Beranda blog Halaman 663

BCC 2023 Digelar Besok, Peserta Capai 3 Ribuan, Disediakan Tempat Duduk Penonton

0
BCC 2023 Digelar Besok, Peserta Capai 3 Ribuan, Disediakan Tempat Duduk Penonton
Tempat duduk penonton BCC 2023 di depan Ramayana (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Sabtu (21/10/23) besok, Bontang City Carnival (BCC) digelar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang, Bambang Cipto Mulyono menjelaskan, peserta pada tahun 2023 ini akan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

“Karena dalam BCC tahun ini kan juga dipisah antara carnival sama pawai budaya, terus dalam satu kelompok juga ada yang menurunkan hampir satu OPD untuk ikut carnival ataupun pawai,” jelasnya saat dihubungi, Jumat (20/10/23)

Hingga hari ini, Bambang memperbarui daftar peserta yang bertambah, terdapat total 93 kelompok yang akan turun meramaikan BCC 2023. Total 93 kelompok itu terdiri dari 35 kelompok OPD, organisasi masyarakat, dan satuan pendidikan serta komunitas. Kemudian, 60 kelompok lainnya untuk pawai budaya.

“Untuk total peserta sekitar 3000 lebih,” bebernya.

Selain itu, Disdikbud juga membuatkan kursi yang nantinya bisa digunakan untuk para penonton. Kursi tersebut kursi tingkat yang kini tengah dirakit. Letaknya di sepanjang jalan di depan Ramayana dan tidak jauh dari panggung utama dibuat menggunakan scaffolding.

“Kita hindari penumpukan penonton di depan panggung utama, jadi kami buatkan kursi, ” katanya.

Lokasi panggung utama sama seperti tahun lalu, yakni di Simpang Tiga Ramayana atau Simpang Tiga Jalan MH. Thamrin.

Saat BCC berlangsung akan ada beberapa ruas jalan ditutup atau pengalihan jalur lalu lintas. Hal tersebut sudah diatur oleh pihak kepolisian untuk membuat rekayasa lalu lintas, agar menghindari kemacetan.

“Penutupan jalur ataupun pengalihan akan dilakukan Polres Bontang,” tutupnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam

Instalasi Rehabilitasi Medik Tingkatkan Pelayanan, Terapi Pasien dengan Alat-alat Terbaru

0
Instalasi Rehabilitasi Medik Tingkatkan Pelayanan, Terapi Pasien dengan Alat-alat Terbaru
dr Rahmawaty Sp.KFR saat mendemonstrasikan terapi pasien di RSUD Bontang. (Yahya Yabo)

BONTANG – Instalasi Rehabilitasi Medik di RSUD Taman Husada Kota Bontang memberikan pelayanan pada pasien yang mengalami gangguan gerakan motorik atau sensorik.

Pada alur pelayanan, instalasi rehabilitasi medik melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, asuransi perusahaan maupun asuransi kesehatan lainnya. Untuk pasien sendiri harus melalui rujukan dari dokter utama sebelum dirujuk ke dokter spesialis rehabilitasi medik.

Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi RSUD Bontang, dr Rahmawaty Dian, Sp.KFR menjelaskan, rehabilitasi medik ini merupakan layanan yang memaksimalkan fungsi seperti pada bagian yang mengalami kelemahan di bagian tubuh dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

“Keluhannya kan’ kelemahan tubuh. Memaksimalkan fungsinya dengan cara meningkatkan ototnya yang tadinya lemah menjadi kuat seperti pada pasien penyakit stroke. Targetnya adalah meningkatkan fungsi dan kualitas hidup pasien,” kata dr Rahmawaty Dian, Sp.KFR, Kamis (19/10/2023).

Lanjut dr Rahmawaty dalam pelayanannya, rehabilitasi medik memaksimalkan fungsi gerak, fungsi komunikasi dan fungsi lainnya yang ada di tubuh manusia.

“Jadi layanannya kalau direhabilitasi harus diasesmen dulu oleh dokter spesialisnya. Kemudian melihat kebutuhan untuk terapi pasien hingga pemeriksaan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara,” jelasnya.

Kemudian, dr Rahmawaty mengatakan dalam sehari, rehabilitasi medik bisa melayani pasien 40 hingga 60 pasien setiap hari untuk dilakukan terapi medis. Untuk tim rehabilitasi medik sendiri terdiri dari 1 dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, 5 fisioterapis, 1 terapis okupasi dan 1 terapis wicara.

“Alat-alat terapi kita sudah bisa digunakan oleh semua kategori pasien. Banyak alat-alat terapi kita yang paling terbaru,” ungkapnya.

Dalam kasus yang paling banyak ditangani di RSUD, dr Rahmawaty mengatakan yakni kasus stroke, kasus Low Back Pain (LBP),  kasus radang sendi hingga kasus tumbuh kembang anak.

Dr Rahmawaty menambahkan, tantangan yang sering dihadapi seperti pasien yang terbilang banyak dengan memaksimalkan SDM dan sarana yang telah ada.

“Memaksimalkan tenaga SDM yang ada dan sarana yang ada, pasien tetap bisa kita layani,” terangnya.

Untuk kelengkapan alat sendiri, di klinik rehabilitasi medik selain ada alat-alat terapi misalnya alat Diathermy, Stimulasi Syaraf dengan Listrik melalui kulit (TENS), Ultrasound terapi, di RSUD Bontang telah dilengkapi juga dengan alat-alat terapi canggih seperti High Laser Therapy, Low Laser Therapy, Shock Wave Therapy (SWT).

“Harapan kami tentunya dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat sehingga semua pasien dapat memanfaatkan layanan yang dimiliki oleh RS ini,” pungkasnya. (adv/yah)

RSUD Taman Husada Bontang Melayani Pasien Tumbuh Kembang Anak

0
RSUD Taman Husada Bontang Melayani Pasien Tumbuh Kembang Anak
Ruang terapi anak yang ada di RSUD Bontang. (Yahya Yabo)

BONTANG – Klinik rehabilitasi medik RSUD Bontang melayani pasien tumbuh kembang anak. Namun sebelum dilakukan terapi tumbuh kembang anak, tetap harus mendapatkan rujukan dari dokter spesialis anak.

Dr Rahmawaty, Sp.KFR mengatakan, rehabilitasi medik melayani pemeriksaan komprehensif untuk asesmen anak dengan kasus tumbuh kembang, sehingga dapat memberikan terapi yang tepat dan sesuai.

“Pemeriksaan tumbuh kembang anak dimulai dari dokter spesialis anak. Apabila didapatkan masalah dan membutuhkan terapi maka akan dirujuk ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Setelah dilakukan asesmen tumbuh kembang anak dilakukan evaluasi kebutuhan dan rencana terapi yang tepat. Misalnya pada kasus yang kompleks seperti down syndrome,” kata dr Rahmawaty.

Selanjutnya, dr Rahmawaty mengatakan, pada kasus tumbuh kembang anak akan diberikan terapi yang sesuai dengan perkembangan anak mulai dari motorik kasar, bahasa, motorik halus dan personal sosial.

“Asesmen bisa dilakukan tiap bulan untuk melihat perkembangan anak,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pasien anak yang datang untuk melakukan terapi tumbuh kembang mulai dari usia bayi hingga maksimal 17 tahun dan diberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

“Ketika terapi yang diberikan sudah memberikan hasil yang optimal untuk tumbuh kembang anak maka program terapi bisa dihentikan setelah dilakukakan evaluasi,” katanya.

Waktu yang diperlukan untuk terapi tumbuh kembang anak dalam 1 sesi cukup lama yaitu sekitar 30-60 menit, dan juga disesuaikan dengan kondisi anak.

“Program terapi tumbuh kembang merupakan proses yang lama, ada yang sampai satu tahun hingga beberapa tahun. Tim kami di sini, selain saya sebagai dokter spesialis, ada terapis wicara, terapis okupasi, dan fisioterapis yang menangani kasus tersebut,” ungkapnya.

Sementara untuk kasus tumbuh kembang anak yang paling banyak ditangani yakni non spesific speech delay, ADHD, ASD, disabilitas intelegensia, global development delay. Dalam satu hari instalasi rehabilitasi medik ini dapat menangani sekitar 10-15 pasien tumbuh kembang anak. (adv/yah)

Kewenangan SMA/SMK di Provinsi, Disdikbud Tak Bisa Ukur Angka Putus Sekolah

0
Kewenangan SMA/SMK di Provinsi, Disdikbud Tak Bisa Ukur Angka Putus Sekolah
Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Rancangan Peraturan daerah Bontang tentang penyelenggaraan perpustakaan. (Yusva Alam)

BONTANG – Usulan untuk mendesak pemerintah pusat agar kewenangan SMA/SMK dikembalikan ke daerah kembali disuarakan Komisi I DPRD Bontang. Hal itu terungkap pasca Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Rancangan Peraturan daerah Bontang tentang penyelenggaraan perpustakaan, Selasa (3/9/2023) di Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang.

Dijelaskan Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking, salahsatu dampak buruknya kewenangan SMA/SMK berada di provinsi adalah pemerintah kota (pemkot) dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tidak bisa lagi mengukur tingkat literasi dan angka putus sekolah.

Dikatakannya, untuk bisa mengukur tingkat literasi dan angka putus sekolah seharusnya sampai tingkat SMA/SMK. Karena kebijakan ini, maka dinas terkait hanya bisa mengukur sampai tingkat SD dan SMP saja.

“Kalau hanya mengukur SD dan SMP artinya tidak tuntas pengukuran tersebut. Sehingga sulit untuk jadi patokan,” ujarnya saat diwawancara redaksi usai rapat kerja bersama Disdikbud dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK).

Ditambahkannya, dalam pembahasan raperda terkait penyelenggara perpustakaan inipun, pihak-pihak terkait hanya bisa membahas penyelengara perpustakaan di level SD dan SMP. Tidak bisa masuk ke ranah perpustakaan SMA/SMK.

“Yang masuk di ranah pembahasan adalah perpustakaan SD, SMP, OPD, dan masyarakat. Kita tidak bisa membantu perpustakaan SMA/SMK karena terhalang kebijakan tersebut,” ungkapnya.

Karenanya pihaknya kembali menyuarakan agar Pemkot Bontang mendesak pemerintah pusat, untuk bisa mengembalikan SMA/SMK ke pemerintah daerah. (al/adv)

Dewan Pertanyakan Kenapa Ranah Event BCC di Disdikbud Bukan Dispopar? Ini Jawabannya!

0
Dewan Pertanyakan Kenapa Ranah Event BCC di Disdikbud Bukan Dispopar? Ini Jawabannya!
Rapat kerja Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event Bontang City Carnival (BCC) 2023. (Yusva Alam)

BONTANG – Komisi I dan II DPRD Bontang mengadakan rapat kerja terkait event Bontang City Carnival (BCC) 2023, Senin (16/9/2023) di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang. Di rapat kali ini mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang.

Pimpinan rapat, Nursalam menjelaskan, bahwa di rapat kerja ini komisi I dan II ingin mempertanyakan mengapa anggaran BCC ini berada di Disdikbud, bukan di Dispopar yang seharusnya lebih sesuai untuk menyelenggarakan event tahunan ini, lantaran dinas yang bergerak di bidang pariwisata.

“Kalau menurut kami BCC itu berhubungan dengan pariwisata, karena mendatangkan orang-orang untuk melihat event tersebut. Seharusnya ranahnya Dispopar karena bidang pariwisata, tetapi kok masuk di Disdikbud. Ini yang mau kami tanyakan,” beber Nursalam.

Dijelaskan Salam sapaan akrabnya, berdasarkan penuturan Kadisdikbud, Bambang Cipto Mulyono, bahwa berdasarkan UU tentang kebudayaan yang ada, salahsatu item budaya adalah seni. Sementara BCC itu lebih menonjolkan budaya-budaya seni. Sehingga berdasarkan UU tersebut, ranah event BCC masuk di Disdikbud.

“Andaikan kita punya dinas sendiri khusus bidang pariwisata dan kebudayaan, maka ranah penyelenggara BCC harus di dinas tersebut. Kenapa di disdikbud? ya karena disana yang ada kebudayaannya saat ini,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Bontang itu. (al/adv)

Literasi Rendah, Pemkot Bakal Bikin Kebijakan Wajib Baca Buku

0
Literasi Rendah, Pemkot Bakal Bikin Kebijakan Wajib Baca Buku
Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Rancangan Peraturan daerah Bontang tentang penyelenggaraan perpustakaan. (Yusva Alam)

BONTANG – Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penyelenggaraan perpustakaan, Pemkot Bontang berencana membuat kebijakan wajib baca 3 buku dalam setahun bagi murid-murid SD dan SMP.

Hal itu terungkap saat Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Rancangan Peraturan daerah Bontang tentang penyelenggaraan perpustakaan, Selasa (3/9/2023) di Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang.

Dijelaskan Pimpinan Rapat Kerja, Raking mengapa kebijakan wajib baca 3 buku setahun ingin dibuat. Hal itu untuk meningkatkan literasi bagi masyarakat Bontang, khususnya pelajar SD dan SMP.

Berdasarkan penuturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Bambang Cipto Mulyono saat ini tingkat literasi Bontang masih di angka yang sangat rendah. Karena itu untuk meningkatkannya, salahsatu upaya yang akan dibuat ada membuat kebijakan wajib baca 3 buku setahun.

“Bahkan kata pak kadisdikbud tadi, negara kita juga berada di urutan nomor 2 terakhir untuk tingkat literasi. Itu artinya rendah sekali literasi masyarakat kita,” ujarnya.

Karenanya, dalam pembahasan raperda terkait penyelenggara perpustakaan tersebut, Kadisdikbud mendukung sanksi yang akan diberikan bagi yang tidak mematuhi kebijakan yang akan dibuat tersebut.

“Di rapat itu kami bahas sanksi apa yang akan diberikan? Kemudian buku-buku seperti apa yang wajib dibaca?,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang ini.

Menurutnya, kebijakan ini memang sudah seharusnya dibuat. Lantaran jangan sampai beda menteri beda lagi kurikulumnya, beda lagi kebijakannya. Dengan raperda ini, perubahan apapun di kementerian tidak akan merubah kebijakan wajib baca buku. (al/adv)

UMKM dengan Jenis Usaha Berbasis Risiko Rendah Mendominasi di Bontang

0
UMKM dengan Jenis Usaha Berbasis Risiko Rendah Mendominasi di Bontang
Ilustrasi (Ist)

BONTANG – Setiap pembuatan usaha akan terdapat kategori usaha berbasis resiko rendah hingga resiko tinggi. Oleh sebab itu verifikasi izin usaha juga akan berbeda-beda kepengurusannya.

Untuk usaha dengan tingkat resiko rendah pemilik usaha hanya butuh mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Kemudian untuk usaha beresiko menengah rendah membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar (SS) yang hanya penyataan mandiri.

Ketiga, usaha beresiko menengah tinggi yang memerlukan NIB dan SS yang harus menggunakan pernyataan mandiri kemudian diverifikasi lembaga pemerintahan daerah. Terakhir adalah usaha berisiko tinggi dengan memerlukan NIB melalui verifikasi melalui kementerian atau lembaga, atau pemerintah daerah beserta SS jika diperlukan.

“Makin tinggi resiko usaha makin banyak verifikasi yang harus dilakukan,” jelas Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPTSP Bontang, Natalia Santi Kanan.

Di Bontang terdapat 15.563 sebaran proyek usaha dengan tingkat resiko yang berbeda-beda. Pertama, 10.256 dengan usaha berisiko rendah biasanya ini adalah UMKM. Kedua, 3.180 dengan usaha menengah tinggi seperti usaha konstruksi.

Ketiga, 1.317 dengan usaha berisiko menengah rendah hampir mirip dengan menengah tinggi, namun surat pernyataan tidak memerlukan verifikasi. Terdapat pula 810 usaha dengan resiko tinggi seperti apotik yang memiliki apoteker harus bersertifikasi.

“Jadi sambil persiapan mengurus sewa toko, pegawai, kontrak supplier, mengurus izin apotek ke kemenkes, kalau sudah keluar baru bisa berjalan,” ujarnya.

Data ini dikeluarkan oleh Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sejak 4 Agustus 2021 hingga saat ini. (adv/sya)

Perpustakaan Digital, Fasilitas Terbaru di Ruang Tunggu RSUD Taman Husada

0
Perpustakaan Digital, Fasilitas Terbaru di Ruang Tunggu RSUD Taman Husada
Perpustakaan digital anjungan Buncu Baca Etam saat digunakan salahsatu pengunjung. (ist)

BONTANG – RSUD Taman Husada Kota Bontang memberikan fasilitas terbaru kepada para pengunjung yang sedang mengantri, atau pasien yang sedang berobat berupa perpustakaan digital.

Perpustakaan tersebut berupa barcode yang diletakkan tidak jauh dari pintu masuk. Berdekatan dengan ruang tunggu. Bisa diakses menggunakan scan barcode yang ada di smartphone.

“Per tanggal 13 September 2023 pengunjung RSUD dapat menikmati anjungan Buncu Baca Etam yg merupakan proyek hibah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim,” jelas dr. Siti Aisyatur Ridha, Humas RSUD Taman Husada Bontang saat dihubungi redaksi.

Bila dilihat artinya, Buncu Baca Etam diambil dari Bahasa Kutai yaitu Pojok Baca Kita, namun prinsipnya secara digital. Seperti halnya E-perpusnas, pengguna dapat memilih berbagai jenis buku yang ada sekitar 600 lebih buku.

“Jadi dalam perpustakaan digital ini menyediakan berbagai macam buku, dan buku-buku tersebut bisa untuk semua umur,” jelasnya.

Tentu karena telah memasuki zaman yang sudah serba canggih, rumah sakit pun harus ikut berkembang, tidak hanya dari segi teknologi pengobatan, tapi juga fasilitas penunjang lain, seperti perpustakaan digital tersebut.

“Anak-anak juga rata-rata sudah bisa pegang gadget, dan jarang membaca, bahkan memegang buku, begitu juga orang dewasa, jadi kita berikan akses ini untuk mereka,” tutupnya.

Pengguna anjungan ini, baik pengunjung maupun karyawan RSUD patut bersyukur, mengingat di Bontang hanya 3 instansi yg terpilih untuk pemanfaatan anjungan buncu baca etam ini.

Pengguna dapat menggunakan fasilitas baca gratis E-buku dengan cara melakukan scan QR, dan berada di area 200 meter dari lokasi titik anjungan. Lalu pengguna tersebut dapat bebas memilih buku, baik itu buku cerita anak, pengetahuan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Semoga dengan adanya layanan baca gratis ini, akan meningkatkan minat baca dan semangat literasi dari pengunjung RSUD Taman Husada. Selain memanfaatkan waktu luang saat menunggu panggilan dokter, maupun panggilan apotek ataupun disaat menunggui keluarga yang sakit. (sya/adv)

DPMPTSP Edukasi Warga Pentingnya Miliki Izin Usaha

0
DPMPTSP Edukasi Warga Pentingnya Miliki Izin Usaha
Pihak DPMPTSP saat memaparkan materi kepada peserta. (ist)

BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diundang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan pelatihan keamanan pangan siap saji di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Utara.

Dalam kegiatan ini Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPTSP Bontang, Natalia Santi Kanan menjadi narasumber untuk mengedukasi peserta yang hadir terkait pentingnya memiliki izin usaha.

“Karena ini tentang pangan siap saji yang merupakan usaha masyarakat, tentu kami akan beritahu mereka tidak hanya berbisnia saja, tapi juga mendapatkan legalitas dalam bisnisnya,” jelasnya saat ditemui, Rabu (18/10/23).

Adapun 5 alasan penting memiliki izin usaha. Pertama, usaha yang memiliki izin mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan dari pemerintah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Kedua, usaha yang memiliki izin lengkap dan sah akan mendapatkan kemudahan dan pembiayaan perbankan untuk perkembangan usaha.

Kemudian ketiga, akan lebih mudah ikut serta dalam tender. Keempat, usaha lokal yang memiliki izin mendapat kesempatan mengembangkan usahanya ke tingkat internasional. Terakhir, kredibilitas usaha akan baik dan semakin mudah untuk mengikuti promosi melalui pameran yang diselenggarakan pemerintah.

“Tentu bakalan banyak keuntungan kalau usaha kita sudah memiliki izin, yang paling terasa pasti adanya kekuatan hukum, karena dengan hukum kita bisa menjaga usaha tetap pada ranahnya,” ujarnya.

Adapun usaha berbasis resiko yang harus diketahui agar masyarakat yang ingin membuka usaha mengetahui resiko dari usahanya. (sya/adv)

Hemodialisa RSUD Terima Layanan Cuci Darah Anak-anak

0
Hemodialisa RSUD Terima Layanan Cuci Darah Anak-anak
Ruang Hemodialisa RSUD Taman Husada. (ist)

BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang telah menerima perawatan cuci darah bagi anak-anak. Cuci darah ini dilakukan di Gedung Hemodialisa RSUD Taman Husada Kota Bontang.

Kepala Ruangan Hemodialisa, Salawati menerangkan, cuci darah bagi anak-anak sudah dilakukan sejak Maret 2021. Ia mengatakan saat ini telah melakukan cuci darah kepada 6 anak-anak sejak pelayanan pertama dilakukan.

“RSUD memiliki ruangan dialisis. Ruangan dialisis pelayanannya ada hemodialisis dan CAPD. Hemodialisis itu cuci darah menggunakan mesin atau ginjal buatan,” kata Salawati.

Salawati melanjutkan, bahwa pelayanan cuci darah atau hemodialisis telah dimulai sejak 2010. Dalam pelayanannya pasien mendatangi rumah sakit dalam waktu satu atau dua minggu sekali untuk melakukan cuci darah.

“Ada yang dua kali seminggu, ada juga tiga kali seminggu untuk hemodialisis,” katanya.

Selain itu, pelayanan cuci darah atau hemodialisis di RSUD telah memenuhi syarat kredensial seperti syarat kelayakan yang telah terpenuhi.

“Ada pelayanan hemodialisis akut dan kronis yang dirawat di RSUD. Ada yang kami layani dewasa dan anak-anak. Jadi pelayanan anak itu berbeda atau bahannya yang berbeda ginjal buatan dewasa dan anak-anak,” jelasnya. (adv)