BONTANG – Polres Bontang menggelar Giat Simulasi Sistem Pengamanan (Sispam), dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 bertempat di GOR Pupuk Kaltim, Jumat (22/9/23).

“Kita ingin memberikan gambaran, menunjukkan kepada masyarakat, penyelenggara pemilu untuk persiapan pengamanan 2023 – 2024,” jelas Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prasetya.

Operasi Mantap Brata untuk pengamanan pemilu akan mulai dilakukan Polres Bontang pada tanggal 19 Oktober mendatang. Kegiatan ini merupakan gambaran pentingnya sinergritas dalam menciptakan pemilu yang aman.

AKBP Yusep mengharapkan, dengan pemilu ini masyarakat bisa menggunakan momen tersebut untuk mengadakan pesta demokrasi sebaik-baiknya.

“Gunakan hak anda untuk memilih, dan jangan mudah terprovokasi yang paling penting,” imbuhnya.

Ia juga berharap sampai setelah Pemilu 2024 nanti, masyarakat dapat menjaga Kota Bontang untuk tetap kondusif dan aman. Untuk partai politik juga harus ikut berperan mengurangi sekecil apapun pelanggaran.

“Pilihan boleh beda, tapi kita harus tetap menjaga keamanan Kota Bontang,” tambahnya.

Untuk pelanggaran politik tentu yang akan menangani adalah Bawaslu, namun jika terjadi pelanggaran tindak pidana akan menjadi ranah polisi.

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah mengungkapkan, jangan sampai simulasi ini benar-benar terjadi, karena kita selalu mengharapkan pemilu yang damai sehingga Kota Bontang tetap kondusif.

“Saya berharap bahwa deklarasi damai ini bukan hanya kata-kata, tetapi juga tekad yang kuat untuk menjaga perdamaian selama pemilihan,” ungkapnya.

Dalam simulasi ini, Polres Bontang memberikan gambaran pengaturan lalu lintas selama pemilu berlangsung. Kemudian gambaran pengamanan polisi jika terjadi orasi yang berujung ricuh, dan demo-demo yang terjadi karena terdapat pihak yang tidak terima dengan hasil perhitungan.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Sepasang suami istri berhasil dibekuk Satresnarkoba Polres Bontang lantaran kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu, Kamis (21/9/2023. Pasangan suami istri ini ditingkap di Jalan Tipalayo, Berebas Tengah, pukul 18.30 Wita.

Diungkapkan Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kasat Resnarkoba Iptu M Yazid, mereka ditangkap atas laporan masyarakat.

“Sabunya disimpan di kamar dan di dapur,” ungkapnya.

AS (40) dan istrinya Su (37) memiliki sabu sebanyak empat poket atau seberat 4,94 gram. Polisi juga mengamankan uang hasil penjualan senilai Rp3.550.000, HP, alat hisap dan dompet.

Saat diinterogasi, mereka mengaku mendapatkan sabu itu dari seorang pria yang selama ini berkomunikasi hanya via telepon.

“Sempat mereka buang barang bukti itu tapi didapat petugas,” katanya.

Mereka dijerat pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 atau pasal 112 ayat 1 Jo pasal 132 undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Validasi Obyek Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2023.

Kegiatan tersebut diadakan pada Rabu (20/09/2023) pagi di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang. Mengundang perangkat RT dan Karang Taruna se-Kota Bontang sebagai peserta.

Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang Najirah menyampaikan, untuk mewujudkan pembangunan yang mencerminkan prioritas dan kepentingan masyarakat lokal dibutuhkan sumber pendapatan yang memadai.

Sesuai dengan semangat otonomi daerah, penyerahan kewenangan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi harus disertai dengan penyerahan pembiayaan, prasarana, personil dan dokumen sesuai dengan kewenangan yang diserahkan.

“Pemkot Bontang mencurahkan konsentrasi besar terhadap upaya menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Tujuannya tidak lain tentu hanya berupaya memaksimalkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan di Kota Bontang,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan fenomena Bontang yang bergantung pada dana transfer, akan menjadi ancaman nyata ketika terjadi instabilitas pendapatan negara dalam APBN dan berdampak pada penyaluran dana transfer ke daerah.

“Karenanya, harus ada perubahan mindset. Kita harus mampu berdiri sendiri, menciptakan sumber pendapatan untuk mampu membiayai secara mandiri urusan di daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia memberikan apresiasi terhadap Bapenda yang melibatkan mitra pemerintah yakni perangkat rt dan karang taruna sebagai petugas pendata obyek PBB-P2 di seluruh kelurahan.

“Pelibatan perangkat rt maupun karang taruna tentu menjadi komitmen kita menghasilkan database yang handal, mutakhir dan bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

Diharapkan melalui database yang valid, pemerintah dapat melahirkan program-program yang tepat sasaran kepada masyarakat.

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang sedang berfokus untuk perekaman KTP anak menuju usia 17 tahun.

Hal ini dilaksanakan dalam rangka, agar semua anak yang berusia di bawah 17 tahun di Kota Bontang memiliki KTP dan bisa mengikuti pemilu. Kabid Piak dan Pemanfaatan Data, Muhammad Thamrin mengatakan, bahwa hal ini sedang urgent dilakukan oleh Disdukcapil.

Pihak Disdukcapil tidak bisa memastikan perekaman KTP bisa mencapai 100 persen, karena beberapa anak Bontang ada yang bersekolah di luar kota. Data keluarga memang di Bontang, jadi data yang belum perekaman ada semua.

“Kami memberitahu orang tua mereka untuk melakukan perekaman di daerah tempat anak itu berada, itu diperbolehkan,” jelasnya.

Iklan juga sudah dipasang di berbagai macam tempat, agar mengimbau anak-anak segera perekaman KTP sebelum pemilu. Sehingga tidak harus menunggu berumur 17 tahun baru perekaman. Misalnya pada Bulan Januari atau Februari seorang anak akan berusia 17 tahun, sudah bisa dilakukan perekaman dari sekarang.

“Kalau sudah melakukan perekaman dari sekarang nanti ketika dia berumur 17 tahun tinggal ambil saja KTPnya,” imbuhnya.

Perekaman tidak hanya dilakukan di Disdukcapil, warga bisa menuju kecamatan atau ke Mal Pelayanan Publik (MPP). Di sana mereka juga melayani perekaman tersebut.

Meskipun sedang fokus menjalani perekaman KTP, Disdukcapil sekaligus melakukan program lainnya seperti pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar penerapannya tetap berjalan.

“Jadi kami harap perekaman KTP ini bisa berjalan baik, karena jemput bola juga sudah kita lakukan ke sekolah-sekolah,” harapnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Satresnarkoba Polres Bontang bersama Unit Reskrim Polsek Bontang Selatan kembali meringkus dua pengedar sabu, Rabu (20/9/2023) sore.

Awalnya pada pukul 17.00 Wita polisi menangkap seorang perempuan berinisial SU 46 tahun.

Warga Tanjung Laut itu ditangkap di rumahnya, bersama barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 15 bungkus atau seberat 4,02 gram

Diungkapkan Kapolsek Bontang Selatan, Iptu Muhammad Rakib Rais sabu itu disimpan di dalam kamar tepatnya di dalam tas belanja.

“Katanya dapat dari keponakannya, kami sita sabu dan beberapa barang bukti lainnya seperti uang, HP, alat hisap, dan lain-lain,” katanya mengutip dari Polresbontang.com.

Setelah dilakukan pengembangan, polisi berhasil menangkap pemasok sabu bagi SU yang tak lain keponakannya sendiri, yakni JAN pria berusia 26 tahun.

Dia diringkus di rumah orangtuanya, saat berada di atas motor. Sebanyak 6 poket sabu seberat 3,15 gram yang disimpan dalam kotak lampu akhirnya diamankan petugas.

Mereka dijerat pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman 20 tahun penjara,” tutupnya.

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Sebanyak 72 persen anak berumur di bawah 17 tahun di Bontang, sudah memiliki Kartu Indentitas Anak (KIA). Menurut Peraturan Kemendragi Nomor 2 Tahun 2016 wajib bagi anak usia tersebut membuat KIA.

Demi menempuh target 100 persen anak di Bontang memiliki KIA, Disdukcapil kerap menjemput bola, karena metode itu dinilai efektif agar anak cepat memiliki KIA.

“Misalnya seperti di kelurahan, kecamatan, dan kami juga biasanya membuka pelayanan di tempat yang ramai seperti expo,” ungkap Kabid Piak dan Pemanfaatan Data, Muhammad Thamrin, Rabu (20/9/23).

Untuk sosialisasi terkait KIA sudah cukup banyak dilaksanakan, karena Disdukcapil selalu menyelipkan dan masuk ke acara-acara yang dihadiri oleh para ibu-ibu.

“Kayak waktu acara PKK, saya masuk dan mengedukasi,” jelasnya.

KIA merupakan identitas mandiri anak. Biasanya identitas anak adanya di Kartu Keluarga. Sehingga anak-anak sudah dapat mengakses layanan publik tanpa menggunakan identitas orang tuanya.

“Contohnya bisa saja mereka membuka tabungan sendiri,” imbuhnya.

Pihak Disdukcapil masih berusaha mengajak para orang tua untuk meluangkan waktu, karena jika Disdukcapil yang menentukan jadwal para orang tua justru banyak yang tidak datang.

“Selain KIA sudah diwajibkan, dengan memiliki KIA anak-anak juga bisa mendapatkan diskon dari beberapa UMKM di Bontang,” tambahnya.

UMKM yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Disdukcapil di Kota Bontang sudah ada 8 gerai, di antaranya KFC, Pizza Hut, Kenari Water Park, OK Bento dan lainnya. Nantinya anak-anak yang memiliki KIA bisa mendapatkan diskon.

“Jadi diskon-diskon seperti ini nantinya bisa kalau anak-anak mau pakai di gerai-gerai yang ada di Kaltim, yang sudah PKS Disdukcapil. Kami sudah ajukan itu ke daerah Samarinda dan Balikpapan, kalau orang Bontang mau pakai KIA pas liburan di sana bisa,” imbuhnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam