BONTANG – Warga RT 29 Kelurahan Api-Api dihebohkan dengan kasus dugaan selingkuh yang terjadi di wilayah tersebut.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kelurahan Api-Api, Iptu Suyatno mengatakan bahwa, awal mula kejadian diketahui lantaran adanya laporan yang masuk dari masyarakat ke Ketua RT setempat.

Laporan itu jika di Jalan Polo Air, RT.29, tepat Jumat (2/5/2025), sekitar pukul 00.00 Wita, terdapat seorang pria berinisial HF yang bekerja sebagai honorer berduaan dengan seorang perempuan yang sudah bersuami.

“Sempat ditelpon sama ketua RTnya, katanya ada dugaan perselingkuhan, makanya kami rombongan coba langsung cek ke lokasi,” ucapnya, saat dikonfirmasi.

Saat penggerebekan berlangsung, diketahui suami dari perempuan tersebut kebetulan tidak berada di rumah. Sehingga memicu kecurigaan masyarakat sekitar.

Bahkan, situasi sempat memanas lantaran masyarakat banyak berdatangan ke lokasi. Maka dari itu, Bhabinkamtibmas Kelurahan Api-Api, langsung menggiring kedua pelaku ke Polres Bontang.

“Karena banyak warga berkumpul di lokasi, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya kami bawa keduanya langsung ke Polres Bontang,” ungkapnya.

Adapun dari pihak kepolisian meminta, agar nantinya suami perempuan tersebut bisa membuat laporan resmi jika merasa dirugikan. Untuk menindaklanjuti kasus ini.

“Yang jelas, jika suami perempuan tersebut merasa dirugikan atau keberatan, nantinya bisa membuat laporan ke Polres,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Pemerintah Kota Bontang menyalurkan 256 unit laptop kepada para guru, Jumat (2/5/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program “One Teacher One Laptop” yang diusung untuk mendukung transformasi digital dalam dunia pendidikan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan memperkuat pengajaran berbasis teknologi, khususnya dalam menghadapi era digital yang kian mengandalkan pemahaman coding dan kecerdasan buatan (AI).

“Sudah lima tahun sejak terakhir kali guru menerima perangkat seperti ini. Sekarang, perangkat harus diperbarui agar tetap kompatibel dengan aplikasi-aplikasi pendidikan terbaru,” ungkap Neni.

Pembagian dilakukan secara bertahap dimulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (TK), SD, hingga SMP. Sementara itu, untuk guru di tingkat SMA, koordinasi telah dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Target kami menjangkau 3.000 guru, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta, termasuk guru honorer dan SMA. Akan kami rampungkan dalam dua sampai tiga tahun ke depan,” tambahnya.

Yani Astuti, Kepala SDN 001 Bontang Utara, menyambut baik bantuan tersebut. Ia menyatakan seluruh guru di sekolahnya telah menerima laptop, tanpa terkecuali.

“Terima kasih kepada pemerintah. Semua guru kami, termasuk yang honorer, mendapatkan manfaat dari program ini,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Polres Bontang bersama dengan Polsek Muara Badak, akan melakukan proses hukum sesuai dengan prosedur dan norma hukum yang berlaku, terkait kasus dugaan kekerasan pada anak.

Kapolres Bontang, AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, melalui Kapolsek Muara Badak, Iptu Danang yang merilis di Humas Polres bahwa, untuk tersangka berinisial A yang terlibat dalam dugaan kekerasan terhadap anak, tidak ditahan.

Bukan berarti memberikan kekebalan hukum, akan tetapi hasil tersebut berdasarkan dari pertimbangan objektif aturan yang berlaku, sesuai dengan pasal yang telah ditetapkan.

Tersangka disangkakan dengan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan.

“Karena ancaman pidana pada pasal yang disangkakan kurang dari 5 tahun, maka secara hukum tidak memenuhi syarat objektif untuk dilakukan penahanan,” ucap Danang dalam rilis, Rabu (30/4/2025).

Terlebih lagi, di Pasal 21 ayat (4) KUHAP telah menyebutkan, penahanan hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih.

Bahkan, disisi lain, secara subjektif, penyidik menilai tersangka kooperatif, memiliki domisili tetap, dan tidak menunjukkan indikasi akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

“Maka dari itu, penyidik menilai tidak ada alasan kuat untuk melakukan penahanan,” tambahnya.

Adapun proses hukum yang telah ditempuh, meliputi penerimaan laporan di 7 April 2025. Pemeriksaan saksi, tersangka dan korban, serta visum et repertum telah dilakukan.

Pengiriman SPDP ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara (Kukar), serta penyerahan berkas perkara tahap I ke kejaksaan di Rabu, 30 April 2025.

Disisi lain, Kasi Humas Polres Bontang, Iptu Dani Purwanto turut menyampaikan bahwa, dalam kasus ini tahapan demi tahapan tetap berproses, meskipun tersangka tidak ditahan. Karena pertimbangan penyidik, ada dasar hukumnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang anak yang duduk di kelas tiga Sekolah Dasar (SD) di Muara Badak menjadi korban penganiayaan, dimana ketika korban dan teman-temannya sedang bermain di dekat rumah pelaku, lemparan tersebut mengenai atap rumah pelaku, Senin (7/4/2025) lalu.

Sehingga, hal tersebut membuat pelaku menjadi marah, dan mengejar anak-anak yang sedang bermain tadi. Akan tetapi, saat berlari, korban pun terpisah dengan teman-teman bermainnya. Akhirnya pelaku mendapatkan korban dan langsung menganiayanya.

Korban mendapatkan penganiayaan berupa dijewer di bagian telinga, ditendang di bagian kaki, bahkan di bagian mulut turut ditampar. Ada juga pelaku mencekik bagian leher korban.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) menggelar peringatan Hari Buruh Internasional, atau May Day, Kamis (1/5/2025). Kegiatan berlangsung di Halaman Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Peringatan May Day kali ini secara nasional mengusung tema “Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional,” dengan tagline “May Day is Kolaborasi Day.”

Senada dengan semangat nasional, Pemkot Bontang berharap sinergi yang telah terjalin baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja di Kota Taman, nantinya dapat terus berlanjut dengan solid. Kolaborasi yang kuat diyakini akan menjauhkan potensi konflik yang dapat merugikan para pekerja.

Dalam Peringatan Hari Buruh turut dihadiri oleh ribuan lapisan masyarakat Bontang, yang dimana kegiatan tersebut diawali dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan jalan santai, hingga pembagian doorprize bagi yang beruntung.

Saat sambutan, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyebutkan bahwa dalam kegiatan ini sebagai langkah awal untuk menjadi wujud nyata komitmen dan perhatian besar, antara Pemkot Bontang terhadap kesejahteraan para pekerja.

“Maka dari itu, pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap isu-isu ketenagakerjaan. Data dari Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Bontang mencapai 134 ribu jiwa,” ucapnya saat sambutan berlangsung.

Namun, baru sekitar 84 ribu orang yang telah terserap dalam dunia kerja, ada sebanyak sekitar 7 persen, atau sekitar 7 ribu orang tercatat tidak memiliki pekerjaan. Sementara sekitar 5 ribu orang lainnya terdaftar sebagai pencari kerja melalui kartu kuning.

Sehingga, Pemkot Bontang memiliki visi ambisius untuk mencapai zero pengangguran, dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah, program bantuan permodalan tanpa bunga.

“Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, sehingga secara signifikan dapat menekan angka pengangguran,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Surat Keputusan (SK) Pensiun telah diserahkan kepada enam Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Bontang, Rabu (21/4/2025) lalu. Salah satu yang menjadi perhatian adalah purna tugasnya Bambang Cipto Mulyono, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, yang resmi mengakhiri masa baktinya.

Ia resmi purna tugas pada Kamis (1/5/2025) ini. Selama masa kepemimpinannya, berbagai program pengembangan pendidikan dan pelestarian budaya lokal telah dijalankan dengan komitmen penuh.

Selain Bambang, ASN lainnya yang turut memasuki masa pensiun adalah Dermawan Sitorus (SMPN 2), Sri Sumarsih (SDN 001 Bontang Selatan), Said Hamid (BPBD), Harpiah (Dispopar), dan Hamsah (Kelurahan Belimbing).

Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, yang memberikan apresiasi atas dedikasi para ASN yang telah mengabdi selama puluhan tahun.

“Kami sangat menghargai pengabdian bapak dan ibu sekalian. Semoga masa pensiun menjadi fase yang membahagiakan dan tetap memberi inspirasi bagi generasi penerus ASN di Bontang,” ujarnya.

Bambang menyampaikan rasa syukur dan penghargaan kepada seluruh rekan kerja dan pimpinan di lingkungan Pemkot Bontang.

“Terima kasih atas kerja sama dan kepercayaan yang telah diberikan. Semoga saya meninggalkan jejak yang bermanfaat bagi kemajuan kota tercinta ini,” tuturnya penuh haru.

Ia pun berpesan kepada ASN yang masih aktif, untuk terus bekerja dengan semangat dan integritas dalam melayani masyarakat dan membangun daerah.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim baru saja menutup lahan galian C Ilegal di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahaan Kanaan, namun kini ditemukan kembali lahan galian C yang diduga Ilegal milik PT Energi Unggul Persada (EUP).

Lahan galian C tersebut berlokasi di daerah Segendis. Berada di antara RT 11 dan 12 Segendis, Kelurahan Bontang Lestari.

Salah satu mantan Ketua RT 12 Segendis, Abdulrahman menyatakan, bahwa galian tersebut merupakan milik PT. EUP. Diketahui galian ini beroperasi sekitar tahun 2019 bersamaan dengan pembangunan pertama kali pabrik tersebut.

Namun setelah digunakan, galian tersebut ditinggal kan begitu saja dengan kondisi terkeruk tanpa adanya tindakan reboisasi.

“Di sana dalamnya sudah kayak rawa. Itu beroperasi dulu waktu saya masih RT sekitar 6 tahun lalu,” pungkasnya saat dihubungi.

Ia menceritakan, saat itu peruntukan galian C yang berada di RT 11 Segendis tersebut, digunakan sebagai material timbunan oleh perusahaan PT EUP yang berlokasi di wilayah RT 12 Segendis.

“Kan PT EUP ada di RT 12, galiannya itu sebenarnya ada di perbatasan dua RT ini,” katanya.

Saat galian itu sedang aktif, warga sekitar sempat meributkan hal tersebut. Bahkan hingga dibawa ke ranah hukum. Karena masyarakat mengeluhkan debu saat aktivitas berlangsung mengganggu wilayah sekitar. Kemudian mobilisasi alat berat dan kendaraan besar yang merusak jalanan. Namun setelah pelaporan, progres seakan tidak jelas dan bias begitu saja.

“Pernah sampai polres, terkait pemberdayaan dan sebagainya, tapi hasilnya ya begitulah,” ujarnya.

Disebutkannya, ada dampak lainnya bagi petani sawit. Tanaman sawit membutuhkan banyak air, namun karena hasil galian tersebut membuat tanah menjadi seperti tebing, sehingga air tidak bertahan di permukaan tanah.

“Jadi kalau ada air langsung turun ngalir ke lubang tersebut, belum sempat terserap pada sawit itu,” katanya.

Ia pun mengawatirkan jika tambang ini bakal kembali beroperasi. Karena dampak yang lalu belum terselesaikan bisa jadi dapat memperparah kembali kondisi di sekitar tambang tersebut.

Dikonfirmasi, Lurah Bontang Lestari, Muhammad Akbar Aditya mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui adanya galian C di wilayah tersebut, lantaran tidak ada laporan yang ia terima.

“Tidak ada laporan masuk, tapi akan kami konfirmasi ke RT setempat,” katanya

Ia menyebutkan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk turun langsung ke lapangan dan memeriksa, karena tindakan tersebut berada di dinas yang membidangi berkaitan perizinan.

“Kami dari kelurahan biasanya hanya melaporkan saja,” ucapnya

Sementara itu, dalam kunjungannya ke lahan galian C di Kanaan beberapa waktu lalu, Kepala Dinas ESDM Bambang Arwanto menyatakan, kalau Kota Bontang tidak memiliki wilayah peruntukan untuk aktivitas galian C maupun pertambangan.

Ia menyatakan semua tambang yang ia sambangi ilegal tak memiliki izin.

Untuk mengkonfirmasi hal tersebut, media ini mencoba menghubungi pihak perusahaan yang dimaksud. Namun belum mendapatkan tanggapan.

Upaya pertama, wartawan menghubungi Project Manager PT EUP, Teguh pada Selasa (29/4/2025) dan langsung dialihkan untuk melakukan konfirmasi ke Humas PT EUP, Jayadi.

Lalu mengirimkan pesan pertama melalui Whatapp yang dikirim pada Rabu (30/4/2025). Belum mendapat tanggapan. Kemudian hari ini, Kamis (1/5/2025) dua kali panggilan yang dilakukan juga tidak direspon. (sy/al)

BONTANG – Sat Lantas Polres Bontang menindaklanjuti antrian kendaraan yang melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU kilometer tiga Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Belimbing, Rabu (30/4/2025) kemarin.

Sebelumnya, tindak lanjut ini telah dirapatkan Sat Lantas bersama Forum Lalu Lintas melakukan rapat bersama Angkutan Jalan (LLAJ) serta pihak terkait di antaranya Dishub Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Belimbing, Perwakilan Pertamina dan Pihak SPBU kilometer 3.

Kasatlantas Polres Bontang, AKP Purwo Asmadi melalui Aiptu Santoso Kanit Patwal Satlantas, menghimbau larangan mengantri di depan SPBU tersebut, terhitung sejak Rabu kemarin, antrian mulai dialihkan di depan Lembah Permai sampai dengan Simpang 3 Kusnodo.

“Mereka ngantri di kanan kiri jalan,” terangnya saat dihubungi.

Para supir akan diberikan nomor antrian. Untuk pengisian mereka akan dipanggil bergiliran per 5 unit kendaraan setiap kali masuk area SPBU.

Tindak lanjut ini upaya mengurangi kemacetan dan angka pelanggaran, serta kecelakaan di jalan khususnya wilayah hukum Polres Bontang.

“Apalagi depan sekolahan, banyak sekali keluhan dari mereka,” pungkasnya.

Pengawasan akan dilakukan rutin, tidak hanya dari pihak polres. Dishub juga kelurahan akan bergantian memperhatikan keefektifan giat ini. Jika terdapat supir yang melanggar, sanksi dapat berupa tilang ataupun penyitaan barcode pengisian oleh Pertamina.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam