Beranda blog Halaman 627

71 Pejabat Pemprov Kaltim Dilantik, Gubernur Harum Ingatkan ASN Bukan untuk Dilayani

0

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Dr H Rudy Mas’ud (Harum), melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan 71 pejabat administrator dan fungsional di lingkungan Pemprov Kaltim, Senin (29/9/2025). Dalam momen itu, ia menegaskan kembali hakikat aparatur sipil negara (ASN) yang harus mengabdi sepenuh hati sebagai pelayan rakyat, bukan justru minta dilayani.

“ASN itu harus hadir sebagai pelayan rakyat. Yang utama adalah bekerja profesional sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Harum di hadapan pejabat yang baru dilantik.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat menandatangani berita acara pelantikan 71 pejabat Pemprov Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Senin (29/9/2025). Foto: Hanafi/MKN

Pelantikan yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu itu terdiri atas 45 pejabat administrator dan 26 pejabat fungsional. Harum meminta mereka segera bekerja cepat karena tahun anggaran 2025 sudah memasuki triwulan keempat.

“Perubahan yang cepat harus direspons dengan langkah gesit. Saya berharap seluruh pejabat yang baru dilantik mampu menunjukkan kinerja nyata dan disiplin, demi mewujudkan Kaltim yang lebih maju,” pesannya.

Suasana pelantikan berlangsung khidmat dengan kehadiran Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmat, serta jajaran pejabat eselon II Pemprov Kaltim.

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S

Investasi di IKN Tembus Rp125 Triliun, Swasta dan KPBU Terus Bertambah

0
Gedung Swissotel Nusantara yang sudah beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Foto: Riski/MKN

NUSANTARA – Menjelang akhir kuartal ketiga 2025, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat total investasi mencapai Rp125 triliun. Nilai itu berasal dari Rp60 triliun investasi swasta dan Rp65 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pembangunan IKN berjalan sesuai jalur. “IKN maju terus. Adanya Perpres 79 tahun 2025 akan membuat progres semakin kencang,” ujarnya akhir pekan lalu.

Hingga saat ini tercatat 49 pelaku usaha telah menandatangani 52 perjanjian kerja sama (PKS). Salah satunya PT Vitka Dellifood yang akan membangun Rumah Makan Sederhana di lahan seluas 12.713 m² di KIPP 1A. Proyek ini diproyeksikan mulai dibangun pada kuartal IV 2025.

“Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari pembangunan IKN. Kehadiran Rumah Makan Sederhana di IKN diharapkan memberikan sajian kuliner khas yang sudah dikenal luas,” ungkap Asman Abnur, Komisaris Utama PT Vitka Dellifood.

Selain itu, PT Intiland Development Tbk juga ikut serta melalui skema KPBU-Availability Payment (KPBU-AP). Mereka berencana membangun 109 unit rumah tapak di Wilayah Perencanaan 1B, yang ditujukan sebagai hunian modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Investor lain seperti PT Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, dan PT Puri Persada Lampung juga telah meneken PKS untuk pembangunan berbagai fasilitas, mulai dari mixed-use building, perkantoran, hingga hotel.

Salah satu investasi swasta yang sudah terealisasi adalah hotel Swissotel Nusantara milik konsorsium Agung Sedayu Group. Hotel ini kini telah beroperasi dan melayani tamu maupun pengunjung di kawasan IKN.

Pewarta: Riski
Editor: Agus S

Alarm Serapan APBD Kutim: Dari Target 75 Persen, Terserap Tak Sampai Setengah

0
Ilustrasi serapan APBD. (net)

SANGATTA – Alarm tanda bahaya kembali berbunyi dari ruang rapat Pemkab Kutai Timur (Kutim). Hingga akhir Agustus 2025, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya berhenti di angka 43,98 persen. Padahal, target ideal triwulan III dipatok 75 persen. Kesenjangan hampir 32 persen ini membuat program pembangunan Kutim kian tersandera.

Kepala Administrasi Pembangunan Seskab Kutim, Insan Bowo Asmoro, tak menampik kondisi darurat tersebut.
“Capaian kita masih jauh dari target,” ucapnya singkat, seolah menggambarkan beratnya persoalan yang menumpuk, Senin (29/9/2025).

Nada lebih tegas dilontarkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Noviari Noor. Ia secara blak-blakan menuding lambannya kinerja sejumlah OPD sebagai biang keladi. Menurutnya, serapan anggaran yang rendah bukan sekadar persoalan hitung-hitungan, melainkan ancaman nyata bagi program kesejahteraan rakyat.

“APBD yang lambat penyerapan, nanti kita diskusikan bagaimana langkah-langkah agar serapan bisa maksimal,” katanya, menegaskan perlunya evaluasi dan tindakan cepat.

Masalah lain yang ikut menambah beban adalah tunggakan utang miliaran rupiah. Tercatat, tiga dinas besar menyimpan “bom waktu” tersebut: Dinas Pekerjaan Umum (PU): Rp43 miliar, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim): Rp17 miliar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud): Rp1 miliar.

Tunggakan itu, ungkap Noviari, sebagian besar disebabkan oleh masalah teknis dan administrasi klasik. Di Dinas PU, misalnya, ada item pekerjaan yang justru terlewat dari APBD murni. Sedangkan di Perkim, kesalahan redaksi dan input data membuat tagihan baru bisa masuk pada perubahan anggaran.

Kendati demikian, Noviari berupaya menenangkan. Ia optimistis masalah bisa diselesaikan, termasuk tunggakan Disdikbud yang ditargetkan lunas sebelum tahun anggaran ditutup.

Namun, optimisme saja tak cukup. Publik kini menunggu langkah nyata. Sebab, dengan sisa waktu yang kian menipis, percepatan lelang dan eksekusi program mutlak dilakukan. Tanpa itu, Kutim harus bersiap menghadapi kenyataan pahit, pembangunan melambat, pelayanan publik terganggu, dan APBD 2025 berakhir sebagai catatan merah.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Erau 2025: Antara Tradisi, Inovasi, dan Pemajuan Kebudayaan Kaltim

0
Prosesi arak-arakan naga dalam rangkaian Pesta Adat Erau 2025 di Tenggarong. Foto: Istimewa

Oleh Marliana Wahyuningrum
(Penggiat Budaya Kaltim)

Pesta Erau di Tenggarong selalu punya tempat istimewa di hati masyarakat Kalimantan Timur. Tahun 2025 ini, Erau kembali digelar dengan semarak. Dari prosesi sakral Kesultanan Kutai hingga pesta rakyat di tepian Sungai Mahakam, semuanya menjadi bukti bahwa tradisi masih hidup di tengah arus modernisasi.

Marliana Wahyuningrum. Foto: Istimewa

Erau bukan sekadar pesta hiburan, melainkan ruang untuk merawat warisan budaya. Prosesi adat seperti Belimbur atau Mendirikan Tiang Ayu adalah cara kita menyampaikan pesan leluhur kepada generasi muda: tentang kebersamaan, hidup bermartabat, dan jati diri orang Kutai. Di tengah gempuran budaya global, Erau menjadi pengingat bahwa kita punya akar yang kuat. Tradisi ini tidak boleh hanya dilihat sebagai tontonan, tetapi harus dimaknai sebagai warisan yang membentuk identitas bersama.

Selain pelestarian, Erau 2025 juga menampilkan wajah inovatif. Festival tahun ini menghadirkan pertunjukan musik lintas genre, pameran seni rupa modern, hingga keterlibatan komunitas kreatif digital. Semua itu sejalan dengan semangat pemajuan kebudayaan yang mendorong penciptaan ruang baru bagi seniman muda untuk mengekspresikan identitas lokal dengan bahasa global. Inovasi tersebut bukan sekadar hiburan tambahan, tetapi strategi agar Erau tetap relevan bagi generasi Z dan Alpha. Dengan begitu, Erau mampu menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, antara lokalitas dan globalitas. Anak-anak muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pewaris sekaligus pencipta budaya baru.

Dari sisi ekonomi, Erau juga memberi dampak nyata. Festival ini menampilkan pasar rakyat, kuliner khas Kutai, kerajinan kayu ulin, tenun Dayak, hingga ekowisata di sekitar Sungai Mahakam. Kehadirannya memperkuat paradigma ekonomi budaya yang menempatkan kebudayaan sebagai sumber daya pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, Erau menjadi wadah pemberdayaan bagi pelaku UMKM, perempuan pengrajin, hingga komunitas pemuda desa wisata. Budaya pun terbukti mampu menjadi sumber ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Suasana meriah prosesi Belimbur, warga saling siram air di tepian Sungai Mahakam. Foto: Istimewa

Meski begitu, Erau tetap menghadapi sejumlah tantangan. Bagaimana mencegah tradisi berubah menjadi sekadar komoditas tontonan? Bagaimana membuat generasi muda benar-benar terlibat, bukan sekadar hadir untuk berswafoto? Dan yang tak kalah penting, bagaimana menjaga Sungai Mahakam—sebagai panggung utama Erau—tetap lestari?

Pesta Erau 2025 bukan hanya perayaan budaya lokal Kutai Kartanegara. Ia juga memberi pesan kuat bahwa budaya bukan masa lalu, melainkan masa depan. Erau menyatukan dimensi pelestarian, inovasi, dan penguatan ekonomi budaya dalam satu ruang interaksi sosial. Dengan demikian, Erau berfungsi sebagai wahana strategis untuk menjaga jati diri bangsa sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis kebudayaan. (*)

Borneo FC Hantam Persija, Jaga Rekor Sempurna di Super League

0
Suporter Borneo FC membentangkan koreografi “Jayalah Pesut Etam” saat laga kontra Persija di Stadion Segiri, Minggu (28/9) malam. Foto: Dimas/MKN

SAMARINDA – Borneo FC Samarinda kembali menunjukkan taringnya di Super League 2025/2026. Bermain di hadapan ribuan pendukungnya di Stadion Segiri, Minggu (28/9) malam, Pesut Etam sukses mempermalukan Persija Jakarta dengan skor 3-1. Kemenangan ini menjadi yang keenam beruntun sekaligus mengukuhkan posisi Borneo di puncak klasemen sementara.

Sejak menit awal, laga berlangsung panas. Persija yang berstatus tim tamu tampil percaya diri dan sempat beberapa kali mengancam lewat Rayhan Hannan dan Gustavo Almeida. Namun, semua peluang tersebut berhasil dipatahkan oleh penampilan gemilang kiper Borneo, Nadeo Argawinata, yang menjadi benteng kokoh sepanjang laga.

Gol pembuka baru lahir di masa injury time babak pertama. Joel Vinicius memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Persija untuk membawa Borneo unggul 1-0 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persija langsung meningkatkan tempo. Sundulan Van Basty di menit ke-51 kembali dimentahkan Nadeo. Situasi ini berbalik menjadi petaka, karena hanya empat menit kemudian Borneo menggandakan keunggulan melalui sepakan indah Kei Hirose dari luar kotak penalti.

Dominasi tuan rumah semakin terasa ketika Douglas Coutinho, yang baru masuk di babak kedua, menorehkan gol perdananya musim ini pada menit ke-89. Skor melebar 3-0 untuk Pesut Etam.

Persija hanya mampu memperkecil kekalahan lewat gol Gustavo Almeida di menit ke-98. Namun, gol hiburan itu tak cukup mengubah hasil akhir.

Kemenangan 3-1 ini menegaskan konsistensi Borneo FC yang tampil mengesankan di bawah dukungan penuh suporter. Performanya juga menegaskan peran penting Nadeo sebagai pemain kunci, sekaligus memberi sinyal bahaya bagi tim-tim pesaing musim ini.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

Terobosan Baru Disnakertrans Kutim: 112 Pencaker Lokal Dibekali Trik Lolos Psikotes

0
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi bersama Kepala Disnakertrans Kutim, Roma Malau saat diwawancara awak media. (Ramlah/Radar Bontang).

SANGATTA – Kabar gembira yang wajib diketahui seluruh pencari kerja (pencaker) di Kutai Timur (Kutim). Pemerintah Kabupaten Kutim melalui Disnakertrans, akhirnya mengambil langkah tegas untuk mengatasi “penyakit” klasik dalam rekrutmen: gagal psikotes.

Selama ini, tes psikologi sering jadi momok dan alasan utama perusahaan menolak pekerja lokal, padahal secara teknis mereka mampu. Karena itulah, Disnakertrans Kutim menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) ‘Trik dan Tips Menghadapi Psikotes’ selama tiga hari penuh, mulai (29/9/2025) hingga (1/10/2025) di Hotel Royal Victoria, yang diikuti oleh 112 peserta terpilih.

Ratusan Peserta antusias mengikuti Bimtek Trik Lolos Psikotes. (Ramlah/Radar Bontang)

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan bahwa Bimtek ini adalah senjata bagi pencaker lokal. Menurutnya, kegagalan di psikotes kerap dipakai perusahaan sebagai “pintu masuk” untuk merekrut tenaga kerja dari luar.

“Rata-rata pelamar kerja kita gugur di psikotes. Kadang perusahaan menjadikan itu alasan untuk memasukkan pekerja dari luar. Dengan adanya Bimtek ini, pencari kerja lokal akan lebih siap menghadapi tes tersebut,” ujar Wakil Bupati Mahyunadi usai membuka Bimtek tersebut.

Mahyunadi juga mengingatkan, bahwa Pemda akan maksimal dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan 80:20 (wajib 80% tenaga kerja lokal) yang telah diperkuat melalui Perbup Nomor 6 Tahun 2024. Perusahaan tidak bisa lagi mengelak dengan alasan kualitas SDM lokal yang rendah.

Kepala Disnakertrans Kutim, Roma Malau, menjelaskan strategi unik di balik bimtek ini. Fokus pelatihan bukan hanya di kemampuan teknis, tetapi juga di soft skill krusial.

“Sering kali mereka kalah bukan karena tidak mampu bekerja, tetapi karena gagal di psikotes. Kami ajarkan bagaimana menyeimbangkan kemampuan teknis dengan soft skill seperti pemecahan masalah dan komunikasi,” jelas Roma.

Komitmen Pemkab Kutim sangat jelas, yakni membuka seluas-luasnya lapangan kerja di berbagai sektor. “Tenaga kerja kita harus siap di semua bidang. Bukan hanya tambang dan kebun, tetapi juga usaha kecil hingga industri garmen,” pungkas Roma Malau.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Fraksi Amanat Demokrat Bergelora Tolak Pemotongan Transfer Pusat, Dorong Optimalisasi PAD Kota Bontang

0
Ketua Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADG) DPRD Kota Bontang, Ridwan. (Dok DPRD)

BONTANG – Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADG) DPRD Kota Bontang menegaskan penolakannya terhadap rencana pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi ADG, Ridwan, saat rapat paripurna pandangan umum fraksi atas Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

Menurut Ridwan, Bontang tidak hanya menjadi penyumbang pajak, royalti, dan bagi hasil bagi negara, tetapi juga menanggung dampak sosial-ekonomi serta lingkungan dari aktivitas industri berskala nasional.

“Keadilan fiskal harus diwujudkan dengan memperhatikan kontribusi nyata Bontang terhadap perekonomian nasional. Fraksi kami menolak pemotongan transfer, bukan semata sikap politis, tetapi tuntutan konstitusional dan moral,” tegasnya.

Fraksi tersebut juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, di antaranya: optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak, profesionalisasi BUMD, pemanfaatan aset daerah secara produktif, hingga kolaborasi pembiayaan pembangunan bersama badan usaha dan optimalisasi CSR perusahaan.

Selain itu, fraksi menekankan pentingnya transparansi APBD, dengan memperkuat sistem satu data agar masyarakat dapat ikut mengawasi realisasi anggaran.

Di akhir pandangan umumnya, menyatakan menerima Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Bontang 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah dan DPRD, dengan harapan APBD yang ditetapkan nanti responsif serta berpihak kepada rakyat.

Rapat paripurna kemudian ditutup oleh pimpinan DPRD setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum. Wali Kota Bontang dijadwalkan memberikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi pada 30 September 2025 sesuai agenda Badan Musyawarah DPRD.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Warga Bersuara Tanggapi Keputusan MK Putuskan Kampung Sidrap Tetap Masuk Kutim

0
Wilayah Kampung Sidrap. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Kampung Sidrap tetap masuk di wilayah Kutai Timur (Kutim), yang digelar beberapa waktu lalu.

Dari hasil keputusan itu, warga Sidrap pun menanggapi hasil keputusan MK tersebut. Salah satunya warga di RT.21 Kampung Sidrap yang enggan menyebutkan namanya, menyatakan dengan lantang jika tetap ingin Kampung Sidrap berada di wilayah Kota Bontang.

“Keputusannya sah Kampung Sidrap masuk ke Kutim, tapi ya kita maunya tetap saja di Bontang. Bagaimanapun, semua pelayanan yang kita dapat sejak lama, ya dari Bontang bukan Kutim,” ucapnya saat ditemui, Senin (29/9/2025).

Walaupun nantinya secara administrasi bakal masuk ke Kutim, masyarakat tak terlalu menanggapi hal tersebut, dimana masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya sambil menunggu kebijakan selanjutnya dari pemerintah setempat mengenai Kampung Sidrap.

“Kita ini juga masih nunggu kebijakan dari pemerintah, selanjutnya seperti apa. Tapi yang kita mau, pengennya tetap di Bontang saja, tidak usah jauh-jauh ke Kutim. Masa iya kalau mau mengurus segala sesuatunya harus kesana, lihat jarak tempuhnya saja sudah berasa jauh sekali,” jelasnya.

Sebab, selama ini dengan fakta dari lapangan, bahwa semua masyarakat di Kampung Sidrap mendapatkan pelayanan publik dari Bontang. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga dengan pekerjaan yang didapatkan.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Mudahkan Akses Warga, Rute Bus Gratis Lewati 4 Trayek Utama di 3 Kecamatan

0
Ilustrasi bus gratis. (ist)

BONTANG – Transportasi umum gratis yang bakal disediakan Pemkot Bontang nantinya, bakal menjangkau hampir seluruh wilayah Bontang. Sehingga dapat memudahkan akses warga Kota Taman yang ingin menggunakan jasa bus gratis tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang, Bahauddin menjelaskan, layanan bus ini bakal melewati empat trayek utama yang membentang di tiga kecamatan. Jalur tersebut terkoneksi dengan halte yang sudah tersedia. Bus dijadwalkan beroperasi sejak pagi hingga malam, yakni pukul 06.00–22.00 Wita.

“Tujuan utama kami memberikan kemudahan mobilitas bagi warga, khususnya pelajar, agar akses menuju sekolah maupun fasilitas umum lebih lancar,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, transportasi umum gratis segera bisa dinikmati masyarakat Kota Bontang. Pemerintah kota menyiapkan sembilan unit bus di Anggaran Perubahan 2025.

Program ini terbuka untuk seluruh kalangan. Baik pelajar, pekerja, maupun masyarakat umum dapat memanfaatkannya tanpa biaya. Dari sembilan bus yang disediakan, delapan unit akan melayani penumpang, sedangkan satu unit lainnya disiapkan sebagai cadangan.

“Peluncuran akan dilakukan segera, setelah proses negosiasi dengan pihak penyedia rampung dan DPA Perubahan ditetapkan,” ujarnya.

Penulis: Syakurah-Yusva Alam
Editor: Yusva Alam

Sejak Januari – September 2025, PA Bontang Tangani 8 Dispensasi Nikah

0
Hakim PA Bontang, Rifqi Akbari dalam kegiatan DP3AKB, terkait penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak. (Foto:Syakurah)

BONTANG – Sepanjang 2025, hingga September ini, Pengadilan Agama (PA) Bontang telah mencatat delapan perkara permohonan dispensasi nikah. Dari jumlah tersebut, satu perkara ditolak oleh majelis hakim.

Hakim PA Bontang, Rifqi Akbari, menjelaskan terdapat tiga alasan utama yang diajukan pemohon, yakni hamil di luar nikah, takut terjerumus zina, serta pergaulan bebas. Dari ketiganya, alasan kehamilan paling banyak dikabulkan, karena dinilai menyangkut hak anak dalam kandungan untuk hidup, berkembang, dan mengetahui siapa orang tuanya.

Selain itu, faktor kesiapan pasangan, baik dari segi ekonomi, fisik, maupun rohani, serta adanya jaminan dukungan dari orang tua turut menjadi pertimbangan hakim.

Sementara itu, permohonan yang ditolak umumnya karena tidak memenuhi unsur mendesak, seperti kasus pergaulan bebas tanpa kejelasan kesiapan calon pasangan.

“Pergaulan bebas ini maksudnya sudah pernah melakukan zina, jadi ingin menikah atau orang tuanya yang ingin mereka nikah, itu tidak urgensi. Harusnya peran orang tua lebih kuat di situ,” ujarnya dalam kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bontang, Senin (29/9/2025).

Rifqi menambahkan, usia pemohon dispensasi rata-rata berada di kisaran 16–18 tahun. Bahkan ada yang hanya selisih beberapa bulan menuju usia 19 tahun, sehingga hakim lebih memilih menolak permohonan, agar pernikahan dilakukan sesuai batas usia yang diatur negara.

Ia juga menegaskan, meskipun orang tua atau wali yang mengajukan permohonan, hakim tetap wajib mendengar langsung keterangan anak agar tidak ada tekanan dari pihak manapun. Pendekatan ini dinilai penting demi memastikan keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Meskipun begitu, jumlah ini sangat menurun dibandingkan tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 sebanyak 31, tahun 2023 sebanyak 21 perkara dan 2024 sempat naik ke 25 perkara, dan akhirnya turun di 2025.

“Kalau di September saja 8 kasus. Kemungkinan bertambah nggak terlalu banyak lah,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam