BONTANG – DPRD Bontang menggelar Rapat Kerja dalam rangka ‘Penyampaian Tanggapan dan Jawaban Wali Kota Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Kota Bontang Tentang APBD Tahun Anggaran 2024.’ Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bontang, Selasa (19/09/2023) siang.

Rapat kerja ini dibuka Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam dan dihadiri Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang, Najirah rapat serta sejumlah Kepala OPD Kota Taman.

Najirah menyampaikan jawaban Wali Kota Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Kota Bontang Tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dimulai dari Fraksi Golkar dan Nasdem. Salah satu jawaban yang diberikan di antaranya, terhadap saran penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 yang harus sejalan dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tujuan dan visi peningkatan kesejahteraan masyarkat Bontang.

“Disampaikan bahwa prioritas pembangunan yang telah dituangkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2024, telah memuat prioritas Pembangunan infrastruktur dan program-program dalam rangka mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dituangkan RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024,” ungkapnya mengutip dari ppid.bontangkota.go.id.

Selanjutnya jawaban terhadap pandangan umum Fraksi PKB bersama PDI Perjuangan. Salah satu jawaban yang diberikan di antaranya, terkait saran agar pemkot memaksimalkan potensi pasar (perbelanjaan), wisata, perhotelan, restoran (rumah makan), parkiran dan transportasi darat dan laut serta peningkatan produk industri lokal di tiap-tiap kelurahan.

“Dapat disampaikan bahwa pemerintah daerah terus mengembangkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan dalam mempersiapkan Bontang pasca migas,” lanjutnya.

Kemudian dilanjutkan dengan jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Gerindra bersama Berkarya. Salah satunya merupakan jawaban atas pertanyaan mengenai program prioritas pemerintah, untuk menanggulangi dan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Bontang.

“Disampaikan bahwa dalam rangka percepatan penurunan angka pengangguran, dilakukan melalui program UMKM, urban farming dan job fair. Sedangkan untuk menekan angka kemiskinan dilakukan melalui penyediaan kebutuhan pokok, pemberian jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha,” terang Najirah.

Berlanjut pada jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang salah satunya terkait dengan prioritas pembangunan polder Tanjung Laut dan Pembangunan Gedung Uji KIR.

“Dapat disampaikan bahwa pada tahun 2024 pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan polder di Kelurahan Telihan dan kolam depresi di Kelurahan Kanaan dalam rangka penanggulangan banjir di Kota Bontang. Atas permintaan agar pemerintah memprioritaskan Pembangunan Gedung Uji KIR dan pemanfatannya di Tahun 2023. Dapat disampaikan bahwa tahun 2023 akan dilakukan pemindahan peralatan uji KIR ke Gedung uji KIR Bontang Lestari, sehingga diharapkan pada Tahun 2024 pelayanan uji KIR di Bontang Lestari dapat direalisasikan.” Pungkasnya. (adv)

BONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam menilai, harga Stand Animal Fest yang akan diselenggarakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang Oktober 2023 mendatang terlalu mahal bagi para pelaku UMKM.

Menurutnya, harga stand senilai Rp 2,7 juta untuk enam hari itu dinilai tidak sejalan dengan misi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi mikro.

“Dengan harga segitu, berarti mereka harus bisa dapat Rp 450 ribu sehari. Sanggup nggak pelaku usaha ini dapat segitu, apalagi kalau cuman jual minuman, saya rasa tidak tercover itu,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Politisi Golkar itupun menawarkan solusi agar membagi setiap cluster stand, dengan harga yang berbeda antar setiap penyewa.

”Lebih baik dibedakan harganya. Misalnya penjual minuman Rp 450 ribu enam hari, penjual makanan dan lainnya Rp 500 ribu, dan stand pameran atau promosi misalnya perbankan bisa Rp 2 juta, karena mereka (pameran/promosi) outputnya untuk memperkenalkan bukan keuntungan, beda dengan UMKM. Jadi jangan dipukul rata itu keliru,” imbuhnya.

Dirinya berharap kegiatan ini bisa sejalan dengan mengutamakan para pelaku UMKM, demi kesejahteraan masyarakat Bontang.

“Paling penting bagaimana setiap kegiatan instansi pemerintahan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tidak perlu mencontoh dari luar. Misal di Samarinda gandeng perusahaan, lembaga dan lainnya. Beda dengan pelaksanaan di Bontang yang didominasi pelaku UMKM. Jadi tidak adil kalau mau disamakan orang perbankan sama penjual minuman,” tekannya.

Rustam menegaskan, pasca covid-19 banyak pelaku UMKM sedang berusaha memulihkan ekonomi mereka. Pemerintah harusnya membuka ruang bagi mereka, bukan malah justru mengambil untung dari aktivitas ekonomi masyarakat kecil.  (al/adv)

BONTANG – Upaya penegakan perda penertiban anak jalanan (anjal) maupun gelandangan dan pengemis (gepeng) yang kian marak di Kota Bontang, mendapat dukungan Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris.

Penanganan masalah sosial ini menurutnya sudah seharusnya dilakukan, agar  tercipta kota taman yang kondusif, tertib, aman dan nyaman.

“Kami sepakat dan sangat mendukung. Apalagi kebanyakan mereka (gepeng) ini dari luar Bontang. Kalau kita biarkan malah nanti semakin banyak,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Apabila para gepeng tersebut merupakan warga Bontang, maka dirinya mengaku siap membantu bersama pemerintah daerah. Seperti menyediakan rumah tinggal layak huni, pemberdayaan sosial dan ekonomi, pemberian bantuan sosial, dan lain-lain.

”Kalau betul-betul murni orang Bontang yang mengemis karena tidak mampu, oke akan kita bantu. Tapi kan realitanya kebanyakan ada yang koordinir dan bukan asli dari Bontang,” terangnya.

Selain itu kendala lainnya adalah, para gepeng ini dapat membahayakan pengguna lalu lintas, lantaran meminta-minta di pinggir jalan. Ia meminta semua pihak ikut berpartisipasi dengan tidak memberikan sesuatu, agar tidak membahayakan dirinya sendiri juga orang lain.

“Kami tidak larang masyarakat bersedekah. Tapi jangan sampai kebaikan kita justru memicu semakin banyak gepeng ke sini, dan menimbulkan masalah sosial baru. Mereka malah lebih milih ngemis daripada kerja yang lebih layak,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol-PP Bontang Ahmad Yani melalui Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satpol-PP Eko Mashudi mengatakan, upaya penertiban Anjal dan Gepeng ini terus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Bontang sesuai dengan Perda Kota Bontang yang berlaku.

“Hal ini sesuai dengan Perda Bontang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Serta Perlindungan Masyarakat. Maka upaya penertiban para gepeng di Kota Bontang perlu semakin massif dilakukan,” pungkasnya. (al/adv)