Oleh:
Emirza Erbayanthi, M.Pd
(Pemerhati Sosial)

SMPN 09 saat ini hanya memiliki 19 guru yang menangani 342 siswa. Jumlah ini, menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dianggap mencukupi. Namun, secara operasional, kondisi ini menuntut pengorbanan besar dari para guru. Banyak guru harus mengajar hingga 36 jam per minggu sehingga kelelahan.

SMPN 02 juga mengalami kekurangan guru. Enam guru dari sekolah tersebut akan pensiun pada tahun ini, sementara satu guru lainnya akan dimutasi ke daerah lain. Guru yang biasanya mengajar 24 jam kini ada yang mengajar hingga 30 bahkan 36 jam per minggu. (kaltim.akurasi.id, 27/11/2024)

Masalah Guru

Sarjana jurusan kependidikan ternyata memberikan sumbangsih terhadap jumlah pengangguran yang tidak sedikit. LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) sebagai lembaga pencetak guru, dari tahun 2012—2017 menyatakan, jumlah lulusan guru mencapai 1,94 juta, sementara rekrutmen guru untuk menjadi pegawai negeri atau berstatus PPPK sangat terbatas.

Banyak sarjana pendidikan menganggur yang tidak terserap dengan baik di lembaga pendidikan. Kalaupun terserap sebagai tenaga kependidikan, gajinya rendah dan tidak layak. Sehingga banyak yang memilih beralih profesi dari guru menjadi pekerja/ buruh agar mendapat gaji yang mampu menghidupi kebutuhan ekonominya.

Agar menjadi seorang guru prosesnya tidaklah mudah. Setelah lulus sarjana, guru dituntut untuk mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) selama satu tahun sebelum mengajar sebagai guru atau tenaga pendidik. Program sertifikasi guru profesional berharap menghasilkan guru profesional yang dapat membenahi problematik pendidikan.

Walaupun program sertifikasi ini bukanlah agenda wajib bagi guru. Tetapi untuk guru yang ingin mendapatkan kesejahteraan lebih dari gaji honorer, maka sertifikat pendidik ini sebagai syarat mengajar dan mendapatkan tunjangan di luar gaji honorer.

Masalah kualitas guru sebenarnya terletak pada sistem pendidikan hari ini. Sistem pendidikan kapitalisme sekuler membuat kualifikasi guru semrawut. Penyerapan tenaga guru tidak merata, kesejahteraan mereka jauh untuk dijangkau.

Ada sekitar 700 lebih LPTK yang menghasilkan jutaan guru baru tiap tahunnya. Jadi bagaimana agar para guru baru ini bisa terserap dengan baik, yang mana disisi lain ada sekolah yang kekurangan guru.

Pendidikan berkualitas tidak akan bisa tercapai jika gurunya saja kurang. Mengapa pemerintah tidak memberikan solusi untuk menambah guru, padahal masih banyak pengangguran khususnya di jurusan kependidikan.

Akar Masalah

Hal ini adalah cermin abainya sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini terhadap nasib generasi. Seolah pendidikan tidak dianggap sebagai hal yang penting. Jika penting, mengapa ketersediaan guru tidak menjadi perhatian utama bagi penguasa?

Dikutip dari pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bahwa saat ini Kemendikbud terus melakukan langkah akseleratif seperti merekrut guru sebanyak 544 ribu orang pada 2021 dan 2022.
Kemdikbud menargetkan akan ada 600 ribu guru yang direkrut.

Terancam gagal karena tidak mendapat sambutan penuh dari pemerintah daerah. Menurut data, pemerintah daerah baru mengusulkan 50 % dari yang ditargetkan, yaitu 300 ribu orang.

Selain itu, mekanisme rekrutmen guru ASN saat ini sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak 100% didukung oleh pemerintah daerah. Kurang maksimalnya pemerintah daerah mengajukan formasi guru ke pusat adalah karena faktor anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK.

Pemerintah daerah takut APBD-nya akan terbebani. Meski anggaran gaji dan tunjangan tahun ini ditanggung pemerintah pusat, tetapi masih ada kekhawatiran dari pemda jika pada tahun berikutnya anggaran itu bisa saja akan dibebankan ke pemda. Maka, potensi darurat kekurangan guru pada 2024 belum terpecahkan solusinya secara tuntas.

Saling lempar tanggung jawab penggajian guru antara pemerintah pusat dan daerah, berdampak tidak terpenuhinya ketersediaan guru, sekaligus tidak terangkatnya guru honorer sebagai ASN. Akibatnya, banyak guru harus mengajar hingga 36 jam per minggu sehingga kelelahan.

Jadi, darurat kekurangan guru bukanlah akibat tidak adanya SDM yang siap menjadi guru, tetapi mekanisme pengangkatan atau rekrutmen guru yang bermasalahlah. Guru adalah ujung tombak masa depan generasi. Guru adalah salah satu penentu faktor kemajuan bangsa.

Sebagus apapun guru yang tercetak, jika tidak didukung dengan sistem pendidikan yang baik, maka kualitas guru tidak akan tampak. Masalah pendidikan tersebut karena diterapkannya sistem pendidikan kapitalisme sekuler.

Sistem kapitalisme menjadikan sektor pendidikan sebagai komoditas jasa seperti bisnis. Negara belum mampu mengatur bagaimana para lulusan jurusan kependidikan dapat bekerja atau terserap tenaga dan kelimuannya dengan baik.

Akibat kapitalisme, serapan tenaga pendidik tidak merata. Keengganan guru mengabdi di wilayah-wilayah yang minim fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan dikarenakan harus rela digaji dengan nominal yang jauh dari kata layak.

Pengaturan Islam

Islam menempatkan pendidikan sebagai komponen penting dalam membangun sebuah negara. Sehingga, perhatian Islam terhadap pendidikan sangat serius. Mulai dari konsep kurikulum, infrastruktur, hingga kesejahteraan guru. Mekanismenya sebagai berikut:

Pertama, menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Dalam Islam, kurikulum yang disusun harus berbasis akidah Islam. Tidak ada dikotomi antara agama dan ilmu kehidupan.

Dengan paradigma ini, pendidikan berjalan secara berkesinambungan pada seluruh jenjang pendidikan, baik dari perangkat materi pelajaran, metode pembelajaran, strategi belajar, dan evaluasi belajar.

Salah satu keunggulan sistem pendidikan Islam yang menyeluruh ialah terbentuknya generasi dan tenaga pendidik yang bersyakhsiyah Islam. Bayangkan, jika penerapan sistem ini berjalan di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, hingga masyarakat.

Maka akan menghasilkan masyarakat Islami yang khas dan terbiasa beramar makruf nahi mungkar. Tentu suasana iman akan tercipta sehingga tidak akan memunculkan bibit kriminalitas dan kejahatan.

Kedua, membangun infrastruktur pendidikan yang memadai di seluruh wilayah. Negara wajib menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar, seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran, teknologi yang mendukung KBM (Kegiatan Belajar dan Mengajar), dan lain sebagainya.

Semua infrastruktur pendidikan akan ditanggung sepenuhnya oleh negara melalui pembiayaan pendidikan yang diambil dari pos-pos pendapatan baitulmal, seperti pos fai, kharaj, dan kepemilikan umum.

Jika sarana dan prasarana pendidikan menunjang di seluruh wilayah pelosok desa dan kota, penyerapan lulusan sarjana pendidikan, yakni guru dan tenaga pendidik akan tersebar merata. Jadi, tidak ada istilah guru menganggur atau alih profesi. Semua guru berdaya di negara Khilafah.

Ketiga, status guru dalam Khilafah adalah pegawai negara yang digaji secara layak. Tidak ada istilah guru honorer, ASN, atau PPPK. Negara akan memberikan gaji yang sangat layak kepada para pengajar ilmu.

Sebagai contoh, di masa Kekhalifahan Abbasiyah, gaji ulama dan para pengajar di masa itu sama dengan gaji para muazin, yakni seribu dinar per tahun. Jika dikonversi 1 dinar setara 4,25 gram emas dan diasumsikan 1 gram emas seharga Rp1.000.000, maka 200 dinar setara dengan Rp850.000.000 per tahun atau Rp70.800.000 per bulan.

Sedangkan, di masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, penghargaan terhadap para guru tampak dari kebijakannya yang menggaji para ilmuwan atau ulama dengan emas yang setara dengan timbangan buku/ karya yang mereka hasilkan.

Kepala negara akan memperhatikan secara rinci setiap hal yang menyangkut pendidikan. Ini karena pendidikan adalah modal dasar negara membangun peradaban Islam yang tangguh. Sehingga, generasi dan pendidiknya juga harus setangguh peradaban Islam yang akan ditegakkan.

Dengan paradigma bahwa pendidikan adalah salah satu hak warga negara yang harus dijamin oleh negara, maka negara dalam Islam, akan menjamin kebutuhan masyarakatnya. Jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan dengan menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang ahli di seluruh penjuru negeri.

Tidak akan dibiarkan kondisi kekurangan guru, apalagi sampai darurat kekurangan guru. Karena jika ini terjadi, berarti terjadi pelalaian terhadap hak warga negara dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt..

Tidak ada madrasah atau sekolah darurat guru. Dengan demikian, fungsi strategis guru sebagai pendidik generasi, mencetak generasi yang unggul, dan penakluk peradaban akan terjamin.

Wallahualam.

Oleh:
Mizda Mulyani
Mahasiswi Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarmanm.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbukti menjadi garda terdepan dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini terbukti khususnya dalam pemulihan perekonomian di Indonesia pasca masa pandemi covid-19 yang lalu. Berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 2023 tentang penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di Indonesia, disampaikan bahwasanya masa pandemi telah berakhir dan berlaku per 21 Juni 2023. Tentu saja, pasca Covid 19, peningkatan perekonomian pun menjadi topik hangat. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi dilalui dengan kondisi perekonomian yang sulit. Selama masa pandemi, tidak dapat dipungkiri bahwa gejolak perekonomian mengalami penurunan, sehingga diperlukan langkah-langkah guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian kembali. Tidak hanya ditingkat nasional, namun juga wilayah kabupaten/ kota.

Hal ini pun sejalan dengan laporan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bontang Menurut Pengeluaran 2018-2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dinyatakan kondisi perekonomian Kota Bontang dalam produk domestik regional bruto (PDRB) dalam kurun 5 tahun terakhir. Diketahui sepanjang 2017 hingga 2020, PDRB industri pengolahan di Kota Bontang menukik tajam dari angka 83,93 menjadi 79,28 dan mengalami sedikit kenaikan pada 2021 menjadi 79,41. Sedangkan PDRB pada sektor perdagangan cenderung stabil, dari 2017 hingga 2020 tercatat sektor perdagangan mengalami kenaikan dari 2,48 menjadi 3,14, dan mengalami sedikit penurunan pada 2021 di angka 3,12.

Wali Kota Bontang Basri Rase memaparkan materi best practice, dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan, Kamis (2/6/2022) di Hotel Equator Bontang, menyampaikan, “Sektor perdagangan menjadi alternatif untuk meningkatkan ekonomi Bontang di tengah semakin menurunnya sektor industri pengolahan.” Maka, guna mengantisipasi penurunan perekonomian pasca dilaluinya masa Covid-19, Pemerintah Kota Bontang berusaha melakukan berbagai langkah guna peningkatan perekonomian melalui UMKM lokal Bontang.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang, bahwa jumlah pertumbuhan pelaku UMKM di Kota Bontang per Desember 2023 sebanyak 19.467 dan 20.406 pada akhir 2024 UMKM yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan dan 15 (lima belas) kelurahan. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, maka dapat diperoleh data pertumbuhan UMKM di Kota Bontang, yakni pada tahun 2021 jumlah UMKM sebanyak 16.929, tahun 2022 sebanyak 19.065, tahun 2023 sebanyak 19.467 dan tahun 2024 sebanyak 20.406.

Lantas, bagaimana dengan dampak dari pertumbuhan UMKM saat ini? Tentu saja, dengan sejarah kemampuan Indonesia meng-handle gejolak perekonomian pada masa pandemi hingga pasca pandemi covid-19 yang lalu, besar harapan bahwa UMKM dapat benar-benar menjadi tameng pekonomian. Untuk melihat secara lebih jelas, menelaah lebih jauh kondisi perkembangan UMKM pada scope yang lebih kecil, seperti di Kota Bontang dapat menjadi pilihan. Dengan jumlah UMKM Kota Bontang per akhir tahun 2024 sejumlah 20.406 pelaku usaha, tentu saja Kota Bontang terus berupaya mencapai kestabilan perekonomian. Kondisi pertumbuhan pelaku usaha UMKM yang tergambar dari tahun 2021 hingga tahun 2024, bahwasanya terjadi kenaikan jumlah yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, yakni bertambah sejumlah 2.136. Namun, pada tahun berikutnya yakni pada tahun 2023 dan 2024, jumlah kenaikan pertumbuhan UMKM tidak lagi sebanyak pada tahun 2022 yang lalu.

Kondisi kenaikan jumlah pertumbuhan UMKM yang cukup signifikan pada tahun 2022 yang lalu, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan dana pemulihan ekonomi nasional berupa bantuan modal kerja produktif kepada 12 juta UMKM senilai Rp 2.400.000 bagi tiap UMKM. Bantuan ini diberikan dengan syarat yang terbilang cukup mudah, yaitu salah satu di antaranya adalah nomor induk berusaha (NIB). Kondisi inilah yang mendorong laju pertumbuhan pelaku UMKM cukup meningkat hingga lebih dari 2000 pelaku usaha pada tahun 2021 hingga tahun 2022.

Pemberian dana bantuan ini tentu menjadi pendorong dan penarik yang kuat bagi masyarakat sehingga menimbulkan fenomena berbondong-bondongnya masyarakat untuk membuat NIB dalam proses perizinan berusaha. Terlebih lagi, proses pembuatan perizinan berusaha yang mudah dan murah, bahkan gratis seolah-olah menjadi tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak ikut membuat NIB, guna memenuhi syarat sebagai penerima bantuan tersebut.

Hanya saja, kondisi ini bukankah hanya sebagai euforia semata? Hal ini dapat dilihat dari mulai menurunya tren kenaikan jumlah UMKM pada tahun berikutnya yakni 2023 dan 2024. Tidak hanya itu, setelah dua tahun berlalu pasca kebijakan pemerintah memberikan bantuan tersebut, belum dapat diketahui secara pasti jumlah UMKM yang secara aktif beroperasional, bukan hanya sekedar mengejar NIB semata? Dengan UMKM yang terdata dalam sistem perizinan berusaha sejumlah lebih dari 20.000, dengan jumlah tenaga teknis dan tenaga lapangan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang tidak seimbang, menjadi kendala dalam pemantuan UMKM aktif secara real melaksanakan kegiatan perekonomian di lapangan.

Tidak hanya itu, berbagai kendala eksternal bagi perkembangan dan keberlanjutan UMKM, tentu ikut berperan serta, bukan? Bagaimana tidak? Bukankah beberapa waktu belakangan ini, kabar mengenai beberapa usaha di negeri ini terpaksa gulung tikar!

Industri tekstil di Indonesia sedang dalam situasi “gawat darurat” menyusul penutupan puluhan pabrik serta pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 13.000 pekerja karena imbas pasar global lesu dan produk impor dari China membanjir, kata pengamat industri pertekstilan. Adakah solusi untuk persoalan ini (https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmj2n2kxkgdo)

Sektor tekstil menjadi salah satu lini perekonomian yang cepat menerima dampak perekonomian dan persaingan global, termasuk pula bagi UMKM. Belum saja UMKM ini lahir dan berkembang, hambatan seolah telah siap sedia menghambat, bukan?

Hal ini pula yang terjadi di wilayah Kota Bontang. Sebut saja salah satu UMKM Kota Bontang, Batik Kuntul Perak. Batik lokal ini merupakan kain batik dengan berciri khas motif Kalimantan Timur seperti ornamen Dayak, ikan bawis yang merupakan ikan endemic di wilayah perairan Kota Bontang, dan motif pemandangan kawasan pesisir. UMKM lokal ini, tentu saja menghadapi tantangan gempuran batik asal negeri tirai bambu, yang super murah! Guna melindungi pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM lokal, maka kebijakan dari pemerintah perlu dilakukan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang dengan mengeluarkan Surat Edaran Pemberdayaan UMKM di Kota Bontang dan Surat Edaran Membeli Produk Lokal Bontang. Melalui dua kebijakan surat edaran tersebut, Pemerintah Kota Bontang memberlakukan kebijakan penggunaan batik lokal Bontang sebagai seragam bagi pegawai di setiap hari kamis. Selain itu, Pemerintah setempat pun telah mengeluarkan seragam batik bagi pegawai pemerintah daerah dan juga seragam batik anak sekolah, dengan ciri khas motif Kota Bontang. Langkah-langkah tersebut merupakan langkah konkret pemerintah guna melindungi pelaku usaha lokal Langkah kebijakan perlidungan pelaku usaha tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat pun tengah mengkaji pemberlakuan tarif bea masuk bagi barang impor ke Indonesia. Di mana kebijakan ini sebagai pembatasan masuknya barang impor dengan harga yang jauh lebih murah dari produk lokal dalam negeri, Rencana kebiijakan pemberlakuan tarif bea masuk ini disebut-sebut mencapai hingga besaran 200%. Semoga saja, pemerintah terus berkomitmen dalam memajukan perekonomian dan sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan.