Beranda blog Halaman 628

Kutim Defisit Rp 98 Miliar, P-APBD 2025 Disahkan Rp 9,9 Triliun

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi saat membacakan pandangan pemerintah dalam rapat paripurna pengesahan Raperda P-APBD 2025. (Ramlah/Radar Bontang)

SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi mengetuk palu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-VII masa sidang pertama tahun anggaran 2025-2026 yang digelar Senin (29/9/2025).

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, didampingi Wakil Ketua I dan II. Sementara dari pihak eksekutif, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi hadir mewakili pemerintah, disaksikan oleh 30 anggota dewan, Forkopimda, dan sejumlah kepala OPD.

Hasil pembahasan intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim, menyepakati total alokasi belanja sebesar Rp9.994 triliun.

Angka ini tercatat mengalami pengurangan signifikan, sekitar Rp1,142 triliun, dari total belanja sebelumnya yang mencapai Rp11.136 triliun.

Di sisi pendapatan, terjadi koreksi yang lebih besar. Pendapatan daerah yang semula berada di angka Rp11.151 triliun harus disesuaikan. Setelah perubahan, total pendapatan menjadi Rp9.895 triliun atau berkurang sebesar Rp1,256 triliun.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi menjelaskan bahwa APBD merupakan pondasi utama pelayanan publik. Ia menekankan bahwa pengesahan Raperda ini memiliki urgensi tinggi mengingat situasi terkini.

“Terkait adanya selisih pendapatan dan belanja, itu diindikasikan defisit nilainya sekitar 98 miliar,” terang Mahyunadi.

Meskipun defisit, pemerintah tetap optimis. “Kami tentu akan melihat keadaan saja dan waktu tiga bulan tetap optimis APBD 2025 bisa terserap semuanya,” sambungnya, merujuk pada sisa waktu jelang akhir tahun anggaran.

Sementara itu, Ketua DPRD Jimmi meminta pemerintah untuk memanfaatkan sisa waktu secara maksimal. Ia mendesak agar realisasi anggaran P-APBD 2025 dapat segera dilakukan, sehingga hasil pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

“Kami tentu akan melakukan pengawasan dan mendorong penyerapan secara maksimal,” singkat Jimmi, menegaskan peran pengawasan dewan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Jalur Putar Balik di Dekat SMAN 3 Baru Dibikin Sudah Rusak Parah, Sekarang Diperbaiki

Penulis
redaksi
-
0
Kondisi perbaikan jalan di kapsulan putar arah dekat SMAN 3 Bontang. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Jalur putar balik di Jalan Arif Rahman Hakim, Kilometer 3 atau tepatnya dekat SMA Negeri 3 Bontang mulai diperbaiki. Mengingat akses putar balik tersebut sudah mengalami kerusakan parah sejak beberapa waktu lalu.

Sebelumnya diketahui, akses putar balik tersebut terletak persis di depan SPBU Kilo 3 dan SMAN 3. Lantaran area tersebut sering kali mengalami kemacetan parah, terutama pada truk yang mengantri untuk pengisian solar, maka pihak terkait menggeser area putar balik beberapa ratus meter dari tempat awal.

Namun baru saja dipindah, area putar balik itu sudah rusak parah akibat dilintasi kendaraan bermuatan berat.

“Iya kondisinya kemarin sudah rusak parah. Aspalannya itu mulai amblas ke bawah, makanya mau dilakukan pengecoran,” ucap salah satu pekerja, Senin (29/9/2025).

Progres pembongkaran pembatas jalan untuk digali sudah berjalan beberapa hari yang lalu. Adapun dalam proyek pengecoran, nantinya akan berlangsung sekitar 1 hari penuh.

“Pengecorannya sehari sudah selesai, yang lama pembongkarannya saja. Toh besok juga sudah bisa dilewati motor, tetapi kalau kendaraan berat belum bisa melintas, takut cor di bawah belum kokoh,” tambahnya.

Perbaikan pada jalan putar balik nantinya akan dicor sepanjang 32 meter, dimana pengecoran dilakukan agar akses tersebut tidak cepat rusak seperti aspalan awal.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Waspada Bencana!

Penulis
redaksi
-
0

Bontang rawan banjir, longsor, karhutla, hingga cuaca ekstrem yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.

Pembaca Setia Radar Bontang!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 Baca E-Paper Lengkap
👉 Akses Versi Mobile

Radar Bontang – Aktual & Terpercaya!

Faktor Penyebab Perkawinan Anak Masih Kompleks

Penulis
redaksi
-
0
Kegiatan DP3AKB terkait penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak di Auditorium 3D. (Foto: Syakurah/ Radar Bontang)

BONTANG – Permasalahan pernikahan anak hingga kini masih menjadi perhatian serius. Hal itu menjadi pembahasan dalam sebuah dialog yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bontang terkait penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak, Senin (29/9/2025) di Auditorium 3D.

Disampaikan bahwa, faktor penyebab terjadinya perkawinan anak tidak hanya berasal dari kondisi ekonomi. Ada sejumlah aspek lain yang turut memengaruhi dan perlu mendapat perhatian bersama.

Pertama, faktor sosial dan budaya. Tradisi dan kebiasaan di masyarakat kerap menjadi pendorong, sehingga praktik perkawinan anak dianggap wajar meski jelas merugikan anak.

Kedua, faktor pendidikan. Rendahnya literasi, minat baca, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya menempuh pendidikan membuat anak-anak lebih rentan untuk dinikahkan pada usia muda.

Selain itu, faktor hukum dan kebijakan juga berperan. Regulasi yang ada dinilai belum sepenuhnya mampu menutup celah, sementara perlindungan anak belum maksimal diterapkan di tingkat masyarakat.

Menariknya, pembicara menekankan faktor agama dan interpretasi keagamaan. Menurutnya, pemahaman agama yang tidak kontekstual atau masih cenderung literal, sering dijadikan alasan untuk membenarkan praktik perkawinan anak. Beberapa tokoh agama di tingkat lokal disebut masih memiliki pemahaman yang belum utuh, sehingga aspek perlindungan anak yang sebenarnya terkandung dalam ajaran agama sering terabaikan.

“Pemahaman agama yang belum sempurna, dapat menyebabkan praktik perkawinan anak terus berlangsung dengan dalil agama,” jelas Maghfirudin, salah satu narasumber.

Tak hanya teori, pembicara juga menyinggung adanya kasus nyata yang pernah ditemui di lapangan. Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana faktor sosial maupun agama bisa memengaruhi masyarakat dalam memutuskan perkawinan anak.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

CNN, Istana, dan Kebebasan Pers yang Terancam

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi

Saya masih ingat peristiwa di Kaltim beberapa waktu lalu. Seorang ajudan Gubernur Kaltim sempat menghalangi wartawan yang hanya ingin menjalankan tugasnya: mengajukan pertanyaan di luar konteks acara.

Banyak yang menganggap insiden itu sepele atau hanya salah paham di lapangan. Padahal ini tak bisa diremehkan. Menunjukkan relasi antara penguasa dan pers kian renggang. Apa yang kini terjadi di Jakarta, ketika Biro Pers Sekretariat Presiden mencabut kartu liputan wartawan CNN Indonesia, semakin mempertegas kekhawatiran itu.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyatakan sikap atas pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia oleh Istana di Jakarta, 28 September 2025. (Foto: Dok. PWI Indonesia)

Nama jurnalis itu Diana Valencia. Kartu identitas liputannya di Istana dicabut setelah ia menyampaikan konfirmasi kepada Presiden Prabowo Subianto soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah jadi sorotan, bahkan dikaitkan dengan kasus keracunan massal pelajar.

Konfirmasi yang wajar. Relevan, dan mewakili keresahan publik. Namun bukan jawaban yang ia peroleh, melainkan pencabutan akses liputan. Pada 27 September 2025 malam, petugas Biro Pers bahkan mendatangi kantor CNN untuk mengambil langsung kartu identitas tersebut.

CNN Indonesia tentu bereaksi. Mereka melayangkan surat resmi ke Biro Pers dan Menteri Sekretaris Negara, meminta klarifikasi dan dasar hukum pencabutan. Namun yang muncul hanya alasan “keberatan” atas konfirmasi itu.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sekadar menyebut akan mencari “jalan keluar terbaik.” Jalan keluar macam apa? Dalam demokrasi, hak pers tidak bisa diperlakukan sebagai kebijakan selera.

Dewan Pers pun angkat suara. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengingatkan, Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan agar tindakan tersebut tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik. “Semua pihak wajib tunduk pada UU Pers Nomor 40 Tahun 1999,” tegasnya.

Lebih keras lagi, anggota Dewan Pers, Abdul Manan, menyebut pencabutan itu sebagai pelanggaran kebebasan pers.

Nada serupa datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang menyatakan keprihatinan dan mengingatkan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai fondasi demokrasi.

Forum Pemimpin Redaksi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltim ikut mengecam. Ketua Forum Pimred SMSI Kaltim, Endro S. Efendi, menyebut, tindakan tersebut merupakan preseden buruk bagi iklim kebebasan pers di Indonesia dan tidak sepatutnya terjadi di era demokrasi saat ini.

Intinya, jika ada keberatan, salurannya adalah hak jawab, koreksi, atau Dewan Pers. Bukan pencabutan akses.

Saya melihat, persoalan ini jauh lebih besar dari sekadar satu kartu liputan. Ini menyangkut logika bernegara. Apakah penguasa siap diuji secara terbuka, atau justru menyaring konfirmasi agar hanya suara yang nyaman didengar yang diberi ruang?

Hari ini yang dicabut kartu wartawan CNN, besok bisa siapa saja, termasuk jurnalis lokal di daerah yang berani kritis.

Karena itu saya mengingatkan para kepala daerah di Kaltim: jangan mengulangi kesalahan serupa. Jangan biarkan ajudan, staf, atau siapa pun merasa lebih berkuasa dari Undang-undang.

Setiap wartawan yang mengajukan konfirmasi, betapapun kerasnya, sedang menjalankan fungsi publik. Menghalanginya sama saja memutus hak masyarakat untuk tahu.

Kebebasan pers bukan milik wartawan semata, tapi milik rakyat. Jika ada keberatan, mekanismenya jelas: hak jawab, koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers. Bukan tindakan represif yang menjadikan ruang publik seolah milik segelintir pejabat.

Pers adalah pilar demokrasi, bukan pengganggu kenyamanan. Menjaga kebebasan pers sama artinya dengan menjaga kewarasan bangsa. Dan bila penguasa merasa terusik oleh konfirmasi, yang perlu dikoreksi bukan wartawannya—melainkan sikap penguasanya. (*)

Oleh Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
Pemred Radarbontang.com

Banjir Bontang: Alarm Kegagalan Kapitalisme Mengelola Alam

Penulis
redaksi
-
0
Erni Hafsoh. (Ist)

Oleh: Erni Hafsoh

Pada pertengahan September 2025, Kota Bontang kembali diterjang banjir besar. Data dari ADINet mencatat, 4.699 jiwa terdampak dan 1.635 rumah terendam. Kawasan terdampak meliputi Kelurahan Api-Api, Guntung, Gunung Elai, Gunung Telihan, Kanaan, hingga Satimpo.

Di Perumahan Bontang Permai RT 07, ketinggian air bahkan mencapai perut orang dewasa, memaksa ratusan warga mengungsi ke masjid. Jalan utama seperti Imam Bonjol dan Brokoli Raya lumpuh akibat genangan. Turap yang baru selesai 70 persen gagal menahan luapan air. Sementara itu, pemerintah daerah sibuk melakukan peninjauan lapangan, tanpa solusi tuntas yang bisa mencegah banjir berulang.

Fenomena ini sejatinya bukan hal baru. Setiap tahun, banjir seolah menjadi langganan warga Bontang. Polanya pun berulang, hujan deras mengguyur, saluran drainase tak mampu menampung, kawasan resapan air menyusut drastis, lalu ribuan rumah terendam.

Menyalahkan cuaca semata jelas menyederhanakan masalah. Sesungguhnya, bencana ini adalah buah dari tata kelola lingkungan yang rusak akibat sistem kapitalisme.

Kapitalisme memandang alam hanya sebagai komoditas. Hutan dibabat, rawa ditimbun, sungai dipersempit, dan kawasan resapan dialihfungsikan demi kepentingan industri serta properti. Semua dilakukan demi keuntungan jangka pendek pemilik modal. Bahkan seringkali dengan restu regulasi. Proyek pembangunan yang seharusnya melindungi rakyat malah dijalankan secara parsial. Turap, drainase, atau tanggul lebih sering menjadi proyek seremonial ketimbang solusi menyeluruh. Pemerintah daerah pun tampak tak berdaya di hadapan kepentingan korporasi besar.

Hasilnya bisa ditebak. Ketika banjir datang, rakyatlah yang harus menanggung kerugian. Rumah rusak, harta benda hilang, kesehatan terganggu, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Sementara itu, industri dan pemilik modal tetap berjalan seperti biasa. Inilah wajah asli kapitalisme: keuntungan diprioritaskan, risiko dibebankan pada rakyat kecil.

Islam memandang alam secara berbeda. Manusia ditetapkan sebagai khalifah di bumi, dengan kewajiban menjaga keseimbangan ciptaan Allah. “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya” (QS. Al-A‘raf: 56). Eksploitasi berlebihan dan pengabaian lingkungan adalah bentuk kezaliman yang jelas dilarang.

Dalam Islam, sumber daya vital seperti air, hutan, dan tanah luas bukan milik individu atau korporasi, melainkan milik umum yang harus dikelola negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Negara wajib memastikan bahwa pengelolaan alam membawa maslahat, bukan sekadar profit. Pembangunan kota pun diarahkan untuk menjamin keselamatan rakyat, bukan sekadar untuk kepentingan elektoral atau proyek jangka pendek. Rasulullah SAW sendiri mencontohkan tata kelola Madinah yang memperhatikan aliran air, tata ruang, dan kebersihan, sehingga lingkungan tetap terjaga.

Banjir adalah alarm keras bahwa kapitalisme telah gagal menjaga keseimbangan alam. Selama alam dipandang hanya sebagai komoditas dan negara menjadi pelayan modal, rakyat akan terus menjadi korban banjir, longsor, dan bencana berulang.

Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Alam adalah amanah, rakyat adalah prioritas, dan pembangunan diarahkan untuk maslahat, bukan profit. Jika prinsip ini diterapkan, banjir tak akan lagi menjadi rutinitas tahunan, melainkan bencana yang bisa dicegah.

Kini pilihan ada di tangan kita. Terus bertahan dalam sistem yang terbukti gagal, atau kembali pada aturan Allah yang menjamin keselamatan manusia dan kelestarian alam. (*)

Masjid Rp3 Miliar di Tanjung Laut Indah Resmi Berdiri, Dibangun Swadaya Warga

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris bersama Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam meresmikan Masjid Baiturrahim di Kelurahan Tanjung Laut Indah. Foto: istimewa

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris meresmikan Masjid Baiturrahim di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Minggu (28/9/2025) malam. Peresmian ini bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H dan dihadiri ratusan jemaah.

Agus Haris mengapresiasi semangat gotong royong warga yang berhasil membangun masjid megah senilai Rp3 miliar, mayoritas dari swadaya masyarakat.

“Masjid ini adalah bukti bahwa kebersamaan warga mampu menciptakan karya besar tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah,” tegasnya. Ia menekankan, masjid bukan hanya rumah ibadah, tetapi juga pusat peradaban umat yang memberi dampak spiritual dan sosial.

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, penceramah H. Muhammad Ridwan, Camat Bontang Selatan Kamsal, Lurah Tanjung Laut Indah Ardiansyah, Ketua RT 17 Abdul Hakim, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta panitia pembangunan yang diketuai H. Ridwan, anggota DPRD Dapil Selatan.

Agus Haris juga menyinggung komitmen Pemkot Bontang dalam mendukung kegiatan keagamaan dan sosial, termasuk peningkatan insentif guru ngaji dan ketua RT melalui APBD Perubahan 2025, serta capaian penghargaan BKPRMI Award 2025 dan program Zero Kemiskinan Ekstrem.

Masjid Baiturrahim yang awalnya hanya berupa musala kecil berukuran 12×12 meter sejak 2003, kini berdiri kokoh dengan desain modern seluas 20×20 meter tanpa tiang tengah, dilengkapi pendingin ruangan. Renovasi dimulai akhir 2021, dipicu kebutuhan ruang ibadah yang lebih layak seiring bertambahnya jemaah.

Panitia berharap masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kajian ilmu dan aktivitas sosial yang membina generasi muda di Bontang.

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Pemkot Bontang Naikkan Insentif RT, Guru, Posyandu, dan Pegiat Agama

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris saat menghadiri puncak Milad ke-48 BKPRMI bersama ratusan peserta jalan sehat. Foto: istimewa

BONTANG – Pemkot Bontang resmi menaikkan insentif bagi berbagai elemen masyarakat melalui APBD Perubahan 2025 senilai Rp3,1 triliun. Ketua RT kini menerima Rp2 juta per bulan dari sebelumnya Rp1,2 juta.

Guru honorer/swasta mendapat Rp2 juta ditambah Rp500 ribu dari Pemprov Kaltim. Kader posyandu naik dari Rp300 ribu menjadi Rp1 juta, sementara pegiat agama, termasuk guru ngaji, marbot, pendeta, dan pastor, menerima Rp2 juta per bulan.

Pengumuman ini disampaikan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, saat menghadiri puncak Milad ke-48 BKPRMI di halaman Sekretariat BKPRMI, Jalan HM. Ardans, Kelurahan Satimpo, Minggu (28/9/2025). Ia menegaskan kebijakan tersebut bukan sekadar janji politik, melainkan bentuk nyata penghargaan atas peran masyarakat.

“Ketua RT adalah garda pelayanan, guru honorer pahlawan pendidikan, kader posyandu ujung tombak kesehatan keluarga, dan pegiat agama pilar moral masyarakat,” ujar Agus Haris.

Milad ke-48 BKPRMI mengusung tema “Gerbang Emas untuk Indonesia Emas” dan diisi beragam kegiatan, mulai jalan sehat, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga bazar sembako murah. Meski sempat diguyur gerimis, ratusan guru ngaji dan keluarga tetap antusias mengikuti jalan sehat.

Ketua DPD BKPRMI Bontang, Atim Prasojo, menyebut peringatan tahun ini juga dirangkaikan dengan khotmil Qur’an, ziarah tokoh BKPRMI, aksi bersih masjid dan TPQ, serta berbagi dengan panti asuhan di darat maupun pesisir.

Acara ditutup dengan hiburan dan undian door prize, dengan hadiah utama dua unit motor listrik.

Pewarta: Syahkura
Editor: Agus S

Macet Berjam-Jam di Gunung Hantu, Satu Trailer Lumpuhkan Poros Bontang–Samarinda

Penulis
redaksi
-
0
Kemacetan panjang di jalur poros, kendaraan berat dan mobil pribadi terhenti berjam-jam menunggu evakuasi. Foto: Agus Susanto/Radarbontang.com

September ini, hampir setiap pekan saya menempuh perjalanan dari Bontang menuju Samarinda, kadang berlanjut hingga Balikpapan. Namun perjalanan Selasa (23/9/2025) lalu berbeda. Bukan soal jarak atau agenda, melainkan karena saya dan ribuan pengguna jalan terjebak macet berjam-jam di Gunung Hantu, kilometer 27.

Sejak pukul empat dini hari, sebuah trailer bermuatan mesin berat tergelincir dan melintang menutup badan jalan. Kendaraan kecil sempat bisa melintas perlahan di sisi jalan, tetapi situasi berubah ketika truk lain mencoba memaksakan diri melewati jalur sempit yang tersisa.

Truk itu ikut terjebak, membuat jalur benar-benar tertutup. Dari siaran langsung sopir di TikTok, kondisi tersebut sudah ramai sejak pagi. Karena itu saya menunda keberangkatan hingga siang, berharap evakuasi segera selesai. Tetapi proses yang mestinya rampung dalam hitungan jam justru molor hingga malam.

Truk trailer terbalik menutup sebagian badan jalan poros, menyebabkan kemacetan panjang. Foto: Agus Susanto/Radarbontang.com

Alat berat yang diturunkan hanya bisa menyingkirkan sebagian hambatan, sementara trailer bermuatan besar tetap tak tergeser. Sopir yang kehilangan kesabaran nekat mengambil jalur berlawanan, justru menambah semrawut. Polisi memang ada di lokasi, tetapi tak cukup sigap mengendalikan arus yang kacau. Padahal kecelakaan tunggal ini sudah berlangsung sejak dini hari.

Sepanjang menunggu, saya melihat langsung bagaimana wajah jalan nasional kita. Deretan kendaraan mengular tanpa kepastian. Klakson bersahutan, sopir keluar-masuk kendaraan, sementara lampu hazard menyala di bawah teriknya matahari. Truk-truk besar berhenti di tanjakan, roda-rodanya menutup hampir seluruh badan jalan, membuat kendaraan kecil sulit mencari celah. Beberapa meter sebelum titik kemacetan, jalan berlubang dan tambalan aspal yang mengelupas.

Peristiwa seperti ini bukan baru sekali terjadi. Gunung Hantu sejak lama dikenal sebagai titik rawan. Jalurnya menanjak, tikungan curam, ditambah kondisi permukaan jalan yang tidak rata.

Dalam lima tahun terakhir, tidak sedikit korban jiwa melayang di poros Bontang–Samarinda akibat tabrakan beruntun maupun kendaraan yang tergelincir. Dulu Gunung Menangis juga sering menelan korban, hingga akhirnya diperbaiki serius beberapa tahun lalu. Setelah itu, risiko berkurang. Bukti bahwa jika ditangani dengan sungguh-sungguh, jalur berbahaya bisa diubah menjadi lebih aman.

Sayangnya, pola yang sama tidak diterapkan di titik rawan lain. Akibatnya, setiap kali ada kecelakaan, jalur utama langsung lumpuh. Alternatif memang ada melalui pesisir Muara Badak–Marangkayu–Bontang Lestari, tetapi kualitas jalannya jauh dari layak.

Beberapa segmen memang sudah dicor, tapi banyak yang kembali rusak. Jembatan tua hanya diperbaiki darurat, dan kendaraan berat membuat beton cepat pecah. Dari sisi jarak, jalur ini tidak berbeda jauh dari poros utama, tetapi kenyamanan dan keamanannya masih jauh tertinggal.

Inilah mengapa kemacetan di Gunung Hantu seharusnya jadi peringatan keras. Pemerintah tidak bisa hanya menunggu pembangunan tol Samarinda–Bontang yang baru direncanakan 2028. Jalur alternatif harus segera ditangani, apalagi statusnya sudah menjadi jalan provinsi. Itu artinya tanggung jawab ada di pundak Pemprov Kaltim. Sementara poros utama, yang setiap hari menjadi urat nadi masyarakat, perlu dirawat serius, bukan sekadar tambal sulam.

Satu kecelakaan seharusnya tidak membuat ribuan orang terjebak berjam-jam. Polisi harus lebih sigap mengurai arus sejak awal, dan pemerintah harus memastikan jalur alternatif siap digunakan. Tol memang rencana jangka panjang, tapi yang dibutuhkan warga sekarang adalah kepastian jalan yang ada benar-benar layak dilalui. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
Pemimpin Redaksi Radarbontang.com

Golf Open Tournament 2025: Hadiah 4 Mobil dan Grand Lucky Draw Spektakuler

Penulis
redaksi
-
0
Empat unit mobil disiapkan sebagai hadiah Hole-in-One di Golf Open Tournament 2025.

TERAKHIR kali kami menggelar turnamen golf adalah Media Kaltim Open Tournament Golf 2024 di Lapangan Bukit Tanah Merah Samarinda, pada 27–28 Mei 2024.

Tahun ini, kami sebenarnya tidak punya agenda untuk kembali menggelar turnamen golf. Fokus lebih banyak terserap pada event nasional Fun Run di IKN, 4 Mei 2025, yang menghadirkan ribuan peserta dan gaungnya hingga ke tingkat nasional.

Namun, rencana bisa berubah. Beberapa hari lalu, kolega saya Hendro—golfer yang juga notaris di Samarinda—menghubungi saya dengan usulan kolaborasi. Ide yang dibawa adalah Golf Open Tournament 2025, berkolaborasi dengan Beleng-Beleng Golf Club.

Klub ini bukan nama baru. Tahun lalu mereka sukses menggelar turnamen di Lapangan Tanah Merah pada 24–25 Agustus 2024. Tahun ini, bertepatan dengan ulang tahun kedua Beleng-Beleng yang resmi berdiri September 2023, mereka kembali menyiapkan turnamen dengan format lebih besar, lebih meriah, dan dengan target menjadi agenda tahunan.

Aksi Ketua Beleng-Beleng Golf Club, M. Udin, saat melakukan ayunan di lapangan golf Samarinda.

Saya menyambut ajakan itu dengan positif. Apalagi, kami sama-sama punya rekam jejak menggelar event golf. Pertemuan dengan jajaran pengurus Beleng-Beleng di Kopi Tiam Sebelas Satu, Rabu (24/9), berjalan akrab. Ketua Beleng-Beleng, M. Udin—yang tak lain mantan anggota DPRD Kaltim—hadir bersama Ketua PGI Samarinda, Teguh Priyanto.

Begitu obrolan dimulai, arah pembicaraan langsung ke hal-hal teknis. Tak butuh waktu lama untuk memastikan, dan Jumat (26/9) hari ini turnamen resmi dipublikasikan ke publik.

Event ini akan digelar pada 1–2 November 2025 di Lapangan Bukit Tanah Merah Golf Samarinda. Formatnya lengkap, dari Match Play Pagi (07.00–12.00) hingga Match Play Siang (13.00–18.00). Kategorinya pun berlapis: Best Gross Overall, Best Net Overall untuk Flight A, B, dan C, Ladies Flight, serta kompetisi Nearest to the Pin, Nearest to the Line, Longest Drive, hingga System 36. Ini bukan turnamen biasa, tapi puncak sportivitas bagi para golfer di Kaltim dan luar daerah.

Panitia pun menyiapkan hadiah istimewa yang membuat turnamen ini semakin bergengsi. Empat unit mobil disiapkan untuk para golfer yang berhasil menaklukkan hole dengan satu pukulan sempurna atau Hole-in-One.

Tidak berhenti di situ, Grand Lucky Draw menyiapkan 1 unit mobil, 5 motor, emas batangan, uang tunai, Smart TV, hingga sepeda. Besarnya hadiah bahkan membuat panitia memindahkan acara Gala Dinner ke Teras Samarinda, 2 November 2025 pukul 17.00 WITA, agar suasananya lebih representatif dan menampung antusiasme peserta.

Beleng-Beleng Golf Club menggelar turnamen rutin bulanan di Bukit Tanah Merah Golf Samarinda. Foto: Istimewa

Biaya pendaftaran sebesar Rp2 juta, dengan fasilitas lengkap: T-shirt, green fee, car free breakfast, lunch, hingga mineral water. Dari sisi peserta, respons sangat menggembirakan. Hingga kini sudah ada lebih dari 80 golfer yang mendaftar dari kuota maksimal 400 peserta. Karena itu, para golfer yang berniat bergabung sebaiknya segera registrasi.

Ketua Beleng-Beleng, Udin, optimistis turnamen kali ini akan lebih meriah dari tahun sebelumnya. Ia bahkan menyebut event ini berpeluang menjadi salah satu turnamen terbesar di Kaltim, bahkan berskala nasional. Panitia pun berani mendatangkan Direktur Pertandingan dari Jakarta demi menjaga standar nasional. “Kami ingin event ini berkelas, meriah, dan memberikan pengalaman berbeda bagi seluruh golfer,” tegas Udin.

Turnamen ini jelas bukan hanya urusan hadiah atau kompetisi. Lebih dari itu, ia mencerminkan kebersamaan banyak pihak untuk mengangkat citra Samarinda dan Kaltim sekaligus memperkuat ekosistem golf di daerah ini.

Golf Open Tournament 2025 bukan hanya ajang prestisius, tapi juga peluang untuk melahirkan bibit atlet golf baru dari Kaltim. Dengan kolaborasi komunitas, sponsor, dan media, ajang ini layak disebut sebagai kebanggaan baru yang membawa Samarinda ke panggung nasional. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
Pemimpin Redaksi Radarbontang.com

1...627628629...1,294Halaman 628 dari 1,294