BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang soroti laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di sektor pajak yang dibayarkan ke daerah dengan nominal yang sama tiap bulannya.

Anggota Komisi B DPRD Bontang, Nursalam menjelaskan, bahwa wajib pajak yang harus dibayarkan mulai dari pajak parkiran, hotel, restoran dan lain-lain harus membayar masing-masing 10 persen dari pendapatan.

Namun, setelah dicek diketahui bahwa nominal yang dibayarkan selalu sama tiap bulannya, yaitu berjumlah Rp 20 juta per bulan, padahal menurutnya pendapatan tiap restoran harusnya tidak sama tiap bulannya.

Begitu pula dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

“Hal tersebut pasti pendapatannya berbeda-beda, kenapa pembayaran tiap bulan selalu sama?” tanyanya, Selasa (11/2/2025).

Untuk itu, DPRD menyarankan kepada Bapenda untuk memasang taping box, yang berguna untuk merekam pendapatan tiap harinya, sehingga terdapat transparansi penghasilan mereka.

“Kalau ada taping box ini semua akan terekam dan tidak bisa bohong, jadi 10 persen itu lebih maksimal,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapenda, Syahruddin menjelaskan, bahwa pihaknya selama ini menurunkan personil jika mendapatkan laporan mencurigakan, saat pembayaran pajak dirasa tidak maksimal oleh suatu usaha.

“Contoh Mi Gacoan, kami turunkan personil untuk melakukan pengecekan langsung, karena kami rasa pembayaran pajaknya tidak rasional, terkait pajak parkir dan restoran,” terangnya.

Diketahui pada sektor pajak daerah Bapenda berhasil menghimpun Rp149,3 miliar, nominal ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp 148,6 miliar.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), terkait pembahasan Masa Kontrak Kerja Guru Vidatra, Selasa (11/2/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, beserta anggota lainnya, meliputi Ubayya Bengawan, Saeful Rizal, dan M. Yusuf.

Saat rapat berlangsung, Komisi A belum menemukan titik terang terkait pembahasan kontrak kerja bagi guru Vidatra, sehingga pihaknya akan melakukan rapat lanjutan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Nantinya rapat akan kami lanjutkan di Maret,” ucap Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang.

Karena belum juga menemukan titik terang, bagi sekelompok kontrak kerja guru Vidatra telah diberi tiga opsi oleh Komisi A, yang meliputi pertama, pihaknya harus membicarakan hal tersebut secara internal terlebih dahulu oleh yayasan. Kedua dengan masalah outsourcing, untuk bisa menyelamati sertifikasi guru Vidatra.

“Nantinya pun kami masih akan mempelajari, apakah ini diperbolehkan atau tidak,” paparnya.

Terakhir, menjadwalkan agenda rapat lanjutan oleh pihak terkait, termasuk dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), sebab ada permasalahan urusan dengan kontrak kerja.

“Seperti yang saya bilang bahwa ini belum final, maka ada rapat selanjutnya di Maret. Jika tidak ada hasil dari poin satu dan dua,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyoroti soal retribusi parkir pinggir jalan umum di Kota Bontang, yang penyerapannya dinilai tidak maksimal pada tahun 2024.

Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam mengatakan, sektor parkir ini harusnya dapat dimaksimalkan, sayangnya hal tersebut dinilai belum ada transparansi secara data terkait potensi parkir yang ada.

Rustam menyebutkan, bahwa Kota Bontang sudah saatnya menerapkan sistem parkir yang digitalisasi. Ia menyebutkan salah satu penyebab tidak maksimalnya penghimpunan retribusi, karena masih digunakannya sistem karcis manual.

Penggunaan karcis disebutkan berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk keuntungan pribadi dengan berbagai cara.

“Contoh karcis yang harus dibayar Rp 2 ribu, oknum bisa saja tidak memberikan karcis tersebut bahkan beralasan tidak memiliki kembalian, hal tersebut tidak dapat terdata,” contohnya, Selasa (11/2/2025).

Untuk itu, ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dapat beralih ke sistem digitalisasi pembayaran parkir menggunakan QRIS, agar lebih terpantau secara transparansi maupun efektivitas. Termasuk retribusi parkir yang berada di bawah kewenangan bapenda

Keefektifan tersebut ia contohkan di Kota Balikpapan, yang hingga kini sudah dilaksanakan, bahkan parkir yang berada di gang-gang, “Di Balikpapan saja itu sudah bisa dilakukan dan terbukti efektif,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dishub Bontang, Jainuddin mengatakan, bahwa pihaknya belum bisa menindaklanjuti permasalahan parkir liar di Kota Bontang.

Ia mengungkapkan, dirinya baru saja menduduki posisi Plt pada akhir tahun lalu dan masih meraba potensi parkir yang ada di Kota Bontang. Untuk itu ia membutuhkan waktu untuk menangani permasalahan tersebut, termasuk peraturan daerah (Perda).

“Kami akan memperbaiki Perda berkaitan dengan retribusi parkir. Saat ini mekanismenya masih dalam tahap pembahasan,” katanya.

Saat ini Dishub hanya mampu menghimpun retribusi parkir di beberapa titik, seperti Bontang Kuala, terminal, sekitar wilayah BK, Pasar Tanjung Limau, TPI Tanjung Limau, Xtoys, Soto Lamongan Simpang Empat Ahmad Yani, depan Rudal, dan Momoyo.

Adapun beberapa lokasi seperti Mangrove Berbas dan Pasar Malam Berbas belum dapat mereka atasi, untuk itu perancangan Perda akan melibatkan Universitas Mulawarman

Sebelumnya diketahui, Dishub hanya mampu menyerap Rp 98 juta dari target yang ditetapkan Bapenda sebesar Rp 300 juta.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang masih kekurangan perlengkapan operasional. Alat yang mereka miliki saat ini masih sangat terbatas. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Bontang, Usman, saat rapat berlangsung di Ruang Rapat I Sekretariat DPRD Kota Bontang.

Usman memaparkan ke dewan, BPBD Bontang masih sangat banyak memerlukan perlengkapan operasional yang layak, bahkan gedung yang dihuni oleh BPBD Bontang pun masih terbilang menyewa, bukan gedung milik BPBD sendiri.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry mengatakan, bahwa BPBD adalah tonggak untuk penanggulangan bencana, sehingga semua alat pendukung yang diperlukan harus di support dan di perbaharui. Karena, kebanyakan pihaknya mendapatkan bantuan dari provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat.

“Kalau bisa, pemerintah harus memberikan mereka tempat terlebih dahulu, karena BPBD sudah bertahun-tahun menyewa,” ucapnya.

Alfin ingin jika nantinya tim BPBD memiliki tempat atau gedung sendiri, harus dengan tempat yang luas. Mengingat selama ini BPBD Bontang telah bercampur antara pegawai dengan barang atau fasilitas operasional mereka.

“Saya kira lokasi, tempat, atau gedung mereka dulu di stel baru ke yang lain. Karena mengingat sudah bertahun-tahun BPBD belum memiliki tempat sendiri, dan selama ini mereka masih menyewa,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan rapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang, terkait pembahasan realisasi kegiatan Tahun 2024. Rapat berlangsung di Ruang Rapat I Sekretariat DPRD Kota Bontang, Selasa (11/2/2025).

Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry mengatakan, bahwa rapat yang dipimpinnya berjalan dengan baik, bahkan pihaknya membahas terkait adanya anggaran yang diperuntukan untuk bencana alam.

Diketahui, anggaran yang didapat oleh BPBD Kota Bontang untuk menangani penanggulangan bencana di 2024 sebesar Rp 895 juta, dan masih tersisa dengan total Rp 229 juta.

“Anggaran yang terpakai lebih ke pemeliharaan dan operasional kendaraan, sisanya tidak bisa diserap karena untuk penanggulangan bencana,” ucapnya.

Sehingga, Alfin menyampaikan bahwa di wilayah Bontang masih terbilang aman untuk bencana alam yang tinggi dan rawan. Akan tetapi, di Kota Bontang masih ada beberapa titik atau wilayah yang terdampak banjir akibat luapan sungai dan banjir rob.

Maka dari itu, untuk saat ini tim BPBD Kota Bontang telah melakukan pemetaan per RT, untuk bisa memantau wilayah-wilayah yang masih menjadi langganan banjir di Kota Bontang.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam