BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Amir Tosina mengapresiasi gelaran Bontang City Carnival (BCC) 2023 yang diadakan Pemkot Bontang, Sabtu (21/9/2023). Menurutnya, penyelenggaraan event ini luar biasa.

Ketua Komisi III DPRD Bontang itu mengatakan, sebagai anggota DPRD Bontang sudah mengapresiasi pemerintah, apresiasi yang luar biasa. Karena Pemkot Bontang sudah mengadakan BCC sebagai hiburan untuk warga Bontang, khususnya untuk memperingati hari jadi Kota Taman ke-23.

“Apresiasi kepada pemerintah yang sudah melaksanakan acara ini. Intinya, dalam BCC ini banyak berkolaborasi pakaian adat serta budaya,” ucapnya.

Amir juga menambahkan, ia berharap event ini bisa lebih baik lagi untuk Bontang ke depannya. Jika pun masih ada yang kurang, agar bisa dibenahi lagi, agar diperbaiki sama-sama.

“Pokoknya semua sangat luar biasa, semua yang ada di sini. Paling menarik menurut saya adalah adat toraja dan pencak silat dari Tapak Suci,” ucapnya.

Kegiatan ini diikuti kurang lebih 3 ribu peserta. Ada 95 kelompok yang mendaftar, 35 untuk carnival dan 60 pawai budaya. Salah satunya adalah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang. (dwi/adv).

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sutarmin mempertanyakan mengapa dalam event Bontang City Carnival (BCC) 2023 tidak memberikan bantuan dana bagi para peserta?

Pertanyaan itu terungkap saat Rapat Kerja Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event BCC 2023. Mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, Senin (16/9/2023) lalu di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang.

Sutarmin merasa seharusnya para peserta perlu mendapat bantuan dana, lantaran kebutuhan pawai dan karnaval ini cukup banyak. Peserta harus menyiapkan bahan-bahan untuk membuat penampilan terbaik mereka.

“Harusnya peserta dibantu. Tapi kok tidak. Ini jadi pertanyaan saya?” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Bontang, Bambang Cipto Mulyono menanggapi pertanyaan tersebut. Menurutnya, pihaknya selaku penyelenggara memang sengaja tidak memberikan bantuan dana bagi peserta. Hal itu agar peserta terpicu untuk dapat menampilkan performa terbaiknya agar menjadi juara.

“Takutnya kalau mereka diberikan bantuan dana, mereka tidak akan peduli menang atau kalah. Toh mereka akan berpikir sudah mendapatkan bantuan untuk menyiapkan penampilan mereka, kalah pun tidak jadi masalah,” bebernya.

Namun diakuinya, selama penyelenggaraan BCC masih ada peserta yang hanya mementingkan bagaimana agar bisa tampil saja, dalam artian sekedarnya saja. Mereka tidak menampilkan kualitas terbaiknya.

“Kami akan selalu berupaya tingkatkan kualitas event ini,” imbuh Bambang.

Ditambahkan Bambang, event BCC ini selalu mampu menyedot animo warga Bontang untuk ikut sebagai peserta tiap tahun penyelenggaraannya. Semakin banyak yang berminat untuk menjadi peserta.

“Walaupun tidak dikasih bantuan dana, tapi jumlah pendaftar selalu membludak,” pungkasnya. (al/adv)

BONTANG – Anggota dewan berharap gelaran Bontang City Carnival (BCC) tak hanya sebagai sebuah hiburan dan unjuk seni kebudayaan, atau penggugur kewajiban event 77, namun juga mampu mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event BCC 2023, yang mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, Senin (16/9/2023) lalu di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang.

Dikatakan pimpinan rapat, Nursalam, bahwa saat ini Bontang ditarget untuk menjadi daerah yang mandiri secara fiskal. Lantaran PAD Bontang masih berada di angka 12 persen, dimana yang seharusnya minimal 21 persen agar bisa mandiri.

Karenanya dewan selalu siap mendukung kegiatan dan kebijakan apapun yang dibuat pemerintah daerah, asalkan dapat menunjang peningkatan PAD.

“Apapun itu yang dibuat pemerintah kita selalu support,” ujarnya.

Termasuk salahsatunya event BCC ini. Event yang sudah 2 kali terselenggara ini, hendaknya juga mampu meningkatkan PAD. Agar dapat meningkatkan PAD, maka event budaya ini harus mampu mendatangkan minat orang-orang dari luar daerah untuk datang ke Bontang menyaksikan event ini.

“Kalau hanya meningkatkan UMKM saat event berlangsung memang iya. Tapi event ini belum menciptakan multiplier effect, karena belum mampu menarik minat orang luar datang. Kalau orang luar datang, imbasnya akan ke penginapan, tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya,” bebernya.

Karenanya dalam rapat tersebut, pihaknya meminta agar penyelenggaran BCC dapat terus meningkatkan kualitas event tahunan tersebut, dan juga mempromosikan besar-besaran. Tujuannya agar semakin banyak yang tahu tentang event ini di luar daerah, sehingga dapat memancing untuk datang menyaksikan. (al/adv)

BONTANG – Hampir semua OPD bermasalah dengan UU kelautan. Karenanya pemkot diminta untuk segera menuntaskan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah ini.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking usai Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, Selasa (3/9/2023) di Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang.

Dijelaskan Raking, DPRD Bontang sudah sering mempertanyakan masalah ini di berbagai forum, salahsatunya di rapat paripurna bersama Pemkot Bontang. Agar pemkot segera menyelesaikan masalah ini.

Menurutnya, UU kelautan ini jadi kendala, apabila belum selesai tidak bisa memberi bantuan bagi masyarakat pesisir. Karenanya dibutuhkan rekomendasi dari gubernur. Untuk mengetahui kewenangan Pemkot Bontang sampai dimana.

“Selama ini kita bingung titik 0 milnya ini dimana? Pulau terluar kan Beras Basah dan Malahing, kalau kita bicara di sana berarti kita punya kewenangan, tapi tetap tidak bisa,” ujarnya.

Diketahui, Bontang memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibanding wilayah daratan. Namun, pengelolaan wilayah laut atau pesisir terkendala dengan adanya Undang-undang nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam UU tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan hanya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota sudah tidak memiliki kewenangan lagi.

Adanya perubahan kebijakan di tingkat nasional ini menyebabkan banyak pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengalami kegamangan dalam pengelolaan wilayah pesisirnya. Mengacu pada pasal 18 UU nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam UU nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diubah. (al/adv)