Emirza, M.Pd

(Pemerhati Sosial)

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bontang tidak bisa memastikan, apakah bisa memulangkan Ayu Febriani, wanita asal Bontang yang ‘dijual’ ke Suriah. Lantaran proses keberangkatan kerja Ayu tidak melalui rekomendasi Disnaker Bontang. (radarbontang.com, 7/4/2023)

Masyarakat harus mewaspadai berbagai macam modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ini disampaikan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), mengingat kasus TPPO makin meningkat setiap tahunnya.

Menurut Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu Yudha Nughra, ada empat modus TPPO menjerat masyarakat. Pertama, tawaran bekerja di luar negeri yang banyak disampaikan melalui jaringan media sosial, calo atau sponsor. Kedua, berangkat ke luar negeri untuk bekerja melalui calo, bukan jalur resmi.

Ketiga, menjerat masyarakat lewat pemberian panjar (uang muka) oleh calo dengan besaran Rp 5 juta—Rp 10 juta. Keempat, berangkat ke Timur Tengah dengan menggunakan visa ziarah ataupun visa umrah, bukan visa kerja. Kelima, iming-iming dan bujuk rayu terkait gaji lebih besar dari UMR sehingga banyak masyarakat ingin bekerja di luar negeri.

Saat ini, pemerintah Indonesia masih menerapkan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) terhadap 14 negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Kemenlu mencatat, kasus perdagangan orang WNI kurun waktu 2021—2022 meningkat 100% lebih.

Dari 360 kasus TPPO, meningkat menjadi 752 kasus. Namun, angka tersebut kemungkinan besar hanya puncak gunung es karena masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya. Mengapa kasus TPPO tidak kunjung tuntas?

Salah Ambil Moratorium dan Terbatasnya Lapangan Kerja

Pemerhati politik Fatma Sunardi memberi tanggapan atas kasus ini. Fatma mengungkapkan bahwa meningkatnya perdagangan orang karena pemerintah salah ambil moratorium.

“Kasus ini sekaligus membongkar bagaimana Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang moratorium atau penghentian penempatan pekerja migran di 19 negara di Timur Tengah justru berdampak pada masalah yang lebih besar yakni meningkatnya kasus perdagangan orang,” terangnya kepada redaksi MNews, Ahad (9-4-23).

Moratorium itu diambil karena banyaknya masalah yang menimpa PMI di Timur Tengah dan banyak pihak mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan pada PMI.

Tetapi, banyak pihak akhirnya mengkritik keputusan pemerintah, Migrant Care melihat moratorium itu justru berdampak pada praktik perdagangan orang ke Timur Tengah yang makin tidak terkendali.

Kritikan itu terbukti. Kasus perdagangan orang makin marak karena pemerintah belum bisa menyelesaikan masalah PMI yang berangkat ilegal.

Penyebab masalah ini adalah terbatasnya lapangan kerja. Banyaknya PMI ilegal karena  semakin terbatasnya lapangan. Di sisi lain, permintaan tenaga kerja informal dari negara-negara Timur Tengah melonjak. Ini menjadi lahan subur jaringan perdagangan orang.

Pemerintah harus mengambil solusi jangka pendek (praktis), yakni menyediakan lapangan kerja terutama di pedesaan. Meskipun pemerintah akan menghadapi tantangan kebijakan ekonomi serta program-program yang masih berpihak pada oligarki.

Konferensi Internasional

Pada Februari 2023 di Adelaide (Australia), sejumlah pemimpin bisnis dan pemerintah berkolaborasi dalam Forum Bali Process untuk memerangi perbudakan modern. Mereka berkomitmen memperkuat kebijakan dan kerangka hukum, mengatasi perbudakan modern, dan memajukan upaya memberantas perdagangan manusia (human trafficking).

Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime merupakan forum kerja sama membahas isu perdagangan orang, penyelundupan manusia dan kejahatan terkait di kawasan. Organisasi multilateral yang beranggotakan 49 negara dan organisasi internasional, serta 18 negara observer dan 9 organisasi internasional.

Dalam forum tersebut, Menkumham Yasona H. Laoly menyampaikan harus ada upaya kolektif dengan sektor swasta untuk memerangi perdagangan manusia. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasinya, di antaranya KUHP baru dan Perppu UU Cipta Kerja.

Hal yang sama disampaikan Menlu RI Retno Marsudi mengenai pentingnya keterlibatan sektor bisnis untuk mengatasi persoalan ini. Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional, tidak bisa diatasi oleh pemerintah saja.

Ia pun menawarkan tiga solusi untuk memeranginya, yakni memperkuat upaya pencegahan, memerangi penyalahgunaan teknologi, dan mengoptimalkan dampak kerja dari Bali Process.

Namun tampaknya, Bali Process tidak lebih dari sekadar basa-basi konferensi internasional dalam menyolusi perdagangan manusia. Ini karena sejatinya sistem kapitalisme yang menjadi kiblat berbagai negara saat ini memandang manusia sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Bahkan sebagian besar korban dari perdagangan manusia ialah perempuan.

Hegemoni Kapitalisme

Setiap tahunnya, perdagangan manusia melibatkan hubungan antarnegara. Parahnya, Indonesia masuk urutan kedua dalam laporan perdagangan orang yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS. Kemiskinan menjadi faktor paling dominan dalam mendorong terus berlangsungnya perdagangan manusia.

Ekonomi menjadi alasan utama karena lahir dari pemahaman kapitalisme yang menjadikan manusia mengutamakan materi dan kesenangan hidup. Kapitalisme mencabut aspek kemanusiaan dan mencari keuntungan di tengah bencana kemanusiaan.

Menurut Direktur LKBH PEKA Rosita Nengsih, terbaca pola modus perdagangan manusia di Kalimantan Barat (Singkawang), yakni dengan istilah “pengantin pesanan”. Mengutip dari theworldnews, “pengantin pesanan” merupakan modus TPPO karena ada proses yang mengarah pada perdagangan yang terencana.

Korban dijanjikan akan menikah dengan orang kaya asal Cina dan iming-iming seluruh kebutuhan hidup korban dan keluarganya akan terjamin. Namun, sesampainya di Cina, korban malah dipekerjakan dengan durasi waktu yang lama. Ini makin mudah terjadi karena dukungan kecanggihan teknologi dan terbukanya koneksi lewat jalur transportasi dan infrastruktur.

Miris, kehormatan kaum perempuan di negeri ini mudah dimanfaatkan oleh kapitalis Timur dan Barat. Sempurnalah hegemoni kapitalisme di negeri ini, menjarah SDA dan SDM (perempuan) kita, juga melemahkan negara hingga tidak berdaya melawan kejahatan perdagangan manusia.

Solusi dengan Sistem Islam

Sistem Islam tidak membutuhkan keterlibatan swasta dalam mengatasi perdagangan manusia. Dalam Islam, tidak ada celah bagi siapa pun untuk memperdagangkan orang untuk tujuan apa pun. Berikut di antara cara Islam untuk mencegahnya.

Pertama, menerapkan sistem ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat telah hidup sejahtera, tidak ada alasan yang dibenarkan bagi perempuan untuk bekerja ke luar negeri dengan alasan tuntutan ekonomi. Apalagi nafkah bagi perempuan sudah ditanggung oleh wali.

Kedua, menerapkan kebijakan luar negeri yang menjamin keamanan warga negara dan orang asing. Ketiga, menerapkan sistem ketenagakerjaan yang adil. Keempat, kebijakan luar negeri Khilafah menjamin keamanan dunia dari kejahatan transnasional.

Maka, menyelesaikan kejahatan perdagangan manusia tidak bisa hanya dengan mengenali modus-modus tindak kejahatannya. Tidak juga dengan mengharapkan solusi lewat forum internasional, apalagi menyerahkan pada pihak swasta untuk memeranginya.

Tetapi, harus dengan mewujudkan tatanan baru untuk dunia, yang akan melengserkan hegemoni kapitalisme. Inilah satu-satunya jalan untuk mengenyahkan perdagangan manusia di dunia.

Wallahualam.

Oleh:

Retno Furi Handayani, A.Md

Guru TPA

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Bontang, angka pengangguran dari Tahun 2021 hingga Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,11 persen atau sebanyak 1.193 orang. Menurut data BPS, dari 99.150 orang jumlah angkatan kerja yaitu yang berusia 15 – 64 tahun, jumlah pengangguran di kota Bontang pada Agustus 2022 mencapai 7.742 orang atau 7,81 persen. Jumlah ini di klaim turun dari Tahun 2021 sebanyak 8.935 orang atau 9,92 persen orang yang menganggur.

Namun, walaupun sudah mengalami penurunan dalam jumlah pengangguran, nyatanya Kota Bontang masih menduduki peringkat tertinggi angka pengangguran se Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 7,81 persen.

Masih jauh di atas Balikpapan di posisi kedua dengan nilai 6,90 persen. Ditinjau dari kota Bontang yang termasuk kota kecil dengan penduduk tidak sebanyak kota lain di Kalimantan Timur, juga terkenal dengan sebutan kota industri nyatanya belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya akan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Menilik data Disnaker Kota Bontang, pada Tahun 2022 terdapat 8.407 pencari kerja. Rinciannya 6.013 laki- laki dan 2.394 perempuan. Dibandingkan Tahun 2021 angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 1.509 pencari kerja.

Hal ini terjadi karena banyaknya lowongan perkerjaan yang dibuka di tahun ini. Misalnya lowongan pekerja industri bidang Turn Around (TA) dan pesatnya pertumbuhan retail dengan dibukanya Bontang Citi Mall.

Sayangnya dari kenaikan lowongan pekerjaan yang tersedia ini belum sebanding dengan jumlah pencari kerja di kota Bontang. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di kota Bontang sebesar 1.462 dengan penempatan kerja sebanyak 1.510 orang.

Dapat disimpulkan bahwa dari jumlah pencari kerja yang ada, sebanyak 5.388 orang diantaranya belum bekerja. Bahkan penyumbang tertinggi angka pengangguran adalah dari lulusan SMK sebesar 28,13%.

Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Disnaker Bontang, Ridwansyah mengatakan bahwa kondisi ini dipengaruhi kenyataan bahwa walaupun Bontang kota industri namun keadaannya tidak bisa diprediksi. Biasanya lowongan banyak dibuka jika perusahaan ada project.

Melihat kondisi tersebut, kata Ridwan pihaknya berusaha mengimbangi dengan membuka sejumlah pelatihan. Mulai dari administrasi hingga alat berat. Diharapkan dengan adanya pelatihan tersebut masyarakat bisa memiliki skill yang mumpuni. Sehingga ketika perusahaan membuka lowongan, ada peluang bagi mereka untuk diterima bekerja.

Masalah Pengangguran Tanggung Jawab Negara

Pengangguran merupakan masalah serius, baik untuk daerah maupun negara. Pengangguran dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, melemahnya daya beli masyarakat, banyaknya tindak kriminalitas dan kenaikan angka kemiskinan. Beban pemerintah sendiri baik daerah maupun pusat juga semakin berat karena tingginya angka pengangguran.

Masalah pengangguran sebenarnya adalah masalah yang sistemik yang harus diselesaikan negara dan tentu saja daerah. Dalam hal ini daerah merupakan representasi dari negara di skala yang lebih kecil. Harus ada link and match antara skill dan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Daerah juga harus mampu menciptakan lapangan kerja bagi warganya. Juga harus mampu mengelola hasil Sumber Daya Alam yang dihasilkan dari daerahnya. Sehingga tidak bergantung pada swasta dan stakeholder lainnya.

Bahkan pendidikan vokasi yang diharapkan mampu memberikan mereka bekal keterampilan untuk dunia kerja belum mampu mengatasi masalah pengangguran ini. Justru lulusan SMK menjadi penyumbang angka tertinggi angka pengangguran. Hal ini terjadi karena kualitas lulusan SMK maupun politeknik tak selalu sesuai dengan kualifikasi penyedia kerja.

Sekilas terlihat bahwa masalah bisa terselesaikan jika pihak swasta dan para investor turut serta dalam mengurai permasalahan ini. Bahkan, terlihat pihak swasta lah yang menguasai pasar dunia kerja. Padahal, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja.

Jika pengurusan ini dilakukan oleh swasta maka yang akan terjadi orientasi solusi yang diberikan beradasarkan untung dan rugi. Konsekuensinya bagi masyarakat adalah mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk mendapatkan fasilitas umum jika kepengurusannya dilakukan oleh swasta.

Ditambah lagi aset-aset kekayaan alam yang sejatinya melimpah ruah, tidak bisa dimiliki sepenuhnya untuk modal mensejahterakan rakyat. Kebijakan ekonominya disetir oleh kekuasaan oligarki. Hingga situasi ekonomi pun sangat rentan dipermainkan pihak swasta dan investor.

Solusi Islam Atasi Pengangguran

Dalam Islam pemimpin atau negara menempatkan diri sebagai pengurus dan penjaga rakyat. Negara bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan dan memberikan pelayanan kepada rakyat. Karena dalam Islam para pemimpin sadar sepenuhnya bahwa segala kebijakan tentang pengurusan rakyat nantinya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah.

Ajaran Islam menetapkan mekanisme jaminan kesejahteraan dimulai dari kewajiban mencari nafkah bagi seorang laki-laki. Pada saat yang sama negara juga wajib memastikan tersedianya lapangan pekerjaan bagi laki-laki. Dan juga memberikan dukungan dalam hal pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja yang ada.

Sehingga seluruh masyarakat terutama kaum laki-lakinya mempunyai kesadaran akan kewajiban mencari nafkah dan memiliki kemampuan serta keterampilan yang diperlukan dunia kerja.

Sektor-sektor yang potensinya besar seperti pertambangan, pertanian, kelautan dan industri dikelola secara serius dan sesuai aturan Islam. Serta tidak memberikan celah oligarki menguasai sektor-sektor ini. Juga dengan membuka akses sumber-sumber ekonomi halal dan mencegah berkembangnya sektor non riil yang bisa menghambat perekonomian negara.

Negara menerapkan politik industri yang bertumpu pada pengembangan industri berat. Hal ini akan mendorong perkembangan industri sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dengan kompetensi yang tidak diragukan sebagi output sistem pendidikan Islam.

Tersedianya bantuan modal usaha tanpa bunga dan memberi pelatihan kepada masyarakat dan mampu berdaya dan menghasilkamn. Juga menyediakan pos-pos anggaran belanja untuk bantuan kepada masyarakat yang sudah tidak mampu bekerja lagi.

Layanan publik dipermudah dan digratiskan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan pokoknya. Negara juga mendorong dunia pendidikan untuk menciptakan inovasi teknologi sesuai jaman, memfasilitasi penelitian-penelitian untuk kemaslahatan umat. Sehingga mampu melampaui capaian negara-negara maju lainnya.

Semua ini kembali pada soal paradigma kepemimpinan Islam yang berperan sebagai pengurus dan penjaga. Seorang pemimpin negara akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap orang yang dipimpinnya. Jika ada satu saja rakyat yang menderita karena buruknya pengurusan mereka, pemimpin harus siap-siap menerima azab Allah Swt.

QS Shod Ayat 26:

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Qs Shad: 26).

Wallahualam bissawab