BONTANG – Komisi C DPRD Kota Bontang melakukan kunjungan kerja ke perusahaan pengelola energi PT Energi Unggul Persada (EUP) pada Senin (5/5/2025).

Kunjungan untuk meninjau mekanisme pengelolaan limbah yang diterapkan perusahaan, serta menggali komitmen sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar, khususnya para nelayan yang tinggal di kawasan buffer zone.

Dalam kunjungan kali ini, DPRD tidak didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bontang, padahal pembahasan lanjutan hasil uji laboratorium terhadap limbah juga menjadi agenda penting.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menegaskan bahwa pihaknya tetap menjunjung tinggi hasil uji resmi laboratorium yang dilakukan oleh instansi resmi pemerintah. Meskipun begitu, hal itu tak serta merta menutup ruang untuk menuntut keterbukaan dan tanggung jawab sosial dari pihak perusahaan.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak hanya hasil lab yang clear, tapi juga bahwa PT EUP punya komitmen nyata terhadap masyarakat, khususnya nelayan yang sempat terdampak,” ujar Sahib.

Ia menambahkan, meski PT EUP memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan pembukaan lapangan kerja, proses pembangunan dan operasional perusahaan tetap harus taat pada regulasi yang berlaku.

“Dengan rencana pengembangan hingga 50 turunan pabrik, ini potensi besar bagi ekonomi lokal. Tapi jangan abaikan masyarakat yang terdampak langsung, terutama mereka yang berada di zona penyangga,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Project Manager PT EUP, Teguh, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan para nelayan. Bahkan, diskusi mengenai permintaan bantuan alat tangkap telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya.

“Kami berkomitmen untuk memberikan perhatian. Sabtu mendatang, kami akan kembali membahas permintaan bantuan ini secara internal,” kata Teguh.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan dukungannya terhadap rencana revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang. Revisi ini diinisiasi guna membuka ruang legalisasi terhadap aktivitas pertambangan Galian C, yang selama ini berjalan tanpa payung hukum yang jelas.

Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menyampaikan bahwa legalisasi ini penting untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal, sekaligus memenuhi kebutuhan material pembangunan di Kota Bontang, khususnya pasir urug.

“Selama ini banyak aktivitas tambang tidak terawasi. Kalau mau dilegalkan dan tata ruangnya mendukung, tentu kami siap memproses perizinannya,” ujarnya, Minggu (4/5/2025).

Ia menekankan bahwa proses legalisasi tidak bisa sembarangan. Semua rencana pertambangan harus melalui kajian lingkungan yang ketat, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Lokasi tambang harus berada di zona yang sesuai dengan aspek ekologis dan sosial.

“Pertambangan tak boleh dilakukan di kawasan hutan lindung, daerah resapan air, atau wilayah hijau yang ditetapkan dalam Amdal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa proses revisi RTRW berada di tangan Pemkot Bontang bersama DPRD dan harus melalui tahapan uji publik. Pemerintah provinsi baru akan memproses perizinan setelah revisi disetujui secara resmi.

“Kalau RTRW sudah disahkan, perizinan bisa langsung kami tindak lanjuti. Tidak akan sulit selama syaratnya terpenuhi,” tegasnya.

Ia juga menyinggung soal regulasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang kemungkinan diterbitkan di kemudian hari. Bambang menekankan bahwa meski izinnya untuk rakyat, pengajuannya tetap harus ke tingkat provinsi untuk memastikan kesesuaian dengan tata ruang.

“Edukasi kepada masyarakat juga penting, agar mereka tahu wilayah mana saja yang dibolehkan untuk aktivitas tambang,” ujarnya.

Bambang mengingatkan bahwa selama RTRW belum direvisi dan masih dalam tahap wacana, segala bentuk operasi Galian C tetap dilarang di wilayah Bontang.

“Belum ada payung hukumnya, jadi aktivitas tambang Galian C tidak boleh beroperasi,” tegasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Seorang pemuda Asal Tanjung Laut Indah yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu berhasil diamankan Polres Bontang, Sabtu (3/5/2025).

Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing melalui Kasat Resnarkoba AKP Rihard Nixon mengatakan, terduga pelaku berinisial TS (25) dengan sabu seberat 2,57 gram diamankan disebuah penginapan di Jalan KS. Tubun, Kelurahan Tanjung Laut Indah.

Unit II Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat, disebutkan kebenarannya bahwa adanya dugaan peredaran gelap narkotika jenis sabu yang sering terjadi di wilayah tersebut. Setelah melakukan pemantauan pada pukul 11.20 Wita dugaan pelaku berhasil diamankan.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 bungkus plastik bening sabu seberat 2,57 gram, satu bungkus plastik klip, satu buah alat hisap, satu buah korek dan satu unit ponsel.

“Sabu tersebut didapat dari seseorang dengan sistem jejak, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Bontang untuk dilakukan pengembangan,” katanya.

Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Bambang Arwanto menanggapi adanya galian C yang terletak di wilayah Segendis RT 11, Kelurahan Bontang Lestari.

Galian C tersebut dikatakan oleh warga merupakan milik PT EUP, dan kini hanya meninggalkan kubangan besar saja.

Bambang menyatakan, berdasarkan tinjauan saat melihat galian C di Kota Bontang beberapa waktu lalu, tidak ada wilayah peruntukan galian C maupun tambang di wilayah Kota Bontang. Hal ini diperkuat belum adanya izin yang diajukan, untuk melakukan izin tambang di wilayah Kota Bontang selama ini ke ESDM Provinsi Kalimantan Timur.

Ia memahami untuk tambang galian C memang kewenangan pemerintah daerah provinsi. Namun untuk Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang diterbitkan oleh pemprov itu tidak lepas dari persetujuan tata ruang dari daerah. Dalam hal ini daerah tingkat 2, yakni Kota Bontang.

Karena hal tersebut merupakan kewenangan daerah terutama di tata ruang dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk itu mereka tidak pernah mengeluarkan apabila tidak ada persetujuan dari Pemerintah Kota Bontang.

“Tidak pernah ada pengajuan izin baik tambang rakyat ataupun tambang galian C, termasuk dugaan galian yang dilakukan PT.EUP. Berarti kan tata ruang Bontang memang terbatas,” ucapnya.

Penegakan tersebut bisa dilakukan oleh daerah secara langsung, mengingat hal tersebut sudah menyalahi aturan tata ruang kota. Jika benar hal itu dilakukan PT.EUP, mereka bisa kena Pasal 158 Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin. Sanksi tersebut meliputi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

“Karena tidak berizin artinya pidana ya,” tuturnya.

Ia menegaskan, selama ini tidak pernah ada pengajuan dari Bontang untuk wilayah izin usaha pertambangan. “Termasuk PT EUP terkait galian C tersebut, jadi memang kita tidak pernah menerbitkan,” tambahnya.

Adapun tinjauan galian C di Kota Bontang beberapa waktu lalu, pihaknya melihat bahwa oknum membuka tambang ilegal tersebut di ruang terbuka hijau yang tidak sesuai dengan tata ruang. Untuk itu pihaknya meminta adanya koreksi terhadap perda tata ruang.

“Artinya kalau memang tidak disetujuin untuk tambang, ya silakan ditegakkan aturannya berdasarkan perdanya begitu. Kalau misalnya perda itu ditegakkan itu kan jelas tambang liar kan,” pungkasnya.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang juga menjelaskan, seluruh pendapat MBLB tahun 2024 tidak ada yang berasal dari galian C, melainkan murni dari pengerukan pasir laut oleh PT Pupuk Kaltim untuk pembukaan jalur kapal.

“Tahun lalu sekitar Rp 2,4 miliar, tapi itu murni pengerukan pasir laut PT Pupuk Kaltim,” ujarnya, Senin (14/4/2025) lalu.

Sebelumnya diberitakan, mantan Ketua RT 12 Segendis, Abdulrahman menjelaskan adanya bekas galian C yang dilakukan pada 2019, dan meninggalkan sisa galian tanpa dilakukan reboisasi. Galian tersebut terletak di antara RT 11 dan 12, Segendis, Bontang Lestari.

“Dulu sempat sampai ke pihak berwajib, tapi hasilnya ya begitulah,” tuturnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Masyarakat Kampung Malahing meminta kepada Pemerintah Kota Bontang adanya pemerataan penyebaran gas LPG 3 Kilogram termasuk di wilayahnya.

Ketua RT 30 Nasir Lakada, menyebutkan bahwa wilayahnya seringkali kesulitan mendapatkan gas tersebut. Selain posisi yang jauh dari perkotaan, jumlah stok LPG yang dijual di Malahing sangat terbatas dengan harga jual di atas Harga Ecer Tertinggi (HET) yakni 35.000 lantaran.

“Yang stock itu warga sendiri, mahalnya harga karena ngambil dari darat dan stock kadang terbatas,” ujarnya, Sabtu (26/4/2025) lalu.

Untuk itu, mereka masih sering menggunakan kayu bakar sebagai alternatif saat gas LPG tidak ada. Sebenarnya, penggunaan kayu bakar juga menjadi kekhawatiran warga sekitar, karena rumah-rumah di sana seluruhnya menggunakan kayu dan rentan terbakar.

“Karena tidak ada pilihan lain, alternatif kami kayu bakar,” pungkasnya.

Berkaca dari kejadian kebakaran pada Februari lalu, kejadian kebakaran disebabkan warga yang memasak menggunakan kayu bakar. Saat itu juga terjadi kelangkaan Gas LPG 3 kilogram sedang marak.

Maka dari itu dia berharap, adanya pemerataan stock gas yang dikelola langsung oleh pemerintah sendiri, agar harga bisa tertekan murah. Mengingat pendapatan para nelayan hanya berkisar Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta perbulan.

“Kami harap warga pesisir bisa jadi prioritas. Mengingat pendapatan kami hanya bergantung dari tangkapan ikan saja” terangnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang, Saparudin resmi menggantikan Bambang Cipto Mulyono yang purna tugas per 1 Mei 2025 kemarin. Saparudin ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

Ia menyampaikan bahwa amanah tersebut merupakan bentuk kepercayaan, sekaligus tanggung jawab besar, karena ia harus menjaga dan menjalankan program yang sudah ada.

“Ini amanah besar. Saya berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik demi kemajuan pendidikan di Bontang,” katanya.

Ia menegaskan bahwa semangat pelayanan tidak boleh surut. Dengan pengalaman yang dimilikinya selama mendampingi Bambang, Saparudin siap membawa semangat baru untuk mencetak generasi yang tangguh dan berdaya saing.

“Semua ini demi mencetak generasi unggul bagi masa depan Kota Bontang,” tandasnya.

Bambang Cipto Mulyono meninggalkan jejak mendalam dalam pembangunan pendidikan di Bontang. Ia turut mendorong berbagai inovasi serta peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut. Dalam pesan perpisahannya, ia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dukungan seluruh pihak selama masa jabatannya.

“Banyak pelajaran dan nilai kebersamaan yang saya dapatkan selama mengabdi. Terima kasih atas semua kerja sama yang telah terjalin,” ujar Bambang.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam