BONTANG – Patroli gabungan mengamankan sekelompok remaja yang kerap nongkrong hingga larut malam di area kosong pinggir Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Bontang Baru, Minggu (11/05/2025) dini hari.

Patroli yang melibatkan Bhabinkamtibmas, Ketua RT, dan pengurus lingkungan RT 01 itu berlangsung sekitar pukul 00.15 Wita. Saat razia dilakukan, ditemukan sekitar 10 remaja dengan rentang usia 15 hingga 18 tahun, tengah berkumpul dengan barang bukti minuman oplosan.

“Di seberang Guest House Okra Leaf, kami amankan mereka beserta bungkus obat batuk komix serta botol Coca-Cola berisi cairan oplosan yang masih tersisa,” terang Kapolsek Bontang Utara itu Lukito melalui Aiptu Purnomo, Bhabinkamtibmas Kelurahan Bontang Baru.

Para remaja tersebut diketahui berasal dari wilayah Tanjung Limau. Meski bukan warga setempat, aktivitas mereka dianggap mengganggu ketenangan lingkungan. Para remaja langsung diberikan pembinaan sebagai langkah awal.

“Kami beri peringatan. Jika terulang, orang tua mereka akan kami panggil. Ini demi mencegah gangguan keamanan seperti tawuran akibat pengaruh alkohol oplosan,” ujarnya.

Ketua RT 01, Sri Hamidah, mengungkapkan, bahwa laporan dari warga sudah masuk sejak Kamis (8/5/2025). Setelahnya, ia langsung berkoordinasi dengan pihak keamanan.

“Kami sudah coba menegur, tapi mereka tidak peduli. Maka kami ambil langkah tegas,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mempersiapkan 3.000 unit tablet, untuk dibagikan ke siswa SMP Negeri sebagai bagian dari program prioritas Wali Kota Bontang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kota Bontang, Saparudin, menjelaskan hal ini mendukung kebijakan paperless atau tanpa kertas. Pihaknya menyampaikan kebijakan ini bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Salah satu fokus utamanya adalah menciptakan sistem birokrasi dan pendidikan berbasis digital,” ujarnya, Jumat (9/5/2025).

Program ini untuk sementara hanya menyasar siswa di SMP Negeri. Sekolah swasta dan jenjang SD belum menjadi prioritas, sedangkan tingkat SMA berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Selain mendorong efisiensi pembelajaran, pengadaan tablet ini juga dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kurikulum baru, yang akan memasukkan materi coding sebagai mata pelajaran wajib.

“Coding akan segera masuk ke kurikulum, dan itu menjadi gerbang menuju pengembangan kecerdasan buatan seperti deep learning. Jadi perangkat pendukung harus siap,” tambahnya.

Pemkot menganggarkan sekitar Rp 29 miliar untuk pengadaan perangkat, dengan estimasi harga satuan sebesar Rp10 juta. Namun, spesifikasi final tablet tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Peluncuran program ini direncanakan bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-26 Kota Bontang pada 12 Oktober 2025.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Program Bimbingan Belajar (Bimbel) Gratis yang akan digelar tiap kelurahan, direncanakan akan berjalan selama tiga bulan menjelang ujian.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengungkapkan, jika para murid akan jenuh jika harus terus menerus belajar, “Siang sudah belajar di sekolah, kalau malam juga nanti mereka jenuh,” katanya.

Ia menjelaskan, bimbel merupakan metode untuk mengulas kembali pelajaran di sekolah, serta melatih soal-soal pelajaran yang disiapkan untuk menghadapi ujian. Untuk itu bimbel tidak perlu dilakukan setiap hari.

“Cukup tiga bulan menjelang akhir ujian saja,” ujarnya.

Dijelaskan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang, Saparuddin, pihaknya menyesuaikan kebijakan tersebut berdasarkan arahan wali kota. Konsep pelaksanaannya saat ini dalam tahap pembahasan.

Selain untuk mendukung program Wajib Belajar (WAJAR), dengan adanya bimbel gratis ini pemerintah dapat membantu murid dari keluarga tidak mampu di tiap kelurahan. Jika memang difokuskan pada masa menjelang ujian, maka pelaksanaan bimbel difokuskan pada pelajar kelas akhir, dengan masa bimbel dua hingga tiga bulan sebelum ujian.

Pihaknya juga tidak ingin mempengaruhi penurunan pada Bimbel swasta jika pemkot setiap saat melakukan Bimbel Gratis, “Kalau setiap saat, nanti malah berpengaruh sama penurunan pendapatan bimbel swasta. Karena tergetnya memang yang tidak mampu bayar bimbel swasta,” ungkapnya, Kamis (8/5/2025).

Sebelumnya, Saparudin menjelaskan program ini ditargetkan mulai diberlakukan pada 2026, dengan menyasar dua aspek utama, yakni peningkatan kualitas pendidikan serta pemberdayaan lulusan baru sebagai tenaga pengajar. Setiap kelurahan akan memiliki lima pengajar.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris secara resmi membuka Turnamen Pickball Bontang Open 2025, di Lapangan Tenis, Jalan Awang Long, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Sabtu (10/5/2025) sore.

Turnamen Pickball kali ini diikuti 695 peserta dari berbagai daerah, dan berbagai kategori usia. Dalam turnamen ini pun, diprediksi akan menjadi salah satu turnamen terbesar di tingkat provinsi.

Para peserta yang mengikuti turnamen tersebut mulai dari U-18 putra, ada sebanyak 65 peserta, dan untuk putri 26 peserta. Sedangkan di U-19 putra 125 peserta, dan putri 64 peserta.

Ada pun di U-19 kategori mix (campuran) ada 38 peserta. Di U-35, putra sebanyak 101 peserta, dan putri 67 peserta. U-35 Mix dengan 109 peserta, hingga dengan kategori U-50 putra 61 peserta, dan putri 39 peserta.

Agus Haris menjelaskan bahwa, di turnamen kali ini tidak hanya diramaikan oleh peserta dari berbagai kota di Kalimantan Timur (Kaltim) saja, seperti Kutai Timur (Kutim), Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), serta Paser.

Akan tetapi, menghadirkan peserta dari luar provinsi, termasuk daerah Sidrap (Sulawesi Selatan), Surabaya, Denpasar, bahkan peserta dari internasional, Kanada.

“Kami berharap melalui turnamen ini, nantinya akan melahirkan bibit-bibit unggul yang kelak dapat mengharumkan nama Kota Bontang,” ucapnya saat sambutan berlangsung.

Lebih lanjut, Agus Haris pun berpesan kepada seluruh peserta, untuk bisa menjunjung tinggi sportivitas, dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan saat pertandingan.

Dirinya juga menekankan bahwa, di turnamen ini tidak hanya sekedar pertandingan saja, akan tetapi juga menjadi media untuk mempererat tali persaudaraan antar pecinta olahraga pickball.

“Maka dari itu, di turnamen pickball kali ini semoga nantinya bisa semakin populer di semua kalangan, dan tidak mengenal batasan usia. Semoga turnamen ini menjadi ajang yang positif bagi kita semua,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang bakal menggelar Job Fair Bontang 2025, yang berlangsung di 21-25 Juli 2025 mendatang, berlokasi di Gedung Koperasi Pupuk Kaltim.

Kepala Disnaker Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan, di Job Fair 2025 yang akan digelar, agar bisa mendorong perusahaan yang ada di Bontang dapat memberi ruang untuk semua kalangan pelamar pekerja, terutama memberi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Terlebih lagi dirinya menyatakan dengan tegas bahwa, di kegiatan ini tidak hanya sekedar kegiatan seremonial tahunan saja. Akan tetapi dapat memastikan, bagi penyandang disabilitas dan masyarakat yang kurang mampu, bisa mendapatkan perhatian penuh dalam ketenagakerjaan.

“Seharusnya perusahaan-perusahaan yang ada di bontang, mampu memberikan perhatian lebih terhadap penyandang disabilitas dan masyarakat miskin, dimana mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk kerja,” jelasnya saat diwawancarai, Sabtu (10/5/2025).

Adapun untuk seluruh perusahaan yang ada di wilayah Bontang, agar tetap patuh terhadap regulasi yang berlaku. Merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 yang mengharuskan 75 persen tenaga kerja berasal dari Kota Bontang.

“Dengan adanya regulasi yang berlaku, saya ingin perusahan yang ada tetap menaati aturan-aturan tersebut,” tutupnya

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG — Meski gedung baru SD Negeri 002 Bontang Barat telah selesai dibangun dan tampak megah, akses jalan menuju sekolah tersebut justru menjadi penghambat utama kenyamanan dan minat masyarakat.

Kerusakan jalan yang cukup parah dikhawatirkan berdampak pada jumlah siswa baru. Para guru juga mengeluhkan hal tersebut, lantaran berdampak pada kendaraan mereka yang tersangkut oleh kawat yang keluar ke permukaan jalan.

Kepala SDN 002 Bontang Barat, Suhartini, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi jalan yang berlubang dan sulit dilalui, terutama saat hujan. Ia menyebut, beberapa orang tua mulai ragu untuk anak-anak mereka, karena khawatir akan keselamatan selama perjalanan menuju sekolah.

“Gedung sekolah kami sudah sangat representatif, tetapi jalan yang rusak membuat orang tua berpikir dua kali,” ujarnya, Jumat (9/5/2025).

Persoalan ini sudah disampaikan kepada Komisi A DPRD Bontang dalam rangka evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (SPMB).

Suhartini berharap ada tindakan nyata dari pemerintah kota agar infrastruktur pendukung pendidikan tak diabaikan.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, Saparudin, mengatakan pihaknya telah mengusulkan perbaikan jalan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun, keputusan realisasi tetap menjadi kewenangan PUPR.

“Kami sudah sampaikan usulan tersebut. Mudah-mudahan segera mendapat tanggapan agar akses ke sekolah menjadi lebih layak,” jelasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah melakukan pertemuan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mengkonsultasikan legalitas tambang galian C di wilayah Bontang.

Saat ini masyarakat Bontang sudah tidak mendapatkan lagi bahan bangunan dasar seperti tanah uruk, pasir, dan batu karena aktivitas tambang galian C telah dilarang.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan larangan ini tentu menghentikan sejumlah proyek, kondisi ini juga berdampak langsung pada mata pencaharian ratusan warga.

“Sekitar 400 dump truck kini tidak lagi beroperasi. Ini sangat memukul ekonomi masyarakat,” katanya saat dihubungi Jumat (9/5/2025).

Adapun pemkot usulkan tiga solusi. Pertama, pemprov bersama Pemkot Bontang akan meninjau Areal Penggunaan Lain (APL) yang tersisa di wilayah Bontang. Jika memungkinkan, kawasan tersebut akan diusulkan menjadi tambang rakyat dengan izin resmi. Prosesnya diupayakan dipercepat.

Kedua, pemkot juga mendorong agar penambangan dialihkan ke wilayah sekitar seperti Kutai Timur. Titik potensial berada sekitar 10 kilometer sebelum Simpang Sangatta serta Desa Martadinata. Beberapa lokasi bahkan merupakan bekas tambang dengan izin mati.

“Kami diminta menelusuri siapa pemilik empat lokasi tambang di sekitar Indominco, agar bisa diajukan kembali izinnya,” ujarnya.

Ketiga, pemkot turut mengusulkan agar wilayah pertambangan diperluas untuk mengakomodasi kebutuhan bahan bangunan dan memulihkan ekonomi lokal. Rencana ini akan dimasukkan ke revisi RTRW Kota Bontang yang bakal dibahas DPRD.

Meski ada berbagai usulan, ESDM Kaltim tetap menegaskan bahwa penambangan di kawasan yang saat ini dilarang belum bisa dilakukan.

“Kami sempat mengusulkan agar sambil menunggu proses izin, masyarakat diizinkan menambang. Tapi jawaban dari provinsi tidak boleh,” jelasnya

Namun, pemkot memastikan seluruh proses usulan dan revisi tata ruang akan terus dikawal agar solusi jangka pendek maupun jangka panjang bisa segera direalisasikan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam