BONTANG – Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry mengatakan jika dirinya tidak mengetahui adanya galian C di wilayah Segendis, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang.

Dugaan bekas galian tersebut adalah milik dari PT. Energi Unggul Persada (EUP), dan untuk lokasi galian C tepatnya di sekitaran wilayah RT.11 dan RT.12.

“Saya juga baru dengar, kalau di wilayah sana ada bekas galian C,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (8/5/2025).

Bekas galian C pun telah ada sejak 2019 lalu, dimana bersamaan dengan adanya proyek pembangunan pertama kali pabrik PT. EUP.

“Saya sempat melihat ada postingan galian ini di media, terkait itu pastinya nanti kita akan pelajari. Padahal waktu itu kami ada kunjungan ke EUP, tetapi tidak sempat membahas hal ini,” jelasnya.

Alfin menjelaskan, jika peran dari Komisi C DPRD Bontang hanya menjalankan kepengawasannya lingkungan dan dampak dari lingkungan saja, adapun terkait dengan penindaklanjutan sepenuhnya ialah hak milik Dinas Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Nantinya akan kami cari tahu informasinya lebih dalam, ada apa tidaknya dampak lingkungan dari aktivitas tersebut. Kalau memang ada dampak lingkungannya yang membuat warga menjadi resah, pastinya akan kami tindaklanjuti,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang berencana menggelar Job Fair 2025 di bulan Juli mendatang.

Kepala Disnaker Kota Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan, kegiatan ini akan dilaksanakan tanggal 21 sampai 25 Juli di Gedung Koperasi Pupuk Kaltim.

Sebelumnya Disnaker melakukan kegiatan ini di bulan Juni, namun kegiatan ini harus mundur lantaran penyesuaian agenda dari perusahaan.

“Kegiatan ini kami mundurkan karena menyesuaikan dengan agenda-agendanya teman-teman di PKT. Khususnya pemanfaatan gedung,” terangnya, Senin (4/5/2025).

Pihaknya juga belum mengetahui berapa perusahaan yang akan berkontribusi dalam kegiatan ini, namun ia berharap 40 perusahaan yang pada tahun 2024 telah berkontribusi dapat kembali ikut.

“Kami belum ada surat-menyurat. Lihat saja nanti,” tambahnya.

Jumlah perusahaan yang ikut juga akan disesuaikan dengan kondisi gedung, agar tidak ada yang ditempatkan diluar gedung.

Adapun jumlah lowongan diharapkan dapat bertambah. Ditambah lagi, ia ingin tahun ini pabrik Soda Ash akan memasukkan lowongan.

“Mudah-mudahan rekrutmen Soda Ash dapat dimulai di Job Fair ini. Jadi mereka bisa memulai juga training untuk anak-anak kita,” ujarnya.

Nantinya, mereka juga ingin para penyandang disabilitas diberikan kesempatan, sama halnya dengan masyarakat miskin ekstrem.

“Kita akan sampaikan ke perusahaan berilah kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat miskin ekstrem dan penyandang disabilitas,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang, Dasuki mengusulkan perubahan jam Wajib Belajar (WAJAR). Pihaknya ingin anak-anak memulai program tersebut mulai dari pukul 20.00 Wita, sampai pukul 22.00 Wita.

Usulan ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, dalam menertibkan aktivitas para pelajar di malam hari, serta dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif.

Dasuki beranggapan bahwa, waktu dalam program WAJAR yang ditetapkan sebelumnya dinilai sangat kurang relevan, dengan kondisi di lapangan. Sebab di pukul 19.00 Wita, masih banyak pelajar yang melangsungkan ibadah.

“Kalau di jam 7 malam itu, pastinya dari mereka masih ada yang salat, atau baru ada selesai dengan kegiatan. Saya rasa, program Wajar ini pasnya mulai pukul 20.00 – 22.00 Wita,” katanya, Selasa (6/5/2025).

Sehingga, PGRI Bontang menyarankan, kalau bisa untuk waktu proses belajarnya diubah. Selepas pukul 22.00 Wita, anak-anak sebaiknya sudah mulai beristirahat untuk mendukung kebiasaan tidur dan bangun lebih awal.

“Kami sangat mendukung program ini, karena tujuannya untuk mendisiplinkan anak-anak, dan memberikan ruang belajar yang lebih baik di waktu malam hari. Kalau memang disetujui oleh pemerintah, kami sangat senang karena ini hanya bicara soal rentang waktu saja,” tambahnya.

Tak hanya itu, Dasuki pun turut menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan kebijakan ini. Selain penertiban dilakukan oleh aparat seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Mengingat, sangat diperlukan juga adanya pendekatan sosial maupun ekonomi. Sebab, masih banyak anak-anak di wilayah Bontang, yang bekerja pada malam hari karena tuntutan ekonomi.

“Ada anak yang masih membantu di warung makan pada malam hari, jadi pendekatannya jangan semata-mata penindakan, tapi juga harus ada solusi sosial dan ekonomi. Sehingga nantinya masyarakat bisa merasa lebih tenang, dan tujuan pendidikan bisa tercapai,” ungkapnya.

Dasuki juga menegaskan bahwa, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari sekolah saja, akan tetapi juga melibatkan keluarga, beserta dengan lingkungan sekitar.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Saparuddin mengungkapkan hal tersebut tentu menjadi masukan baik bagi Disdikbud tersendiri.

Akan tetapi dirinya juga mengingatkan, selain dengan adanya program WAJAR di pukul 19.21, pemerintah juga sudah menyesuaikan dengan beberapa aturan yang sudah ada sebelumnya.

“Di atas pukul 21.00 Wita, itu sudah masuk ketertiban umum, jadi mungkin nanti kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu, agar ke depan tidak menjadi aturan yang tumpang tindih,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris merasa geram saat berkunjung ke PT. Inti Karya Persada Tekhnik (IKPT), di Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Selasa (6/5/2025).

Pasalnya, menurut Agus Haris dengan pelaporan data yang ada, perusahaan tersebut merekrut karyawan tidak mentaati peraturan. Bahkan perusahaan beberapa kali mangkir saat dipanggil oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang.

“Harusnya perusahaan wajib melaporkan diri ke Disnaker dalam bentuk dokumen. Ini malah mereka tidak pernah lapor, sudah empat kali dapat panggilan malah tidak ditanggapi,” ucapnya.

Terlebih lagi saat pembicaraan masih berlangsung, Agus Haris sempat mempertanyakan terkait jumlah tenaga kerja lokal, maupun non lokal, juga bagaimana sistem proses rekrutmen karyawan.

Maka hal itu menimbulkan dugaan, bahwa PT IKPT melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perekrutan Tenaga Kerja Lokal, di mana perusahaan wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal sebanyak 75 persen, dan pekerja dari luar Bontang 25 persen.

“Intinya, perusahaan itu harus mengikuti aturan sesuai yang ada. Terlebih lagi, wajib hukumnya untuk perusahaan, melaporkan ke pemerintah agar bisa dikontrol. Jadi kita tahu, persentase ketenagakerjaan lokal,” jelasnya.

Kesempatan yang sama, Kepala Disnaker Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan ke pihak perusahaan bahwa, kenapa PT IKPT tidak pernah memenuhi panggilan Disnaker.

Adapun pihak dari Disnaker Bontang mempertanyakan persoalan adanya empat karyawan security yang dipekerjakan PT IKPT, namun perekrutannya tidak melalui Disnaker Bontang. Walaupun hanya berjaga di bagian lingkungan mess saja.

“Yang jelas, PT IKPT ini selalu menitipkan orang melalui subkon, tanpa melewati Disnaker. Pastinya tidak bisa dibantah, karena saya sudah tanyai subkonnya secara langsung,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mulai melakukan rekonstruksi trotoar dan drainase, di beberapa titik yang membentang dari Jalan Letjen Suprapto hingga Jalan Bhayangkara.

Proyek ini dikerjakan menggunakan Bantuan Keuangan (Benkeu) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2025. Anggaran yang digelontorkan sebesar Rp23 miliar dengan target selama 256 hari kerja.

Perusahaan konstruksi yang menandatangani kontrak ini adalah PT Tirta Dharma, perusahaan konstruksi asal Kabupaten Berau yang telah teken kontrak sejak 10 April 2025.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Bontang, Anwar Nurdin menyatakan, bentuk trotoar ini akan serupa dengan penataan trotoar di Jalan Ahmad Yani.

“Konsepnya sama seperti di Jalan Ahmad Yani. Target akan rampung akhir tahun,” katanya saat dihubungi, Selasa (7/5/2025).

Salah satu titik pengerjaan juga ada di depan SMA Bahrul Ulum. Pekerjaan dimulai dengan pembongkaran trotoar dan saluran lama, lalu membangun drainase baru dari beton. Setelah itu, trotoar akan dibangun permanen dengan ornamen khas kota, dan dilanjutkan dengan perbaikan aspal jalan di beberapa titik.

Pengerjaannya akan dibagi tim dan dilakukan bersamaan di beberapa titik, agar pengerjaannya dapat selesai tepat waktu.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kegiatan penimbangan serentak atau operasi timbang memasuki hari kedua. Kelurahan Satimpo melibatkan tiga Posyandu yaitu Nusa Indah 1, 2, dan 3.

Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 6 hingga 10 Mei, pada Rabu (07/5/2025) mulai pukul 08.00 Wita sampai 12.00 Wita

Pada hari kedua ini, tercatat sebanyak 88 balita mengikuti penimbangan di ketiga posyandu tersebut. Dengan demikian, total jumlah balita yang telah mengikuti penimbangan dari hari pertama hingga hari kedua mencapai 183 balita dari 456 balita sasaran yang terdata, atau sekitar 40,13 persen capaian partisipasi.

Berbagai upaya kreatif dan inovatif dilakukan untuk meningkatkan jumlah kehadiran balita dalam kegiatan ini, antara lain dengan pemberian bingkisan kepada balita yang telah menimbang, penggunaan kostum badut untuk menarik minat anak-anak.

“Jemput bola secara door to door untuk balita yang tidak dapat datang langsung ke posyandu,” terang Lurah Satimpo Maryono, Rabu (7/5/2025).

Kegiatan penimbangan serentak ini, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah stunting dan memastikan tumbuh kembang balita berlangsung optimal. Diharapkan, dengan kolaborasi yang kuat dan pendekatan yang kreatif, jumlah partisipasi balita akan terus meningkat hingga seluruh sasaran terpenuhi.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menanggapi keluhan warga Malahing, yang meminta tambahan pasokan elpiji subsidi di kampung mereka.

Menurut Agus Haris perlu adanya penambahan stok di tiap pangkalan, untuk diberikan kepada masyarakat pesisir. Penambahan ini juga perlu dibarengi dengan penyisihan khusus.

“Untuk itu dinas terkait perlu melakukan koordinasi dengan pertamina, untuk melakukan penambahan tersebut,” ujar Agus Haris, Senin, (5/5/2025).

Adapun dengan pendapatan masyarakat Malahing cukup terbatas, rata-rata mereka berpenghasilan hanya berkisar Rp 2,5 juta perbulan tidak memungkinkan warga untuk memiliki modal menjadi sub pangkalan.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang, Alfrita Junain Sande menyebutkan, pihaknya akan melakukan koordinasi kembali dengan pertamina serta pangkalan.

Selain itu, program pemkot seperti milik DKUMPP, yakni Wartek In yang merupakan penjualan bahan baku murah seperti LPG subsidi seringkali dilakukan di wilayah perkotaan, sementara wilayah pesisir tetap kesulitan menjangkau kegiatan tersebut.

Alfrita menyebutkan, dengan adanya laporan terkait wilayah pesisir ini, pihaknya akan menimbang kembali kegiatan-kegiatan yang juga akan mereka lakukan di wilayah pesisir, sehingga terdapat pemerataan harga baik masyarakat yang ada di daratan maupun di pesisir.

“Kami akan rapat dengan internal dan mitra, siapa tahu dari pangkalan bisa nunjuk orang jadi sub pangkalan, siapa tahu RT di masing-masing pesisir bisa,” terangnya.

Beberapa waktu lalu, Ketua RT 30 Kampung Malahing mengeluhkan kurangnya suplai LPG subsidi di wilayahnya, sehingga beberapa warga lebih memilih menggunakan kayu bakar untuk masak sehari-hari.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pria berinisial M (40) salah satu warga Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, berhasil diamankan oleh Polres Bontang lantaran kasus pencurian dengan pemberatan dan kerusakan yang terjadi di dua lokasi ATM berbeda, Rabu (7/5/2025).

Untuk Tempat Kejadian Perkara (TKP) pertama, pembobolan terjadi di Galeri ATM Bank Mandiri dan Bank Kaltimtara, Jalan Jenderal Sudirman, RT.23, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Minggu (16/2/2025) lalu.

Sekitar pukul 01.30 Wita, M mendatangi galeri ATM berniat untuk mengambil uang dari brankas mesin ATM. M mencoba membuka bagian pintu kaset mesin ATM tersebut, dengan menggunakan palu yang dibawanya dari rumah.

“Jadi pelaku ini mencoba mencongkel mesin menggunakan palu, tetapi tidak bisa. Karena merasa kesal lantaran tidak berhasil, akhirnya pelaku merusak monitor mesin ATM,” ucap Kapolres Bontang, AKBP Alex Frestian Lumban Tobing saat konferensi pers.

Selanjutnya di TKP kedua, pelaku mencoba melancarkan aksinya kembali tepat di Galeri ATM BRI Unit Rawa Indah, di Jalan IR. H. Juanda, RT.32, Kelurahan Tanjung Laut Indah. Kota Bontang.

Pelaku beraksi sekitar pukul 07.30 Wita, dimana pelaku mendatangi ATM di BRI Unit Rawa Indah dengan membawa batu besar yang ditemui di depan ATM.

Pelaku merusak pintu kaset mesin ATM, namun masih terdapat brankas baja yang tidak bisa dibuka walaupun dengan cara dipaksa.

“Karena lagi-lagi merasa kesal aksinya tak berhasil, pelaku pun kembali merusak monitor mesin ATM sampai hancur,” paparnya.

Motif pelaku melakukan aksi pencurian karena dirinya tak memiliki uang, dan membutuhkan uang untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari.

“Barang bukti yang kami amankan pun berupa satu palu, satu batu, serta rekaman CCTV di TKP,” ungkapnya.

Kini tersangka akan dikenakan Pasal 363 KUHPidana (A) 1 ke 5 atau Pasal 406 (A) 1 KUHP, barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepemilikan orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan jalan membongkar, merusak, memecah, atau dengan jalan memakai kunci palsu diancam dengan hukuman selama 7 tahun penjara.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam