Beranda blog Halaman 661

Komisi A Bakal Undang Perusahaan, Cari Solusi Akses Masuk SMPN 5

Penulis
redaksi
-
0
Kondisi jembatan SMPN 5 Bontang. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Permasalahan Jembatan SMP Negeri 5 Kota Bontang akan kembali diusahakan solusinya oleh DPRD Bontang, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan segera dilaksanakan.

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto mengatakan, bahwa pihaknya akan memanggil pihak perusahaan di awal Maret mendatang, “Kalau tidak tanggal 3 ya tanggal 4 kita panggil,” katanya, Selasa (25/2/2025).

Komisi A akan memanggil beberapa perusahaan terkait seperti PT Kaltim Nusa Etika (KNE) sebagai pemilik lahan, PT Kaltim Industrial Estate (KIE) dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) yang merupakan bagian dari rangkaian.

“Mereka semua bagian dari rangkaian, jadi kita undang semua termasuk PKT yang merupakan usernya,” ujarnya.

Adapun beberapa upaya yang akan ditawarkan oleh Komisi A berupa penghibahan, pihaknya akan berupaya untuk berbicara agar perusahaan dapat menghibahkan lahan yang digunakan untuk pendidikan tersebut.

Kalau tidak bisa, alternatifnya adalah kembali dilakukan pinjam pakai. Adapun pemerintah dapat membantu dengan melakukan pembebasan lahan.

Sebelumnya diketahui, lahan yang menjadi jembatan penghubung dari Jalan Pupuk Raya menuju SMP Negeri 5 Bontang, lahan tersebut beratas namakan PT KNE. Dimana perusahaan tersebut telah bersurat pada 16 Maret 2024 kepada pihak sekolah, bahwa telah selesai waktu untuk sekolahan tersebut melakukan pinjam pakai.

Pemerintah terus berupaya, karena kondisi jembatan yang sudah turun jauh dari jalan utama. Pemkot Bontang tidak bisa melakukan perbaikan, lantaran lahan tersebut bukan milik pemerintah.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Disdamkartan Punya Pos Baru di Guntung, Amiluddin: Tunggu Wali Kota Terpilih Peresmiannya

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Disdamkartan Kota Bontang, Amiluddin. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang telah memiliki pos baru, yang berada di wilayah Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.

Kepala Disdamkartan Kota Bontang, Amiluddin menjelaskan, bahwa untuk peresmian pos barunya, masih menunggu kedatangan Wali Kota Bontang terpilih, Neni Moerniaeni, sekira setelah selesai pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Damkar ke-106.

Ditambah lagi, Disdamkartan Bontang juga mendapatkan tambahan tiga unit fire. Sehingga total keseluruhan ada 9 unit fire, 1 unit rescue, dan 5 unit supply.

“Jadi dengan adanya tambahan 3 unit ini, dapat menambah kekuatan kita dalam menangani suatu bencana kebakaran. Agar masyarakat merasa tetap aman,” ucapnya saat diwawancarai, Selasa (25/2/2025) kemarin.

Disdamkartan Bontang pun turut merencanakan akan ada penambahan 2 unit supply lagi, untuk di anggaran murni atau anggaran perubahan tahun ini.

“Nantinya untuk di Pos Guntung, armada dan petugasnya akan kami bagi sesuai dengan yang ada. Untuk perencanaan membuat pos di Berbas Pantai pun masih kami wacanakan, tetapi saat ini yang paling siap di Guntung. Nantinya kami cari dulu sponsornya,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Warga Serbu Gas Melon di Pasar Murah DKUMPP

Penulis
redaksi
-
0
Masyarakat bergantian untuk membeli gas elpiji 3 kg dan penukaran gas 5,5 kg. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Warga paling banyak mencari gas elpiji 3 kilogram dan gas 5,5 kg di pasar murah barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) gelaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP), Rabu (26/2/2025) di Pasar Telihan.

Kegiatan pasar murah akan berlangsung selama tiga hari ke depan, yang berlokasi di Pasar Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Rabu (26/2/2025).

Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Kota Bontang Alfrita Junain Sande mengatakan, bahwa untuk harga satu tabungnya gas elpiji 3 kg, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 21 ribu.

