BONTANG – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar rapat kerja (raker) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja mereka pada Senin (21/10/2024) di ruang rapat Sekretariat DPRD.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi B, Rustam, dan dihadiri oleh beberapa OPD, antara lain Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan; Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian; Inspektur Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah; serta RSUD Taman Husada.

“Pertemuan pertama ini sekaligus untuk memperkenalkan beberapa anggota DPRD yang baru, yang nantinya akan berkolaborasi dengan OPD dalam pembangunan Kota Bontang,” jelas Rustam.

Dalam raker tersebut, masing-masing OPD memaparkan hasil kinerja mereka, termasuk penggunaan anggaran APBD Kota Bontang yang telah digunakan untuk mendukung pembangunan kota.

Setelah mendengarkan penjelasan dari setiap OPD, Komisi B berencana melakukan pertemuan lebih mendalam dengan masing-masing OPD secara khusus untuk membahas kebutuhan, kekurangan, serta kendala yang harus segera ditangani.

“Setelah perkenalan ini, kita akan mengadakan rapat khusus dengan setiap OPD karena ada banyak hal yang perlu dibahas lebih lanjut,” tutup Rustam. (Adv/Sya)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, komisi C menggelar rapat kerja, bersama mitra kerja yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang di Ruang Rapat Sekretariat DPRD lantai 2, Senin (21/10/2024).

Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua Komisi C, Alfin Rausan Fikry. Pertemuan pertama kali ini, membahas program dan kebijakan infrastruktur Kota Bontang serta melakukan evaluasi proyek yang sedang berjalan.

“Perumusan rencana kerja untuk ke depannya juga kita bahas dalam raker ini,” terangnya.

Pihaknya ingin mengetahui bagaimana rencana, yang sedang mereka susun, apakah ada kendala atau tidak. Dengan begitu, kata dia, DPRD dengan dinas terkait dapat bersama-sama untuk menemukan solusi.

“Pengawasan lapangan juga harus berjalan dengan ketat sehingga tidak ada proyek yang lambat penyelesaiannya,” tambahnya.

Ia menjelaskan pentingnya koordinasi dalam pembangunan dan wilayah mana saja yang harus dijadikan prioritas sehingga pembangunan di Kota Bontang dapat merata dan dirasakan oleh masyarakat.

“Diharapkan dari raker ini agar kesejahteraan masyarakat Bontang bisa ditingkatkan dalam hal infrastruktur,” jelasnya.

Alfin juga meminta dinas terkait untuk mendorong proyek yang sedang berlangsung saat ini agar bisa segera rampung, karena melihat waktu yang sudah semakin singkat. (Adv/sya)

Editor : Yusva Alam

BONTANG – Kurangnya kesesuaian data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bontang menimbulkan kekhawatiran bagi anggota Komisi B DPRD Bontang, Awinardi.

Menurutnya, perbedaan data yang signifikan dapat menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Dalam rapat kerja bersama mitra di ruang rapat DPRD Bontang, Senin (21/10/2024), Awinardi meminta agar setiap OPD segera memperbaiki dan menyelaraskan database mereka.

“Yang harus dibenahi pertama kali adalah database, karena semua program dimulai dari sana,” tegas Awinardi, yang akrab disapa Awin.

Awin mencontohkan ketidaksesuaian data antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Menurut DKUMPP, jumlah UMKM meningkat, tetapi Bapenda justru melaporkan adanya penurunan PAD. Hal ini, menurut Awin, mencerminkan adanya masalah mendasar dalam data yang dikelola OPD, yang harus segera dibenahi untuk mencegah kontradiksi dalam perumusan kebijakan.

“Jika data yang dihasilkan oleh satu OPD bertentangan dengan data OPD lain, maka tidak ada dasar yang kuat bagi kebijakan kita. Sinkronisasi data sangat penting agar kebijakan bisa efektif,” jelas Awin.

Ia juga menambahkan bahwa perbedaan hasil survei independen dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) sering kali menunjukkan ketidaksesuaian yang mencolok. Hal ini semakin menekankan pentingnya database yang akurat sebagai fondasi untuk mencapai tujuan bersama.

“Kolaborasi antar-mitra DPRD dengan lembaga terkait sangat dibutuhkan, terutama untuk menyepakati data yang kredibel sebagai dasar pengambilan kebijakan,” lanjut politisi PDI-P ini.

Sebagai informasi, PAD menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Kota Bontang, yang berasal dari pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Beberapa kontribusi PAD juga berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Perumda AUJ, serta Lain-Lain PAD yang sah, termasuk dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Awinardi berharap, dengan adanya sinkronisasi data, seluruh program pemerintah akan berjalan lebih optimal dan efektif, sehingga target peningkatan PAD serta pembangunan di Bontang dapat tercapai. (adv)

BONTANG – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bontang, Komisi B DPRD Bontang berkomitmen untuk mendorong perbaikan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada. Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menyatakan komitmen ini dalam rapat bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra pemerintah yang berlangsung di Gedung DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta, Bontang Lestari, Senin (21/10/2024).

Rustam menekankan bahwa perbaikan layanan di RSUD Taman Husada sangat penting, baik bagi masyarakat umum maupun bagi anggota pemerintahan yang turut memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut. Ia menyoroti sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan agar pelayanan kesehatan di Bontang dapat berjalan optimal.

“Kami berharap pelayanan di RSUD Taman Husada dapat ditingkatkan lebih baik lagi, tidak hanya untuk kalangan pemerintahan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan,” ungkap Rustam dalam pertemuan tersebut.

Dalam rapat itu, Rustam juga menegaskan kesiapan Komisi B untuk memberikan dukungan penuh, terutama dalam hal anggaran, guna memperbaiki pelayanan kesehatan di Bontang. Menurutnya, kerja sama antara DPRD dan pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami dari Komisi B berkomitmen mendukung RSUD, terutama dalam hal anggaran, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Bontang,” tuturnya.

Rustam berharap, rapat perdana ini menjadi langkah awal sinergi antara Komisi B DPRD Bontang dan OPD terkait dalam memperbaiki berbagai aspek pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Ia optimis bahwa melalui sinergi ini, masyarakat Bontang dapat merasakan manfaat yang nyata dari peningkatan layanan di RSUD Taman Husada. (adv)

BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal, mengajak seluruh masyarakat Bontang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan moralitas sebagai upaya menghadapi tantangan zaman.

Ia menekankan bahwa SDM Bontang masih perlu banyak pembenahan, terutama di sektor tenaga kerja yang kurang mampu bersaing dengan daerah lain.

“Banyak perusahaan besar di Bontang, seperti Pupuk Kaltim, masih lebih banyak merekrut tenaga kerja dari luar daerah seperti Jawa, Samarinda, dan Balikpapan. Padahal, jika SDM Bontang sudah memadai, kita bisa lebih mengutamakan tenaga kerja lokal, yang tentunya lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan jarak,” ujar Saeful.

Saeful berbagi pengalamannya saat bekerja di Pupuk Kaltim, di mana mayoritas tenaga kerja berasal dari luar Bontang.

Menurutnya, hal ini bisa diubah jika SDM lokal memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga perusahaan dapat lebih percaya diri untuk mempekerjakan tenaga kerja dari daerah sendiri.

Namun, Saeful menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM tidak hanya cukup dengan pendidikan formal. Ia juga menyoroti pentingnya memperbaiki moralitas di kalangan masyarakat, baik generasi muda maupun generasi tua.

“Banyak yang hanya fokus pada moralitas generasi muda, tapi kita lupa bahwa generasi tua juga butuh perbaikan moral,” tuturnya.

Ia menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba di Bontang yang mengancam moralitas masyarakat, termasuk anak-anak.
“Narkoba sudah disisipkan ke berbagai hal, bahkan hingga ke jajanan anak-anak dan dalam Al-Quran. Ini ancaman serius yang harus kita tanggapi dengan sungguh-sungguh,” tambahnya.

Saeful menegaskan, moralitas yang buruk akan merusak fondasi masyarakat, sehingga peningkatan SDM pun akan sulit tercapai. Ia mengajak pemerintah kota dan seluruh lapisan masyarakat untuk lebih waspada dan bersama-sama menjaga moralitas di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

Sebagai anggota dewan, Saeful berharap pemerintah Bontang dapat lebih serius dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan SDM dan moralitas.

Baginya, sinergi antara kualitas SDM yang unggul dan moralitas yang kuat adalah kunci keberhasilan Bontang dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, baik di sektor industri maupun kehidupan sosial. (adv)

BONTANG – Kemacetan akibat parkir semrawut di Pelabuhan Umum Loktuan saat kapal penumpang tiba menjadi sorotan Anggota DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan.

Ubayya menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi ini, yang dianggap sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar dan memerlukan tindakan cepat dari pemerintah.

“Setiap kali kapal penumpang tiba di Pelabuhan Loktuan, parkir menjadi sangat padat dan semrawut. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga menyebabkan kemacetan panjang di sekitar pelabuhan. Ini harus segera diatasi,” tegas Ubayya.

Menurutnya, masalah ini timbul akibat banyaknya kendaraan penjemput dan pengantar yang berbondong-bondong ke pelabuhan. Para penumpang yang tiba atau akan berangkat sering diantar oleh keluarga menggunakan kendaraan pribadi, sehingga menyebabkan parkir penuh dan lalu lintas tersendat.

“Kendaraan para penjemput dan pengantar penumpang sering kali membuat area pelabuhan penuh sesak, sehingga terjadi antrean panjang yang berujung kemacetan di sepanjang jalan menuju pelabuhan,” ungkapnya.

Ubayya mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera merumuskan strategi pengelolaan parkir yang lebih efisien di kawasan pelabuhan.

Pengaturan yang baik diharapkan bisa mengurai kemacetan dan memastikan masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan lancar di sekitar pelabuhan, tanpa terganggu oleh kemacetan yang disebabkan oleh parkir yang tidak teratur.

“Pengelolaan parkir yang lebih baik sangat diperlukan agar mobilitas warga tidak terganggu setiap kali ada kapal penumpang yang berlabuh di pelabuhan,” tambah Ubayya.

Ia menekankan pentingnya solusi jangka panjang agar kemacetan ini tidak terus berulang di masa depan, yang akan berdampak negatif pada kenyamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat di Bontang. (adv)

BONTANG – Gelaran Bontang City Carnival (BCC) 2024 yang diadakan pada Sabtu, 19 Oktober 2024, berlangsung meriah dengan berbagai atraksi budaya dari berbagai suku dan daerah di Nusantara. Dari event ini, penghargaan kostum adat terbaik diraih oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Yessy Waspo.

Yessy tampil menawan dengan mengenakan busana adat Dayak Kenyah Bahau, lengkap dengan besunung, pelindung tradisional yang terbuat dari kulit binatang.

Penampilan yang megah ini tidak hanya menarik perhatian penonton, tetapi juga berhasil mengantarkannya meraih apresiasi sebagai pemakai kostum adat perorangan terbaik.

“Besunung ini digunakan tidak hanya sebagai pelindung dalam peperangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upacara adat,” jelas Yessy saat menerima penghargaan. Penampilannya yang elegan menjadi simbol kebanggaan budaya Dayak, yang turut dipromosikan melalui acara ini.

Selain Yessy, penghargaan kostum adat terbaik juga diberikan kepada tiga pasangan yang tampil memukau dalam balutan busana tradisional. Pasangan pertama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bontang, Otong Hendra Rahayu, bersama istrinya, mengenakan busana adat Palembang. Otong tampil dengan jas putih berhias corak emas, sementara istrinya mengenakan gaun adat berwarna putih dengan aksen emas yang elegan.

Pasangan kedua adalah Komandan Kodim (Dandim) 0908 Bontang, Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto, dan istrinya, yang tampil anggun dalam busana adat Minang. Istri Aryo memukau penonton dengan suntiang emas di kepalanya, sedangkan Aryo tampil gagah dalam busana adat berwarna hitam.

Penghargaan ketiga diberikan kepada Kepala Kementerian Agama Kota Bontang dan istrinya, yang tampil mempesona dengan busana adat Sumatra Utara berwarna kuning cerah.

Para penerima penghargaan kostum adat terbaik menerima bingkisan dari Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bontang, Munawwar. Penghargaan ini merupakan bagian dari tradisi tahunan Bontang City Carnival dan Pawai Adat Budaya, yang bertujuan untuk merayakan kekayaan dan keberagaman budaya lokal serta mempromosikan nilai-nilai kebhinekaan kepada masyarakat.

Dengan berbagai penampilan memukau dari peserta, Bontang City Carnival 2024 berhasil menciptakan suasana kebersamaan dan kebanggaan terhadap warisan budaya Indonesia. Acara ini diharapkan terus menjadi ajang tahunan yang mempererat persatuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya Nusantara. (adv)

BONTANG – Perkembangan Bontang sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan peluang besar bagi para pemuda untuk menjadi pelopor inovasi dan kreativitas.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry, yang mendorong generasi muda di Bontang untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

“Pemuda Bontang harus berani berinovasi dan menjadi lebih kreatif, terutama dengan Bontang yang kini menjadi bagian penting dari pembangunan IKN. Jangan biarkan diri mereka terjebak pada hal-hal yang tidak bermanfaat karena itu akan berdampak pada masa depan mereka dan kota ini,” kata Alfin.

Menurutnya, keterlibatan aktif dalam kegiatan positif sangat penting bagi pemuda, baik untuk pengembangan diri maupun kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Alfin juga menekankan bahwa pemuda yang produktif akan menjadi kekuatan utama dalam pembangunan kota Bontang, yang semakin signifikan perannya dalam mendukung IKN.

“Dengan menjadi generasi yang inovatif, pemuda Bontang dapat memainkan peran penting dalam berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Ini adalah peluang yang tidak boleh mereka lewatkan,” tegas Alfin.

Sebagai kota yang kini memiliki peran sentral dalam pengembangan IKN, Alfin berharap pemuda Bontang dapat memandang tantangan yang ada sebagai kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Bontang dan masyarakatnya. (adv)

BONTANG – Bullying di kalangan pelajar terus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal, menyambut positif langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Bullying di setiap sekolah. Ia menyatakan bahwa pembentukan Satgas ini adalah langkah nyata untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat bagi para siswa.

“Kita harus memastikan bahwa anak-anak kita merasa aman dan nyaman saat berada di sekolah. Mereka harus bisa belajar dengan tenang dan meraih prestasi tanpa khawatir menjadi korban bullying,” ujar Saeful Rizal.

Menurutnya, Satgas Anti-Bullying akan berperan penting dalam menekan angka tindakan bullying di sekolah-sekolah Bontang.

Saeful menekankan bahwa pembentukan Satgas ini harus lebih dari sekadar pengawasan. Ia berharap Satgas juga bisa menjadi mediator yang mendidik, baik bagi pelaku maupun korban bullying. “Pelaku bullying perlu diarahkan untuk memahami dampak buruk dari perbuatannya dan didorong untuk menjadi lebih empatik. Ini adalah kesempatan untuk belajar tentang empati dan tanggung jawab sosial,” tambahnya.

Tidak hanya untuk pelaku, Satgas Anti-Bullying juga diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi para korban. Satgas ini harus memastikan bahwa korban tidak lagi mengalami tekanan psikologis yang bisa mengganggu perkembangan akademik dan non-akademik mereka. Dengan adanya perlindungan ini, Saeful optimis bahwa para siswa akan lebih fokus dan berprestasi di sekolah.

Legislator PKS itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua dan guru, untuk berperan aktif dalam mendukung pembentukan Satgas ini. “Kita tidak bisa menyerahkan semua tanggung jawab hanya kepada sekolah. Orang tua, guru, dan masyarakat harus bersatu untuk menciptakan budaya sekolah yang bebas dari bullying,” katanya.

Saeful menutup dengan harapan besar bahwa inisiatif pembentukan Satgas Anti-Bullying ini bisa menjadi langkah awal menuju lingkungan pendidikan yang lebih baik. “Mari kita ciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari bullying demi masa depan generasi muda yang lebih cerah,” pungkasnya. (adv)