BONTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Saeful Rizal menyambut Hari Santri Nasional 2024 dengan menaruh harapan yang besar kepada santri di Kota Bontang.

Saeful yang memiliki latar belakang agama ini, merupakan salah satu politisi yang juga  penggiat agama di Kota Bontang.

“Saya ucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2024 kepada seluruh santri, khususnya santri di Kota Bontang,” ujarnya, Selasa (22/10/2024).

Saeful mengimbau para santri bisa menggunakan sumber daya yang dimilikinya, termasuk pengaplikasian ilmu, guna meraih masa depan yang gemilang. Ia menjelaskan bahwa gelar santri merupakan sebuah almamater yang perlu dijaga marwahnya.

Penekankan untuk menjaga setiap batas-batasan yang ada, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi pesantren saat ini sedang marak dengan kasus-kasus yang tidak senonoh.

“Perlu adanya batasan diri bagi santri maupun pengelolaan pesantren bahkan pimpinannya,” tegasnya.

Lebih lanjut berharap, santri-santri yang ada di Kota Bontang bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain, dan Kota Bontang. Hari santri juga harus dimaknai dengan penguatan umat berbagai organisasi keagamaan. (Adv/sya)

Editor : Yusva Alam

BONTANG – Keberadaan anak jalanan dan kelompok punk di Kota Bontang kerap menimbulkan keresahan di masyarakat. Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Yusuf, mengusulkan agar penertiban tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga mencakup pembinaan terpadu yang melibatkan orang tua, tokoh rohani, dan dukungan komunitas.

Menurutnya, penertiban tanpa pendekatan edukatif hanya akan berdampak sementara dan tidak menyelesaikan masalah di akar persoalannya.

“Anak-anak ini mungkin terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah, tetapi mereka tetap memiliki masa depan. Sebaiknya kita tidak hanya menangkap mereka, tapi juga membimbing mereka agar bisa kembali ke jalan yang benar,” ujar Yusuf.

Yusuf menegaskan bahwa anak jalanan dan punk yang terjaring penertiban perlu mendapatkan pembinaan dan pendampingan. Ia mengungkapkan bahwa selama ini, penertiban sering kali hanya berakhir pada penangkapan sementara tanpa ada tindak lanjut.

Melalui pendekatan yang lebih manusiawi, anak-anak ini diharapkan bisa memahami dampak negatif dari pilihan mereka dan termotivasi untuk beralih ke arah yang lebih positif.

“Kita perlu melibatkan orang tua, bahkan rohaniawan sesuai dengan agama masing-masing, agar pembinaan mereka benar-benar menyentuh aspek mental dan spiritual,” tambahnya.

Pembinaan terpadu ini juga perlu didukung dengan aturan yang jelas, termasuk peraturan daerah yang mengatur penanganan anak jalanan dan punk.

Yusuf menilai, dukungan hukum akan memperkuat langkah penanganan dan rehabilitasi sosial yang berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa banyak di antara mereka yang masih di bawah umur, putus sekolah, atau bahkan tidak memiliki dukungan keluarga yang cukup.

Yusuf berharap melalui pendekatan ini, anak jalanan dan punk di Bontang bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki masa depan mereka. Ia mengimbau agar pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait turut andil dalam mewujudkan pembinaan terpadu ini demi menciptakan lingkungan kota yang lebih aman dan harmonis bagi semua pihak. (adv)

BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyampaikan apresiasi tinggi kepada para peserta Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) yang akan mewakili Kota Bontang dan Kalimantan Timur di ajang nasional. Ia menegaskan, pencapaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi para peserta dan keluarga mereka, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Bontang.

“Selamat bertanding kepada seluruh peserta FASI yang terpilih. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, karena kalian tidak hanya membawa nama baik Kota Bontang, tetapi juga mewakili Kalimantan Timur di panggung nasional,” kata Andi Faizal.

Dalam sambutannya, Andi Faizal menekankan pentingnya peran anak-anak yang menunjukkan kualitas sebagai anak soleh, yang memiliki nilai-nilai keagamaan kuat dan moralitas tinggi. Ia menyampaikan, prestasi ini menunjukkan bahwa generasi muda Bontang memiliki potensi besar dalam membangun karakter positif di tengah masyarakat.

“Pencapaian ini tentunya menjadi kebanggaan bagi orang tua dan seluruh masyarakat Bontang. Kalian adalah contoh positif bagi generasi muda lainnya,” ujar Andi Faizal.

Lebih lanjut, Andi Faizal berharap keberhasilan para peserta FASI dapat memotivasi lebih banyak anak-anak dan keluarga di Bontang untuk terus berprestasi dan berpartisipasi dalam ajang-ajang serupa. Ia menekankan pentingnya kegiatan seperti FASI dalam membangun moralitas dan karakter anak-anak melalui nilai-nilai keagamaan.

“Dengan partisipasi di ajang-ajang seperti ini, kita tidak hanya mengharumkan nama daerah, tetapi juga memperkuat nilai-nilai agama dan moral yang menjadi dasar pembentukan karakter anak-anak,” tambahnya.

Para peserta FASI tingkat nasional ini akan berlaga mewakili Provinsi Kalimantan Timur dalam ajang yang akan diselenggarakan di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (27/10/2024) mendatang. Andi Faizal berharap mereka dapat membawa pulang prestasi gemilang dan menginspirasi lebih banyak generasi muda di Bontang. (adv)

BONTANG – Menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif, Anggota DPRD Bontang, Muhammad Irfan, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai solusi utama untuk menekan angka pengangguran di Bontang. Menurutnya, peningkatan keterampilan dan pemberian sertifikasi bagi tenaga kerja harus menjadi prioritas agar masyarakat Bontang memiliki daya saing lebih tinggi di pasar kerja, baik di tingkat lokal maupun nasional.

“Pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kualitas SDM. Untuk itu, penting bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk terus berkolaborasi dalam menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan tersertifikasi,” ungkap Irfan.

Ia menambahkan bahwa penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja merupakan langkah penting dalam mendorong peluang kerja bagi warga Bontang. Menurut regulasi ini, setiap pemberi kerja diwajibkan melaporkan lowongan pekerjaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga proses rekrutmen dapat berjalan transparan dan terbuka.

“Kami di Komisi A DPRD Bontang, sebagai mitra kerjasama dengan instansi ketenagakerjaan, sangat fokus untuk memastikan Perda ini dijalankan dengan baik. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran,” jelas Irfan.

Tidak hanya itu, Irfan juga mendorong pemerintah untuk memberikan akses lebih luas bagi pekerja lokal dalam mendapatkan sertifikasi keterampilan. Sertifikasi ini, menurutnya, sangat penting agar tenaga kerja Bontang mampu bersaing, baik di pasar lokal maupun di luar daerah. “Sertifikasi menjadi kebutuhan utama di dunia kerja. Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja kita tidak hanya terampil, tetapi juga diakui secara resmi melalui sertifikasi,” katanya.

Selain isu ketenagakerjaan, Muhammad Irfan, yang saat ini menjalani periode kedua di Komisi A, juga menyoroti pentingnya upaya bersama dalam menuntaskan masalah stunting. Ia menyatakan bahwa penanganan stunting merupakan salah satu prioritas pemerintah yang juga didukung penuh oleh pihak DPRD Bontang.

“Pemerintah sudah bekerja keras untuk menuntaskan stunting, dan kami dari DPRD siap mendukung setiap langkah yang diambil. Masalah ini penting karena berkaitan dengan masa depan generasi muda kita,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah ini, Irfan optimis bahwa peningkatan SDM dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan mampu menekan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan warga Bontang. (adv)

BONTANG – Menjelang tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyerukan kepada seluruh warga Bontang untuk menjaga suasana kondusif selama masa kampanye. Empat pasangan calon telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertarung dalam pemilihan ini, dan Andi Faizal menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan Pilkada yang aman dan damai.

“Pilkada adalah pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Bontang selama proses ini berlangsung,” ujar Andi Faizal dalam pesannya kepada masyarakat.

Menurutnya, Pilkada yang damai adalah kunci bagi terwujudnya proses pemilihan yang sehat dan berintegritas.

Andi Faizal juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan pilihan politik yang dapat memicu konflik antar pendukung pasangan calon. “Kita harus saling menghormati pilihan masing-masing. Jangan sampai ada perpecahan hanya karena perbedaan pandangan politik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andi Faizal mengajak masyarakat untuk cermat dalam memilih calon pemimpin dengan mempelajari visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. “Masyarakat bebas memilih pasangan calon yang mereka anggap paling mampu memimpin Bontang ke depan. Namun, yang penting adalah memahami program dan rencana kerja mereka agar kita bisa memilih dengan bijak,” jelasnya.

Ia berharap, dengan pemahaman yang baik terhadap visi dan misi, masyarakat dapat memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi Kota Bontang. “Saya berharap, siapa pun yang terpilih nanti adalah pemimpin terbaik yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat Bontang,” ujarnya.

KPU Bontang sendiri telah menetapkan empat pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada 2024. Mereka adalah: nomor urut 1 Basri Rase-Chusnul Dhihin, nomor urut 2 Sutomo Jabir-Nasrullah, nomor urut 3 Najirah-Muhammad Aswar, dan nomor urut 4 Neni Moerniaeni-Agus Haris. Andi Faizal berharap, dengan kehadiran empat pasangan calon ini, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpin yang benar-benar memiliki program yang jelas dan sesuai harapan.

Di akhir pesannya, Andi Faizal kembali menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah proses Pilkada. “Mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2024 dengan menjaga kedamaian, menghormati perbedaan, dan memilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan Bontang,” pungkasnya. (adv)

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar Rapat Paripurna ke-12, masa sidang I, dalam rangka penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai II, Sekretariat DPRD Kota Bontang, pada Selasa (22/10/2024).

Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bontang, Munawwar, menyampaikan bahwa berdasarkan kebijakan umum, APBD Kota Bontang tahun 2025 telah menyepakati anggaran sebesar Rp 2,4 triliun. Rancangan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.

Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk mendorong pembangunan dan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kebijakan umum APBD juga terbagi dalam beberapa klasifikasi, seperti belanja operasional, belanja modal, dan lainnya.

“Dengan anggaran ini, kami akan mengutamakan kegiatan pembangunan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Munawwar.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa rancangan tersebut akan segera ditindaklanjuti, dan fraksi-fraksi DPRD akan memberikan tanggapan terkait rancangan anggaran ini “Insyaallah, pekan depan akan kami jadwalkan,” tutupnya. (Dwi/Adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bontang kini menjadi perhatian serius DPRD Kota Bontang.

Dalam rapat kerja belum lama ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) mengusulkan kembali pengadaan mobil khusus untuk pengangkutan ODGJ. Usulan ini disambut baik oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Muhammad Yusuf, yang menilai kendaraan khusus ini penting untuk mendukung transportasi yang lebih aman dan manusiawi bagi ODGJ serta petugas lapangan.

“Saat ini, banyak keluhan bahwa pengangkutan ODGJ harus dilakukan menggunakan motor karena tidak ada mobil khusus. Ini tentu bukan kondisi ideal, bahkan berisiko bagi pasien maupun petugas,” kata Muhammad Yusuf.

Menurut Yusuf, pengadaan mobil khusus ini seharusnya menjadi prioritas, mengingat kebutuhan untuk menangani ODGJ di Kota Bontang terus meningkat. Ia menjelaskan bahwa Komisi I akan mempertimbangkan usulan ini dalam anggaran perubahan atau anggaran murni tahun mendatang, memastikan bahwa pengadaan kendaraan tersebut segera terealisasi.

Lebih lanjut, Yusuf menggarisbawahi pentingnya dukungan operasional yang lengkap agar kendaraan khusus ini dapat dimanfaatkan secara optimal. “Jika ada kendaraan, operasionalnya harus jelas, mulai dari sopir, bahan bakar, hingga perawatannya. Jangan sampai mobil sudah ada tetapi operasionalnya tidak tersedia, nanti tidak berjalan baik,” tegas Yusuf.

Ia juga menyoroti aspek pemeliharaan kendaraan agar tidak menjadi beban anggaran tambahan di masa mendatang. Dengan pemeliharaan yang baik, kendaraan ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan ODGJ di Kota Bontang, sekaligus memberikan kenyamanan bagi pasien dan keluarga.

Sebagai bentuk komitmen bersama, DPRD Kota Bontang dan DSPM akan terus bekerja sama mencari solusi terbaik agar penanganan ODGJ di Kota Bontang bisa lebih manusiawi, aman, dan efisien di masa mendatang. (adv)

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang komisi C, melaksanakan pertemuan bersama dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bontang, Senin (21/10/2024) di Ruang Rapat Lantai 2 Sekretariat DPRD.

Ketua DPRD Komisi C, Alfin Rausan Fikry menjelaskan mereka melakukan perkenalan dan mendengarkan penjelasan dari dinas tersebut bidang-bidang apa saja yang mereka kerjakan.

“Kami mendapatkan penjelasan bahwa mereka banyak mengurus soal fasilitas umum, pemukiman, rumah tidak layak huni, serta sanitasi, yang menjadi concern mereka,” jelasnya usai raker bersama Perkimtan.

Adapun yang sedang urgensi dari kebutuhan yang telah dibahas sebelumnya adalah pemebasan lahan untuk pemakaman serta kawaaasan wilayah kumuh yang sampai saat ini masih digenjot oleh Perkimtan.

“Dari realisasi anggaran, kebanyakan digunakan untuk rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di Kota Bontang yang sudah dikerjakan hingga 60 persen lebih,” ujarnya.

Alfin menambahkan bahwa Perkimtan sudah melakukan usaha yang hingga kimi masih terkendala dalam di pembebasan lahan saja, pihaknya mendorong hal tersebut agar segera direalisasikan.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Bontang telah membahas bahwa pemakaman yang terdapat urgensi seperti, kuburan di Loktuan, kuburan di PIsangan dan Pembukaan Lahan kuburan muslim di Wilayah Bontang Barat. (Adv/Sya)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Keterlambatan proyek perbaikan Jalan Cipto Mangunkusumo di Kelurahan Belimbing, Bontang Barat, memicu kritik dari Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Joni Alla Padang.

Menyikapi proyek yang belum juga rampung meski telah berjalan beberapa bulan, Joni mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) untuk segera menyelesaikan proyek tersebut dan menilai perlunya ketegasan dalam pengawasan agar proyek tidak mengganggu kenyamanan warga.

“Seharusnya, perbaikan jalan seperti ini tidak memakan waktu berbulan-bulan. Ini proyek yang relatif sederhana, namun minimnya ketegasan dalam pengawasan membuat pengerjaan terkesan lambat dan mengganggu aktivitas warga,” ujar Joni dalam rapat kerja bersama PUPRK, Senin (21/10/2024).

Ia menambahkan bahwa lambatnya penyelesaian proyek ini telah berdampak pada keamanan dan kenyamanan warga, bahkan sempat menimbulkan insiden kecelakaan di sekitar lokasi.

Menurutnya, jika kontraktor yang ditunjuk tidak mampu menyelesaikan proyek dengan baik, PUPRK seharusnya mempertimbangkan langkah tegas seperti penghentian kerja sama tanpa perlu proses peringatan yang berlarut-larut.

“Ketegasan ini penting agar proyek tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kami di DPRD juga siap berkoordinasi dan mendukung PUPRK untuk memastikan proyek berjalan lancar tanpa menambah beban warga,” tambahnya.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas PUPRK Bontang, Much Cholis Edy Prabowo, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengatur ketegasan terhadap kontraktor sesuai dengan kontrak kerja yang berlaku.

Namun, pemutusan kontrak tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena membutuhkan proses dan tahapan tertentu agar proyek tetap berlanjut dan tidak terhenti.

“Jika kontrak langsung diputus, proyek akan terhenti dan memerlukan lelang ulang, yang bisa memperpanjang waktu penyelesaian. Kami akan memastikan pengawasan tetap berjalan sesuai prosedur agar proyek ini segera memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Much Cholis.

PUPRK Bontang berkomitmen untuk memantau proyek dengan ketat dan terus mengawasi agar perbaikan Jalan Cipto Mangunkusumo bisa rampung tepat waktu, mengembalikan kenyamanan dan keamanan bagi warga yang beraktivitas di sekitar lokasi proyek. (adv)

BONTANG – Peningkatan angka stunting di Kota Bontang memicu kekhawatiran serius di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menyoroti penanganan stunting yang dinilai belum memadai, terutama di wilayah pesisir yang rawan terdampak. Menurutnya, strategi penanganan yang saat ini diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang perlu segera dievaluasi dan ditingkatkan.

“Penanganan stunting saat ini masih kurang efektif, dan akibatnya kita melihat kasus ini terus meningkat. Pemkot harus segera fokus pada akar masalah yang menyebabkan stunting,” ujar Sahib.

Sahib menjelaskan bahwa kemiskinan menjadi faktor utama penyebab tingginya angka stunting, terutama di daerah-daerah pesisir. Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan agar Pemkot memberikan subsidi makanan bergizi kepada anak-anak balita dan ibu hamil sebagai langkah nyata dalam mengatasi masalah ini.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Bontang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 16 ribu balita yang menjadi sasaran program penanggulangan stunting. Sahib mengusulkan subsidi sebesar Rp500 ribu per bulan untuk masing-masing anak, yang jika diakumulasikan membutuhkan anggaran sekitar Rp96 miliar per tahun.

“Anggaran tersebut hanya sekitar 30 persen dari total alokasi untuk kesehatan yang mencapai Rp330 miliar per tahun. Jadi, dengan anggaran sebesar itu, seharusnya pemerintah bisa melakukan lebih banyak untuk menanggulangi stunting,” jelas Sahib.

Selain itu, Sahib menekankan bahwa Pemkot perlu mengalokasikan anggaran dengan lebih bijak dan tepat sasaran, agar kualitas hidup masyarakat Bontang, khususnya anak-anak, dapat meningkat secara signifikan. Ia juga berharap pemerintah merespons kritik ini dengan mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani gizi buruk di kalangan balita.

Menurut data terbaru dari Sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting di Bontang meningkat dari 18 persen pada Juli 2024 menjadi 20,6 persen pada Agustus 2024. Kenaikan signifikan ini menjadi perhatian utama Sahib, yang menegaskan pentingnya tindakan cepat dan terukur dari pemerintah.

“Angka stunting ini tidak bisa dianggap remeh. Ini adalah masa depan anak-anak kita, dan kita harus segera bertindak untuk memperbaiki keadaan,” tutupnya. (adv)