalas dengan penghormatan tertinggi: melalui PSU yang bersih, jujur, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Bagi saya, PSU Mahulu bukan hanya soal teknis, tapi soal moral dan integritas. Jangan beri ruang bagi kompromi kekuasaan. Biarkan rakyat yang memilih—tanpa intimidasi, tanpa manipulasi, dan tanpa permainan bayangan.

Proses ini harus dikawal secara terbuka. Media, masyarakat sipil, dan pemantau independen harus dilibatkan untuk menjamin setiap suara dihitung, dan tidak satu pun niat jahat bersembunyi di balik logistik, TPS, atau tim kampanye.

Mahulu kini sedang menulis ulang sejarahnya. Dan sejarah itu harus ditulis dengan tinta kejujuran, bukan dengan catatan kelam. Demokrasi harus tegak—bahkan di titik terjauh republik ini. (*)

Oleh: Agus Susanto, SHut, SH, MH.
Pemimpin Redaksi Radarbontang.com

Fenomena doxxing atau penyebaran data pribadi tanpa izin, makin mencemaskan. Di Kaltim, baru-baru ini, kembali muncul kasus yang memperlihatkan bagaimana kritik yang disampaikan melalui media sosial justru dibalas dengan serangan terhadap privasi.

Data pribadi—termasuk identitas keluarga—diunggah akun anonim, sebagai reaksi terhadap konten yang mengkritisi dinamika pemerintahan daerah.

Peristiwa ini bukan yang pertama. Sebelumnya, seorang kreator konten juga mengalami hal serupa setelah rutin menyuarakan kritik terhadap kebijakan pembangunan.

Mirisnya, kejadian itu memicu reaksi serupa terhadap seorang pemimpin redaksi media lokal yang menyuarakan keberatan atas praktik doxxing tersebut. Kritiknya kemudian dibalas dengan cara yang sama: identitas pribadinya dan identitas istrinya disebar ke publik.

Ini menandai gejala yang serius: kritik yang mestinya ditanggapi dengan dialog, justru dibalas intimidasi. Padahal, dalam sistem demokrasi yang sehat, kritik adalah mekanisme koreksi. Ia bukan ancaman, melainkan vitamin bagi kebijakan publik.

Namun demikian, harus ditegaskan pula bahwa kritik yang sehat adalah kritik yang disampaikan secara netral, independen, dan tidak ada kepentingan politik tertentu. Ketika kritik berubah menjadi alat propaganda atau dibumbui dengan narasi tendensius, ruang demokrasi bisa tercemar dan kehilangan integritas.

Ketua Dewan Pers 2025–2028, Prof. Komaruddin Hidayat, dalam serah terima jabatan Rabu (15/5) kemarin, menyampaikan refleksi penting bahwa saat ini batas antara pers dan media sosial kian kabur. “Istilah pers sendiri sekarang kan sudah berbaur dengan media sosial,” ujarnya.

Dikatakannya, membanjirnya informasi di ruang digital akan berdampak positif jika diiringi dengan pendampingan dan pendidikan literasi, khususnya bagi generasi muda.

Masukan ini penting, sebab yang kita butuhkan sekarang bukan hanya keterbukaan terhadap kritik, tetapi juga sistem perlindungan terhadap mereka yang menyampaikan kritik secara sehat.

Pemerintah, aparat penegak hukum, hingga pemilik platform digital harus mulai membangun ekosistem yang melindungi hak berpendapat tanpa rasa takut.

Kepada wartawan, Wali Kota Samarinda Andi Harun, menegaskan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik, selama disampaikan dengan dasar argumentasi yang jelas dan ditujukan pada gagasan, bukan pribadi.

Sikap ini patut diapresiasi. Namun tantangannya kini bukan sekadar soal menerima kritik, tetapi bagaimana menjaga ruang digital tetap aman bagi para pengkritik yang sah secara hukum dan etika. Kita perlu langkah nyata:

• Penegakan hukum terhadap pelaku doxxing, karena penyebaran data pribadi tanpa izin jelas melanggar UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi.
• Peningkatan literasi digital dan etika bermedia, agar masyarakat memahami batas antara kritik dan serangan, serta hak dan tanggung jawab di ruang digital.
• Kolaborasi antara pemerintah, media, dan platform digital untuk menyaring dan menghapus konten berbahaya yang mengandung unsur doxxing atau ujaran kebencian.

Harus diakui, demokrasi digital kita sedang diuji. Jika kita biarkan kritik dibalas dengan serangan personal, maka bukan hanya kebebasan yang runtuh, tetapi juga keberanian publik untuk peduli.

Hari ini yang diserang bisa saja jurnalis atau influencer, tapi esok bisa siapa saja, termasuk kita dan keluarga kita, jika menyampaikan pandangan yang dianggap tak sejalan. (*)

Oleh: Agus Susanto, SHut, SH, MH
Pemimpin Redaksi Radarbontang.com

Terpilihnya Prof. Komaruddin Hidayat sebagai Ketua Dewan Pers periode 2025–2028 memberi angin segar bagi dunia pers nasional, termasuk bagi kami di Kalimantan Timur (Kaltim), yang dalam lima tahun terakhir menyaksikan pertumbuhan media online yang sangat dinamis.

Namun, seperti diungkapkan Prof. Komaruddin dalam sambutannya, “ruang publik saat ini penuh dengan sampah-sampah informasi. Tidak jelas mana yang orisinal dan mana yang hanya didikte algoritma.” Pernyataan ini bukan sekadar refleksi, melainkan peringatan atas bahaya informasi palsu dan arus digital yang tak terbendung.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pers periode 2022–2025, Dr. Ninik Rahayu, dalam pidato serah terima jabatannya pada Rabu (14/5). Beliau menegaskan bahwa tugas Dewan Pers tidak hanya sebatas pengawasan etik, tetapi juga memperjuangkan kemerdekaan pers yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Dewan Pers harus menjadi mitra kritis pemerintah,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan bagi jurnalis dan perhatian terhadap kesejahteraan mereka sebagai fondasi profesionalisme media.

Apa yang disampaikan kedua tokoh ini sangat relevan dengan kondisi pers di Kaltim. Pertumbuhan media online di Benua Etam memang menggembirakan. Kota-kota seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Berau, Kutai Kartanegara, Paser, dan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti Penajam Paser Utara kini dipenuhi portal berita lokal.

Sayangnya, tidak semua media tumbuh dengan fondasi profesional yang kuat. Banyak media belum terverifikasi Dewan Pers, dan tidak sedikit wartawannya belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

UKW memang bukan satu-satunya tolok ukur profesionalisme, sebagaimana dikatakan Bu Ninik, “UKW hanya bagian kecil dari peningkatan kapasitas jurnalis.” Namun, UKW tetap merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas pemberitaan. Harapan besar dari daerah seperti Kaltim adalah agar Dewan Pers yang baru ini bisa lebih hadir di daerah—bukan hanya menunggu, tetapi juga proaktif memfasilitasi pelatihan, pendampingan, dan memperluas akses terhadap UKW, terutama bagi jurnalis media lokal yang selama ini bekerja keras tetapi minim dukungan struktural.

Yang juga patut diapresiasi dari periode sebelumnya adalah langkah konkret dalam mengawal pendataan media yang dipimpin oleh Bapak Atmaji Sapto Anggoro. Proses verifikasi media—baik administratif maupun faktual—memang tidak selalu menyenangkan, terutama bagi media yang tidak menjunjung tinggi martabat jurnalistik.

Namun, langkah ini perlu dilanjutkan dan diperluas. Bahkan, Pak Sapto menggagas kerja sama pendampingan media bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Komnas HAM. Ini merupakan pendekatan solutif agar media tidak sekadar diawasi, tetapi juga dibina agar berkelanjutan dan profesional.

Kondisi ruang redaksi yang semakin menyusut juga menjadi sorotan langsung Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang turut hadir dalam acara serah terima jabatan Dewan Pers. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa menyusutnya jumlah jurnalis dan ruang redaksi bukan hanya isu bisnis media, tetapi juga berdampak serius terhadap kualitas demokrasi. Ketika ruang redaksi mengecil, akses masyarakat terhadap informasi yang akurat ikut terancam.

Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi aktif antara Dewan Pers dan seluruh konstituen pers untuk menjaga profesionalisme jurnalistik, termasuk dalam menghadapi tantangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) yang dapat membingungkan publik dalam membedakan informasi yang benar dan yang palsu.

Di sinilah Dewan Pers dituntut tidak hanya menjaga kode etik, tetapi juga memperjuangkan ekosistem pers yang tangguh secara ekonomi dan idealisme.

Tantangan ke depan jelas tidak mudah. Komaruddin Hidayat bahkan mengaku harus berpuasa media sosial selama sebulan karena merasa terganggu dengan arus informasi yang terlalu gaduh. Namun, sebagaimana ia sampaikan, ia harus menghentikan “puasa” tersebut sejak terpilih memimpin Dewan Pers. “Saya tidak mungkin berpuasa lagi dari media sosial, karena harus tahu arus informasi, termasuk gosipnya,” ungkapnya.

Pernyataan ini menyiratkan bahwa dunia jurnalistik tidak bisa anti terhadap perubahan, tetapi juga tidak boleh kehilangan arah dan nilai-nilai dasarnya.

Kita berharap, Dewan Pers tidak hanya menjadi penjaga etika, tetapi juga katalis perubahan di tengah disrupsi media. Termasuk dalam mengawal sejumlah regulasi seperti RUU KUHAP, RUU TNI, dan RUU Polri yang, meskipun tidak secara langsung menyasar pers, tetap berpotensi berdampak pada kerja-kerja jurnalistik di lapangan.

Harapan dari Kaltim sederhana, namun mendesak: Hadirkan Dewan Pers di daerah, perluas pelaksanaan UKW, fasilitasi pendampingan media, dan jaga keberlanjutan pers yang tumbuh dari semangat lokalitas. Sebab, tanpa pers yang kuat di daerah, demokrasi nasional pun akan pincang. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
Pemimpin Redaksi Radarbontang.com