Oleh:
Emirza Erbayanthi, M.Pd
(Pemerhati Masalah Sosial)
Malahing, perkampungan di atas laut di pesisir Bontang berhasil Juara 3 ADWI 2023 Kategori Kampung Wisata Maju. Sebagai objek wisata andalan di Kota Bontang dengan kultur dan keanekaragaman hayatinya.
Namun begitu, dibalik kesuksesan tersebut terdapat realitas yang cukup miris.
Ada sekitar 10 orang pelajar di Malahing bersekolah di darat. Mereka sehari-hari harus bolak-balik, pagi berangkat menjelang sore kembali lagi ke Melahing. Biaya yang dikeluarkan para orangtua pelajar itu berkisar Rp 300 ribu per bulan, hanya untuk membayar sewa ojek kapal. Maka perlu dibantu meringankan biaya transportasi untuk mengakses pendidikan di darat. (kaltim.tribunnews.com, 25/10/2023)
Akar Masalah
Kampung Malahing kondisinya terbatas karena berada di tengah-tengah Teluk Bontang, seluas 5 hektar dengan jumlah penduduk 226 orang. Di sana sudah ada SD, tetapi baru bisa menampung sampai kelas V. Jadi untuk melanjutkan sekolah ke kelas VI dan jenjang berikutnya anak-anak Malahing harus pergi pulang ke Bontang.
Malahing desa yang memanjakan wisatawan namun sayang pendidikan tak diperhatikan. Dari sini dapat dikritisi ada paradigma keliru dari pemerintah memandang prioritas yang lebih mementingkan wisata dari pada pendidikan. Padahal dengan pendidikan anak-anak lebih terdidik dari pada wisata yang justru mempengaruhi budaya masyarakat untuk bergaya hidup liberal.
Akar masalah pendidikan ini terletak pada tata kelola wilayah yang salah. Apa saja?
Pertama, kesalahan prioritas pembangunan. Malahing memang membutuhkan pembangunan, tetapi yang dibangun saat ini lebih difokuskan pada pembangunan untuk kepentingan pariwisata. Yang dibutuhkan masyarakat Malahing adalah infrastruktur yang dapat memudahkan mereka mendapat akses layanan publik, seperti layanan pendidikan, kesehatan dan transportasi.
Tingginya angka anak putus sekolah di Malahing adalah fakta yang tidak terbantahkan betapa akses dan layanan pendidikan di wilayah tersebut masih minim. Di samping itu, wilayah Malahing yang berada di tengah-tengah teluk Bontang, akses untuk sekolah tingkat V SD melalui perahu, hal ini adalah bukti bahwa sistem pendidikan di Malahing masih sangat terbatas.
Kedua, kesalahan mengelola wilayah. Malahing terkenal sebagai desa pariwisata modern. Malahing juga dikaruniai kekayaan laut yang luar biasa. Dengan potensi ini, rakyat Malahing bisa hidup sejahtera. Namun, kapitalisasi di Malahing sebagai desa pariwisata. Masyarakatnya hidup miskin dan akses pendidikan yang tidak mendukung, desanya dijadikan pariwisata oleh para kapitalis dengan dukungan regulasi penguasa tetapi pendidikannya mundur.
Alhasil, desa Malahing terkenal pariwisatanya, tetapi pendidikannya mundur. Inilah salah satu alasan kenapa sulit mewujudkan kesejahteraan di Malahing. Satu contoh nyata liberalisasi dan kapitalisasi di Malahing adalah menggenjot sisi pariwisatanya saja tetapi akses pendidikan untuk mencerdaskan masyarakatnya minim.
Ketiga, kesalahan prioritas program. Malahing memang tidak terlalu luas, masih asri dan dikelilingi lautan. Potensi ini sangat vital bagi sistem perikanan. Sayangnya, telah mengabaikannya hingga sistem perikanan di Malahing masih ala kadarnya dan seadanya. Seharusnya diperhatikan dengan memberikan alat tangkap ikan yang modern misalnya, bukan hanya dimajukan pariwisatanya.
Lalu sarana transportasi yang memadai ataupun dengan membuka lahan-lahan baru untuk perikanan agar terwujud swasembada pangan yang berefek pada majunya perekonomian masyarakat Malahing. Sehingga masyarakatnya semakin sejahtera, pendidikan anak-anaknya juga maju.
Tak kalah penting, pemerintah pun juga memperhatikan pendidikan di Malahing dengan memfasilitasi sekolah di Malahing layak dan sampai di jenjang kelas VI. Sehingga pemerintah tidak hanya sibuk membangun untuk pariwisata, tetapi memperhatikan juga pendidikannya.
Solusi dalam Islam
Negara tidak sepenuhnya menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengurus urusan rakyat. Islam mengharuskan negara berperan penuh dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Apa saja yang harus negara lakukan dalam aspek jangka panjangnya?
Pertama, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan dengan memudahkan rakyat mengakses dan mendapat pelayanan secara optimal.
Kedua, mengelola SDA secara penuh. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan SDA yang menjadi harta milik umum kepada individu, swasta, ataupun asing. Negara mengelola kekayaan alam, seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan lainnya agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat secara luas. Hal ini juga akan membuka lapangan kerja bagi penduduk setempat jika negara benar-benar mandiri mengelola SDA.
Ketiga, negara wajib memberikan pelayanan langsung berupa jasa, yakni pelayanan pendidikan dan lainnya. Jaminan atas pelayanan ini harus diberikan secara gratis. Karena ketiganya termasuk dalam kebutuhan dasar rakyat.
Negara juga wajib menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk pelayanan jasa tersebut, seperti pengadaan sarana sekolah dan segala infrastrukturnya, klinik dan semua perlengkapannya, serta sarana perlindungan keamanan berikut perangkat hukumnya.
Keempat, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas yang sudah tersedia. Negara dapat mengupayakan dengan penyerbarluasan dan teknologi budi daya terbaru di kalangan para nelayan; membantu pengadaan mesin-mesin penangkapan ikan, serta sarana produksi perikanan lainnya.
Pengembangan Iptek perikanan ini penting agar pemerintah secara mandiri melakukan produktivitas pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri terutama di wilayah yang banyak memiliki lautan. Negara tidak hanya mengunggulkan sisi pariwisatanya saja. Tetapi sampai kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi dengan baik, seperti pendidikannya.
Negara harus memberikan modal bagi siapa saja yang tidak mampu. Hal ini pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab dengan memberikan harta dari Baitulmal (kas negara) kepada para petani di Irak, yang dapat membantu mereka menggarap tanah pertanian serta memenuhi hajat hidup mereka, tanpa meminta imbalan dari mereka.
Adapun dalam aspek jangka pendek, negara harus menetapkan kebijakan cepat tanggap darurat, di antaranya sebagai berikut.
Pertama, mendata seluruh masyarakat yang membutuhkan pendidikan dengan cepat. Negara harus memastikan akses pendidikan berjalan secara adil dan merata.
Kedua, memperbaiki fasilitas pendidikan agar masyarakat Malahing memiliki ketahanan atau sistem pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Dengan tercukupinya pendidikan di Malahing, akan terjadi perbaikan sistem pendidikan masyarakat Malahing.
Ketiga, fokuskan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Malahing. Bukan malah meningkatkan bidang pariwisata tapi pendidikan jadi mundur.
Keempat, lakukanlah pelayanan kepada rakyat secara optimal. Sebab, setiap amanah akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Islam, beratnya tanggung jawab pemimpin tergambar jelas dalam sabda Nabi ﷺ berikut.
Diriwayatkan oleh Tabrani dari Abu Wail Syaqiq Bin Salamah bahwasanya ketika Umar ra menugaskan Busyur ibnu Asim ra untuk mengurus sedekah suku Hawazin, tetapi Busyur tidak mau menerimanya. Ketika ditanya, ”Mengapa kamu tidak mau menerimanya?” Busyur menjawab, ”Seharusnya aku menaati perintahmu, tetapi aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, ‘Barang siapa yang dibebani mengurus suatu urusan kaum muslim, maka pada hari kiamat kelak ia akan dibedirikan di tepi jembatan Neraka Jahanam. Jika ia melaksanakan tugasnya itu dengan baik, ia akan selamat. Namun, jika ia tidak melaksanakannya dengan baik, ia akan dilemparkan ke bawah jembatan Jahanam itu dan akan terpelanting ke dalamnya selama 70 tahun.’”
Umar pun keluar dengan wajah susah. Ketika Abu Zar bertanya kepadanya, ”Mengapa Anda terlihat amat susah?” Umar pun menceritakan bahwa kesusahannya karena ia telah mendengar sabda Rasulullah saw. tersebut di atas yang disampaikan oleh Busyur Asim. Lalu Abu Zar pun membenarkan bahwa ia juga pernah mendengar hadis serupa.
Wallahualam
