Beranda blog Halaman 663

Pelantikan Kepala Daerah Dilakukan Serentak, Jadwal Makan Gratis Ditunda

0
Pelantikan Kepala Daerah Dilakukan Serentak, Jadwal Makan Gratis Ditunda
Sekda Kota Bontang, Aji Erlynawati. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Rencana penyelenggaraan makan gratis untuk penyambutan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih, kembali ditunda. Lantaran adanya pelantikan kepala daerah dan wakilnya yang dilakukan secara serentak di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati menjelaskan, bahwa untuk kegiatan makan gratis, masih dalam proses pembahasan lebih lanjut. Sebelumnya rencana tersebut akan berlangsung 8 Februari 2025, bersamaan dengan arak-arakan.

Akan tetapi adanya pelantikan yang dilakukan secara serentak di 20 Februari 2025, maka kegiatan makan gratis pun ditunda, dan masih mencari waktu yang pas. Mengingat sebentar lagi mendekati bulan ramadan.

“Untuk penetapan waktunya kapan belum tahu, karena kita masih menyesuaikan petunjuk dari pusat,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (20/2/2025).

Rencananya, Pemkot Bontang akan melangsungkan makan gratis di Pendopo, Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, yang berada di Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.

Pemkot pun nantinya turut menyediakan sebanyak 100 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) lokal Bontang, dengan berbagai macam menu makanan.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Wali Kota dan Wawali Bontang Dilantik Bersama 961 Kepala Daerah di Istana Negara

0
Wali Kota dan Wawali Bontang Dilantik Bersama 961 Kepala Daerah di Istana Negara
Kondisi Pelantikan Kepala Daerah 2025 di Istana Negara. (ist)

BONTANG – Pelantikan kepala daerah 2025 seluruh Indonesia dilaksanakan, Kamis (20/2/2025) di Istana Negara, Jakarta Pusat. Begitupun wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Bontang, Neni Moerniaeni dan Agus Haris.

Sebanyak 961 kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

Kepala daerah terpilih dilantik langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto pada pukul 10.00 Wita. Meskipun begitu sebanyak 40 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah dalam pemeriksaan lanjutan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, seluruh kepala daerah akan mengikuti pelatihan atau retret yang dilaksanakan di Magelang, mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

Dalam pelantikan yang disiarkan langsung oleh beberapa televisi nasional, di dalamnya menjelaskan pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Presiden) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Selain itu juga mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030

Prabowo dalam sambutannya mengatakan, bahwa kepala daerah yang dilantik saat ini merupakan kepala daerah yang berhasil meraih kepercayaan masing-masing daerah.

“Atas nama negara dan bangsa Indonesia, bahwa saudara dipilih sebagai abdi rakyat dan membela kepentingan rakyat kita,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Konflik Pengembang Perumahan Surya Raya dan Pembeli Belum Tuntas, Mediasi Terus Berlanjut

0
Konflik Pengembang Perumahan Surya Raya dan Pembeli Belum Tuntas, Mediasi Terus Berlanjut
Pemasangan banner peringatan oleh warga setempat di Perumahan Surya Indah. (ist)

BONTANG – Permasalahan yang melibatkan pengembang Perumahan Surya Indah di Jalan Cumi-Cumi 2A, Kelurahan Tanjung Laut Indah, dengan para pembeli rumah hingga kini masih berlanjut.

Terbaru, mediasi dilakukan di rumah salah satu warga di perumahan tersebut, Senin (17/02/2025).

Lurah Tanjung Laut Indah, Ardiansyah, melalui Kepala Seksi Pemerintahan, Hendra Parial, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya memfasilitasi penyelesaian masalah ini, meski tanggung jawab utama ada pada pengembang dan pembeli rumah itu sendiri.

“Pengembang dan pihak BRI yang menyediakan fasilitas KPR juga hadir,” katanya, Rabu (19/02/2025).

Salah satu isu utama yang dibahas dalam mediasi adalah pembangunan jalan di area perumahan tersebut. Warga mengajukan permohonan pembangunan jalan umum, namun proyek tersebut terkendala karena status lahan yang masih dimiliki pengembang.

Hendra menambahkan, jalan sepanjang 150 meter yang terhubung langsung dengan gerbang perumahan bisa dimasukkan sebagai fasilitas umum, namun tanpa adanya surat hibah dari pengembang kepada pihak Perkim, proses tersebut terhambat.

Mediasi yang digelar juga membuka berbagai keluhan dari warga, antara lain:

1. Status Sertifikat Tanah: Banyak pembeli rumah yang masih bingung mengenai kejelasan status sertifikat tanah mereka, baik yang membeli secara tunai maupun dengan KPR BRI.

2. Pembangunan Jalan Umum: Warga mengeluhkan bahwa hingga hampir enam tahun sejak pembangunan di akhir 2019, pembangunan jalan umum yang dijanjikan belum terwujud.

3. Parit dan Saluran Pembuangan: Warga mengeluhkan tidak adanya saluran pembuangan yang memadai, mengakibatkan genangan air di jalan dan tanah yang becek, serta limbah rumah tangga yang mengganggu kenyamanan sekitar.

4. Pembangunan Turap: Beberapa rumah yang berada di bagian belakang perumahan membutuhkan turap untuk mencegah longsor, terutama saat musim hujan.

5. Penolakan Warga Sekitar: Warga yang berada di sekitar perumahan juga menolak menandatangani batas tanah sampai masalah saluran pembuangan limbah dapat diselesaikan.

Hingga kini, pihak kelurahan terus memantau perkembangan masalah ini. Hendra juga mengatakan, seharusnya pengembang tidak membuat masalah ini berlarut. Karena berimbas pada rentetan masalah lain.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Polisi Tangkap Pengedar di Kontrakan, Sita 12,24 Gram Sabu

0
Tersangka MH (26) telah diamankan Polres Bontang. (Ist).

BONTANG – Unit II Sat Resnarkoba Polres Bontang, berhasil mengamankan seorang pria berinisial MH (26) salah satu warga Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, terkait peredaran sabu.

Kapolres Bontang, AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, melalui Kasat Resnarkoba Polres Bontang, AKP Rihard Nixon Lumban Toruan mengatakan bahwa, sebuah kamar kontrakan yang berada di Jalan AP Suryanata, RT.19, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, sering kali dijadikan tempat transaksi barang haram jenis sabu.

Sehingga mendengar informasi tersebut, anggota Unit II Sat Resnarkoba Polres Bontang, langsung bergerak melakukan pemantauan dan penyelidikan di lokasi tersebut.

“Saat kami memantau lokasinya, kami langsung melakukan penangkapan pelaku. Saat penggeledahan berlangsung, telah ditemukan sabu seberat 12,24 gram,” ucapnya.

Barang bukti lainnya pun turut diamankan oleh petugas, meliputi satu pack plastik bening, dua sedotan berujung runcing, satu alat hisap, satu bungkus rokok merek Sampoerna Mild, satu pipet kaca, satu bungkus plastik bening berisikan potongan pipet, dan satu unit handphone merek Samsung A33.

“Pelaku mengakui barang tersebut adalah miliknya,” ungkapnya.

Lalu petugas langsung membawa tersangka beserta barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Bontang, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kini, tersangka akan dikenakan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.

“Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

DPRD dan Tim Manajemen Kinerja Kunjungi KemenpanRB, Perjuangkan Masa Depan Non ASN Bontang

0
DPRD dan Tim Manajemen Kinerja Kunjungi KemenpanRB, Perjuangkan Masa Depan Non ASN Bontang
Kunjungan Pemkot dan DPRD Bontang ke KemenpanRB. (ist)

BONTANG – Memiliki visi yang sama dalam memperjuangkan masa depan Non ASN Kota Bontang, Rombongan DPRD Kota Bontang didampingi Tim Manajemen Kinerja Pemerintah Kota Bontang menyambangi Kantor Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB di Jakarta.

Diterima oleh Perwakilan Asisten Deputi SDMA, rombongan yang dikomandani langsung oleh Ketua DPRD, Andi Faisal serius sampaikan aspirasi mewakili suara Non ASN Kota Bontang.

Berjalan hangat, pertemuan yang digelar pada Rabu, 19 Februari 2025 melahirkan beberapa catatan. Dari Tim Manajemen Kinerja yang hadir saat kunjungan.

Berikut beberapa poin yang diperjuangkan adalah:

–  Meminta Kementerian PANRB dapat mencarikan solusi terbaik dalam konteks penataan Non ASN ini, agar tidak menimbulkan dampak berupa pengangguran baru.

–  Tenaga Non ASN yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada saat seleksi administrasi PPPK Periode II, diharapkan dapat dianggap masih berproses seleksi hingga masa pengumuman hasil seleksi. Hal ini guna memberi ruang dan waktu bagi instansi dalam melakukan transisi pengelolaan anggaran yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya menyikapi kebijakan dilarangnya pengalokasian anggaran gaji bagi Non ASN yang sudah terhenti atau tidak lagi mengikuti proses seleksi PPPK.

–  Non ASN yang masuk proyeksi sebagai PPPK paruh waktu, maka penempatannya didasarkan pada usulan formasi dari pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut pihak KemenpanRB mengapresiasi usul dan masukan dari Pemkot dan DPRD Bontang, sebagai bagian dalam materi penyusunan kebijakan lebih lanjut dalam penataan non ASN.

Hal lainnya juga disampaikan, bahwa seluruh instansi ke depannya wajib mempedomani regulasi yang berlaku dalam pengusulan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK.

Ikut hadir menyuarakan aspirasi Tenaga Non ASN, Ketua Komisi A DPRD Heri Keswanto didampingi sejumlah Anggota DPRD antara lain: Ubaya Bengawan, Saeful Rizal, M.Irfan, Aloysius Roni dan Arfian Arsyad.

Adapun Tim Manajemen Kinerja Pemkot Bontang yang turut dalam kunjungan ini antara lain: Inspektur Daerah (Enyk Ruswati), Kepala Bapperrida (Amiruddin) dan Sekretaris BKPSDM (Hatamuddin).

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Tim Manajemen Kinerja bersama DPRD Kota Bontang sepakat, untuk bahu membahu memperjuangkan masa depan Tenaga Non ASN.

Kesepakatan yang lahir saat Rapat Dengar Pendapat DPRD dengan Pemerintah dan Forum Tenaga Non ASN Kota Bontang Menuju PPPK pada 07 Februari 2025 lalu itu, membuahkan beberapa masukan aspirasi yang perlu disuarakan ke pemerintah pusat. Aspirasi inilah yang kemudian dibawa oleh DPRD beserta Tim Manajemen Kinerja Kota Bontang ke Pemerintah Pusat.

Mereka bergegas menyuarakan, mengingat kebijakan Penataan Non ASN melalui mekanisme pengangkatan PPPK ini terus berjalan, dan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui KemenpanRB. (adv/rls)

Editor: Yusva Alam

Kemendikdasmen Keluarkan Jadwal Belajar dan Libur Siswa Selama Ramadan 1446 Hijriah

0
Kemendikdasmen Keluarkan Jadwal Belajar dan Libur Siswa Selama Ramadan 1446 Hijriah
Ilustrasi. (ist)

BONTANG – Menjelang Bulan Ramadan dan Idulfitri 1446 Hijiriah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeluarkan jadwal libur sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bambang Cipto Mulyono, melalui Sekretaris, Saparuddin mengatakan, pihaknya akan mengikuti jadwal pembelajaran dan libur sesuai edaran yang diterbitkan kemendikdasmen.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 400.1/320/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, libur sekolah berlangsung pada awal puasa, menjelang lebaran, dan beberapa hari setelahnya.

“Sesuai SEB kita ikuti keputusan pemerintah,” terangnya, Rabu (19/2/2025).

Ia menjelaskan, sebelum Bulan Ramadan, siswa akan mendapatkan libur terlebih dahulu sebelum bulan puasa dan beberapa hari sebelum lebaran Idulfitri. Kemudian pada 9 April mereka akan mulai belajar seperti biasa.

Para siswa akan mulai sebelum Ramadan di tanggal 27 Februari hingga 5 Maret 2025. Kemudian di tanggal 6 hingga 25 Maret 2025 siswa akan belajar di Sekolah. Di 26 Maret hingga 8 April siswa akan libur kembali.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Amplang Kuku Macan Qisbelin Binaan PAMA INDO Sukses Ekspor 1.000 Pack ke California

0
Amplang Kuku Macan Qisbelin Binaan PAMA INDO Sukses Ekspor 1.000 Pack ke California
Project Manager PT Pamapersada Nusantara Jobsite Indominco, Dwi Setyono. (Ist)

BONTANG – Amplang Kuku Macan Qisbelin merupakan salah satu produk binaan dari PT Pamapersada Nusantara distrik Indominco (PAMA INDO), yang dimana sampai saat ini telah mampu mengekspor sebanyak 1.000 pack ke California, Amerika Serikat.

Pemilik Amplang Kuku Macan Qisbelin, Handrini mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah menyangka, jika produk yang dihasilkannya akan sampai hingga luar negeri, terlebih lagi usaha tersebut tak lepas dari pendampingan Pama Indo.

“Saya tidak pernah menyangka apa yang saya hasilkan sampai tembus di pasar internasional, suatu hasil yang membanggakan untuk diri saya sendiri, terutama pendamping dari Pama,” katanya saat diwawancarai, Rabu (19/2/2025).

Project Manager PT Pama Indo, Dwi Setyono memberikan apresiasi terhadap produk Qisbelin, lantaran produk tersebut adalah produk asli dari Indonesia, tepatnya di wilayah Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim). Bangganya lagi, produk tersebut adalah hasil dari binaan Pama Indo.

“Alhamdulillah saya ucapkan, dan saya turut memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Qisbelin, yang bisa sampai mengekspor produk tersebut ke California, Amerika Serikat,” ucapnya.

Amplang Kuku Macan Qisbelin Binaan PAMA INDO Sukses Ekspor 1.000 Pack ke California
Pemilik amplang kuku macan Qisbelin (jilbab hitam) Handrini, saat ingin melakukan paketan amplang ke California, Amerika Serikat. (Dwi).

Dwi turut menyampaikan, bahwa nantinya bukan hanya dari Qisbelin saja yang mampu sampai tembus hingga mancanegara, akan tetapi produk unggulan anak bangsa yang lain ikut serta, terutama di area Kaltim, khususnya di Kota Bontang.

“Semoga bukan hanya produk ini saja yang bisa tembus sampai keluar negara, akan tetapi kita mampu menawarkan produk anak bangsa yang lain untuk menjadi unggulan di negara luar,” ungkapnya.

Sehingga Dwi berharap, Qisbelin selain mampu mengekspor ke Amerika Serikat, nantinya bisa ke negara lain. Produk yang ditawarkan bukan hanya amplang saja, nantinya bisa beraneka ragam produk.

“Secara kemasan sudah bagus, dan bagaimana membina Qisbelin untuk bisa konsisten dan dapat berdaya saing di tempat yang lain,” tutupnya. (adv)

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Mengakhiri Kasus Bunuh Diri, Jadikan Islam sebagai Solusi

0
Mengakhiri Kasus Bunuh Diri, Jadikan Islam sebagai Solusi
Desy Arisanti, S.Si. (ist)

Oleh:
Desy Arisanti, S.Si

Saat ini, kasus bunuh diri tidak lagi identik dengan negara Jepang atau Korea Selatan. Seperti tidak mau kalah, kasus bunuh diri di Indonesia pun kian meningkat bahkan menjadi tren karena dianggap bisa menyelesaikan masalah.

Seperti yang terjadi di Bontang pada Kamis, 2 Januari 2025. Seorang remaja berusia 15 tahun inisial NKH ditemukan tewas gantung diri di rumahnya, Jalan KS Tubun Kota Bontang. Korban diduga nekat mengakhiri hidupnya akibat permasalahan asmara. (Pranala.co, 03/01/2025)

Hal serupa terjadi di perumahan Jakarta Hills, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Warga digemparkan dengan penemuan seorang pria berinisial A, tewas gantung diri di rumahnya pada hari Senin (20/01/2025). Sebelum kejadian tragis ini, korban diketahui terlibat pertengkaran dengan keluarganya.

Selain itu, pria berinisial MY (30) di Kutai Timur ditemukan tinggal kerangka di samping Kantor Camat Kaliorang, setelah dilaporkan hilang sejak 20 Juni 2024 lalu. Korban diduga depresi hingga nekat melompat dari tower gegara pihak keluarga tidak menyukai wanita yang dinikahinya. (Detik.com, 13/07/2024)

Di Sangatta Selatan, Kamis (21/03/2024) sekitar pukul 19.00 Wita, warga dihebohkan oleh adanya seorang perempuan yang diduga lompat dari Jembatan Kampung Kajang ke Sungai Sangatta. Jenazahnya ditemukan esok harinya dan dibawa ke RSUD Kudungga Sangata untuk dilakukan visum. Adapun kronologisnya masih dalam penyelidikan aparat. (Tribunkaltim.Co, 22/03/2024)

Deretan kasus bunuh diri terus terjadi. Angkanya terus meningkat tiap tahun, bahkan bagaikan fenomena gunung es. Kasus yang tidak terlapor lebih banyak dibandingkan fakta yang terjadi di lapangan.

Faktor Penyebab

Menurut data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, terdapat 971 insiden bunuh diri di Indonesia sepanjang Januari hingga 18 Oktober 2023. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 900 kasus.

Dalam sembilan bulan di tahun 2024, Polri menindak 988 kejadian bunuh diri di seluruh wilayah Indonesia, nyaris seribu. Jumlah kejadian setiap bulan cenderung menunjukkan tren naik mulai Juni hingga Agustus 2024. (Pusiknas.polri.go.id, 24/09/2024

Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yurika Fauzia Wardhani mengungkapkan bahwa angka bunuh diri menurut WHO lebih dari 800 ribu per tahun. Tertinggi yaitu di usia muda. Sedangkan menurut data box terdapat 921 kasus, tertinggi adalah usia muda/produktif. (Brin.go.id, 27/07/2024)

Sungguh sangat miris dan memprihatinkan. Kasus bunuh diri tidak lagi menakutkan dan dianggap memalukan. Angkanya terus meningkat di tiap tahunnya. Lebih parah lagi, kasus ini banyak terjadi di kalangan anak muda atau produktif.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan risiko bunuh diri, diantaranya: Masalah kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan skizofrenia. Masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, bullying, dan diskriminasi. (Kompasiana.com, 18/11/2024)

Kian meningkatnya angka bunuh menunjukkan kasus ini sangat serius. Oleh karenanya, pemerintah telah mengeluarkan berbagai upaya pencegahan untuk mengatasi kasus bunuh diri ini. Mulai dari menjadi pendengar yang baik, membantu menyelesaikan masalahnya, membawanya ke psikolog atau psikiater hingga undang-undang yang dikeluarkan pemerintah.

Namun, pencegahan yang ada tidak menyentuh akar permasalahan. Kasus bunuh diri lebih dikarenakan depresi atau berkaitan dengan kesehatan mental yang lemah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena lemahnya iman seseorang dan kekeliruan dalam memandang arah kehidupan.

Tidak kita pungkiri, kehidupan saat ini sangat jauh dari agama (sekuler). Agama dicampakkan dan tidak memiliki peran dalam kehidupan. Sehingga wajar, akan mempengaruhi iman seseorang dan pandangannya tentang kehidupan. Tentu, iman akan lemah dan juga pandangan kehidupan adalah untuk meraih kebahagian duniawi semata.

Dalam sistem sekuler kapitalisme, seseorang ketika dihadapkan pada suatu permasalahan, mudah sekali depresi atau stres karena imannya lemah dan pandangannya yang hanya menilai segala sesuatu dari kebahagiaan atau kenikmatan berupa materi.

Sementara hidup dalam sistem ini, banyak masalah yang ditimbulkan. Karena pengaturan kehidupan yang jauh dari aturan agama dan menyerahkannya pada manusia. Sementara manusia lemah dan terbatas. Walhasil, aturan yang ada hanya mengikuti kepentingan segelintir orang saja (para kapital atau pemilik modal).

Maka, wajar rakyat jauh dari kesejahteraan. Bahkan beban hidup terus bertambah. Rakyat menanggung hidupnya sendiri. Mulai dari pajak yang terus naik, kebutuhan pokok juga naik, gas yang semakin langka, susahnya mencari kerja, dan sebagainya. Sehingga, menghadapi masalah yang banyak ini karena sistem sekuler kapitalisme bisa membuat seseorang depresi dan akhirnya memilih mengakhiri hidupnya.

Oleh karena itu, kasus bunuh diri yang terus meningkat ini menunjukkan kegagalan sistem sekuler kapitalisme dalam melindungi jiwa manusia. Maka, perlu solusi yang sistemik untuk mengatasinya.

Islam Menjalin Keselamatan Jiwa

Sungguh IsIam bukan sekedar agama ritual. Islam adalah sebuah sistem kehidupan yang sempurna yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia mulai dari bangun tidur hingga bangun negara. Dengan kata lain, sistem IsIam mengatur hablum minannafsi (hubungan dengan diri sendiri), hablum minallah (hubungan dengan Allah) juga hablum minannas (hubungan sesama manusia)

Islam sangat menjaga jiwa manusia. Allah telah melarang untuk bunuh diri dan menghilangkan jiwa seseorang.
“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar.” (QS. Al-Isra’: 33)

Dalam sistem Islam, penguasa adalah pengurus urusan rakyatnya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusannya tersebut.
“Seorang pemimpin adalah penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang digembalakannya” (HR. Bukhari)

Oleh karenanya, menjadi tanggung jawab penguasa untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya.

Dalam hal kesejahteraan, maka negara akan memberlakukan kebijakan ekonomi IsIam. Dimana negara akan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Ketersediaan bahan pokok dijamin aman dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat. Negara melarang penipuan, penimbunan barang dan kecurangan dalam perdagangan, yang mengakibatkan masyarakat susah memenuhi kebutuhan pokoknya karena barangnya yang mahal atau langka.

Hingga ketika seseorang tidak memiliki bahan makanan untuk dimakan maka negaralah yang akan memberinya cuma-cuma. Seperti yang terjadi di masa khalifah Umar bin Khattab.

Oleh karena itu, masyarakat tidak akan dipusingkan dengan utang yang terus menumpuk karena penghasilan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pendidikan dan kesehatan dalam Islam juga dijamin negara. Negara akan menjalankan pendidikan secara murah bahkan gratis berdasarkan landasan akidah IsIam. Tujuannya membentuk individu-individu yang tinggi ketakwaannya dan berakhlak mulia yang tercermin dalam kepribadian IsIam. Juga, membentuk individu-individu yang ahli dalam sains dan ilmu pengetahuan juga dibekali skill yang dibutuhkan dalam mengarungi kehidupan. Sehingga, generasi dibekali dengan iman yang kuat, pemahaman yang utuh tentang IsIam sehingga tidak menjadikan mereka mudah depresi. Terlebih, biaya pendidikan pun tidak memberatkan. Tidak seperti yang terjadi dalam sistem kapitalisme saat ini. Dengan bekal skill tertentu menjadi modal mereka untuk bekerja khususnya para pencari nafkah. Di sisi lain, negara membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Begitupun, kesehatan dijamin oleh negara dengan pelayanan yang maksimal. Sehingga, dari pembiayaan yang murah bahkan gratis juga dengan pelayanan terbaik, tidak menjadikan seseorang dipusingkan dengan biaya berobat yang mahal seperti yang terjadi di sistem kapitalisme.

Demikian, IsIam telah mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai dengan aturan yang diturunkan oleh Allah SWT. Aturan dari Sang Pencipta manusia yang akan membawa pada kesejahteraan hidup, keadilan dan keselamatan jiwa manusia secara keseluruhan.

Wallahu a’lam bishowwab

Pedagang di Lang-Lang Bakal Dikenakan Retribusi

0
Pedagang di Lang-Lang Bakal Dikenakan Retribusi
Lapak pedagang di Stadion Bessai Berita Lang-lang. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Para pedagang yang berjualan di lapak Stadion Bessai Berinta Lang-Lang akan dikenakan retribusi. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf), Rafidah.

Pemberlakuan retribusi untuk pedagang akan dimulai, setelah pihaknya selesai melengkapi seluruh fasilitas lapak seperti pemasangan plafon, rolling door, penambahan kanopi serta seminisasi di depan lapak pedagang.

“Meski belum selesai sepenuhnya kami tidak melarang pedagang untuk berjualan saat ini,” terangnya, Rabu (19/2/2025).

Tempat sampah juga akan disiapkan. Nantinya akan dilanjutkan terkait kenyamanan dan keamanan para pedagang, dan jaringan air pun baru saja selesai dipasang.

“Tinggal listrik saja yang belum dipecah per lapak, saat ini mereka masih patungan untuk membayar listrik voucher,” jelasnya.

Dispoparekraf juga akan menyediakan meja dan kursi, yang akan diberikan oleh pemerintah kepada para pedagang.

“Meja kursi kami berikan seragam,” tambahnya.

Pemungutan retribusi tersebut akan dilakukan oleh petugas pemungutan, dengan besaran retribusi Rp 300 ribu dan akan masuk ke kas daerah. Ia mencontohkan sama halnya dengan Mangrove Berbas, yang sudah ditarik retribusi dengan besaran yang sama.

Rafidah menjelaskan, penempatan para pedagang ditentukan dengan melakukan pengundian, yang langsung disaksikan oleh para pedagang. Beberapa sudah ada yang berjualan sejak pertengahan Januari 2025.

“Biar adil, jadi tidak ada yang iri-irian,” ujarnya.

Pembangunan lapak ini dibangun pada awal 2024 lalu dengan anggaran Rp 3,4 Miliar dengan total 32 lapak, sekretariat dan empat toilet.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Masih Kekurangan Alat Operasional dan Sarpras, BPBD Harap Tidak Terkena Pemangkasan Anggaran

0
Masih Kekurangan Alat Operasional dan Sarpras, BPBD Harap Tidak Terkena Pemangkasan Anggaran
Kantor BPBD Kota Bontang. (Ist).

BONTANG – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang, Usman menanggapi adanya kebijakan pemangkasan anggaran dari pusat.

Usman menyatakan, bahwa pihaknya masih sangat memerlukan dan membutuhkan alat operasional dan Sarana Prasarana (Sarpras) untuk BPBD Bontang.

“Jangankan pemangkasan anggaran, tanpa adanya pemangkasan saja kami masih sangat kekurangan alat-alatnya, belum lagi selama ini gedung kantor kami masih menyewa,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).

Diketahui selama ini alat operasional yang BPBD Bontang punya, rata-rata berasal dari provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat, semua bantuan alat operasional tersebut sekitar 95 persen.

Akan tetapi di tahun ini, nantinya BPBD Bontang akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk satu unit mobil tangki, yang telah dimintanya selama dua tahun lalu.

“Insyaallah tahun ini akan dapat satu mobil tangki yang telah direalisasikan, setelah pengajuan selama dua tahun,” ungkapnya.

Meskipun telah banyak menerima bantuan dari provinsi dan BNPB, BPBD Bontang masih tetap sangat memerlukan alat operasional yang memadai, terlebih lagi para anggota BPBD pun harus rutin melakukan pelatihan untuk mengasah skill saat di lapangan.

“Bukan hanya Sarpras dan alat operasional saja yang masih kami perlukan saat ini, pelatihan untuk setiap anggota pun seharusnya tetap berjalan untuk mengasah skill,” paparnya.

Sehingga Usman ingin, dengan adanya pemangkasan anggaran yang sampai 50 persen ini, berharap untuk BPBD Bontang, nantinya tidak ikut terdampak. Karena BPBD Bontang termasuk mendapatkan anggaran yang paling kecil, dari OPD lainnya.

“Kami belum ada panggilan mengenai pemangkasan anggaran, dan semoga kami tidak kena pemangkasan itu. Sebab rata-rata program kami sangat penting untuk penanggulangan bencana, sebagai garda terdepan,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam