Beranda blog Halaman 725

PKS dan Nasdem Bergabung Jadi Satu Fraksi

Penulis
redaksi
-
0
PKS dan Nasdem Bergabung Jadi Satu Fraksi
Perwakilan PKS dan Nasdem. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem bergabung jadi satu fraksi di DPRD Kota Bontang periode 2024-2029 yang ditetapkan, Kamis (22/8/24).

Penetapan ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kota Bontang, dalam rangka penetapan fraksi-fraksi di Kantor Sekretariat DPRD Kota Bontang. Terdapat enam fraksi yang dibentuk, terdiri dari empat fraksi utuh dan dua fraksi gabungan.

Ketua Fraksi PKS-NasDem Suharno mengatakan, sebelum rapat paripurna tersebut, PKS dan NasDem telah melakukan komunikasi bersama terkait gabungan fraksi ini. Ia melihat jumlah kursi PKS yang dirasa tidak dapat menjadi satu fraksi utuh, sehingga mencari partai yang dapat bergabung dengan PKS.

“Pencarian fraksi gabungan ini berdasarkan gabungan visi dan misi yang sama,” jelasnya.

Muhammad Shahib, politikus NasDem yang menjadi sekretaris fraksi ini mengatakan, jauh sebelum pelantikan pun, kedua pihak sudah bersiap untuk melakukan penggabungan.

“Dalam koalisi ini semoga tugas, visi dan misi dapat kami jalankan sebaik-baiknya,” tambahnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Kundapil di Bontang, Rudy Mas’ud Terima Keluhan dari Masyarakat

Penulis
redaksi
-
0
Kundapil di Bontang, Rudy Mas'ud Terima Keluhan dari Masyarakat
Kundapil Rudy Mas'ud dirangkai Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Rudy Mas’ud, Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Golkar melakukan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Kota Bontang, yang dirangkai dengan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR-RI, Sabtu (24/8/24) di Hotel Grand Mutiara.

Dalam kunjungannya, ia turut didampingi oleh Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, Ketua Fraksi Partai Golkar, Yasser Arafat, dan bakal calon Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.

Ribuan masyarakat Kota Bontang terlihat memenuhi ballrom hotel tersebut, mereka tampak antusias.

Kegiatan ini juga dihadiri ketua RT, tokoh agama, para pemuda, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), termasuk kader-kader Partai Golkar tingkat kelurahan dan kecamatan.

Rudy menjelaskan, sebagai perwakilan masyarakat Kaltim di Senayan, maka sudah sepantasnya Ia mengunjungi 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur

“Kunjungan dapil ini sekaligus sosialisasi empat pilar kebangsaan di Bontang,” terangnya.

Sebelum melaksanakan sosialisasi di Bontang, ia telah mendatangi Kabupaten Kutai Timur, setelah itu dari Kota Bontang ia akan bergeser ke Kota Samarinda dan lusanya berlanjut ke Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kita memanfaatkan waktu untuk melaksanakan kunjungan dapil ini,” ujarnya saat diwawancarai.

Dalam sosialisasi ini Rudy menerima banyak aspirasi dari masyarakat Kota Bontang. Bersama dengan peserta mereka melakukan tukar pikiran terkait permasalahan dan pencarian solusi yang ada di Bontang.

Yang paling ia perhatikan adalah jalanan yang digunakan untuk akses antar kota, yang pembangunannya masih belum maksimal. Ia berharap dengan adanya sesi tanya jawab ini, menjadi dalam satu koreksi negara dalam mengoptimalkan pembuatan jalanan Samarinda-Bontang menjadi dua jalur.

“Kalau tol Bontang belum perlu, hanya butuh pemaksimalan dengan dibuatkan dua jalur,” tambahnya.

Kemudian, terdapat nelayan yang mengeluhkan takut berlayar dan kurangnya asupan bahan bakar untuk mereka. Pemkot Bontang dirasa perlu memberikan sosialisasi pada para nelayan, bahwa jangan takut untuk melaut karena tidak ada musuh yang perlu ditakutkan saat melaut.

