BONTANG – Trotoar Bontang Kuala (BK) di Jalan Piere Tendean sudah bertahun-tahun tidak tersentuh perbaikan oleh Pemerintah Kota Bontang. Pasalnya trotoar tersebut sudah sangat tidak layak digunakan.

Dikarenakan gerak pemerintah yang dinilai lamban dalam memperbaiki fasilitas umum tersebut, beberapa pemuda Bontang Kuala turun untuk langsung memperbaiki dengan anggaran pribadi.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, bahwa ini merupakan tamparan keras bagi Pemkot Bontang. Trotoar tersebut selalu warga gunakan saat banjir rob sedang melanda wilayah tersebut.

Apalagi selain pejalan kaki, pengguna motor juga mau tidak mau harus melewati trotoar, agar tetap bisa beraktivitas seperti bekerja maupun mengantar anak sekolah.

“Seharusnya kalau belum bisa mengintervensi lewat APBD, pemerintah dapat hadir melalui perusahaan atau anggaran keluarga dan lain sebagainya,” jelasnya, Jumat (2/8/24).

Karena pemuda ini bergerak sendiri bersama karang taruna di sana, seharusnya pemerintah dapat lebih peka. Karena itu adalah fasilitas umum yang harus pemerintah yang melakukan perbaikan melalui swakelola maupun perusahaan.

Diketahui, jalan di Bontang Kuala merupakan jalanan yang dibangun dengan dana provinsi, namun untuk urusan trotoar harusnya pemerintah daerah dapat menganggarkan sendiri tidak hanya menunggu dari provinsi. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosina mengatakan, bahwa cadangan air bersih di Kota Bontang sudah makin menipis, sementara itu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Marangkayu yang telah direncanakan bertahun-tahun tidak kunjung terealisasikan.

Ia mempertanyakan kapan masyarakat Bontang dapat menikmati fasilitas tersebut, karena hingga kini belum ada bayangan kapan itu akan dibangun. Selain itu juga diharapkan adanya bantuan air dari waduk Marangkayu yang juga nihil.

“Sudah 5 tahun kita bahas tapi belum ada bayangan kapan akan terealisasi,” terangnya.

Atos panggilan akrabnya, menambahkan bahwa pihaknya pernah melakukan kunjungan ke lokasi tersebut namun ia tak menemukan adanya pembangunan apapun sehingga ia mempertanyakan kepastiannya.

“Selain itu saya juga ingin dinas terkait tegas, karena arti dari keluhan warga Bontang harus diprioritaskan,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan penundaan itu dikarenakan terkendalanya pembebasan lahan, dan ini bukan kewenangan daerah namun kewenangan provinsi.

Oleh sebab itu yang saat ini dapat dimanfaatkan adalah kolam bekas lubang tambang (void) Indominco Mandiri yang kini pipanya sudah mengarah ke Kota Bontang, sehingga diharapkan Kota Bontang akan mendapatkan pasokan air baru.

“Sebenarnya kalau kita mengharapkan SPAM Marangkayu susah, karena masih jauh dari harapan, tapi kalau void Indominco diusahakan akhir tahun ini akan masuk ke Bontang,” jelasnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Rapat Paripurna ke-15 masa Sidang III DPRD kota Bontang Tahun 2024 dalam Rangka Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 dilaksanakan, Jumat (2/7/24) di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan pentingnya perubahan APBD sebagai langkah strategis dalam menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan aktual dan prioritas pembangunan di Kota Bontang.

Ia menyatakan, bahwa perubahan APBD diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana yang lebih efektif dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Bontang.

Dalam Nota Keuangan Perubahan APBD tahun 2024 target penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 2.7 triliun.

Adapun penerimaan pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan berasal dari sumber-sumber, yakni Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer ditargetkan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

“Anggaran Belanja untuk Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas, serta disusun secara terukur dengan mengutamakan kegiatan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DRPD Kota Bontang, Tri Ismawati mendapatkan laporan mengenai pelayanan di RSUD Taman Husada Bontang terkait penumpukan pasien.

Ia menjelaskan, telah mendapatkan laporan bahwa pasien menunggu hingga setengah hari untuk bisa mendapatkan kamar karena ruangan yang sudah terlalu penuh.

Tri ingin adanya pembenahan, bagaimana RSUD dapat memiliki jumlah kamar yang lebih banyak. Karena hal ini berbanding lurus dengan lambatnya pelayanan rumah sakit.

“Daftar dari siang baru masuk kamar itu malam, nah itu baru satu orang yang kebetulan melapor, mungkin masih banyak pasien yang sama,” ujarnya, Senin (29/7/24).

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bontang, Basri Rase menjelaskan, kondisi RSUD saat ini keterbatasan ruang. Sudah tidak dapat lagi menampung pasien berlebih. Sehingga saat ada yang masuk ke ruang emergency, pasien harus benar-benar antri untuk mendapatkan tempat.

“Bukan karena kurangnya pelayanan, tapi karena tempat yang terbatas,” jelasnya.

Kemudian, dengan fasilitas rumah sakit yang makin lengkap kerap kali RSUD menjadi rumah sakit rujukan bagi daerah lainnya. Ada lagi penambahan instruksi dari presiden bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan bahwa satu kamar tidak boleh lebih dari 6 kasur.

“Kalau memungkinkan APBD kita, nanti kita bangun rumah sakit lainnya, kita bangun kamar di daerah situ juga,” katanya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Transportasi laut Kota Bontang dinilai sangat terbatas untuk aktivitas keberangkatan Bontang – Sulawesi. Armada yang disediakan juga masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keberangkatan masyarakat. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina.

Pasalnya di Pelabuhan Loktuan tidak hanya memberangkatkan penduduk dari Kota Bontang saja, tapi beberapa wilayah seperti dari wilayah Kutai Timur juga pergi ke Pelabuhan Loktuan untuk berangkat ke Sulawesi.

“Fasilitas kapal ini masih harus ditambah lagi, kapal yang memadai sesuai keinginan dari warga yang rata-rata orang Sulawesi Barat,” katanya.

Atos panggilan akrabnya, mengatakan bahwa permintaan tersebut sudah lama diajukan, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait penambahan armada.

Wali Kota Bontang, Basri Rase menanggapi hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi rutin terkait penambahan armada kapal, namun sayangnya mereka masih terkendala dengan perizinan operasional.

Ia berkoordinasi dengan pemilik kapal yang sudah sering menyediakan kapal untuk antar pulau, sayangnya tidak secara instan bakal langsung disetujui.

“Kita terus koordinasi dengan pemilik kapal, jadi semoga bisa lebih cepat, karena itu kita monitor terus,” terangnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam