Oleh:

Nayla Majidah S.Pd

(Pemerhati Masalah Umat)

Rustam, selaku Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang telah meminta pemerintah meningkatkan pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah, sejak dini menumbuhkan perekonomian jelang menghadapi Bontang pasca migas.

Terkait dengan hal ini, Neni Moerniaeni juga pernah memberikan sambutan pada pembukaan pesta laut tahun 2017. Beliau menekankan bahwa pesta Laut Kelurahan Bontang Kuala sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah Kota Bontang sebagai kota maritim, bersungguh-sungguh melestarikan kearifan budaya lokal di kota Taman. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penopang roda perekonomian di Bontang pasca migas kelak.

Landasan Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Bontang

Pembangunan Kepariwisataan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA)  Kota Bontang No 12 tahun 2020 adalah  Rencana induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah tahun 2021-2025.

Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan yang memiliki  Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah yaitu Wisata kemaritiman berkebudayaan industri, didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi: a. Destinasi Pariwisata Daerah; b. Pemasaran Pariwisata Daerah; c. Industri Pariwisata Daerah; dan d. Kelembagaan Kepariwisataan Daerah.

Di pasal 7, dijelaskan tentang tujuan Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat ( 3 ) huruf c meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, meningkatkan citra destinasi pariwisata dengan menggunakan media, mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan pendapatan Masyarakat lokal dan mengembangkan kelembagaan pariwisata dan sistem tata Kelola pariwisata.

Sebagai wujud nyata keseriusan pemerintah dengan program ini, maka dibangun sebanyak 15 tempat wisata, di antaranya tempat wisata kota Bontang seperti Pantai Marina, mangrove, taman-taman dan café yang menghadap ke laut.

Sebagai wujud keberhasilan pemerintah mengembangkan sektor pariwisata, desa malahing sebagai salah satu destinasi wisata di Bontang baru-baru ini mendapatkan penghargaan nasional.

Mewujudkan Pariwisata sebagai Penggerak Ekonomi

Berdasarkan data BPS Kota Bontang, angka kemiskinan di Bontang 2022 sebanyak 8.390 jiwa atau setara 4.54%dari total  jumlah penduduknya  sekitar 185.928. Pemerintah berupaya dengan segala cara untuk mensejahterakan Masyarakat, salah satunya dengan  membangkitkan kembali sektor pariwisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar, menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan UMKM

Sebagai bukti keseriusannya, pemerintah di antaranya menggandeng Perusahaan-perusahaan besar (CSR) PKT untuk mensukseskan targetnya. Kontribusi Perusahaan diwujudkan dengan memberikan pelatihan pengembangan pariwisata, pembinaan pengembangan program Guntung Eco Culture Sport Tourism (CEST).

Sektor pariwisata diproyeksikan mampu menyumbang produk domestik bruto sebesar 15%, Rp 280 triliun untuk devisa negara, 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara, 275 juta perjalanan wisatawan nusantara dan menyerap 13 juta tenaga kerja pada 2019. Secara PDRB kaltim, pariwisata hanya menyumbang 0.82 persen, sangat rendah dibandingkan hasil dari batubara yang menjadi sektor unggulan.

Menjadikan sektor pariwisata sebagai tumpuan untuk pemulihan ekonomi sangat sulit terwujud. Secara fakta, sektor ini  justru menjadi kantong bisnis para pengusaha besar. Sebagai contoh, pusat destinasi wisata mangrove yang ada di bontang hanya satu yang menjadi milik pemerintah daerah yaitu mangrove Berbas Pantai.

Indonesia memiliki SDA yang melimpah. Harus dicermati bahwa pariwisata dalam kacamata kapitalis adalah bagian dari upaya liberalisasi ekonomi dan budaya. Apalagi  hasil yang didapatkan dengan pariwisata yang jelas-jelas  tidak bisa mensejahterakan dibandingkan dengan  pengoptimalan mengelola SDAE yang melimpah.

Menjadi renungan bagi kita semua bahwa pengelolaan pariwisata sejatinya adalah memberikan jalan bagi pengusaha-pengusaha besar atau para kapitalis untuk merampas SDAE. Sektor Pariwisata tdk bisa mendongkrak perekonomian rakyat, karena sangat kecil di bandingkan SDAE.

Pengelolaan pariwisata menyimpan bahaya yang besar berupa  liberalisasi kehidupan Masyarakat.  Ada dampak pariwisata di bidang Sosial, gaul bebas, narkoba, dan lain sebagainya.

Pariwisata dalam Pandangan Islam

Islam menjadikan pariwisata bermanfaat bagi Masyarakat umum. Menjadi sarana untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah SWT dengan cara:

Sarana Dakwah

Menjadi sarana dakwah, karena manusia, baik Muslim maupun non-Muslim, biasanya akan tunduk dan takjub ketika menyaksikan keindahan alam. Pada titik itulah, potensi yang diberikan oleh Allah ini bisa digunakan untuk menumbuhkan keimanan pada Dzat yang menciptakannya, bagi yang sebelumnya belum beriman. Sedangkan bagi yang sudah beriman, ini bisa digunakan untuk mengokohkan keimanannya. Di sinilah, proses dakwah itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan obyek wisata tersebut.

Sarana Propaganda (di’ayah)

karena dengan menyaksikan langsung peninggalan bersejarah dari peradaban Islam itu, siapapun yang sebelumnya tidak yakin akan keagungan dan kemuliaan Islam, umat dan peradabannya akhirnya bisa diyakinkan, dan menjadi yakin. Demikian juga bagi umat Islam yang sebelumnya telah mempunyai keyakinan, namun belum menyaksikan langsung bukti-bukti keagungan dan kemuliaan tersebut, maka dengan menyaksikannya langsung, mereka semakin yakin.

Pariwisata Bukan Sumber Devisa

Islam juga mempunyai sumber perekonomian yang bersifat tetap dengan dijadikannya pariwisata sebagai sarana dakwah dan propaganda oleh negara, maka Negara Islam tidak akan mengeksploitasi bidang ini untuk kepentingan ekonomi dan bisnis, apalagi sumber devisa.

Ini tentu berbeda, jika sebuah negara menjadikannya sebagai sumber perekonomiannya, maka apapun akan dilakukan demi kepentingan ekonomi dan bisnis. Meski untuk itu, harus mentolelir berbagai praktik kemaksiatan.

Wallahu a’lam bishawab

Oleh:

Dinnar Fitriani Susanti

(Aktivis Muslimah Balikpapan)

Di pemilu tahun 2022 lalu, hanya 70 persen masyarakat di Kaltim yang pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 100 persen yang terdaftar memiliki hak pilih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bontang, Sigit Alfian  mengatakan, sosialisasi ini penting, karena diharapkan pada tahun 2024 mendatang 100 persen warga Kaltim yang memiliki hak pilih bisa menggunakan suaranya.

Di Kota Bontang sendiri terdapat 131.595 pemilih, pemilih laki-laki sebanyak 68.135 dan pemilih perempuan sebanyak 63.459.

“Kami pinginnya masyarakat Kaltim bisa pergi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya,” ungkapnya di Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemilih Organisasi Wanita Bontang Pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Senin (18/9/23).

Alasan Kesbangpol memilih organisasi wanita Bontang sebagai peserta, karena perempuan dinilai memiliki kekuatan untuk mengajak dan menyebarkan informasi kepada keluarga dan sekitarnya.

Asumsi Demokrasi untuk Perempuan

Berbagai upaya untuk menyukseskan pesta demokrasi. Termasuk salah satunya adalah dengan mendorong partisipasi perempuan dalam peningkatan pemilih. Karena perempuan dianggap bisa mengajak orang di sekitarnya seperti anaknya, suaminya dan tetangganya.

Mengapa berbagai hal ini dilakukan, bukan karena posisi perempuannya. Namun pemerintah tidak ingin pesta demokrasi ini tidak semeriah pesta demokrasi sebelumnya. Masyarakat tidak banyak hadir ke TPS dengan berbagai alasan.

Di sisi yang lain, pemerintah tidak ingin anggaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp 86,2 Triliun tidak disukseskan oleh para pemilih. Anggaran ini luar biasa besar, jika dibandingkan dengan pesta demokrasi tahun 2019, anggaran kali ini 3 kali lebih besar dari tahun 2019.

Sehingga wajar jika berbagai cara pun akan di tempuh. Namun perlu diketahui bahwa hal ini adalah semakin memperpanjang seremonial demokrasi. Masyarakat dibuat lupa persoalan utama mereka.

Pesta demokrasi hanya memilih pemimpin yang berganti – ganti. Euforia kemenangan ini tidak dirasakan secara mendasar oleh rakyat secara bahagia. Namun hanya di rasakan oleh partai pengusung pemenang pemimpin dan oligarki di belakangnya.

Berbagai persoalan akan tetap berjalan, bahkan semakin bertambah jika demokrasi masih menjadi jalan untuk mengatur masyarakat.

Inilah asumsi pesta demokrasi, yang menonjol yaitu rakyat termasuk perempuan dibutuhkan suara mereka saat euforia demokrasi. Namun setelah euforia selesai, maka selesailah suara mereka. Demokrasi menjunjung konsep kekuasaan melalui eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga wajar jika dikatakan bahwa suara rakyat adalah asumsi euforia.

Realitas, Perempuan Sejahtera dalam Aktivitas Politik Islam

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah dan diutusnya Rasulullah sebagai penyampai risalah di muka bumi. Dan Islam adalah agama yang terdiri dari akidah dan syariah, merupakan sebuah sistem yang menyeluruh.

Dalam kesempurnaan syariah inilah Islam telah memposisikan baik laki-laki dan perempuan memiliki tujuan di muka bumi untuk melaksanakan seluruh aturan Islam.

Dalam Syariah pengaturan pelaksanaan ada yang terdiri dari hubungan manusia kepada Allah, hubungan manusia kepada dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan sesama manusia.

Dalam konteks hubungan manusia dengan manusia inilah cakupan begitu luas, semisal muamalah, ekonomi, sosial, memimpin, dan di pimpin negara.

Begitu sempurnanya Islam sebagai sebuah aturan hidup, maka akan memberikan pengaruh kebaikan di muka bumi.

Hal ini telah terbukti sejak Rasulullah diutus sampai pada masa Daulah Utsmaniyah, hal ini berjalan kurang lebih sekitar 1300 tahun dan hampir merata di belahan bumi.

Islam sebagai syariah yang begitu sempurna ini pun telah mengatur kehidupan melalui hukum – hukumnya seperti wajib, Sunnah, mubah, makruh dan haram.

Dalam pelaksanaan aturan sesama manusia tidak terlepas dari aktivitas politik, yang di sebut dengan riayah suunil ummah (mengurusi urusan ummat). Aktivitas ini seperti muhasabah, memberikan masukan, menasehati serta komplain atas pelaksanaan kebijakan. Kebijakan ini yang dimaksud adalah syariah Islam itu sendiri. Aktivitas politik ini tidak di batasi waktu dan tempat. Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan pelaksanaan syariah, maka wajib bagi umat untuk mengingatkan. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab di hadapan Allah dan juga sebagai wujud menghormati pemimpin agar selamat dunia dan akhirat.

Dan aktivitas politik ini pun tentu saja melekat pada laki-laki juga perempuan sebagai umat atau warga negara. Sebagai mana pernah terjadi pada masa Umar sebagai Khalifah. Pada masa kepemimpinannya Umar pernah menetapkan mahar. Namun Al Khansa mengingatkan Umar agar jangan menetapkan mahar yang merupakan hak untuk perempuan. Disinilah Al Khansa sebagai wakil dari perempuan untuk menyampaikan komplain atas kebijakan pemimpin pada masa itu.

Di kisah yang lain pula, pada saat proses baiat aqabah, ada dua orang perwakilan perempuan dari tujuh puluh orang laki-laki, salah satunya adalah Nusaibah. Proses baiat ini adalah proses perwakilan dari para perempuan untuk memberikan loyalitasnya untuk bersedia di atur dengan Syariah Islam sebelum Rasulullah menjadi kepala Negara di Madinah.

Dan masih banyak lagi kisah yang menceritakan bagaimana aktivitas politik yang dilakukan oleh perempuan selama peradaban Islam. Sejatinya Islam telah mendengarkan dan memberikan kesejahteraan kepada perempuan secara realitas dan nyata. Hal itu terjadi karena Islam adalah agama yang di turunkan untuk manusia, baik untuk laki-laki dan perempuan.

Dan aktivitas politik ini merupakan bagian dari ibadah. Ketika dilaksanakan akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena bagian dari pelaksanaan aturan Syariah. (*)