Beranda blog Halaman 652

Polres Bontang Sita 147 Knalpot Brong Sejak Awal Ramadan

0
Polres Bontang Sita 147 Knalpot Brong Sejak Awal Ramadan
Pemusnahan knalpot brong oleh Polres Bontang. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Polres Bontang menyita sebanyak 147 knalpot brong yang didapat dalam patroli rutin sejak awal Ramadan 2025. Mereka melakukan pemusnahan dengan memotong knalpot-knalpot tersebut.

Kapolres Bontang, AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, menyatakan, sejak 1 hingga 11 Maret 2025 selain melakukan penyitaan ratusan knalpot brong, pihaknya juga melakukan patroli untuk menertibkan balap liar.

“Penyitaan juga berdasarkan laporan-laporan yang masuk ke Polres Bontang,” terangnya, Selasa (11/3/2025).

Upaya penertiban ini mereka lakukan untuk bekerjasama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI), yang turut melaporkan berbagai lokasi yang dijadikan para remaja sebagai aksi balap liar tersebut.

Terdapat tiga lokasi yang menjadi fokus mereka yakni, Jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah, Jalan Arif Rahman Hakim atau kilometer 3 dan wilayah perkantoran DPRD Kelurahan Bontang Lestari.

“Dalam patroli tersebut petugas mengamankan enam unit sepeda motor,” katanya.

Penyitaan motor dilakukan sebagai bentuk efek jera kepada pemilik kendaraan, penyitaan dilakukan selama tiga bulan, sementara itu beberapa knalpot brong disita hingga lebaran.

“Mereka wajib membayar denda tilang atau mengikuti sidang di pengadilan,” ungkapnya.

Polres Bontang mengingatkan, bahwa patroli akan terus dilakukan selama bulan Ramadan untuk menjaga kondusifitas. Diimbau kepada seluruh orang tua untuk mengawasi anak-anaknya, agar tidak terlibat dalam balap liar, apalagi untuk anak di bawah umur

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Narapidana di Lapas Bontang Meninggal Dunia, Diduga Akibat Penganiayaan

0
Narapidana di Lapas Bontang Meninggal Dunia, Diduga Akibat Penganiayaan
ilustrasi (ist)

BONTANG – Seorang narapidana lapas kelas IIA Bontang dikabarkan meninggal setelah sempat dirawat di RSUD Bontang. Hal itu diketahui dari video yang beredar di media sosial.

Pria berinisial D (25) itu meninggal dengan kondisi tubuh yang terdapat memar di bagian belakang, diduga akibat penganiayaan.

D merupakan warga binaan pindahan yang berasal dari Samarinda, ia menjalani hukuman sejak tahun 2020 atas kasus narkotika dengan vonis 17 tahun penjara dan dipindahkan ke Bontang di tahun 2021. Ia berasal dari Sangatta.

Dikonfirmasi, Kepala Keamanan Lapas Bontang, Angga tidak mengelak adanya dugaan penganiayaan dengan bukti lebam yang berada punggung dan kaki korban. Namun, pihaknya masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebabnya.

Ia menjelaskan, D mulai sakit sejak Minggu (9/3/2025) dan mendapatkan penanganan di klinik lapas. Dengan keterbatasan fasilitas, pihaknya merujuk D ke RSUD pada pukul 02.00 Wita dan langsung menjalani pemeriksaan.

Setelah pemeriksaan, Senin (10/3/2025) pukul 06.30 Wita RSUD menyatakan bahwa D mengalami tiga kondisi serius yakni tuberkulosis, gangguan hati, dan gangguan ginjal. Hal ini juga diperparah karena D memiliki riwayat asma.

“Tepat pukul 06.30 WITA, dia dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit,” terangnya.

Pihak keluarga sempat ditawarkan untuk melakukan otopsi, agar diketahui pasti apa penyebab kematian D, namun pihak keluarga menolak setelah mengetahui prosedur otopsi.

Kepala Lapas Bontang, Suranto, mengatakan, pihaknya sudah menghubungi keluarga D sebelum dan setelah ia masuk rumah sakit.

“Kami sudah hubungi keluarganya dan itu sesuai dengan standar operasional,” tambahnya.

Sebelumnya D sempat dipindahkan ke ruang isolasi, karena ia ketahuan membawa ponsel ke dalam sel, hal itu masuk sebagai hukuman berat.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Pengisian SKP Tahunan ASN Ditarget Maret, Sudi: Isi Tepat Waktu, TPP Cair Sesuai Harapan!

0
Pengisian SKP Tahunan ASN Ditarget Maret, Sudi: Isi Tepat Waktu, TPP Cair Sesuai Harapan!
Ilustrasi pengisian SKP tahunan. (Ist)

BONTANG – Dalam rangka memonitor proses penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di instansi pusat maupun daerah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Tahun 2022 merilis aplikasi E-Kinerja.

Di lingkup Pemerintah Kota Bontang sendiri, E-Kinerja mulai digunakan pada Tahun 2023 lalu, dengan output pemanfaatannya adalah Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai atau jamak Kita sebut sebagai SKP.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, SKP adalah salah satu dokumen kepegawaian yang wajib disusun oleh ASN dan Pejabat Penilai Kinerja ASN dan/atau Pengelola Kinerja.

Dengan wajibnya penyusunan SKP oleh setiap ASN, maka dengan sendirinya pengisian E-Kinerja dalam konteks penilaian kinerja juga menjadi wajib.

Menyikapi kondisi tersebut, BKPSDM Kota Bontang melalui Tim Pendamping Pengisian E-Kinerja sepanjang Januari-Februari 2025 lalu, memberi pembekalan kepada para ASN di tiap perangkat daerah. Dengan pembekalan tersebut, ASN diedukasi terkait tata cara pengisian SKP melalui aplikasi ini.

Usaha berbanding lurus dengan hasil. Berkat Pendampingan ini, merujuk pada hasil tarikan data dari Aplikasi e-Kinerja Tanggal 11 Maret 2025 Pukul 10.00 WITA, dari 3.532 ASN yang ada di Kota Bontang sebanyak 3.441 orang atau setara 97,85% ASN telah menuntaskan proses penilaian.

Lalu bagaimana nasib 76 orang yang belum menyelesaikan penilaian SKP Tahunan 2024?

Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto menjelaskan, bahwa pihaknya akan melakukan penundaan pemberian TPP secara personal kepada ASN yang belum selesai dokumen SKP Tahun 2024 hingga batas 31 Maret 2025.
“Sesuai Amanah Perwali Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian TPP. Bagi ASN yang menunggak SKP Tahunan harus ditunda juga pemberian TPP-nya!” tegasnya sembari menjelaskan bahwa yang menunggak masih diberi batas waktu mengisi hingga akhir Maret mendatang.

Sudi optimis hingga akhir Maret target 100% SKP seluruh rekan-rekan ASN dapat selesai secara tuntas, dengan syarat personal ASN tersebut memiliki kemauan dan tekad untuk menyelesaikannya. Terlebih BKPSDM selalu bersedia untuk memberikan bimbingan dan pendampingan pengisian SKP dimaksud.

Mengamini fakta yang Sudi beri, Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Elinawaty (atau biasa disapa Iin) menambahkan informasi bahwa yang ditunda adalah pembayaran TPP pada Bulan April 2025.
“Rekan-rekan ASN yang belum selesai proses penilaian, agar segera minta pendampingan dari Admin E-Kinerja di perangkat daerah masing-masing. Jangan ditunda lagi” saran Iin untuk ASN yang belum menyelesaikan penilaian SKP Tahun 2024.

Menurut Iin pula, menyusun SKP melalui pengisian E-Kinerja tidak bisa ditawar lagi. Iin menyebut proses digitalisasi dalam layanan kepegawaian sudah berjalan, dan kelalaian mengikuti perkembangan tersebut dipastikan menghambat layanan yang akan diterima seorang ASN.

Ia juga menjelaskan bahwa berbagai jenis layanan yang diberikan BKN, seperti layanan kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan fungsional, termasuk juga bila ASN ingin mengikuti seleksi terbuka Eselon II mempersyaratkan dokumen SKP yang di-entry secara langsung ke dalam E-Kinerja. (adv/rls)

Editor: Yusva Alam

Sahib Soroti Aktivitas Galian C Diduga Ilegal di Kanaan

0
Sahib Soroti Aktivitas Galian C Diduga Ilegal di Kanaan
Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib menyoroti maraknya aktivitas galian C yang diduga ilegal di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kanaan, Bontang Lestari, Kota Bontang.

Dikatakan Sahib, aktivitas tersebut pada dasarnya hal yang ilegal sangat tidak dibenarkan. Maka setiap kegiatan untuk galian C, yang tidak memiliki lengkap surat perizinan sudah termasuk dalam kategori ilegal.

“Maka saya sampaikan, untuk ke depannya yang mempunyai lahan harus sebisa mungkin, menguruskan perizinannya,” ucapnya, Senin (10/3/2025).

Akan tetapi menurut Sahib sendiri, ada sisi lain seperti hal positifnya dengan adanya aktivitas galian C tersebut, salah satunya sebagai bahan kebutuhan untuk pembangunan di Kota Bontang.

“Akan tetapi, kalau memang ada lokasi yang layak untuk aktivitas galian C, maka kita harus mendukung. Memang ada faktor lain dari aktivitas ini, seperti longsor. Nantinya pasti kita cari jalan, untuk bisa mengantisipasi,” jelasnya.

Sahib beranggapan ada positif dan negatifnya dari galian C tersebut, dalam artian galian yang telah memiliki surat resmi atau izin.

“Saya memang membenarkan kalau di Bontang wajib memiliki lokasi untuk galian C, akan tetapi saya menyampaikan dengan tegas, jika ilegal itu sangat tidak dibenarkan,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Maraknya Aktivitas Galian C di Kanaan Diduga Ilegal, Warga Keluhkan Dampaknya

0
Maraknya Aktivitas Galian C di Kanaan Diduga Ilegal, Warga Keluhkan Dampaknya
Lokasi aktivitas galian C di Kanaan, yang diduga ilegal. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Aktivitas galian C di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kanaan, Bontang Lestari, kian marak belakangan ini. Diduga aktivitas tersebut adalah ilegal.

Bahkan, lokasi galian ini terletak berdekatan dengan rumah warga setempat, yang dimana rumah warga tepat berada di posisi bagian bawah dari lokasi galian. Sehingga warga sekitar mengeluhkan, dampaknya longsoran pasir yang mengenai halaman rumah mereka.

Salah satu warga RT.01, Kanaan, yang tak ingin disebut namanya menyampaikan, saat Bontang mengalami hujan deras berturut-turut, dari bekas galian tersebut sudah banyak menampung air, akhirnya pasir yang di bawah pun tak cukup untuk menahan beban. Sehingga air yang tertampung di galian mengalami jebol, dan berimbas ke rumah warga.

“Kemarin hujan deras berturut-turut, dan longsoran tanah turun semua sampai ke rumah warga. Kalau begini ceritanya, kami semua terdampak,” ucapnya, Senin (10/3/2025).

Tak hanya itu, longsoran tanah dari galian tersebut telah berlangsung selama kurang lebih seminggu. Sehingga menyebabkan jalanan setempat di pemukiman menjadi becek, serta ada pun rumah warga yang berimbas dari pasir galian.

Diketahui, adanya aktivitas galian yang diduga ilegal ini telah berjalan mulai 2023 lalu, dan di awal galian pun dulunya tidak seluas sekarang. Bahkan sudah ada warga sekitar yang mengalami dampaknya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Rencana Pembagian Perlengkapan Sekolah Gratis Secara Menyeluruh Masih Kurang Dana Rp 17 M

0
Rencana Pembagian Perlengkapan Sekolah Gratis Secara Menyeluruh Masih Kurang Dana Rp 17 M
Kepala Disdikbud Kota Bontang, Bambang Cipto Mulyono. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang, Bambang Cipto Mulyono membenarkan adanya pembagian perlengkapan sekolah gratis nantinya dilakukan secara menyeluruh.

Pembagian akan dilakukan ke Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kota Bontang, sesuai dengan keinginan dan janji dari Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.

“Kemarin teranggarkan untuk siswa baru saja, tetapi wali kota maunya pembagian tersebut dilakukan ke seluruh siswa,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (10/3/2025).

Untuk pembagian perlengkapan sekolah gratis, yang nantinya akan dibagikan meliputi tas, sepatu, seragam merah putih untuk SD, seragam biru putih bagi SMP, hingga seragam batik.

“Seragam pastinya untuk siswa baru, kalau yang lain pembagiannya menyeluruh,” paparnya.

Dengan adanya pembagian perlengkapan sekolah gratis, tentunya ada pula penambahan anggaran yang dibutuhkan. Sehingga, Bambang menyebutkan masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 17 miliar.

“Karena kemarin teranggarkan untuk siswa baru, dan nantinya seluruh siswa dapat. Jadinya anggaran masih kurang cukup banyak, ada sekitar Rp 17 miliar lebih. Semoga cepat dapat anggaran tersebut,” jelasnya.

Maka dari itu, pembagian perlengkapan sekolah gratis kemungkinan besar akan direalisasikan di anggaran perubahan, untuk memberikan jeda waktu mencari anggaran yang masih kurang.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

CASN dan PPPK Bontang Tolak Pengangkatan Serentak, Minta Agar Dipercepat

0
CASN dan PPPK Bontang Tolak Pengangkatan Serentak, Minta Agar Dipercepat
Sejumlah CPNS dan PPPK Bontang menggelar aksi penolakan pengangkatan serentak, di Auditorium Tiga Dimensi, Kota Bontang. (Ist).

BONTANG – Para Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Kota Bontang yang dinyatakan lolos tes tahun 2024 lalu, bakal menggelar aksi penolakan penundaan pengangkatan serentak, di 1 Maret 2026 mendatang.

Salah satu perwakilan, Bimo Budi Satrio mengungkapkan bahwa, pihaknya bersama seluruh CASN dan PPPK di Kota Bontang yang lolos telah bersepakat dan sangat tidak setuju, kalau pengangkatan dilakukan secara serentak. Sebab menurut mereka, waktu pengangkatan itu masih terbilang terlalu lama.

“Jadi, malam ini kami membuat konfrensi untuk kebijakan penolakan pengangkatan serentak,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (10/3/2025) malam.

Dengan kegiatan penolakan ini, agar nantinya dapat melihat serta diharapkan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bisa merubah, seperti di daerah lain. Dalam artian ada percepatan pengangkatan untuk PPPK.

“Inginnya kami ada percepatan pengangkatan. Sehingga kami sangat mengharap, jangan sampai pengangkatan ini dilakukan tahun depan,” tambahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri sebanyak 214 orang dari PPPK, dan 112 CASN yang berada di wilayah Kota Bontang.

Perlu diketahui, tepat di hari ini, Selasa (11/3/2025) CASN dan PPPK yang telah lolos di wilayah Bontang, nantinya akan mendatangi Wali Kota, Wakil Wali Kota, beserta Sekretaris Daerah (Sekda), guna untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Perbedaan Bank Darah RSUD Bontang dengan PMI

0
Perbedaan Bank Darah RSUD Bontang dengan PMI
dr Jayadi Festiawan, Sp.PK saat memperlihatkan tempat khusus kantong darah. (Yahya Yabo)

BONTANG – Penanggung Jawab Bank Darah RSUD Taman Husada Bontang, dr Jayadi Festiawan, Sp.PK menjelaskan perbedaan antara bank darah yang dimiliki RSUD Taman Husada Bontang dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Bontang.

Dijelaskan, bahwa unit Bank Darah RSUD Bontang berdiri untuk memenuhi kebutuhan darah pasien di RSUD Taman Husada Bontang. Bank Darah hanya menerima limpahan dari PMI Bontang. Hanya menyimpan darah dan tidak menerima donor.

“Kami tidak melayani donor. Semuanya ada di PMI. Kami hanya menyimpan,” kata dr Jayadi Festiawan, Sp.PK.

Dr Jayadi mengungkapkan, Bank Darah RSUD Bontang dapat melayani kebutuhan transfusi darah 100 hingga 150 kantong darah setiap bulannya. Dimana permintaan golongan darah yang paling banyak dibutuhkan pasien yakni golongan darah O.
Sementara itu, Ketersediaan darah di Bank Darah untuk batas waktu penyimpanan darah maksimal disimpan dalam waktu satu bulan untuk penggunaannya.

“Waktu yang aman digunakan untuk darah yang disimpan selama satu bulan setelah pengambilan darah (donor darah),” jelasnya.

“Kami juga melihat daya tampung kulkas (khusus pendingin darah) kami di sini dan memperkirakan pemakaian waktu pendek yakni seminggu yang bisa dibutuhkan 10-15 kantong darah setiap jenis golongan darah,” imbuhnya.

Diinformasikan, bahwa Bank Darah Rumah Sakit hanya ada dua di Kota Bontang, salah satunya yakni RSUD Taman Husada. (adv/yah)

Editor: Yusva Alam

Kurangi Waktu Belajar Dua Shift, 8 RKB di SDN 002 Bontang Barat Siap Digunakan Pasca Lebaran

0
Kurangi Waktu Belajar Dua Shift, 8 RKB di SDN 002 Bontang Barat Siap Digunakan Pasca Lebaran
Gedung RKB di SDN 002 Bontang Barat. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Bangunan SDN 002 Bontang Barat, Kelurahan Gunung Telihan, telah selesai pembangunannya. Sebanyak 8 Ruang Kelas Baru (RKB), nantinya akan siap digunakan setelah Hari Raya Idulfitri.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengungkapkan, bahwa tujuan dilakukannya pembangunan RKB, untuk mengurangi aktivitas belajar mengajar dengan sistem dua shift.

Sebab untuk di wilayah Bontang, masih terbilang sangat banyak sekali sekolah yang menggunakan sistem dua shift dalam kegiatan belajar mengajar.

“Karena aktivitas dua shift masih banyak, maka kita usahakan untuk bertahap harus setiap tahun ada membangun gedung,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (10/3/2025).

Bambang menambahkan, pembangunan RKB di SDN 002 Bontang Barat ini, telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 6,4 miliar. Tidak hanya terdapat 8 bangunan RKB saja, adapun beberapa bangunan untuk ruang guru.

“Ini relokasi, bangunan yang lama pun masih dipakai. Jadinya nanti kita akan bagi dua, kemungkinan yang di sini untuk kelas besarnya saja, atau sebaliknya,” paparnya.

Mengingat nantinya akan mengurangi aktivitas pembelajaran dengan dua shift, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, telah berencana akan membangun gedung RKB lagi di beberapa lokasi, untuk SMPN 7 dan juga pembangunan berkelanjutan di SMPN 1.

“Tahun ini ada SDN 007 kita relokasi gedung, dan SMPN 1 lanjutan. Nanti relokasi SMPN 7, tapi tahun ini kita masih lakukan pematangan lahan dan review perencanaan,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Banyak Pembangunan di Bontang Kurang Maksimal, Sahib Sebut PUPR Gagal Kerjakan Proyek

0
Banyak Pembangunan di Bontang Kurang Maksimal, Sahib Sebut PUPR Gagal Kerjakan Proyek
Anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Muhammad Sahib memberi komentar terkait banyaknya pembangunan di wilayah Kota Bontang yang kurang maksimal. Menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang gagal sebagian dalam pengerjakan proyek di 2024.

Seperti contohnya di proyek pembangunan Tugu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (KK), yang terletak di Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan. Awalnya pembangunan telah selesai mencapai 100 persen pengerjaan, akan tetapi banyak sekali bagian yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan sangat tidak enak dipandang mata.

“Pokoknya Tugu PKK yang dulu sangat amburadul, dengan adanya perbaikan ya saya anggap lumayanlah dari yang sebelumnya, walaupun masih ada yang kurang, tidak sesuai dengan desain,” ucapnya saat diwawancara, Senin (10/3/2025).

Tak hanya itu saja, ada pula proyek yang masih sama dengan hasilnya pun sangat tidak memuaskan, seperti halnya perbaikan di kawasan Stadion Bessai Berinta atau Lang-Lang, perbaikan drainase dan trotoar di Jalan Pangeran Suryanata, serta drainase di Jalan Ahmad Yani, Gunung Sari.

“Jadi saya harap, pemerintah melalui PUPR dalam hal ini harus benar-benar jeli mengawas. Pantau mulai awal pembangunan sampai selesai, agar apa yang diinginkan bisa sesuai dengan ekspektasi,” ungkapnya.

Terlebih lagi untuk waktunya pengerjaan dengan proyek anggaran yang besar, lebih baik jangan sampai dilelang di akhir atau pertengahan tahun, karena nantinya menyebabkan kontraktor menjadi kelabakan dengan alasan kehabisan waktu.

“Sehingga saya sangat menyarankan, mulai awal kalo proyek besar di atas 10 miliar, lebih baik lelangnya dimulai dari awal tahun dengan batasan bulan Maret, agar timingnya pas dan kontraktor membutuhkan waktu yang cukup,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam