BONTANG – Pemkot Bontang bakal menggelar 77 event pariwisata sepanjang tahun 2023 ini. Hal itu dalam rangka meningkatkan kembali potensi wisata di Kota Taman. Dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakernis) Pariwisata, Kamis (26/01/2023) kemarin di Auditorium 3 Dimensi.

Agenda 77 event ini membuktikan bahwa Pemkot Bontang selalu hadir dan menjadi bagian dari solusi, serta menjadi mitra strategis pelaku/pegiat pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM, khususnya dalam mendorong geliat perekonomian rakyat.

Menggangkat tema “Mari sukseskan pelaksanaan 77 event Kota Bontang,” Basri Rase dalam kesempatan tersebut meminta kerjasama dan sinergi seluruh pihak.

“Harus ada perubahan mindset, jangan bekerja sendiri-sendiri. Ini adalah kegiatan Pemkot Bontang, seluruh OPD harus saling mendukung,” ungkap Basri.

Dengan mengedepankan sinergi dan kolaborasi yang inklusif, serta merangkul pemangku kepentingan, 77 event ini nantinya akan mempersembahkan potensi Bontang. Mulai dari seni budaya, wisata olahraga, MICE, kuliner, hingga adat istiadat.

Rapat ini dipimpin langsung Wali Kota Bontang, Basri Rase. Dihadiri Sekretaris Daerah, Aji Erlynawati, jajaran asisten serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang. (hms)

BONTANG – Mal Pelayanan Publik (MPP) kurang lebih 3 bulan berjalan, sejak diresmikan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, Selasa (11/10/2022) lalu. Namun kondisi saat ini masih tetap sepi. Evaluasi pun dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan Komisi II DPRD Bontang, Kamis (26/1/2023) kemarin, serta hasil rapat evaluasi seluruh dinas terkait yang dipimpin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) selaku leading sektor, dihasilkan beberapa usulan terobosan untuk meramaikan MPP.

Pertama, pelayanan masyarakat harus tersentral di Gedung MPP yang berlokasi di lantai 4 Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin). Tidak ada lagi pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), semua dipusatkan di Gedung MPP.

“Kalau masih ada pelayanan di dinas-dinas percuma. Harus terpusat semua di MPP. Kalau MPP ramai akan memberikan multiplier effect kepada para pedagang,” ujar Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam di sela-sela kunjungan Komisi II ke MPP.

Kedua, pemasangan lift. Lift berfungsi untuk memudahkan pengunjung yang datang ke Gedung Pasar Tamrin, utamanya menuju MPP yang terletak di lantai paling atas.

“Anggaran sudah disiapkan kurang lebih Rp 5 M. Lift ini nantinya bisa dinikmati pengunjung MPP maupun para pembeli di pasar,” kata Rustam.

Ketiga, gerai-gerai di MPP walaupun tak ada layanan namun harus tetap buka. Setidaknya ada informasi-informasi penting yang dapat diberikan kepada masyarakat.

“Misalnya saja Dinas Perhubungan (Dishub) menginformasikan tentang jadwal-jadwal kedatangan atau keberangkatan kapal atau Dinas Pariwisata mempromosikan Kota Bontang di gerainya. Kalau seperti ini MPP akan terlihat hidup,” bebernya antusias.

Keempat, peningkatan fasilitas penunjang seperti AC atau kipas angin dan lain sebagainya untuk mengatasi panasnya ruangan. Saat ini sudah disiapkan anggaran Rp 3,2 M untuk peningkatan fasilitas tersebut.

Kelima, Pengaturan petugas jaga dan jadwal layanan. Bakal diatur sedemikian rupa agar gerai-gerai di MPP bisa tetap buka.

Keenam, sosialisasi MPP di masyarakat. Sudah dianggarkan pula dana untuk sosialisasi mengenalkan MPP ke masyarakat. Seperti misalnya pemasangan banner di beberapa titik OPD. Juga menitipkan pesan-pesan sosialisasi MPP di setiap kegiatan yang diadakan OPD.

Kepala DPMPTSP, Asdar Ibrahim didampingi Sekretaris DPMPTSP, Andi Hasanuddin Akmal menyampaikan, semua usulan sebagai bentuk terobosan meramaikan MPP itu sudah dibahas dalam rapat evaluasi perkembangan MPP 3 bulan terakhir.

“Saat ini sebagian usulan sudah berjalan dan sebagian lainnya dalam proses,” ujar Asdar.

“Sebagian OPD sudah mulai proses pemindahan layanan ke MPP. Tetapi sebagian lainnya masih ada yang evaluasi dulu. Karena beberapa OPD harus memikirkan pemindahan sistem ke MPP,” imbuh Andi. (al)

BONTANG – Kantor Pertanahan (Kantah) Bontang mendistribusikan ratusan sertifikat tanah ke masyarakat di Kelurahan Telihan, Kamis (26/1/2023) kemarin.

Pembagian sertifikat tanah yang berlangsung di Kantor Kelurahan Gunung Telihan itu terbagi dalam 2 program yaitu, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah (Redis).

Untung Widada, Kasi 3 Penataan dan Pemberdayaan Pertanahan Kantor Pertanahan Bontang menjelaskan, pembagian sertifikat tanah kali ini sebenarnya merupakan jadwal program Redis. Namun begitu pendistribusiannya digabung dengan distribusi program PTSL 2021-2022.

“Distribusi PTSL 2021-2022 masih belum kelar pembagiannya. Karena itu diselipkan di program Redis kali ini,” ujar Untung menjawab pertanyaan wartawan sembari mengawasi jalannya pendistribusian sertifikat tanah.

Di program Redis ini, Kantah Bontang membagikan 213 sertifikat tanah untuk warga RT 26 Kelurahan Guntung Telihan. Namun karena sebanyak 15 sertifikat sudah diserahkan sebelumnya saat acara simbolis oleh Wali Kota Bontang, maka yang terdistribusi saat ini sebanyak 185 sertifikat.

“Warga RT 26 Kelurahan Telihan banyak yang ketinggalan program PTSL, makanya diikutkan di program Redis ini,” ujar Yuliansyah, Kasi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Gunung Telihan menambahkan pernyataan Untung.

Sementara itu untuk program PTSL 2021-2022 dibagikan sebanyak 129 sertifikat tanah.

“Harapannya warga yang sudah terdaftar di program ini bisa mengambil sertifikatnya. Kalau pun ada yang belum mengambil bisa datang ke Kantah Bontang. Bisa juga lain waktu kami datang kelurahan lagi seperti hari ini,” beber Untung.

Dijelaskan Yuliansyah, program Redis untuk warga di Kelurahan Telihan ini meliputi 3 RT, yaitu RT 20, 25, dan RT 26. Namun khusus Kamis kemarin untuk warga di RT 26.

“Di Kelurahan Kanaan dan Telihan banyak tanah yang bekas hutan lindung. Sehingga bisa masuk ke program Redis,” kata Yuliansyah.

Sekedar informasi, yang dimaksud program redistribusi tanah adalah pembagian lahan-lahan, yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform, kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. (Tirto.id)

Sementara itu program PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah, yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

Program ini diadakan pemerintah supaya properti tanah milik masyarakat memiliki jaminan hukum dan hak. Prosesnya pun terbilang cepat dibandingkan proses pengurusan sertifikat tanah pada umumnya. Sementara itu, target utama dari PTSL ini adalah tanah-tanah yang sama sekali belum memiliki hak milik. (dekoruma.com). (al)

BONTANG – Curah hujan tinggi terjadi di Kota Bontang, Rabu (26/1/2023). Mengakibatkan sebagian wilayah Kota Taman, sebutan Kota Bontang tergenang air seperti di Kelurahan Guntung, Telihan, Api-api hingga ruas Jalan Ahmad Yani. Banjir terjadi akibat luapan air sungai dari kilometer 5, menuju aliran sungai yang melintasi Kota Bontang.

Kepala BPBD Kota Bontang, Zainuddin mengatakan, banjir terjadi akibat kiriman air dari hulu sungai di kilometer 5. Namun, ia menganggap banjir yang terjadi masih dalam keadaan aman.

“Sekarang air sudah naik di Jalan Ahmad Yani. Karena luapan sungai dari kilometer 5. Itulah gambaran kita. Karena sekarang juga lagi perbaikan drainase, semoga bisa lancar,” katanya. Zainuddin saat dihubungi Mediakaltim.com (jaringan Radarbontang.com), Kamis (26/1/2023).

Zainuddin menambahkan, wilayah-wilayah yang tergenang air merupakan langganan banjir, dikarenakan efek luapan air dari sungai.

Adapun upaya BPBD dalam menangani banjir saat ini, yakni dengan menurunkan personel di beberapa wilayah seperti di Guntung, Kilometer 5 dan wilayah yang terdampak banjir.

Zainuddin mengimbau agar masyarakat tetap berjaga-jaga. Walaupun saat ini hujan sudah reda namun tetap antisipasi air yang datang dari kilometer 5. “Kami tetap memantau di beberapa wilayah, memerintahkan personel bersiaga di lapangan,” pungkasnya. (yah)