BONTANG – Rapat Paripurna ke-15 masa Sidang III DPRD kota Bontang Tahun 2024 dalam Rangka Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 dilaksanakan, Jumat (2/7/24) di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan pentingnya perubahan APBD sebagai langkah strategis dalam menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan aktual dan prioritas pembangunan di Kota Bontang.

Ia menyatakan, bahwa perubahan APBD diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana yang lebih efektif dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Bontang.

Dalam Nota Keuangan Perubahan APBD tahun 2024 target penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 2.7 triliun.

Adapun penerimaan pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan berasal dari sumber-sumber, yakni Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer ditargetkan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

“Anggaran Belanja untuk Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas, serta disusun secara terukur dengan mengutamakan kegiatan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DRPD Kota Bontang, Tri Ismawati mendapatkan laporan mengenai pelayanan di RSUD Taman Husada Bontang terkait penumpukan pasien.

Ia menjelaskan, telah mendapatkan laporan bahwa pasien menunggu hingga setengah hari untuk bisa mendapatkan kamar karena ruangan yang sudah terlalu penuh.

Tri ingin adanya pembenahan, bagaimana RSUD dapat memiliki jumlah kamar yang lebih banyak. Karena hal ini berbanding lurus dengan lambatnya pelayanan rumah sakit.

“Daftar dari siang baru masuk kamar itu malam, nah itu baru satu orang yang kebetulan melapor, mungkin masih banyak pasien yang sama,” ujarnya, Senin (29/7/24).

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bontang, Basri Rase menjelaskan, kondisi RSUD saat ini keterbatasan ruang. Sudah tidak dapat lagi menampung pasien berlebih. Sehingga saat ada yang masuk ke ruang emergency, pasien harus benar-benar antri untuk mendapatkan tempat.

“Bukan karena kurangnya pelayanan, tapi karena tempat yang terbatas,” jelasnya.

Kemudian, dengan fasilitas rumah sakit yang makin lengkap kerap kali RSUD menjadi rumah sakit rujukan bagi daerah lainnya. Ada lagi penambahan instruksi dari presiden bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan bahwa satu kamar tidak boleh lebih dari 6 kasur.

“Kalau memungkinkan APBD kita, nanti kita bangun rumah sakit lainnya, kita bangun kamar di daerah situ juga,” katanya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Transportasi laut Kota Bontang dinilai sangat terbatas untuk aktivitas keberangkatan Bontang – Sulawesi. Armada yang disediakan juga masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keberangkatan masyarakat. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina.

Pasalnya di Pelabuhan Loktuan tidak hanya memberangkatkan penduduk dari Kota Bontang saja, tapi beberapa wilayah seperti dari wilayah Kutai Timur juga pergi ke Pelabuhan Loktuan untuk berangkat ke Sulawesi.

“Fasilitas kapal ini masih harus ditambah lagi, kapal yang memadai sesuai keinginan dari warga yang rata-rata orang Sulawesi Barat,” katanya.

Atos panggilan akrabnya, mengatakan bahwa permintaan tersebut sudah lama diajukan, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait penambahan armada.

Wali Kota Bontang, Basri Rase menanggapi hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi rutin terkait penambahan armada kapal, namun sayangnya mereka masih terkendala dengan perizinan operasional.

Ia berkoordinasi dengan pemilik kapal yang sudah sering menyediakan kapal untuk antar pulau, sayangnya tidak secara instan bakal langsung disetujui.

“Kita terus koordinasi dengan pemilik kapal, jadi semoga bisa lebih cepat, karena itu kita monitor terus,” terangnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang menyebut kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak optimal. Salahsatu ketidakoptimalan itu dikatakannya tidak pernah ia dapati Tempat Hiburan Malam (THM) diamankan oleh Satpol PP.

Dijelaskannya, kinerja Satpol PP tidak berbanding lurus dengan anggaran yang diberikan dengan jumlah yang cukup besar. Sehingga, penjualan minuman keras makin marak di Kota Bontang dan hal tersebut dapat mengancam ketentraman serta ketertiban kota.

Ia ingin adanya pergerakan satpol PP, untuk memeriksa THM yang menyediakan minuman keras (miras) ilegal.

“Kalau bisa dilakukan secara acak dan dadakan, karena miras mudah masuk bisa jadi faktor kriminal lainnya juga masuk di Bontang,” ujarnya. Senin (29/7/24).

BW sapaan akrabnya mengatakan, ia tak ingin Kota Bontang nantinya dapat dikenal dengan sebutan ‘Kota Texas’ yang artinya kota tersebut bebas dari berbagai macam hal-hal ilegal.

“Jangan sampai hal seperti ini terlambat kita atasi,” tambah BW.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang menyoroti antrian panjang yang sering terjadi SPBU KM 3. Truk-truk besar pengisi solar itu kerap mengular di Jalan Arif Rahman Hakim.

Pasalnya, ia kerap mendapatkan pesan dari orang tua murid yang anaknya bersekolah di SMAN 3, terkait kekhawatiran banyaknya mobil besar di wilayah sana.

“Meskipun bukan kewenangan kami, setidaknya kita harus ikut dalam tata kelola di sana dan dibicarakan dengan stakeholder yang bersangkutan,” ujarnya, Senin (29/7/24).

Ia berharap hal ini dapat segera didiskusikan dengan Dinas Perhubungan Bontang. Karena walaupun sudah beberapa kali ditertibkan, kondisi di wilayah tersebut tetap saja meresahkan karena dapat terjadi kemacetan dan kecelakaan.

“Sudah pernah ditertibkan oleh pihak kepolisian, ada baiknya kita turun tangan juga, karena nggak ada habisnya,” jelasnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam