BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang menyebut kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak optimal. Salahsatu ketidakoptimalan itu dikatakannya tidak pernah ia dapati Tempat Hiburan Malam (THM) diamankan oleh Satpol PP.

Dijelaskannya, kinerja Satpol PP tidak berbanding lurus dengan anggaran yang diberikan dengan jumlah yang cukup besar. Sehingga, penjualan minuman keras makin marak di Kota Bontang dan hal tersebut dapat mengancam ketentraman serta ketertiban kota.

Ia ingin adanya pergerakan satpol PP, untuk memeriksa THM yang menyediakan minuman keras (miras) ilegal.

“Kalau bisa dilakukan secara acak dan dadakan, karena miras mudah masuk bisa jadi faktor kriminal lainnya juga masuk di Bontang,” ujarnya. Senin (29/7/24).

BW sapaan akrabnya mengatakan, ia tak ingin Kota Bontang nantinya dapat dikenal dengan sebutan ‘Kota Texas’ yang artinya kota tersebut bebas dari berbagai macam hal-hal ilegal.

“Jangan sampai hal seperti ini terlambat kita atasi,” tambah BW.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang menyoroti antrian panjang yang sering terjadi SPBU KM 3. Truk-truk besar pengisi solar itu kerap mengular di Jalan Arif Rahman Hakim.

Pasalnya, ia kerap mendapatkan pesan dari orang tua murid yang anaknya bersekolah di SMAN 3, terkait kekhawatiran banyaknya mobil besar di wilayah sana.

“Meskipun bukan kewenangan kami, setidaknya kita harus ikut dalam tata kelola di sana dan dibicarakan dengan stakeholder yang bersangkutan,” ujarnya, Senin (29/7/24).

Ia berharap hal ini dapat segera didiskusikan dengan Dinas Perhubungan Bontang. Karena walaupun sudah beberapa kali ditertibkan, kondisi di wilayah tersebut tetap saja meresahkan karena dapat terjadi kemacetan dan kecelakaan.

“Sudah pernah ditertibkan oleh pihak kepolisian, ada baiknya kita turun tangan juga, karena nggak ada habisnya,” jelasnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang menyebutkan kalau kinerja Satpol PP Kota Bontang masih kurang optimal.

BW sapaan akrabnya mengatakan, bahwa Satpol-PP Kota Bontang kerap mengajukan anggaran ke dewan, namun penegakan Peraturan Daerah (Perda) masih kurang dari apa yang mereka jelaskan kepada DPRD.

“Saya lihat kerjaannya hanya menurunkan baliho, kinerja mereka masih mandul,” ujarnya, Senin (29/7/24) dalam Paripurna di Rujab Wali Kota Bontang.

Satpol PP harus memiliki langkah preventif yang dilaksanakan. Ia memberikan contoh jika Dinas PU akan melakukan pelebaran parit di Rawa Indah, seharusnya bisa ditertibkan duluan oleh Satpol-PP, jangan menunggu sampai ada masalah menjamur baru bertindak.

BW menambahkan, bahwa Kepala Satpol PP Bontang juga harus diberikan evaluasi, setelah itu diharapkan agar kinerja Satpol PP dievaluasi secara menyeluruh, sehingga dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Satpol PP dalam menjalankan fungsinya.

“Jadi mereka tidak hanya kita lihat menertibkan baliho saja, mereka harus berperan sehingga masyarakat dapat merasa keamanan di Kota Bontang dengan hadirnya Satpol PP,” pungkasnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Abdul Haris mengatakan, pihaknya mendorong agar peraturan daerah (perda) terkait pemberdayaan disabilitas di Kota Bontang segera disahkan dan diterapkan sungguh-sungguh, karena jumlah disabilitas di Bontang cukup banyak.

“Data dari organisasi penyandang disabilitas mencatat, bahwa jumlah disabilitas mencapai 7000 lebih,” jelasnya Rabu (24/8/24).

Bila hanya dilihat data dari organisasi, masih ada kemungkinan bahwa masih banyak penyandang-penyandang lain yang tidak terdata. Oleh sebab itu pihaknya sesekali memanggil organisasi tersebut untuk bertanya, apakah dalam organisasi sudah ada yang bekerja atau belum.

“Oleh sebab itu perda tentang disabilitas kemarin kami dorong,” tambahnya.

Ia menyebutkan bahwa sudah ada beberapa penyandang yang bekerja, namun belum signifikan. Oleh sebab itu, Pemkot Bontang melalui OPD terkait harus mampu melihat kemampuan yang ada pada penyandang disabilitas.

“Harus dilihat terlebih dahulu, apa skill yang mereka punya,” jelasnya.

Ia memberikan contoh saat seorang penyandang memiliki kemampuan dalam bidang IT. Hal itu tentu harus digunakan dan dimanfaatkan. Mungkin ada kemampuan seperti itu yang harus kita gali. (sya/adv)

Editor: Yusva alam

BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Faisal menyoroti proyek perbaikan di Jalan Cipto Mangunkusumo. Lantaran pengerjaan proyek tersebut terkesan lambat dalam pengerjaannya.

Ia menjelaskan, bahwa beberapa kali mendapati pengerjaan tidak dilaksanakan, dan beberapa hari lalu melihat beberapa orang di sana baru mulai dikerjakan.

“Maksud saya, pengerjaan kenapa tersendat-sendat, kita ini sudah menuju pergantian bulan,” ujarnya dalam Paripurna di Rujab Wali Kota, Senin (29/7/24).

Ia meminta pemerintah serta dinas terkait untuk memperingati kontraktor yang berwenang, untuk tidak menunda-nunda proyek tersebut. Karena jalanan tersebut merupakan jalanan utama yang padat kendaraan saat jam-jam pergi dan pulang kerja.

ia menilai pengerjaan proyek tersebut sangatlah lambat, mulai dari penutupan jalan hingga kini pembongkaran telah memakan waktu yang sangat panjang.

“Mulai dari pencarian kontraktor hingga pengerjaan sangat lelet,” jelasnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kemacetan lalu lintas masih sering terjadi di sekitar area Pelabuhan Loktuan saat sedang ada kapal. Kemacetan tersebut membuat beberapa aktivitas lalu lalang kendaraan menjadi terbatas.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Faisal mengatakan, ini sudah kedua kalinya ia memberitahu bahwa hal tersebut harus segera dicarikan solusi.

Pasalnya lahan parkir antara masjid terapung dengan pelabuhan selalu bercampur, dan masing-masing lahan juga dinilai sempit untuk menampung kendaraan-kendaraan tersebut.

Wali Kota Bontang, Basri Rase menjelaskan, bahwa pemkot masih berusaha untuk melakukan pembebasan lahan, agar mobil-mobil yang berada di wilayah pelabuhan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Karena jarak pelabuhan dan rumah warga dinilai sangat dekat, sehingga pemerintah akan segera mencarikan solusi mengurangi kemacetan tersebut. (Adv/sya)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Faisal mengatakan, bahwa ia sudah sering mendengar bahwa banjir di Kota Bontang sudah teratasi dengan baik.

Namun, ia mempertanyakan banjir di wilayah Kelurahan Guntung yang masih tinggi dengan kurun waktu yang tidak sebentar. Sehingga hal itu menjadi catatan.

“Saya mohon perhatiannya untuk Kelurahan Guntung agar lebih fokus lagi,” terangnya

Ia berharap kalau memang banjir di Kota Bontang sudah menurun sekian persen, agar makin menurun lagi, dengan memfokuskan perbaikan pembangunan

Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, bahwa banjir Guntung masih dalam proses intervensi terkait penurapan saja. Pemkot belum melakukan intervensi terhadap perbaikan drainase.

“Ke depan akan segera kita lakukan agar air itu dapat mengalir ke sungai,” jelasnya. (adv/sya)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang melaksanakan paripurna ke-14 masa sidang III dan Pemerintah Kota Bontang sepakati dan tandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menyatakan, dokumen rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Bontang dengan DPRD.

Rapat ini dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA-PPAS.

“Dalam rancangan tersebut sudah terwakili dari berbagai pertimbangan dan aspirasi masyarakat, adapun total anggaran sebesar Rp3,3 triliun,” ujarnya.

Sementara itu penandatangan nota kesepakatan tersebut setelah melalui tahapan pembahasan yang intensif antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Kota Bontang. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam