BONTANG – Tim  Rajawali Satreskrim Polres Bontang meringkus seorang pria pelaku persetubuhan di bawah umur, Rabu (25/1/2023) pukul 16.30 Wita. Tersangka adalah AM (49), Ia ditangkap Tim Rajawali Satreskrim Polres Bontang di salahsatu perusahaan tambang di wilayah Kelurahan Bontang lestari.

Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastya melalui Kasat Reskrim, Iptu Yohanes Bonar Adiguna Hutapea mengatakan, tersangka melakukan aksinya sebanyak lima kali di tempat berbeda. ”Tersangka AM menyetubuhi keponakannya sendiri yang masih berusia 12 tahun,” kata Kasat Reskrim.

Dijelaskannya, kejadian itu pertama kali pada Kamis (23/6/2023) pukul 22.00 Wita. Aksi bejatnya itu tak hanya dilakukan sekali. Tersangka menyetubuhi korban sebanyak lima kali. Terakhir Minggu (1/1/2023) pukul 01.00 Wita. “Tersangka dan korban ini tinggal berdekatan rumah,” ujarnya.

Tersangka kerap melakukan pengancaman terhadap korban, jika hendak melakukan aksinya. Agar tidak memberitahukan siapapun, jika tidak maka korban harus siap menanggung akibatnya.

Tersangka kemudian dilaporkan oleh orangtua korban pada Jumat (13/1/2023). Usai mendengar pengakuan putrinya yang masih duduk di bangku kelas 6 SD itu.

“Saat ini tersangka sudah kami amankan di Polres Bontang, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat pasal 82 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU dengan ancaman 15 tahun penjara,” beber Iptu Yohanes. (hms)

BONTANG – Sebanyak 47 usulan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari (Bonles), Rabu, (25/1/2023) di Aula Kelurahan Bontang Lestari.

Kelurahan Bontang Lestari mengajukan 54 usulan dari tahun sebelumnya, yang belum terealisasi sesuai dengan kesepakatan ketua RT dan forum RT di musrenbang tingkat kelurahan.

Lurah Bontang Lestari, Andriyana mengatakan, tahun ini, sesuai dengan kesepakatan RT dan Forum RT untuk mengusulkan program yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya dengan usulan sebanyak 54 program.

“Ada 54 usulan, baru pada tahun ini akan terealisasi ada 7 program. Sehingga ada 47 usulan yang kemudian diusulkan kembali,” kata Andriyana, Rabu (25/1/2023).

Program usulan prioritas yakni bidang infrastruktur yang perlu banyak perbaikan seperti jalan, parit, dan sarana prasarana lainnya.

“Infrastruktur yang masih banyak. Paling besar pembuatan jembatan di Tihi-tihi, itu yang baru kita usulkan lagi,” katanya.

Program prioritas lainnya yakni perbaikan masjid di Lok Tunggul. “Masjid di Lok Tunggul yang sudah lama sekali tidak tersentuh,” katanya.

Untuk anggaran sendiri, Andriyana mengatakan akan menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang telah disiapkan, dengan membagi 6 jenis kegiatan.

“Maksudnya untuk tahun ini dari kota itu menganggarkan 1 kelurahan itu Rp 1 M. Kalau untuk renovasi masjid pasti tidak cukup, jadi kita bagi-bagi. Intinya untuk infrastruktur semua,” sebutnya.

Adriyana mengatakan akan meminta kepada delegasi untuk mempertahankan usulan-usulan dari kelurahan ke tingkat Kota.

“Kami memang disuruh untuk memasukkan infrastruktur, ekonomi, dan kesehatan. Tapi dengan kondisi di Bontang Lestari, memang infrastruktur masih menjadi kebutuhan mendasar selain program bidang lainnya. Untuk program kesehatan kita akan kerja sama dengan CSR perusahaan,” tandasnya. (yah)

BONTANG – Kelurahan Bontang Kuala (BK) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Kamis (26/01/23) di Aula Kelurahan BK. Sebanyak 30 usulan dibahas dalam musrenbang tingkat kelurahan kali ini.

Suiza Ixan, Lurah BK mengatakan, Musrenbang Kelurahan BK berfokus pada tiga bidang yaitu, infrastruktur, sosial budaya dan UMKM.

“Sejauh ini infrastruktur menjadi prioritas, kami membahas bersama mitra kelurahan, organisasi masyarakat, dan juga sekolah-sekolah,” Jelas Suiza.

Infrastruktur jalan dan bangunan menjadi prioritas karena wilayah BK sering terjadi banjir rob, yang makin lama intensitasnya makin sering, begitu juga dengan kebakaran.

Untuk sosial dan budaya, demi membangkitkan tempat pariwisata di Bontang. Nantinya di BK khususnya wilayah perumahan di atas laut akan di bangun cagar budaya.

“Karena memang dari FKPD 2024 adalah peningkatan SDM unggul kemasyarakatan, selain infrastruktur kami juga tetap memperhatikan UMKM, serta pelatihan untuk warga,” lanjutnya. (sya)

BONTANG – Dari 60 usulan dikerucutkan menjadi 30 usulan yang akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Satimpo, Kamis (26/01/23) di Ruang Pertemuan Kelurahan Satimpo.

“Awalnya 60 usulan, tapi kami kerucutkan menjadi 30 yang akan diprioritaskan,” jelas Maryono, Lurah Satimpo.

Keputusan tersebut dibuat bersama tim delegasi yang melibatkan mitra kelurahan dan juga tokoh masyarakat. Kelurahan Satimpo memprioritaskan penanggulangan banjir yang terjadi di wilayah sekitar Jalan HM. Ardans, “Jadi prioritas kami adalah untuk memperbaiki, membuat dan melebarkan parit di sepanjang HM. Ardans,” lanjut Maryono.

Maryono juga mengatakan kepada perwakilan bapelitbang, agar Jalan HM. Ardans bisa dilebarkan, “Kalau di kota lagi banjir, semua orang memilih untuk melewati Jalan HM. Ardans, jadi jalan harus diperlebar, paritnya juga, karena kalau di sini banjir setengah jalan sering ketutup,” saran Maryono.

Selain itu, pembangunan UMKM di wilayah Satimpo juga turut diberdayakan. “UMKM kita sudah maju sekali, apalagi yang pembuatan sepatu, semoga tahun depan makin maju, karena anggaran pasti ke sana juga” harap Maryono.

Untuk anggaran, dalam musrenbang dikatakan dengan total dana Rp 6 M di Kecamatan Bontang Selatan. Rencananya akan dibagikan Rp 1 M per kelurahan.

“Kebijakannya memang Rp 1M per kelurahan, mungkin tahun depan bisa saja tergantung prioritas pembangunan tergantung persetujuan dari masing-masing kelurahan,” ungkapnya. (sya)

BONTANG – Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastya menanggapi ringan terkait gugatan yang dilayangkan terhadap dirinya oleh seorang pengacara bernama Ngabidin.

“Iya benar, kami telah menerima surat pra peradilan itu,” ujarnya membalas pesan whatsApp dari Radarbontang.com (jaringan Mediakaltim.com), Rabu (25/1/2023).

Saat ditanya bagaimana tanggapan kapolres terhadap gugatan tersebut, dirinya hanya menjawab “Terkait dengan surat tersebut, silahkan saja karena praperadilan diatur dalam undang undang,” singkatnya membalas pesan.

Diinformasikan sebelumnya, seorang pengacara bernama Ngabidin Nurcahyo, Anggota Advokasi Peradi Suara Advokat Indonesia Kalimantan Timur bersama kuasa hukumnya, Abd Rahman mengajukan permohonan pra peradilan terhadap Kapolri, Kapolda Kaltim, Kapolres Bontang, dan Aipda Herman Aidil selaku penyidik, Jumat (21/1/2023) di PN Bontang.

Permohonan pra peradilan ini didasarkan pada penetapan tersangka kepada Ngabidin Nurcahyo oleh Polres Bontang.

Menurut penafsiran pihak Ngabidin, dirinya ditetapkan tersangka lantaran dianggap “memaksa” pihak perbankan untuk membuka rahasia nasabah. Padahal menurutnya, pihaknya dalam mengajukan permohonan ke pihak perbankan tersebut sudah sesuai prosedur yang  berlaku. Ditambah lagi, menurutnya profesi advokat memiliki imunitas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Ngabidin menegaskan, sebagai advokat dirinya dilindungi UU No 18 tahun 2003 . “Ini namanya kriminalisasi terhadap profesi. Kalau kami menjalankan tugas sebagai advokat dan dikriminalisasi seperti ini, maka tidak akan ada lagi orang yang mau menjadi Advokat,” ungkapnya. (al)

BONTANG – Wali Kota Bontang Basri Rase menekankan kepada penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk tidak mengikuti politik praktis yang memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

Ia juga minta, penyelenggara pemilu, dapat menyampaikan secara berjenjang hingga tingkat kota apabila menemukan adanya penyelenggara atau aparatur pemerintahan yang melakukan politik praktis.

“Aturan sudah jelas mengatur, PNS dan penyelenggara tidak boleh ikut serta membantu calon-calon, melakukan politik praktis, termasuk di sarana media sosial,” kata Basri Rase. “Apalagi kita (penyelenggara) membantu atau bahkan menjadi tim sukses suatu calon. Kalau ada ikut dan terbukti maka akan dikenakan sanksi,” tambah Basri.

Ia juga mengatakan ketika ada oknum melakukan pelanggaran, maka itu akan menjadi cikal bakal rusaknya citra dalam pelaksanaan Pemilu. (yah)

BONTANG – Kementerian Agama (Kemenag) Bontang hingga kini masih menunggu keputusan sah dari pemerintah pusat, mengenai kenaikan biaya haji pada tahun 2023 ini. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Kemenag Bontang, Izzat Solihin.

Diketahui kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah diusulkan pemerintah sebesar Rp 69,1 juta untuk tahun 2023. Hal ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.

Kemenag Bontang hingga kini masih menunggu hasil dari biaya haji secara resmi, setelah pemerintah melalui Kemenag RI melakukan rapat bersama DPR RI, hingga pengesahannya oleh Presiden Indonesia.

“Usulan itu masih akan dirapatkan di DPR RI. Kami (kantor Kemenag) masih menunggu,” kata Izzat Solihin saat dikonfirmasi Mediakaltim.com (jaringan Radarbontang.com), Rabu (25/1/2023).

Dirinya menyebutkan, tiap embarkasi juga akan memiliki biaya berbeda terkait jaraknya untuk keberangkatan haji.

“Ada 13 embarkasi se-Indonesia, maka bisa juga ada perbedaan biayanya. Kami tetap menunggu dari pusat,” kata Izzat.

Untuk masyarakat yang telah terdaftar, Izzat mengimbau agar mempersiapkan perjalanan ibadah haji pada tahun 2023.

“Persiapkan kondisi fisik. Persiapkan biaya ongkos haji apabila benar-benar alami kenaikan. Persiapkan manasik haji secara mendetail dan menjaga kesehatan, karena ibadah haji bukan hanya fisik tapi juga ibadah amaliah,” jelas Izzat. (yah)