Terakhir adalah pengangguran di Kota Bontang yang merupakan tertinggi se- Kaltim. Ia segera berusaha untuk berkoordinasi dengan provinsi untuk melakukan pencarian solusi agar tidak ada lagi pengangguran di Kota Bontang.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Ambil Alih BLKI, Solusi Agus Haris Atasi Tingginya Angka Pengangguran di Bontang

Penulis
redaksi
-
0
Anggota DPRD Kota Bontang, Agus Haris. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Agus Haris menanggapi angka pengangguran di Kota Bontang yang terbilang masih cukup tinggi di wilayah Kaltim, yakni 7,41 persen.

Menurutnya, untuk mengatasi persoalan pengangguran yang ada di Kota Bontang, Pemerintah Kota (Pemkot) bisa mengambil alih pengelolaan di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), karena BLKI masih dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

“Nanti kita coba bermohon ke pemprov, untuk kita yang kelola. Kita juga akan menyiapkan alokasi anggaran terkait dengan rencana pelatihan, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada di Kota Bontang,” ucapnya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, di Kota Bontang sendiri ada puluhan perusahaan yang setiap waktu dalam setahun membutuhkan tenaga kerja baru, dengan demikian kalau pemerintah yang memprogramkan pastinya nanti akan sesuai.

“Contohnya seperti penerimaan security, yang dibutuhkan adalah pengalaman. Selain itu juga harus ada sertifikat sebagai alat pembuktian,” paparnya.

Bahkan jika pengelolaan sudah sesuai nantinya, maka pemerintah bisa dengan leluasa memprogramkan atau menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan pangsa pasar kerja dengan berkomunikasi ke perusahaan.

“Nah di sini pemerintah bisa menyiapkan biaya untuk mendapatkan sertifikatnya, misalnya dengan Rp 5 juta, pemerintah tinggal menyiapkannya. Nanti mereka juga tinggal pergi, untuk melakukan latihan bersertifikat,” tutupnya. (Dwi/Adv).

Editor: Yusva Alam

Merasa Cocok Dalam Visi Misi, Fraksi Amanat Demokrat Bergelora Bersatu

Penulis
redaksi
-
0
Anggota Fraksi Amanat Demokrat Bergelora. (Syakurah)
Anggota Fraksi Amanat Demokrat Bergelora. (Syakurah)

BONTANG – Rapat Paripurna ke-3 DPRD masa sidang I Kota Bontang dilaksanakan, Kamis (22/8/24) untuk membentuk fraksi-fraksi yang kini telah dibentuk sebanyak 6 fraksi.

Salah satunya adalah fraksi yang menggabungkan 3 partai sekaligus di dalamnya, yakni Fraksi Amanat, Demokrat Bergelora yang diketuai Ridwan, dengan Wakil Ketua Sumardi, Sekretaris Muhammad Aswar dan Anggota Muhammad Irfan.

Ridwan mengungkapkan alasan pertama mereka bersatu dalam fraksi adalah Partai Amanat Nasionsl (PAN) bersama dengan Partai Gelora bersama mengusung Najirah sebagai salah satu kandidat di Pilkada 2024.

Selanjutnya, ia menjelaskan sejak periode lalu PAN sudah bergabung dengan Demokrat sehingga saat ini mereka kembali bersama.

Dilanjutkan Sumardi, sebelum pelantikan, pihaknya sudah saling berkoordinasi terkait visi misi yang memang dirasa cocok sejak awal, oleh sebab itu mereka kembali bersama dalam periode 2024-2029 ini.

“Saya, Ridwan dan Aswar sudah pernah rapat bersama dan ternyata merasa cocok,” terangnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Aswar yang merasa cukup nyaman dengan obrolan sebelum mereka dilantik, sehingga akhirnya memutuskan untuk bersama dalam satu fraksi.

“Visi misi sudah sejalan jadi apalagi yang perlu dikhawatirkan,” tambahnya.

Diharapkan dengan koalisi antar partai ini makin banyak amanah masyarakat Bontang yang dapat mereka realisasikan, sehingga kesejahteraan warga yang mereka bawa amanahnya dapat terjamin. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Pansus Tatib DPRD Kota Bontang Telah Ditetapkan

Penulis
redaksi
-
0
Pansus Tatib DPRD Kota Bontang Telah Ditetapkan
Rapat pembentukan tim pansus tatib DPRD Bontang. (Syakurah)

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang resmi menetapkan Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) masa jabatan 2024-2029, Kamis (22/8/24) di Ruang Rapat II DPRD Kota Bontang.

Ketua Sementara DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam memimpin dan membahas pembentukan tim pansus yang akan bertanggung jawab menyusun tatib DPRD Bontang selama lima tahun ke depan.

Dikatakan Andi Faizal, pembentukan tata tertib ini adalah langkah awal yang sangat penting sebelum dilakukan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) agar dapat menjadi acuan.

“Setelah Pansus Tatib dibuat, selanjutnya akan menjadi acuan bagi pembentukan AKD di DPRD Bontang,” terangnya.

Ia berharap dengan telah terpilihnya anggota pansus, mereka dapat bekerja lebih cepat dan efektif dalam melakukan penyusunan tatib, agar secepatnya dijadikan sebagai pedoman bagi para legislatif untuk berkegiatan selama masa jabatan 2024-2029.

Setelah rapat pembentukkan selesai, diumumkan Pansus Tatib DPRD Kota Bontang sebagai berikut:

Ketua: H. Rustam, SE, MM.
Wakil Ketua: H. Maming, SH, MM.
Sekretaris: Yessy Waspo Prasetyo, SE.
Anggota: H. Ubayya Bengawan, SH, H. Ridwan, SE, Heri Keswanto, S. Kom, Bonnie Sukardi, A. Md, SE, Faisal.

Lebih lanjut, Andi Faiz berharap agar pembuatannya tidak memakan waktu lama, sehingga para dewan dapat secepatnya bekerja dengan maksimal. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Sutomo-Nasrullah Siap Bertarung di Pilkada Pasca Terima Rekomendasi Demokrat

Penulis
redaksi
-
0
Sutomo-Nasrullah Siap Bertarung di Pilkada Pasca Terima Rekomendasi Demokrat
Pasangan Sutomo Jabir-Nasrullah menerima surat rekomendasi Demokrat yang diserahkan langsung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (23/8. (Tangkapan Layar)

BONTANG – Peta politik Pilkada Bontang 2024 semakin menarik dengan munculnya pasangan Sutomo Jabir dan Nasrullah sebagai kandidat poros keempat.

Pasangan ini resmi mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat yang memiliki satu kursi setelah sebelumnya memperoleh rekomendasi dari PKB dengan 4 kursi.

Penyerahan surat rekomendasi dilakukan langsung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang disiarkan langsung melalui YouTube, Jumat (23/8/2024) di Jakarta.

Ikut mendampingi penyerahan rekomendasi, Ketua DPW Demokrat Kaltim, Irwan Fecho, Ketua DPC Demokrat Kota Bontang, Amriadi dan Anggota DPRD Bontang Sumardi.

Kepada wartawan, Sutomo Jabir, mengungkapkan bahwa keluarnya surat rekomendasi dari Partai Demokrat menepis semua keraguan yang sempat muncul terkait dukungan lain selain PKB. “Setelah ini, kami akan fokus meraih simpati masyakarat,” ujar Sutomo.

Lebih lanjut, Sutomo menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar konsolidasi untuk mempersiapkan diri mendaftar ke KPU Bontang dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan. “Insya Allah, kami akan mendaftar di hari terakhir (Kamis, 29/8/2024, Red.),” ucapnya.

Terbentuknya poros keempat pasangan Sutomo Jabir dan Nasrullah, dipastikan peserta Pilkada Bontang 2024 bertambah menjadi empat pasangan calon.

Sebelumnya, tiga pasangan calon lain sudah lebih dulu mengumumkan koalisi partainya, yaitu Neni Moerniaeni-Agus Haris dari Golkar, Gerindra, dan PKS.

Kemudian pasangan Najirah-Muhammad Aswar yang didukung PDIP, Gelora, PAN; dan pasangan Basri Rase-Chusnul Dhihin yang telah dinyatakan KPU memenuhi syarat untuk maju melalui jalur independen.

Sementara itu, Sitti Yara, perwakilan PKB yang juga Wakil Ketua sementara DPRD Bontang, membenarkan dukungan demokrat untuk pasangan Sutomo-Nasrullah. “DPP sudah menyerahkan surat rekomendasi kepada Pak Sutomo Jabir-Nasrullah,” kata Sitti.

Selanjutnya, PKB dan Demokrat bersama seluruh kader dan simpatisan akan melakukan konsolidasi serta merapatkan barisan untuk memenangkan Sutomo Jabir dan Nasrullah di Pilkada Bontang 2024. “Yang jelas, kami (PKB dan Demokrat) siap bertarung, Insya Allah menang,” pungkas Sitti Yara.

Editor: Agus S/Yusva Alam

KPU Buka Pendaftaran Paslon Pilkada di 27-29 Agustus 2024

Penulis
redaksi
-
0
KPU Buka Pendaftaran Paslon Pilkada di 27-29 Agustus 2024
Komisioner KPU Kota Bontang, Aziz Maidy Muspa. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang tengah mempersiapkan pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2024 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang akan dilaksanakan 27-29 Agustus 2024.

Komisioner KPU Kota Bontang, Aziz Maidy Muspa menyampaikan, bahwa KPU Bontang telah melakukan persiapan pendaftaran sejak Jumat (23/8/2024), dimana KPU Bontang telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) atau Rumah Sakit (RS) untuk tempat pemeriksaan kesehatan nantinya.

Berdasarkan juknis untuk penunjukan pemeriksaan kesehatan, akan dilakukan penempatan di RSUD Taman Husada, mulai 27 Agustus sampai 2 September 2024.

“Rekomendasi dari Dinkes menunjuk ke RSUD untuk tempat pemeriksaan kesehatannya, berlangsung selama dua hari. Untuk jamnya mulai pukul 07.00-18.00 Wita,” ucapnya saat diwawancarai, Jumat (23/8/2024).

Pemeriksaan kesehatan telah disepakati akan dilaksanakan pada 30-31 Agustus 2024. Untuk pasangan calon yang telah mendaftar akan diperiksa administrasinya, kalau pun sudah memenuhi persyaratan baru bisa melakukan tes kesehatan.

“Nantinya kami hanya akan menerima informasi layak tidak layaknya calon dari pihak RSUD, jadi tidak secara detail. Untuk pemeriksaan kesehatan juga tidak langsung ada hasilnya, setelah tim dokter melakukan rapat pleno sehari sesudah itu, baru diinformasi kepada kami,” katanya.

Kamis (22/8/2024) kemarin, KPU Bontang juga telah mengundang serta mengadakan rakor bersama beberapa pihak terkait, seperti Baperinda, Kesbangpol, serta Disdukcapil.

“Contohnya, Baperinda terkait syarat visi misi calon, jadi untuk ke depannya visi misi calon harus sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan itu,” paparnya.

Untuk tahapan pengumuman pendaftaran akan dimulai 24-26 Agustus 2024, sedangkan di 27-29 Agustus 2024 sudah mulai pendaftarannya, dimana KPU Bontang telah bertanya ke Partai Politik (Parpol) serta memberikan informasi kapan calon untuk mendaftar.

“Jadi pendaftaran akan dimulai jam 08.00-16.00 Wita, kalau di hari terakhir tepat 29 Agustus, untuk pendaftaran mulai pukul 08.00-23.59,” jelasnya.

Selanjutnya, untuk hasil penelitian administrasi akan berlangsung di 5-6 September 2024, dan untuk perbaikan serta penyerahan administrasi akan berlangsung mulai 6-13 September 2024.

“Jika nantinya ada yang kurang, bisa dilakukan perbaikan di tanggal yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.

Kemudian, di 13-14 September 2024 akan dilakukan pemberitahuan dan mengumumkan hasil persyaratan administrasi, di 15-18 September 2024 adalah tanggapan dari masyarakat, lalu di 15-21 September 2024 untuk klarifikasi dari tanggapan masyarakat.

Selanjutnya, untuk penetapan di 22 September 2024, berlangsung hanya satu hari saja untuk menetapkan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sudah mendaftar, dan terakhir di 23 September 2024 adalah pengundian nomor urut untuk calon.

“Jadi dua hari ini kami sudah bersurat ke semua Parpol untuk menyiapkan LO, admin, dan operatornya. Karena nantinya untuk pendaftaran, semua dokumen akan di upload melalui Silonkada, sistem informasi pencalonan,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

AMB-MK Gelar Aksi Demo Kawal Keputusan Mahkamah Konstitusi

Penulis
redaksi
-
0
AMB-MK Gelar Aksi Demo Kawal Keputusan Mahkamah Konstitusi
Aksi demk AMB-MK di depan Plaza Ramayana. (ist)

BONTANG – Para pemuda Bontang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bontang Mengawal Konstitusi (AMB-MK) melaksanakan aksi demo di depan KPU Bontang dan depan Plaza Ramayana, Jumat (23/8/2024).

Aksi tersebut merespon revisi RUU pilkada yang dilakukan oleh DPR RI yang disinyalir ingin menundukkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan rilis yang dibacakan oleh perwakilan massa aksi, berikut pernyataan dari AMB-MK.

AMB-MK melakukan pengawalan kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dari pembegalan DPR-RI dan Presiden Joko Widodo yang mengangkangi Konstitusi.

Beberapa hari ini masyarakat Indonesia khususnya di Kota Bontang mendapatkan kabar yang tidak mengenakkan bagi keberlangsungan demokrasi sehat. MK mengeluarkan amar putusan, dengan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menafsirkan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang semula mengatur persyaratan ambang batas pengusungan pasangan calon kepala daerah, Berdasarkan perolehan kursi dan suara di Pemilu DPRD, menjadi berdasarkan perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi/kabupaten/kota berdasarkan rasio jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap.

Selain itu, dikutip dari release Constitutional and Administrative Law Society (CALS) bahwa pada Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, MK menegaskan bahwa secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain.

Syarat usia pencalonan kepala daerah dihitung dari titik sejak penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan saat pelantikan pasangan calon terpilih sebagaimana anomali yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Artinya, putusan ini dapat menggulung karpet merah bagi putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk mencalonkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah yang belum memenuhi syarat usia saat penetapan pasangan calon.

Penjegalan ini ditengarai tidak terlepas dari peran Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+) yang hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan. Koalisi gemuk dan gurita dinasti politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Pilkada 2024), dengan mengabaikan dua Putusan MK.

Upaya pengabaian ini dilakukan untuk mengakali Pilkada 2024 agar di sejumlah daerah, terutama Daerah Khusus Jakarta. Dapat didominasi KIM+ tanpa kandidat kompetitor yang riil, dan memuluskan jalan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk mencalonkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Meskipun belum memenuhi syarat usia pencalonan kepala daerah. Pengabaian tersebut akan dijalani oleh Presiden dan DPR dengan merevisi sejumlah ketentuan UU Pilkada dalam waktu singkat dan serampangan. Bertujuan menganulir garis-garis batas konstitusional yang diterbitkan MK, yang direncanakanpada hari Rabu, 21 Agustus 2024.

Oleh karena itu, jika partai politik pendukungnya melalui DPR-RI dan Presiden Joko Widodo dapat melakukan pembangkangan konstitusi maka rakyat Indonesia khususnya Kota Bontang akan melakukan pembangkangan sipil harus dilawan demi supremasi konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Untuk itu, AMB-MK menyatakan sikap:

1. Memerintahkan DPRD Kota Bontang secara kelembagaan menyampaikan kepada DPR RI untuk menghentikan pembahasan Revisi UU Pilkada dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024.

2. Mendesak kepada KPU Kota Bontang untuk menyampaikan kepada KPU RI untuk segera membuat PKPU menindaklanjuti Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024.

3. Mendesak DPRD Kota Bontang untuk membuat petisi dan video pernyatakan sikap menolak RUU Pilkada atas nama kelembagaan DPRD Kota Bontang.

4. Menuntut kepada partai politik melalui fraksi di DPRD Kota Bontang untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Menyerukan kepada seluruh rakyat untuk menjaga demokrasi, menjaga marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi sebagai benteng konstitusi dalam berbangsa dan bernegara.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Besok Aksi Demo Revisi RUU Pilkada, Begini Tanggapan Ketua Sementara DPRD Bontang

Penulis
redaksi
-
0
Besok Aksi Demo Revisi RUU Pilkada, Begini Tanggapan Ketua Sementara DPRD Bontang
Ketua DPRD sementara, Andi Faizal Sofyan Hasdam. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Para pemuda serta mahasiswa di Bontang akan melaksanakan aksi demo yang menjadi salah satu bentuk protes masyarakat Indonesia, khususnya di Bontang terkait Revisi RUU Pilkada.

Aksi tersebut rencananya akan berlangsung Jumat (23/8/24) di depan gedung DRPD Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari. Aksi ini menjadi salah satu bentuk kampanye ‘Peringatan darurat Indonesia’ yang belakangan ramai di sosial media.

Ketua DRPD sementara Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, hal ini adalah bentuk serta upaya protes dan penolakan dari masyarakat terkait Revisi RUU Pilkada yang dilaksanakan di DPR RI.

“Kita apresiasi karena suara pemuda ini mewakili suara rakyat,” terangnya, Kamis (22/8/24).

Andi Faiz menambahkan, bahwa hal ini baik dilakukan untuk mendengarkan apa saja yang menjadi aspirasi, yang akan diajukan para pemuda.

Ia berharap aksi ini dapat berlangsung dengan tertib dan damai. Apapun yang ingin disampaikan dapat disampaikan dengan baik pula, sehingga DPRD Kota Bontang dapat menangkap itu dengan baik, sehingga aspirasi daerah dapat dibawa ke pusat.

“Silahkan menyampaikan aspirasinya tapi jangan sampai merusak fasilitas,” jelasnya.

Diketahui pada Kamis ini sejumlah aksi telah dilakukan, terutama di wilayah Jakarta di Gedung DPR RI. Sehingga daerah-daerah lain juga akan melangsungkan aksi tersebut. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi, Besok Pemuda Bontang Aksi di Depan Kantor DPRD

Penulis
redaksi
-
0
Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi, Besok Pemuda Bontang Aksi di Depan Kantor DPRD
Ilustrasi. (ist)

BONTANG – Beberapa organisasi kepemudaan bakal melangsungkan aksi demo merespon keputusan Revisi RUU Pilkada, Jumat (23/8/24) besok.

Humas AMB-MK (Aliansi Masyarakat Bontang Mengawal Konstitusi), Jaya mengungkapkan, jumlah massa yang rencananya akan diturunkan berkisar 500 orang. Berlangsung pada pukul 07.00 wita di depan Kantor DPRD Kota Bontang.

“Mereka yang turun dari perwakilan organisasi kepemudaan nasional, organisasi mahasiswa, dan organisasi pemuda masyarakat, malam ini di fix kan organisasinya,” terangnya.

Isi dari orasi yang akan dibacakan secara garis besar yakni, mengawal Putusan MK dari upaya pembegalan dan pembangkangan DPR-RI dan Presiden Joko Widodo terhadap konstitusi.

“Kami meminta DPRD Kota Bontang untuk menandatangi petisi dan membuat pernyataan sikap mendukung putusan MK,” jelasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

1...724725726...1,196Halaman 725 dari 1,196