“Untuk warga yang ingin membeli gas 3 kg, tetap menggunakan KTP. Adapun untuk stand yang diujung sebagai tempat penukaran gas yang 5,5 kg, hanya mengisi link saja yang telah disiapkan,” ucapnya.

Perlu diketahui, di pasar murah Bapokting ini warga boleh menukarkan dua tabung gas melon, untuk mendapatkan satu tabung gas 5,5 kg dengan membayar Rp 100 ribu untuk pengisian gas.

Tidak hanya itu, pihak Pertamina pun turut memberikan kertas undian bagi masyarakat yang menukarkan tabung gas melon dengan tabung 5,5 kg, dengan hadiah satu unit sepeda motor bagi yang beruntung, saat nantinya akan diadakan pengundian Agustus 2025 mendatang.

“Adapun masyarakat yang telah menukarkan tabung gasnya, akan mendapatkan souvenir berupa gula pasir dan minyak goreng,” paparnya.

Bagi masyarakat yang telah menukarkan tabung gasnya tersebut menjadi 5,5 kg, pihaknya mengakui jika dirinya bukan kalangan yang berhak memakai gas melon.

“Saya simpan tabung gas ini untuk persediaan di rumah saja, soalnya di rumah saya sendiri sudah ada terpasang jargas, jadinya ini dipakai sewaktu-waktu jika butuh,” ucap salah satu warga.

Ada pula warga yang datang hanya ingin membeli gas melon, tanpa untuk menukar tabungnya. Sebab, jika sebagai pedagang memakai tabung gas yang cukup besar, takutnya tidak bisa membeli karena harga yang terbilang cukup mahal.

“Kalau saya beli gas yang 3 kg saja, karena saya pedagang. Takutnya kalau gas habis dengan tabung gas yang besar, tak mampu membelinya,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Jelang Ramadan, DKUMPP Bontang Gelar Pasar Murah di Pasar Telihan

Penulis
redaksi
-
0
Suasana pasar murah menjelang Bulan Ramadan di Pasar Telihan. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian (DKUMPP) Kota Bontang, menggelar pasar murah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) untuk menyambut Bulan Ramadan 1446 H. Kegiatan berlangsung di Pasar Telihan, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Rabu (26/2/2025)

Plt Kepala DKUMPP Kota Bontang, Alfrita Junain Sande menyampaikan, bahwa untuk kegiatan pasar murah ini, telah diisi sebanyak 11 stand dari distributor dan 1 stand dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kegiatan Bapokting akan berlangsung selama 3 hari, mulai 26-28 Februari 2025. Agar seluruh masyarakat dapat mengunjungi pasar murah tersebut, untuk berbelanja kebutuhan bahan pokok dengan harga murah, mulai dari beras, gula, tepung terigu, telur, mie instan, bahkan gas elpiji.

“Untuk pembelian gas 3 kg dengan harga Rp 21 ribu, pengisian langsung dari agen Akawy. Sedangkan untuk pertamina, mereka sedang menerima penukaran 2 tabung gas melon dengan mendapatkan tabung 5,5 kg,” ucapnya, Rabu (26/2/2025).

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk pendekatan distributor dengan pedagang, supaya mereka mempunyai jalur untuk mendapatkan barang pokok penting, dengan harga yang rendah untuk nantinya dapat diperjualbelikan kembali.

Bahkan, untuk masyarakat atau konsumen yang datang sebagai pembeli, ke depannya bisa menjadi sebagai pedagang. Sebab sebagian masyarakat telah mendapatkan jaringan, untuk bisa mendapatkan barang pokok penting di wilayah Kota Bontang

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Reduksi Disparitas Data Pegawai, 24 PNS Bontang Lakukan Penyesuaian Pendidikan

Penulis
redaksi
-
0
BKPSDM mengundang puluhan ASN yang ditengarai sudah mengantongi Ijazah Paket C/sederajat, namun dalam aplikasi SIASN masih tercatat sebagai lulusan SD/SMP.

BONTANG – Era digitalisasi layanan ASN melalui aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), mengharuskan ASN peduli akan kelengkapan datanya dalam aplikasi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut. Hal ini bersifat mutlak, karena baik tidaknya ketersediaan/keterisian data pegawai akan diproses oleh sistem aplikasi (dalam hal ini SIASN) yang rigid dan algoritmik, sehingga akan sangat mempengaruhi kualitas layanan kepegawaian yang diterima oleh setiap ASN, salah satunya adalah layanan kenaikan pangkat (kenpa) ASN.

Berpegang pada penting dan gentingnya argumentasi tersebut, pada Hari Selasa Tanggal 25 Februari 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang menggelar kegiatan yang mengundang puluhan ASN dari sejumlah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Bontang, yang ditengarai sudah mengantongi Ijazah Paket C/sederajat, namun dalam aplikasi SIASN masih tercatat sebagai lulusan SD/SMP.

Mengambil tempat di Ruang Rapat BKPSDM, kegiatan ini membahas secara khusus upaya peningkatan kompetensi, melalui jalur pendidikan bagi ASN yang hadir.

Dipimpin langsung oleh Kepala BKPSDM, Sudi Priyanto, kegiatan ini selain bertujuan untuk memetakan jumlah ASN yang masih mengalami disparitas data pendidikan, juga memberikan arahan agar disparitas dimaksud segera teratasi.

Dalam arahan membuka pelaksanaan kegiatan, Sudi menyebut bahwa ASN yang sudah berijazah Paket C/sederajat, namun dalam aplikasi SIASN masih tercatat sebagai lulusan SD/SMP, berpotensi akan kesulitan naik pangkat sesuai jenjang Pendidikan seharusnya.“Kami mendorong rekan-rekan sekalian agar segera mengurus penyesuaian pendidikannya masing-masing, karena dalam SIASN rekan-rekan masih tercatat memiliki pendidikan setara SD/SMP,” himbau Sudi pada 24 orang yang mengalami disparitas data Pendidikan ini.

Sudi juga memberikan informasi, bahwa seorang ASN dengan Pendidikan setara SD/SMP, paling ‘mentok’ hanya bisa mengurus layanan kenpa hingga Golongan Ruang II c. Padahal menurut Sudi, seorang ASN dengan Pendidikan SMA/Paket C/sederajat, bisa memperoleh kesempatan naik pangkat ke Golongan Ruang II d.

Dilanjutkan oleh para narasumber yang berasal dari Unsur Analis SDM Aparatur dan Asessor BKPSDM, kesempatan naik pangkat itu bahkan bisa dioptimalkan hingga Golongan Ruang IIIB bila ASN dengan Pendidikan SMA/sederajat berhasil memperoleh sertifikat lulus Ujian Dinas (UDI).“Jadi sangat disayangkan apabila bapak/ibu mengabaikan saran kami pada hari ini. Segera bekerjasama dalam pengurusan penyesuaian pendidikannya, kami dengan senang hati akan membantu bapak/ibu sekalian,” sebut Nurlia, salah satu narasumber yang juga menjelaskan, bahwa penyesuaian ijazah adalah satu-satunya jalan untuk memperbaiki disparitas data Pendidikan dari sebelumnya masih tercatat SD/SMP menjadi yang seharusnya (berpendidikan SMA/Paket C/sederajat) dalam aplikasi SIASN BKN.

Setelah selesainya perbaikan disparitas data tersebut, menurut Nurlia, ke-24 orang ASN tersebut akan memiliki kesempatan meraih kenaikan pangkat yang seharusnya (sesuai jenjang Pendidikan SMA/sederajat).

Ditemui awak media kami di lokasi terpisah, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlinawaty menanggapi serius perihal pelaksanaan kegiatan ini.“Sudah berulangkali saya mengingatkan rekan-rekan ASN, untuk mencermati datanya melalui Aplikasi MyASN. Bila ada yang belum update sesuai kondisi seharusnya (disparitas), agar melapor pada Admin Data di Perangkat daerahnya masing-masing untuk segera dimutakhirkan!” pesan Iin, sapaan akrab Aji Erlynawaty pada seluruh ASN Kota Bontang. (adv/rls)

Editor: Yusva Alam

Klinik Psikiatri RSUD Terima Pasien BPJS, Bantu Beragam Gangguan Mental

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi klinik kejiwaan. (ist)

BONTANG – Klinik psikiatri atau kejiwaan di RSUD Taman Husada Bontang tidak hanya menerima pasien umum maupun pasien dengan asuransi umum, namun juga menerima pasien dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Setiap harinya, rata-rata klinik psikiatri menerima pasien BPJS Kesehatan hingga 15 sampai 20 pasien.

Siapapun pasien yang memerlukan bantuan konsultasi dan pengobatan masalah mental atau kejiwaan, bisa diterima di klinik ini. Klinik psikiatri akan siap membantu mencarikan solusi permasalahan mental yang dihadapi pasien.

Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSUD Taman Husada Bontang, dr Dewi Maharni, M.Sc, Sp.KJ menjelaskan, nantinya pasien yang datang berobat di klinik psikiatri ada yang diterapi dengan obat-obatan, dan ada juga yang perlu dilakukan psikoterapi.

“Klinik psikiatri sendiri melayani semua gangguan mental baik gangguan ringan, sedang, hingga gangguan jiwa berat,” kata dr Dewi Maharni.

Klinik psikiatri diharapkan dapat menjadi pelayanan kejiwaan yang baik, dengan memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat. (adv/yah)

Editor: Yusva Alam

Mengenal Alat EEG Milik Klinik Syaraf RSUD Bontang

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi alat EEG. (ist)

BONTANG – Alat Electroencefalografi (EEG), menjadi salahsatu alat medis penting di klinik syaraf RSUD Taman Husada Bontang. Alat ini membantu dokter spesialis saraf dalam memeriksa gelombang otak di kepala pasien.

Dokter Spesialis Saraf RSUD Bontang, dr Shinta Fithri Hayati Azis, Sp.N menjelaskan, alat EEG yang digunakan di klinik saraf tersebut berfungsi untuk mengetahui gelombang listrik otak di kepala, ketika ada gejala kejang atau pernah mengalami benturan/cedera otak. Semua gelombang yang ada di otak dapat diketahui atau dilihat dari alat EEG.

“Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan EEG, dapat juga diperiksa Quantum EEG. Untuk melihat distribusi gelombang di otak, dalam menentukan stimulasi apa yang dibutuhkan nanti,” kata dr Shinta.

Beberapa pasien dapat diperiksa sesuai dengan penyakit yang diderita dengan melihat brain mapping.

“Untuk pasien-pasien pada saat pemeriksaan, akan dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan menggunakan EEG kemudian diinterpretasi hasilnya oleh dokter spesialis,” jelasnya.

Lanjut dr Shinta, alat EEG baru tersebut memeriksa saraf dan dapat juga berfungsi sebagai Elektro Neuro-Miografi (ENMG), yang dapat memeriksa saraf terjepit atau gangguan fungsi saraf.

“Bisa melihat kecepatan hantaran saraf seperti saraf kejepit dan gangguan fungsi saraf. Jadi bisa mengetahui penyebabnya,” ungkapnya.

Ketika ada gangguan saraf apabila cukup berat maka akan mempengaruhi otot dan bisa membedakan gangguan otot dan saraf.

“Alatnya baru dan penggunaannya mudah digunakan. Lebih efisien cara penggunaannya. Bisa mendeteksi gelombang epilepsi dan gelombang abnormal lainnya. Bisa membedakan gelombang otak kanan dan otak kiri. Bisa juga QEEG atau brain mapping,” jelasnya.

Setelah pemeriksaan menggunakan EEG, kata dr Shinta semua dapat diketahui diagnosa yang dialami pasien-pasien.

“Misalnya bisa menilai sumber regio otak yang bermasalah. Bisa mengetahui masalah otak yang pernah mengalami benturan. Dapat juga digunakan Medical Check Up untuk otak,” pungkasnya. (adv/yah)

Editor: Yusva Alam

Oknum Fogging Liar Berkeliaran Minta Uang Penyemprotan ke Warga

Penulis
redaksi
-
0
Oknum Fogging Liar Berkeliaran Minta Uang Penyemprotan ke Warga
Ilustrasi. (ist)

BONTANG – Beberapa hari terakhir, muncul di sosial media terkait oknum yang melakukan pemungutan biaya fogging. Pungutan itu dilakukan secara berkeliling mendatangi penjual maupun rumah yang ada di pinggir jalan.

Baru-baru ini, warga di Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Bontang Baru, dimintai sejumlah uang oleh oknum yang mengaku melakukan kegiatan fogging (pengasapan) pada Selasa (25/2/2025).

Saat didatangi oleh wartawan, oknum tersebut tidak mau menyebutkan namanya. Ia mengaku bukan dari pihak pemerintah, melainkan dari pihak swasta. Namun ia tidak memiliki surat tugas maupun surat dari RT setempat.

Ia juga menyatakan, tidak pernah memaksa warga untuk membayar, hanya warga yang mau saja. “Kami tidak memaksa mereka untuk membayar,” katanya.

Kegiatan fogging tersebut dilakukan pada siang hari oleh dua orang. Satu orang bertugas menyemprotkan asap, satunya lagi meminta uang kepada warga.

Dikonfirmasi ke salah satu warga RT 11, Ade Slamet, mengatakan rumahnya sempat dilakukan fogging dari oknum tersebut. Setelah dilakukan pengasapan tersebut, oknum meminta Rp 50 ribu, “Sempat mau kasih, tapi saya bilang mau konfirmasi dulu ke RT, mereka langsung pergi,” jelasnya.

Dikonfirmasi Ketua RT 19, Rusmani mengungkapkan, sempat mendatangi oknum tersebut yang akan fogging di rumah tetangganya. Ia meminta kegiatan tersebut dihentikan karena tidak ada izin, apalagi di sekitar lokasi banyak tempat makan.

Menanggapi kejadian ini, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang, Bambang Sri Mulyono, mengimbau masyarakat untuk waspada adanya fogging liar yang meminta bayaran.

“Kalau fogging dari pemerintah gratis, tidak bayar, apalagi sampai memaksa,” ujarnya saat dihubungi.

Ia menerangkan, bahwa Dinkes selalu berkoordinasi dengan Ketua RT sebelum melakukan fogging. Ada dua skema program ini berjalan, pertama adanya laporan temuan pasien demam berdarah dari rumah sakit, kedua Ketua RT melakukan permohonan yang dikomunikasikan ke kelurahan atau Dinkes.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Mau Lanjut Kuliah? Ini Persyaratan Tugas Belajar bagi PNS!

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Pemerintah terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui program tugas belajar (tubel). Berdasarkan regulasi terbaru, PNS yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dapat mengajukan tubel, baik dengan biaya pemerintah maupun mandiri.

Persyaratan dan tata cara pengajuannya.

Pemberian tugas belajar bagi PNS merupakan bagian dari pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 211. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kompetensi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga ahli di instansi pemerintah, serta mendukung pengembangan organisasi dan karier PNS.

Menurut dokumen resmi yang dirilis, perencanaan tugas belajar disusun berdasarkan Human Capital Development Plan (HCDP) dengan memperhatikan peta jabatan, analisis beban kerja (ABK), dan kebutuhan formasi di perangkat daerah. Program ini juga mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah.

Persyaratan Tugas Belajar

Untuk bisa mengajukan tugas belajar, PNS harus memenuhi beberapa persyaratan utama, antara lain:

  • Memiliki masa kerja minimal dua tahun sejak diangkat sebagai PNS.
  • Memiliki sisa masa kerja yang cukup untuk menyelesaikan studi dan masa ikatan dinas.
  • Memiliki SKP dua tahun terakhir dengan predikat minimal “Baik”.
  • Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam setahun terakhir.
  • Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin atau tindak pidana.
  • Sehat jasmani dan rohani.
  • Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemberi beasiswa, atau perguruan tinggi tujuan.

Selain itu, PNS yang mengajukan tubel wajib menandatangani perjanjian tugas belajar yang mengatur masa ikatan dinas setelah menyelesaikan pendidikan.

Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

Pengajuan tugas belajar terbagi menjadi tiga skema, yaitu melalui anggaran pemerintah daerah (APBD), selain APBD (beasiswa dari pihak eksternal), dan biaya mandiri. Setiap skema memiliki prosedur tersendiri:

  1. Tugas Belajar melalui APBD
    • Pengumuman formasi tugas belajar oleh BKPSDM.
    • PNS mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan.
    • Seleksi administrasi dan wawancara oleh tim.
    • Seleksi akademik oleh perguruan tinggi tujuan.
    • Jika lulus, PNS menandatangani kontrak dan ditetapkan sebagai PNS tugas belajar.
  2. Tugas Belajar dengan Beasiswa Pihak Eksternal
    • Perangkat daerah (PD) mengajukan calon peserta yang lulus seleksi internal kepada Wali Kota.
    • Seleksi akademik dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga penyedia beasiswa.
    • PNS yang lulus wajib menandatangani kontrak sebelum ditetapkan sebagai PNS tugas belajar.
  3. Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri
    • PNS mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui BKPSDM dengan melampirkan dokumen program studi, akreditasi, serta surat pernyataan kesediaan.
    • Seleksi akademik oleh perguruan tinggi.
    • Jika lulus, PNS menandatangani kontrak sebagai tugas belajar mandiri.

Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Dalam dokumen tersebut juga disebutkan beberapa perguruan tinggi yang menyediakan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk berbagai jenjang pendidikan. Beberapa di antaranya adalah:

  • Universitas Bina Nusantara (Binus) untuk program S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik Informatika, dan lainnya.
  • Universitas Terbuka untuk program S2 Lingkungan.
  • Universitas Telkom untuk program S2 Manajemen dan Informatika.

Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas SDM di instansi pemerintah agar lebih kompetitif dan memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik. Bagi PNS yang ingin melanjutkan pendidikan, memahami regulasi dan prosedur tugas belajar menjadi hal yang penting agar proses pengajuan dapat berjalan lancar.

Untuk informasi lebih lanjut, PNS dapat mengakses Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 atau menghubungi BKPSDM setempat. (adv)

Penentuan Awal Ramadan, Kemenag Bontang Segera Laksanakan Sidang Isbat

Penulis
redaksi
-
0
Penentuan Awal Ramadan, Kemenag Bontang Segera Laksanakan Sidang Isbat
Kepala Kemenag Kota Bontang, Muhammad Hamzah. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Sidang isbat untuk menentukan awal Bulan Suci Ramadan akan segera dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bontang.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bontang, Muhammad Hamzah mengatakan, rapat tersebut akan dihadiri oleh majelis ulama, Kesra, organisasi keagamaan yang ada di Kota Bontang seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Nantinya juga akan datang dari aparat kepolisian, TNI, juga dilibatkan.

“Kemungkinan dua hari lagi dan kami akan libatkan mereka semua, untuk menentukan awal Ramadan tersebut,” ujarnya, Selasa (25/2/2025).

Ia menjelaskan, meskipun Kota Bontang berada di tepi laut, namun jika pihaknya ingin melihat hilal, harus menuju ke tengah laut untuk mendapatkan hilal.

“Untuk mencari ketepatan waktunya agak sulit, untuk itu Kota Bontang akan mengikuti beberapa daerah yang ditetapkan melihat hilal,” tambahnya.

Hamzah menambahkan, untuk Bontang yang masuk dalam wilayah Indonesia bagian tengah, biasanya mengikuti wilayah Sulawesi. Beberapa wilayah di Indonesia juga dinyatakan sebagai tempat untuk melihat hilal tersebut, yang selanjutnya akan menjadi patokan masyarakat se- Indonesia.

“Jika dari beberapa titik tersebut menyatakan telah melihat hilal, maka itu akan menjadi patokan di Indonesia,” terangnya.

Dalam rapat sidang isbat yang akan dilakukan adalah menunggu informasi hasil atas penglihatan hilal tersebut, kemudian melihat situasi dan kondisi dengan kesiapan menghadapi bulan suci Ramadan, agar tenang dan damai dengan melibatkan unsur keamanan serta pemerintah daerah yakni Kesra.

“Sekitar tanggal 27 nanti kami akan rapat, sambil kita berkoodinasi dengan pemerintah pusat,” tuturnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

1...660661662...1,211Halaman 661 dari 1,211