BONTANG – Pembahasan mengenai jumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bontang menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tatib DPRD Bontang, Rustam, menyatakan bahwa penyusunan tatib yang mencakup 24 bab dan 229 pasal telah mencapai tahap akhir.

“Kami telah menyusun draft tata tertib yang mencakup berbagai aturan baru dan perubahan signifikan, termasuk dalam penetapan anggota Banggar. Kami pastikan aturan ini dapat diterima semua pihak dan sejalan dengan ketentuan peraturan pemerintah,” ujar Rustam.

Menurut Rustam, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, jumlah anggota Banggar harus setengah dari total anggota DPRD. Dengan jumlah anggota DPRD Bontang sebanyak 25 orang, muncul diskusi apakah jumlah anggota Banggar akan ditetapkan sebanyak 12 atau 13 orang.

“Ini bukan sekadar soal angka, tetapi juga tentang efektivitas dan representasi yang optimal. Jadi, apakah dibulatkan ke 12 atau 13, masih perlu diskusi lebih lanjut dengan semua pihak,” lanjut Rustam.

Untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rustam mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengadakan konsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri. Konsultasi ini dilakukan untuk memperkuat keabsahan aturan yang disepakati oleh DPRD Bontang.

“Kami ingin memastikan semua aturan yang kami susun sesuai dengan ketentuan pusat. Oleh karena itu, kami perlu mendapat masukan dan klarifikasi dari pihak berwenang agar tidak terjadi kesalahan penerapan di kemudian hari,” jelas Rustam.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai jumlah anggota Banggar masih dalam proses dan akan dimusyawarahkan lebih lanjut. “Ini adalah keputusan yang akan berdampak pada kinerja dewan secara keseluruhan, sehingga penting bagi kami untuk memusyawarahkan ini secara tuntas dan mencapai kesepakatan bersama,” ungkap Andi Faiz.

Andi Faiz menambahkan bahwa semua keputusan akan dibuat berdasarkan musyawarah mufakat. “Kami berusaha agar aturan yang dihasilkan bukan hanya formalitas, tetapi juga benar-benar mendukung kelancaran kinerja dewan,” pungkasnya.

Dengan demikian, penetapan jumlah anggota Banggar DPRD Bontang masih dalam tahap pembahasan dan akan ditentukan melalui musyawarah bersama, dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (adv)

BONTANG – Dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang I DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry resmi terpilih sebagai Ketua Komisi C DPRD Bontang, Kamis (17/10/2024).

Alfin, yang merupakan politisi muda dari Partai Golkar, menyatakan bangga atas kepercayaan yang diberikan, meskipun ia juga menyadari besarnya tanggung jawab yang kini ia emban.

“Bangga pasti, tapi tanggung jawab ini sangat besar, apalagi saya membawa nama generasi muda. Tentu ekspektasi dari masyarakat sangat tinggi, dan saya harus bisa menjawab tantangan ini,” ujar Alfin.

Dijelaskannya bahwa prioritas utamanya sebagai Ketua Komisi C adalah memperkuat kinerja komisi melalui rapat internal untuk membahas agenda-agenda penting yang akan dihadapi.

Ia menekankan pentingnya penentuan prioritas dalam menangani berbagai isu yang menjadi tanggung jawab Komisi C.

“Kami akan segera melakukan rapat internal untuk membahas apa saja yang menjadi PR dan skala prioritas untuk Komisi C. Langkah ini penting agar pekerjaan dapat terarah dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Sebagai Ketua Komisi C, Alfin memiliki tanggung jawab terhadap sejumlah mitra kerja penting yang berperan dalam pembangunan dan pelayanan publik di Bontang, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Perhubungan. Selain itu, Komisi C juga bermitra dengan Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Susunan Komisi C DPRD Kota Bontang
– Ketua: Alfin Rausan Fikry
– Wakil Ketua: Muhammad Sahib
– Sekretaris: Joni Alla’padang
– Anggota: Sem Nalpa Mario Guling, Yassier Arafat, Sumardi, Bonnie Sukardi.

Selain memimpin Komisi C, Alfin juga dipercaya menjadi anggota Badan Musyawarah DPRD Bontang. Ia akan bekerja sama dengan 11 anggota lainnya, termasuk tiga pimpinan DPRD Kota Bontang, dalam mengatur berbagai agenda penting DPRD ke depan.

Alfin berharap kepemimpinannya di Komisi C dapat membawa perubahan positif bagi Kota Bontang, terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur, penataan kota, dan pelayanan publik.

“Ini adalah tanggung jawab besar, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kontribusi nyata bagi Bontang,” tutupnya.(adv)

BONTANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyelenggarakan Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang I untuk mengesahkan Rancangan Peraturan DPRD mengenai Tata Tertib DPRD Kota Bontang. Rapat yang berlangsung di Bontang Lestari pada Kamis (17/10/2024) ini dihadiri 21 anggota dewan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, bersama Wakil Ketua DPRD, Maming dan Sitti Yara.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz, menyatakan bahwa agenda utama rapat adalah persetujuan terhadap perubahan kedua Tata Tertib DPRD Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2019. “Kami persilakan panitia khusus (pansus) DPRD untuk menyampaikan laporan pembahasan rancangan perubahan kedua tata tertib ini,” ujar Andi Faiz dalam pembukaannya.

Ketua Pansus Tata Tertib DPRD Kota Bontang, Rustam, yang diwakili oleh anggota pansus Heri Keswanto, memaparkan bahwa pansus telah melakukan sejumlah pembahasan internal terkait jadwal rapat kerja (raker), kunjungan kerja, serta konsultasi untuk merampungkan rancangan tersebut. Pembahasan dilakukan sebanyak enam kali, ditambah lima kunjungan kerja ke beberapa daerah, termasuk Kabupaten Kutai Timur, Maros, Tabalong, Polewali Mandar, dan Universitas Mulawarman di Samarinda.

Beberapa perubahan penting dalam tata tertib ini meliputi:

1. Penambahan definisi tata tertib dan LKPJ dalam ketentuan umum.
2. Perubahan nama komisi, dari Komisi 1, 2, dan 3 menjadi Komisi A, B, dan C.
3. Penyesuaian nama mitra kerja keempat komisi pada Pasal 55.
4. Penyesuaian waktu dan pelaksanaan rapat.
5. Harmonisasi pasal-pasal sesuai aturan terbaru.

Heri menambahkan bahwa rancangan tata tertib ini telah disesuaikan dengan harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM serta difasilitasi oleh biro hukum Provinsi Kalimantan Timur. “Rancangan peraturan ini kini dikembalikan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan bersama dari seluruh anggota DPRD,” tuturnya.

Pada akhir rapat, Andi Faiz menyerahkan rancangan peraturan ini kepada forum untuk disetujui. Seluruh anggota DPRD pun secara mufakat menyetujui perubahan tata tertib tersebut.

Rapat Paripurna ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja DPRD Kota Bontang untuk masa depan. (adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Tiga unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bontang resmi dilantik, Kamis (17/10/2024) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bontang.

Berdasarkan surat keputusan Pj Gubernur Kalimantan Timur per 14 Oktober 2024, resmi ditetapkan Andi Faizal Sofyan Hasdam dari partai Golkar sebagai ketua DPRD Bontang, kemudian wakil ketua 1 Sitti Yara  dari PKB dan wakil ketua 2 Maming dari PDI Perjuangan.

Penetapan diresmikan untuk masa jabatan 2024-2029. Pelantikan disertai dengan pengambilan sumpah atas tiga unsur pimpinan

“Penentuan unsur pimpinan didasari jumlah perolehan kursi dalam pemilihan legislatif,” ujar Sekretaris DPRD Bontang, Yessy Waspo.

Partai dengan kursi terbanyak dapat terpilih menjadi ketua DPRD. Kemudian perolehan kursi selanjutnya dapat menjadi wakil ketua 1 dan 2.

Andi Faizal Sofyan Hasdam, Ketua DPRD terpilih MK mengungkapkan bah dengan terbentuk unsur pimpinan ini diharapkan agar kolaborasi dengan pemerintah semakin baik.

“Kami harap makin baik lagi kolaborasi antar unsur-unsur forkopimda hingga masyarakat sehingga terwujud pembangunan Kota Bontang yang berkelanjutan,” terangnya. (Adv/sya)

Editor : Yusva Alam

BONTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Muhammad Shahib, mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang yang telah memberikan perhatian khusus terhadap layanan pendidikan di daerah pesisir. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah penyediaan transportasi laut berupa kapal dan ketinting bagi tenaga pendidik serta siswa di kawasan pesisir, seperti Tihi-Tihi dan Selangan.

Transportasi laut ini disediakan untuk mempermudah akses para pengajar yang bertugas di daerah pesisir, serta siswa yang tinggal di wilayah pesisir namun bersekolah di kota. “Kapal ini diperuntukkan agar guru dan murid bisa lebih mudah bersekolah, karena disediakan fasilitas kapal untuk akses ke sekolah,” ujar Shahib.

Shahib menilai langkah yang diambil oleh Disdikbud sangat tepat, mengingat pentingnya penyediaan transportasi bagi para pengajar dan siswa di daerah pesisir. Menurutnya, hal ini mendesak karena banyak keluhan terkait sulitnya akses transportasi bagi guru yang mengajar di sekolah pesisir serta siswa yang bersekolah di kota.

Fasilitas kapal tersebut sudah ada sejak dua tahun terakhir. Namun, Shahib menegaskan perlunya penambahan jumlah kapal untuk mengatasi keterbatasan yang masih dirasakan saat ini. “Penambahan kapal untuk transportasi ini memang perlu dilakukan, karena jumlahnya masih kurang. Semakin cepat dianggarkan, semakin baik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SDN 015 Selangan, Abdul Kadir Zaelani, menyampaikan bahwa fasilitas kapal yang disediakan sangat membantu para pengajar. Ia tidak lagi harus memikirkan biaya transportasi seperti sewa kapal, bahan bakar, maupun upah pengemudi kapal. “Fasilitas kapal ini sangat membantu kami para pengajar,” ungkapnya. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang telah mempersiapkan pembentukan komisi baru di periode 2024-2024. Sebelumnya, nama komisi menggunakan angka I, II, dan III. Kini akan diubah menggunakan abjad menjadi Komisi A, B, dan C.

Ketua Panitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib) DPRD Kota Bontang, Rustam menyampaikan di tahun periode baru jabatan 2024-2029 telah bersepakat akan mengubah nama komisi tersebut, untuk memberikan suasana yang berbeda dari sebelumnya.

“Seperti halnya, komisi I berubah menjadi A, Komisi II berubah menjadi B, dan Komisi III menjadi C,” ucapnya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Perubahan nama komisi dilakukan dalam rangka pembaharuan struktur, agar berbeda dari periode yang sebelumnya. Akan tetapi, dalam perubahan nama komisi tersebut, untuk fungsinya masih terbilang sama seperti dulu, tidak ada yang berubah.

“Ini hanya perubahan nama komisi saja, untuk fungsinya masih tetap sama tidak ada yang berubah,” jelasnya.

Selanjutnya, untuk pekan depan nantinya telah direncanakan untuk tatib DPRD Kota Bontang, yang mana memasuki tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

Hal ini telah diusulkan ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), agar mendapatkan Nomor Registrasi (Noreg). Maka saat ini, DPRD Bontang menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim terkait penetapan pimpinan DPRD definitif. (Dwi/Adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Bontang kini memasuki tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan untuk mengusulkan ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) guna mendapatkan Nomor Registrasi (Noreg).

Anggota DPRD Kota Bontang, Rustam, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim terkait penetapan pimpinan DPRD definitif. Setelah itu, barulah DPRD Kota Bontang akan memulai proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Setelah SK Gubernur keluar, barulah kami bisa membentuk AKD,” ujarnya saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Rustam juga menjelaskan bahwa pengesahan tata tertib akan dilakukan setelah pimpinan definitif dilantik. Setelah itu, anggota DPRD akan disebar ke tiga komisi melalui fraksi-fraksi, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ia menambahkan bahwa pembagian mitra kerja antar komisi diupayakan tetap proporsional, meskipun ada sedikit perubahan pada nama-nama komisi. Namun, beban kerja di setiap komisi akan disesuaikan agar tetap seimbang.

“Tidak banyak perubahan, hanya nama komisi yang berbeda. Selebihnya masih sama seperti periode sebelumnya,” tutupnya. (Dwi/Adv)

Editor: Yusva Alam