BONTANG – Dalam waktu dekat, trotoar jalan masuk pemukiman Bontang Kuala akan segera diperbaiki. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Junaidi beberapa waktu lalu.

“Dari hasil rapat bersama pemerintah, InsyaAllah pemerintah akan perbaiki trotoar yang rusak di akhir tahun 2023 ini. Hal itu supaya bisa untuk akses masyarakat ketika akan keluar masuk Bontang Kuala saat banjir rob melanda,” kata politisi muda PKB itu.

Dikatakannya, dirinya telah mengusulkan Detail Engineering Design (DED) atau Rancang Bangun Rinci terkait penanganan banjir rob. Namun ditolak oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Tidak patah semangat, pihaknya terus mencari jalan agar usulan itu dapat terealisasi. Pihaknya akan kembali menghadap langsung ke BPJN untuk mendalami apa alasan DED yang diusulkan ditolak. Sebab DED itu merupakan langkah awal untuk mengatasi banjir rob di Bontang Kuala.

“Teknisnya masih dipikirkan pemerintah, tapi pemerintah sudah komitmen trotoar tersebut akan diperbaiki di anggaran perubahan tahun 2023,” ujarnya.

Selain trotoar dan banjir rob, infrastruktur anjungan wisata Bontang Kuala juga menjadi salah satu fokusnya. Tahun depan, anjungan akan diperbaiki.

“Tahun depan itu infrastruktur yang ada di anjungan akan diperbaiki. Saat rapat kemarin pemerintah mengatakan, sudah menganggarkan 8 miliar untuk perbaikan anjungan di tahun 2024,” pungkasnya. (al/adv)

BONTANG – Sekretaris Komisi I DPRD Bontang, Irfan mewanti-wanti para kontraktor untuk memperhatikan keselamatan para pekerjanya. Hal itu diungkapkannya usai sidak pada proyek pembangunan Kantor Lurah Satimpo dan Berbas Tengah, Rabu (13/9/2023).

Dikatakan Irfan, para kontraktor harus mengutamakan keselamatan para pekerjanya. Bukan hanya kontraktor di lingkup pemerintahan, namun juga di swasta.

Jangan sampai sudah terjadi sesuatu baru dievaluasi. Sebelum sesuatu itu terjadi, pihaknya sudah mengingatkan terlebih dahulu.

“Nyawa ini tidak bisa dibeli, jadi kontraktor harus prioritaskan keselamatan dan juga kesehatan pekerja,” tegasnya.

Menurutnya, yang harus diperhatikan adalah Alat Pelindung Diri (APD) atau perlengkapan safety yang harus selalu dikenakan selama bekerja. Karena masalah APD ini yang masih kurang diperhatikan oleh para kontraktor.

Selain itu juga harus mendaftarkan pekerjanya di BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. Minimal mendaftarkan dengan sistem kontrak di BPJS, artinya hanya selama proyek berlangsung pekerja dijamin oleh BPJS.

“Sebenarnya tidak semua kontraktor tidak memperhatikan keselamatan pekerjanya. Masih ada yang prioritaskan keselamatan. Kami bukannya mau menghalang-halangi hanya mau mengingatkan saja, karena nyawa itu berharga,” pungkasnya. (al/adv)

BONTANG – Komisi I DPRD Bontang kembali melanjutkan pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaran perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Senin (11/9/2023) lalu di Gedung DPRD.

Dijelaskan Wakil Ketua Komisi I DPRD, Raking, bahwa Raperda Kependudukan dan Keluarga ini masih belum rampung sepenuhnya. Pembahasannya masih membutuhkan proses dan bertahap. Karenanya komisi I terus melakukan rapat untuk merampungkan raperda yang target diselesaikan November 2023 mendatang.

Terdapat 40 pasal dalam raperda tersebut. Di rapat pembahasan Senin lalu sudah rapat pembahasan yang ke-4 kalinya. Sementara Agustus kemarin berlangsung 2 kali rapat pembahasan dalam waktu terdekat.

“Di pembahasan ke-4 kemarin pembahasan sudah sampai pasal 29. Ini berarti masih kurang 11 pasal lagi untuk diselesaikan. Semua bisa mencapai target,” ujarnya saat ditemui awak media di ruangannya.

Pada rapat pembahasan ke-4 tersebut, beberapa hal yang didiskusikan adalah seputar anak-anak usia SD, SMP, SMK dan remaja. Bagaimana membuat panduan-panduan untuk menghadapi remaja usia dini dan setelah remaja.

“Apa yang harus diberikan pemerintah kepada remaja-remaja ini. Bagaimana konseling-konseling terhadap remaja di sekolah dan sebagainya,” bebernya.

Ditambahkannya, ada juga pembahasan keluarga rentan yang berada di bawah angka kemiskinan. DPRD dan pemerintah konsen mengurangi keluarga rentan dalam rangka hadapi IKN.

“Terutama juga lansia, perlu dikasih kebebasan. Contohnya, yang biasa dilakukan dalam keluarga, para lansia ini dibatasi saat ingin bersosialisasi ke orang-orang sekitarnya. Hal ini menyebabkan tingkat stres lansia meningkat. Nah bagaimana agar turun sehingga memiliki usia lebih panjang,” pungkasnya. (al/adv)

BONTANG – Masalah pembebasan calon lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Brokoli, Kelurahan Gunung Elai belum menemukan titik terang. Hal itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemilik lahan terkait Lahan Pemakaman Bontang Barat, Lahan RTH BSD, dan Lahan RTH di Jalan Brokoli di Kelurahan Gunung Elai, Senin (11/9/2023) lalu di Gedung DPRD.

Dijelaskan Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, bahwa pihaknya sudah beberapa kali melaksanakan kunjungan lapangan pada beberapa lahan, dimana salahsatunya di Jalan Brokoli, Kelurahan Gunung Elai. Pihaknya menilai lahan itu sangat strategis dan dapat digunakan untuk pemanfaatan seperti alun-alun dan sebagainya.

“Kami usulkan lahan-lahan itu sebagai persiapan pemerintah untuk pemekaran wilayah atau bisa juga digunakan sebagai RTH,” ujarnya.

Dikatakannya, saat RDP tersebut perwakilan dari DLH tidak mengetahui permasalahan komitmen pembebasan lahan oleh wali kota tersebut.

“Saya bingung, perwakilan DLH tadi mengatakan belum ada instruksi masalah lahan itu. Apakah ini memang perwakilannya yang tidak mengetahui masalah tersebut, atau kepala dinasnya yang sudah tahu tapi tidak menyampaikan ke bawahannya. Tadi yang hadir kabidnya aja,” bebernya.

Sehingga dari hasil RDP tersebut, Komisi III belum mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait pembebasan lahan di Jalan Brokoli, Kelurahan Gunung Elai. (al/adv)

BONTANG – Komisi I DPRD Bontang melakukan sidak lapangan ke proyek pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Tengah, Rabu (13/9/2023) kemarin. Sidak diikuti oleh Wakil Ketua Komisi I, Raking dan Sekretaris Komisi I, Irfan.

Dikatakan Raking, progres pembangunan di Kantor Lurah Berbas Tengah ini sudah mencapai 50 persen dari target yang ditetapkan. Artinya, pihaknya optimistis proyek ini akan selesai sesuai dengan target yang dicanangkan, yaitu di November 2023 mendatang.

“Kami yakin sebelum tahun baru kantor ini sudah bisa dioperasikan,” ujarnya usai sidak.

Namun begitu, pihaknya mewanti-wanti terkait masalah keselamatan para pekerja. Lantaran proyek yang dikerjakan oleh CV Silpia Rusmana tersebut tidak terlalu memperhatikan masalah keamanan pekerjanya. Masih terlihat ada beberapa pekerja yang tidak menggunakan helm dan hanya mengenakan sandal.

“Kata Pak Irfan nyawa itu gak bisa dibeli. Ownernya bilang ada aja perlengkapan safetynya, namun para pekerjanya yang tidak terbiasa memakainya. Ya seharusnya ditegaskan untuk selalu memakai perlengkapan safety,” tegasnya.

Sementara untuk BPJS dipastikan aman, lantaran pihak perusahaan sudah mendaftarkan seluruh pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem kontrak. BPJS hanya berlaku selama proyek berlangsung. (al/adv)

BONTANG – Kabid Pertanahan Dinas Perkim Bontang, Ishak Karangan menyebut, saat ini progres calon lahan pemakaman di Bontang Barat sudah sampai pada penyerahan akses jalan oleh pemilik.

Hal itu diungkapkannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Bontang bersama pemilik lahan terkait lahan pemakaman Bontang Barat, Lahan RTH BSD, dan Lahan RTH di Jalan Brokoli di Kelurahan Gunung Elai, Senin (11/9/2023).

Dijelaskan Ishak, saat ini pemilik tanah yang bakal digunakan sebagai akses masuk menuju calon Lahan Pemakaman Bontang Barat tersebut, sudah menyerahkan kepada Pemkota Bontang. Sehingga saat ini sudah ada kejelasan masalah legalitas akses jalan masuk itu.

“Pemilik tanah sudah hibahkan secara formal, bahkan sudah teregistrasi di Kantor Lurah Kanaan. Sehingga sudah ada hitam di atas putihnya bahwa tanah untuk akses masuk itu sudah diserahkan,” jelasnya.

Berikutnya yang akan dilakukan pihaknya adalah pengukuran lahan di awal Oktober mendatang. Pengukuran lahan lebih valid dengan hadirkan para saksi batas. Lantaran pengukuran sebelumnya tak ada saksi batas.

“Secara umum calon lahan pemakaman Bontang Barat itu sudah direkomendasikan. Sekarang hanya tinggal mengurus legalitasnya saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina mengaku masih meraba-raba terkait calon lahan pemakaman Bontang Barat ini. Lantaran lahan tersebut masih dalam tahap kajian tim akademis dari Universitas 11 Maret Surakarta.

“Kami masih tunggu hasil kajiannya secara akdemis apakah layak dimanfaatkan dengan baik. Apakah cocok untuk pemakaman atau tidak,” pungkasnya.

Diketahui, calon lahan Pemakaman Bontang Barat yang direkomendasikan berada di Kelurahan Kanaan tepatnya di seberang Pemakaman Toraja, atau di belakang Musala Babussalam. (al/adv)

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang menyoroti rencana relokasi Buaya Riska. Menurutnya ada celah dari UU yang ada, agar masyarakat bisa memelihara buaya.

Politisi Partai Nasdem ini menyoroti aspek hukum terkait pemeliharaan buaya yang telah lama dirawat oleh Ambo, warga Guntung.

BW sapaan akrabnya mengingatkan, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati memberikan celah bagi masyarakat untuk memelihara buaya.

“Hal ini dapat dilakukan setelah mendapatkan izin penangkaran, dengan penekanan bahwa Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) akan melakukan pemantauan rutin terhadap perjalanan penangkaran tersebut. Lembaga konservasi atau penangkaran yang telah mendapat izin memiliki hubungan kemitraan dengan BKSDA,” bebernya.

Bachtiar Wakkang juga mengungkapkan bahwa BKSDA memiliki kewenangan untuk menitipkan buaya hasil tangkapan atau penyerahan warga kepada lembaga konservasi atau penangkaran perorangan untuk perawatan lebih lanjut.

Dengan demikian, ia berpendapat bahwa persoalan yang melibatkan Pak Ambo dapat difasilitasi dengan menghubungi BKSDA untuk melakukan asesmen dan pemeliharaan lebih lanjut terhadap buaya tersebut, dengan memastikan bahwa buaya tersebut memenuhi kriteria yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1990. (al/adv)