Kegiatan dzikir dan sholawat Pemuda Ika Pakarti di Halaman Kantor Kelurahan Loktuan. (Syakurah/Radarbontang)
BONTANG – Pemuda Ika Pakarti bersama Ika Pakarti mengadakan dzikir dan shalawat di halaman Kelurahan Loktuan, Jumat (11/8/23).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah dan menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78.
Pelaksana lapangan, Ridwan berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan, “Kami berharapnya kegiatan seperti ini bisa rutin diadakan dua bulan sekali atau tiga bulan sekali,” ucapnya.
Kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan oleh Pemuda Ika Pakarti, atas saran-saran dari seluruh anggota Pemuda Ika Pakarti yang tentu didukung penuh oleh DPD Ika Pakarti. H. Harsono.
“Dengan adanya kegiatan ini semoga dapat menciptakan anak muda yang cinta Al Quran,” ucap Sulistyo.
Pembangunan di Kota Bontang tentu juga dengan landasan tersebut, sehingga menjadikan Kota Bontang yang hebat dan beradab.
Sekretaris FPKS, Suharno saat menyampaikan pandangan umum. (ist)
BONTANG – Fraksi Partai Keadilan sejahtera menyampaikan pandangan umum terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berasal dari inisiatif Pemkot Bontang Tahun 2023 beberapa waktu lalu saat rapat paripurna di Gedung DPRD Bontang.
Dua Raperda itu di antaranya pertama, Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua, Raperda tentang pencabutan perda Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tahun 2016-2036.
Sekretaris Fraksi PKS, Suharno menyampaikan pandangan pada raperda pertama. Dikatakannya, menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemkot Bontang telah menyusun raperda sesuai delegasi dengan menggabungkan pajak daerah dan retribusi daerah, yang sebelumnya masing-masing.
Pemkot Bontang juga melakukan evaluasi terhadap besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah, yang dinilai tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat Kota Bontang saat ini.
Berdasarkan ketentuan peralihan sebagaimana diatur pasal 187 huruf b UU nomor Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa: “Perda mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang – Undang ini. Ini maknanya bahwa paling lambat 4 Januari 2024 perda wajib diundangkan sebagai dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sependapat dilakukan pembahasan selanjutnya,” ujarnya.
Sementara itu, pandangan terkait raperda kedua, dijelaskannya, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (4) peraturan pemerintah nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang menyebutkan bahwa RDTR menjadi acuan untuk:
Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
Penyusunan rencana pembangunan jangka menangah daerah.
Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor.
Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
“Fraksi Keadilan Sejahtera sependapat untuk dilakukan pembahasan selanjutnya,” ungkap Suharno lagi.
“Kita semua berharap lahirnya dan atau dicabutnya perda ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, rasa keadilan, dengan didukung oleh SDM aparatur birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi, dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat,” harapnya di akhir penyampaian pandangan umum FPKS. (adv/al)
Audit pelayanan ramah anak di Puskesmas Bontang Barat. (ist)
BONTANG – Puskesmas Bontang Barat menjalani audit oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pada Jumat (11/08/2023). Audit tersebut dilakukan dalam rangka penilaian standarisasi pelayanan ramah anak di puskesmas.
Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) adalah upaya atau pelayanan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai dengan prinsip prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
Dalam sambutan yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Syahruddin, Pemerintah Kota Bontang mendukung pelayanan ramah anak yang ada di Puskesmas Bontang Barat.
“Atas nama Pemerintah Kota Bontang, saya berharap semoga Puskesmas Bontang Barat mampu terstandarisasi dengan baik, dan menjadi rujukan untuk pelayanan ramah anak di puskesmas di Indonesia. Selamat bertugas untuk tim auditor dan rekan-rekan Puskesmas Bontang Barat,” tukasnya.
Selama rentang waktu beberapa bulan yang lalu, terhitung sejak April 2023, Tim PRAP kota mendampingi Puskesmas Bontang barat untuk melakukan assesmen secara mandiri, dan telah mendapatkan feedback oleh evaluator tahap 1 dengan hasil yang memuaskan.
BONTANG – Salah satu warga Bontang di Kelurahan Api-api melaporkan anaknya Rendy Agipta (17) yang sudah tidak pulang sejak Sabtu (5/8/23) lalu.
Arbaenah, ibunda Rendy mengaku baru melaporkan kasus ini ke pihak berwajib Jumat (12/8/23). Ia menceritakan bahwa anaknya tidak berpamitan saat hendak keluar dari rumah.
“Pergi dari rumah Sabtu malam, dan tidak ada ngomong rencana mau kemana dan sama siapa, dia dijemput depan gang,” ungkapnya saat dihubungi redaksi.
Rendy merupakan salah satu siswa SMK Negeri 2 Bontang yang duduk di kelas 2. Saat ditanyai teman-temannya yang satu sekolah dengannya, tidak ada yang tahu keberadaan anak tersebut.
“Saat keluar dari rumah, Rendy mengenakan baju berwarna kuning lengan pendek dan celana panjang berwarna agak kehijauan,” jelasnya.
Arbaenah sempat diberitahu salah satu teman anaknya yang bekerja di salah satu toko di Jalan Ahmad Yani, bahwa ia melihat sang anak berboncengan dengan temannya, hanya saja tidak diketahui siapa temannya tersebut.
“Saya dapat kabar dari teman kerja di toko karya sakti, katanya pamit mau ke Berau, nggak tau Berau di mananya,” keluhnya.
Ia juga telah menanyakan ke guru tempat Rendy bersekolah, hingga kini belum ada kabar lebih lanjut.
Arbaenah meminta kepada pembaca Radarbontang.com, apabila melihat Rendy dapat menghubungi pihak keluarga di 0821-5720-3259 (Arbaenah).
Wakil Wali Kota Bontang, Najirah saat membuka Bimtek kepemimpinan di Kelurahan Belimbing. (Yahya Yabo)
BONTANG – Sebanyak 51 Ketua RT di Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat mengikuti bimtek mengenai leadership dan teamwork. Para Ketua RT ini mendapat materi kepemimpinan sesuai tugasnya sebagai pemimpin di satu wilayah.
Lurah Belimbing, Dwi Andriyani mengatakan, peningkatan kapasitas Ketua RT ini sejalan dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Dwi menambahkan, prestasi-prestasi yang diraih oleh Kelurahan Belimbing tidak terlepas dari peran ketua-ketua RT di Kelurahan Belimbing.
“Banyak prestasi Kelurahan Belimbing yang telah diraih berkat bantuan ketua RT,” kata Dwi Andriyani, Sabtu (12/8/2023) saat pembukaan bimtek Ketua RT di Hotel Bintak Sintuk.
Lanjut Dwi, untuk mencapai visi misi Kota Bontang, perlu adanya peningkatan kapasitas pada ketua RT sebagai bagian terdepan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.
“Dari lingkungan terkecil dulu, dari lingkup pemerintah ujung tombaknya di ketua RT. Berkat dukungan dari ketua RT, Belimbing meraih prestasi,” kata Dwi.
Wakil Wali Kota Bontang, Najirah menerangkan, bahwa selain sebagai pelayan masyarakat di tingkat RT, ketua RT juga mendukung program-program wali kota dan wakil wali kota.
“Tanpa Ketua RT, keberhasilan program pemerintah akan berkurang. Di tingkat kelurahan dan Ketua RT sebagai garda terdepan,” kata Najirah.
Selanjutnya Najirah mengatakan, pelatihan kepemimpinan sangat penting bagi masyarakat terlebih sebagai ketua RT yang memimpin suatu wilayah terkecil.
“Pada kesempatan ini kita juga merenungkan betapa pentingnya kapasitas kepemimpinan bagi ketua RT. Dimana ketua RT menghadapi permasalahan masyarakat,” ungkap Najirah.
Selain itu, peran ketua RT sangat membantu dalam menjalankan pemerintah karena lebih mengetahui permasalahan warga.
“Dengan adanya bimtek ini dapat menambah pengetahuan dan peningkatan SDM bagi ketua RT. Saya apresiasi kepada lurah Belimbing,” pungkas Najirah.
Banjir rob jadi langganan di kawasan perkampungan BK. (ist)
BONTANG – Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bontang beberapa waktu lalu, diharapkan dapat segera merealisasikan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina.
Menurutnya, yang paling utama adalah masalah infrastruktur penanggulangan banjir di Jalan Protokol Bontang Kuala. Lantaran selama ini langganan dikeluhkan masyarakat, bahkan belum tersentuh perbaikan.
Menurut pria yang akrap disapa Atos ini, masalah banjir rob di Bontang Kuala (BK) sudah menjadi masalah klasik dan berlarut-larut. Karenanya dibutuhkan peningkatan jalan untuk mengurangi banjir.
“Kami selalu usulkan itu, agar jadi prioritas. Apalagi BK sebagai ikon utama wisata Kota Bontang,” ujarnya, Kamis (10/8/2023).
Politisi Partai Gerindra ini mendorong masalah ini terus disuarakan, agar bisa diakomodir oleh pusat. Karena membutuhkan biaya cukup besar untuk menyelesaikannya.
“Estimasi anggarannya kurang lebih Rp 40 miliar. Kalau pakai anggaran daerah tidak cukup. Dulu pernah diusulkan lewat bankeu dan pusat, dan sudah pernah dievaluasi, tapi lepas,” timpalnya.
Ia meminta kepada pemerintah melalui dinas terkait, agar kembali membuat perencanaan ulang, sehingga penanganan banjir di Bontang Kuala dapat teratasi dengan tepat.
“Kalau jalannya cuman dicor atau ditinggikan itu tidak maksimal, maka itu harus buat perencanaan yang tepat dan matang. Kalau tidak bisa tahun ini, paling lambat tahun depan semoga terealisasi lah,” tandasnya.
Diketahui, Pemkot Bontang mengajukan 8 usulan mega proyek pembenahan infrastruktur ke Pemerintah Pusat melalui Komisi V DPR RI. Usulan prioritas ialah pembangunan Kampung Selambai, perbaikan jalan, revitalisasi Waduk Kanaan untuk penanganan banjir, pengembangan Pelabuhan Tanjung Laut Indah, pemangkasan Jalan S Parman depan RSUD, peningkat jalan Bontang Kuala, Rumah Susun Sewa (Rusunawa) ASN, dan pengembangan Pantai Harapan Kelurahan Tanjung Laut Indah. (adv/al)
Bakhtiar Wakkang saat menyampaikan saran di Rapat Paripurna. (Yusva Alam)
BONTANG – Anggota legislatif kembali menyuarakan upaya pengoptimalan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang saat rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, setiap OPD di lingkup Pemkot Bontang perlu diakomodir dari sekarang, lantaran sangat berpotensial untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Mulai dari sektor pariwisata, pembangunan berkelanjutan, tata ruang, hingga pendidikan dan sektor lain juga bisa dimanfaatkan. Jangan hanya pajak kecil-kecil saja,” ujarnya saat menyampaikan intrupsi, Senin (7/8/2023).
Pria yang akrab disapa BW ini meminta Pemkot Bontang segera berkoordinasi bersama bawahannya, guna berinovasi di tiap-tiap OPD.
“Diharapkan nantinya setiap OPD bisa memaksimalkan potensinya untuk menghasilkan retribusi daerah sebagai bentuk kemandirian fiskal ini,” bebernya.
Diketahui, Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Pemerintah Kota Bontang, kini telah masuk dalam proses pandangan fraksi-fraksi DPRD Bontang.
Dua raperda inisiatif ini yaitu, raperda pajak daerah dan retribusi daerah, dan raperda tentang pencabutan peraturan daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Tahun 2016-2036.
Diharapkan raperda ini, terkhusus untuk raperda pajak daerah dan retribusi daerah bisa memaksimalkan PAD.
Karena, raperda ini dibentuk sebagai upaya penyederhanaan regulasi keuangan daerah, yang dinilai bisa memberikan manfaat dalam peningkatan PAD. (adv/al)
Pengecekan lahan oleh Polres Bontang bersama UPTD KPHP Santan. (ist)
BONTANG – Menindaklanjuti sengketa lahan yang terjadi antara 2 kelompok tani beberapa waktu lalu, Polres Bontang bersama UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan menelusuri legalitas terkait kawasan hutan.
Untuk keperluan tersebut, Rabu (9/8/2023) pukul 09.00 wita lalu, Personil Polres Bontang beserta UPTD KPHP Santan mengecek lokasi yang disengketakan kedua kelompok tani. Membawa serta peralatan pendukung berupa kendaraan identifikasi, kamera, GPS, drone serta peta wilayah.
Berdasarkan hasil peninjauan tempat kejadian perkara yang disengketakan, ternyata masuk dalam kawasan hutan lindung. Bahkan, secara legalitas tidak ada satu kelompok tani pun yang terdaftar, baik di Kementerian Kehutanan ataupun KPHP Santan.
Bahkan dalam lokasi tersebut terdapat 3 plang/papan pengumuman yang menegaskan pelarangan beraktivitas apapun, karena masuk dalam kawasan hutan lindung.
“Kami tim yang terdiri dari Personil Polres Bontang beserta UPTD KPHP Santan mengecek status lahan tersebut, ternyata masuk dalam lokasi hutan lindung,” ujar Kasi Humas Iptu Mandiono mengutip dari Polresbontang.com.
Lebih lanjut beliau menerangkan sesuai dengan Pasal 50 ayat 3 huruf (a) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
“Sementara untuk sanksi atau hukumanya ialah sesuai dengan Pasal 78 ayat 2 UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan bahwa barang siapa sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf (a) dipenjara paling lama 10 tahun atau denda Rp 5 Miliar,” jelasnya. (*)
Pameran foto Komunitas Graphic di Khatulistiwa Expo 2023. (Anjas Setiady)
BONTANG – Bontang Photo Graphic Club atau lebih dikenal Graphic mengadakan Pameran Photo Exhibition Vol. V ‘All About Taste II’ di Khatulistiwa Expo 2023. Kegiatan itu bertempat di Gedung Koperasi Karyawan PKT sejak tanggal 7 – 12 Agustus 2023.
Pameran fotografi ini merupakan kali ke-5 bagi Graphic sejak terbentuk. Di pameran kali ini Graphic menyajikan karya seni berupa foto kepada pengunjung yang hadir di Khatulistiwa Expo 2023. Foto-foto yang dipamerkan merupakan karya anggota Graphic sejak tahun 2008 hingga 2023.
Salahsatu Pendiri Graphic, Anjas Setiady mengatakan, Graphic dulu memiliki agenda bulanan yaitu graphic to school. Kegiatan itu mengadakan workshop ke sekolah-sekolah SMP dan SMA di Bontang tahun 2014, untuk memperkenalkan dan berbagi ilmu di dunia fotografi.
Graphic juga pernah mengadakan event besar se-Kaltim di Bontang pada tahun 2014. Mengundang narasumber Darwis Triadi, Don Hasman, Aditya Zein, Ray Bachtiar.
“Tujuan pameran kali ini untuk menghidupkan kembali hobi fotografi di Bontang, karena terakhir Graphic mengadakan pameran foto itu 9 tahun silam. Selain itu memberikan warna lain untuk dunia seni di Bontang,” beber Anjas.
Dikatakannya, di Bontang sudah mulai banyak bermunculan fotografer muda. Tapi yang jadi kendala adalah kurangnya wadah bagi fotografer muda ini. Karena kurangnya pameran ini, yang membuat bibit-bibit baru di bidang fotografi ini tidak terlalu terexpose.
Para Anggota Graphic berfoto di depan karya-karya foto. (Anjas Setiady)
Sementara itu, Ketua Graphic Ahmad Hendra Hasan berharap dengan Graphic mengadakan pameran kali ini, mampu memberikan semangat bagi generasi muda, agar lebih berminat di fotografi sekaligus memberikan wadah kepada fotografer muda untuk ikut berpartisipasi memajang hasil karyanya.
“Semoga dengan adanya pameran ini, ke depannya dapat membuka wawasan tentang apa itu fotografi, karena fotografi itu tidak hanya pemandangan dan model tapi lebih luas dari itu,” ungkap Hendra.
Diketahui, Graphic merupakan salahsatu komunitas foto yang terbentuk di Bontang sejak tahun 2008.
Anggota Graphic tak hanya terdiri dari fotografer profesional, tapi juga pecinta fotografi di Kota Taman, sebutan Kota Bontang. Uniknya dari komunitas ini, anggotanya bukan hanya berprofesi sebagai fotografer, namun ada juga yang bekerja sebagai dokter, guru, karyawan swasta, PNS, owner kedai kopi, sampai pelajar.
Pemberian contoh bantuan hidup dasar dengan cara resusitasi jantung paru-paru (CPR). (Yahya Yabo)
BONTANG – Guru-guru SD, SMP dan SMA se-derajat di Kota Bontang mendapatkan pelatihan dan pemahaman mengenai kegawatdaruratan dan Bantuan Hidup Dasar (BHD), Kamis (10/8/2023). Pelatihan tersebut berguna bagi guru untuk dapat menyalurkan kembali di lingkungan sekolah maupun ke pelajar.
Analis Kesehatan, Seksi PTM dan Kesehatan Jiwa (Keswa) Dinas Kesehatan Kota Bontang, Andriana Ratna Ningrum menjelaskan, seminar jantung dan latihan BHD ini dapat mengedukasi guru, agar dapat mengaplikasikan kejadian yang dialami pada lingkungan sekitar.
“Guru dapat menginformasikan latihan BHD untuk siswa, yang bisa terjadi di sekitar sekolah. Kejadian seperti tersedak pentol dapat diatasi secara langsung dan ditangani. Guru tahu, guru paham, guru tahu tekniknya. Ketika tahu ilmunya, untuk praktiknya dapat dilakukan,” jelas Andriana.
Selain itu Ia mengatakan, BHD bukan hanya tenaga kesehatan yang dapat melakukan, namun masyarakat juga dapat menguasainya.
“Selain Nakes, masyarakat juga harus tahu. Karena setiap pertolongan akan ada ‘golden timenya yang pendek,” paparnya.
Nantinya, kata Andriani kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengaplikasian sehingga dapat mengatasi pada pertolongan pertama pada setiap insiden.
“Sesama kita dapat saling menolong, karena golden periode sangat pendek. Jadi di dekat kita yang dapat menolong,” pungkasnya.
