Beranda blog Halaman 1026

Hari Pangan Sedunia 2022, PKT Berkomitmen Atasi Potensi Krisis Pangan 2023

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Pangan sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober, Pupuk Kaltim (PKT) sasar kecukupan stok pupuk untuk sisa tahun 2022 dan persiapan masa tanam 2023.

Hal ini sekaligus menjawab pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati saat berbicara di konferensi pers The 1st Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting G20 di Washington DC, Selasa (11/10) lalu. Di mana krisis pupuk pada masa ini berkaitan langsung dengan krisis pangan yang diprediksi akan terjadi pada 2023.

Sederhananya, krisis pangan nantinya dapat diatasi dengan meningkatkan produktivitas pertanian. Akan tetapi, kekurangan dalam aspek adaptabilitas dari petani dan pelaku usaha pertanian yang menjadi kondisi relevan pada saat inilah yang berdampak langsung dalam instabilitas produktivitas pertanian.

Dengan demikian, diperlukan tidak hanya kuantitas dan kualitas material yang terlibat tetapi juga perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia. Pelaku usaha maupun pelaksana kegiatan pertanian di Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam hal kuantitas dan oleh karenanya menjadi salah satu aset berharga yang perlu dikembangkan dengan serius.

Di dua kuartal pertama tahun 2022, terdapat banyak rangkaian peristiwa yang turut berdampak pada penurunan produksi pangan, baik secara nasional maupun global. Meskipun pandemi Covid 19 secara efektif sudah mulai mereda, aksi-aksi agresif seperti invasi Rusia ke Ukraina juga turut mengambil andil dalam destabilisasi kesetimbangan stok pangan global, yang kemudian berdampak langsung pada naiknya harga pangan global.

Dalam mengatasi permasalahan dalam skema transpor bahan pangan, negara-negara diharapkan dapat menjadi lebih mandiri dalam mencukupi setidaknya keperluan pangan nasionalnya sendiri. Strategi yang mengutamakan keperluan nasional pada prioritas teratas ini sejatinya dapat ditujukan tidak hanya untuk mengatasi krisis musiman, tetapi juga dapat diekspansi sebagai salah satu penggerak dalam mencapai kecukupan pangan yang berkelanjutan.

PKT sendiri memastikan bahwa produksi dan distribusi pupuk aman selama periode Musim Tanam Pertama 2023 (Maret-April 2023). Per tanggal 14 Oktober 2022, sebanyak 109.103 ton stok pupuk urea bersubsidi dan 2.165 ton NPK formula khusus, serta 197.048 ton pupuk urea non subsidi dan 41.613 NPK non subsidi telah tersedia di gudang-gudang PKT yang tersebar di sejumlah wilayah tanggung jawab perusahaan.

Seperti yang diketahui, PKT bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di delapan wilayah, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Karena itu, sesuai dengan komitmennya sejak awal, untuk menyukseskan musim tanam perdana tahun depan, sekaligus untuk meminimalisir dampak krisis pangan yang diprediksi akan terjadi, PKT akan terus memonitor dan memastikan ketersediaan stok dan distribusi pupuk.

Hingga tanggal 16 Oktober, PKT telah menyalurkan 478.586 ton pupuk urea bersubsidi dan 6.638 ton pupuk NPK bersubsidi. Selain itu, PKT Kaltim juga telah menyiapkan 45.384 ton pupuk non subsidi di seluruh wilayah pemasaran untuk memenuhi kebutuhan petani yang membutuhkan.

Tentunya PKT juga selalu membuka diri untuk bersinergi dengan pihak lainnya, termasuk beragam pemangku kepentingan untuk berupaya mempersiapkan diri menghadapi krisis pangan lewat penyediaan stok pupuk.

“Dengan turut mempertimbangkan analisa pakar dan juga seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani terkait ancaman krisis pangan global pada 2023, jumlah pupuk nantinya secara tidak langsung juga berkaitan dengan potensi produksi pangan. Oleh karenanya, PKT telah menyesuaikan produksi dan sekaligus juga memodifikasi sedemikian rupa agar penyaluran pupuk dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti,” ujar Rahmad Pribadi, Direktur Utama PKT.

Selain tata teknis produksi dan distribusi, PKT juga turut memperhatikan sebaran produksi produk antara pupuk bersubsidi dan non subsidi di wilayah tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan arahan pemerintah.

Selain memastikan stok dan distribusi pupuk aman, PKT juga terus menghadirkan beragam inovasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Beberapa di antaranya dilakukan lewat program Agrosolution dan MAKMUR.

“Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kesejahteraan para petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional kita ini tetap terjaga. Kami terus melakukan pendampingan lewat program kami secara berkelanjutan agar para petani bisa terus meningkatkan produktivitas mereka yang dampaknya secara tidak langsung juga akan meningkatkan taraf ketahanan pangan secara nasional. Dengan demikian, diharapkan bahwa lewat produktivitas para petani ini nantinya pertanian nasional tidak hanya dapat menghindari krisis, tetapi bahkan dapat melakukan ekspansi,” tambah Rahmad. (adv)

Kaltim Tampilkan 5 Inovasi di Gelar TTG Nusantara 2022

Penulis
redaksi
-
0

CIREBON – Mewakili Gubernur Kaltim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi menghadiri pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (TTGN) XXIII Tahun 2022 di Aston Hotel and Convention Centre Cirebon, Jawa Barat, Rabu (19/10/2022).

Pembukaan dilakukan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Dr Abdul Halim Iskandar dengan memainkan angklung bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa PDTT Dr Ivanovich Agusta, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama lingkup Kementerian Desa PDTT.

Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi mengungkapkan perhelatan Gelar TTG Nusantara XXIII 2022, pada 18-21 Oktober 2022 di Cirebon, Jawa Barat merupakan ajang untuk menampilkan inovasi-inovasi dari para inventor dilingkup desa/kelurahan dari seluruh Indonesia, termasuk dari kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

“Untuk tahun ini, 2022, Sebenarnya kita masuk nominator karena juaranya hanya untuk tiga pemenang, jadi memang belum ada yang menerima penghargaan dari Kementerian Desa PDTT. Kedepan kita memang harus persiapkan sedini mungkin teman-teman inventor yang ingin mengikuti ini. Karena kemungkinan penjurian melalui daring kali ini menjadi salah satu kendala. Misalkan ketika menunjukkan alatnya dan fungsinya jika tidak lengkap untuk fasilitas syuting videonya, maka bisa salah-salah. Walaupun sebenarnya kita sudah menyiapkan sedemikian rupa semuanya difokuskan di provinsi, akan tetapi kita masih belum berhasil tapi kita masuk mominator,” jelas Anwar Sanusi kepada Tim Publikasi Biro Adpim Setdaprov Kaltim seusai mengikuti prosesi pembukaan Gelar TTG Nusantara XXIII.

Untuk itu, lanjut Anwar, mengantisipasi hal-hal yang dapat mempengaruhi penilaian juri dalam Gelar TTG Nusantara kedepan, maka pihak provinsi akan bersinergi dengan kabupaten/kota dalam persiapannya nanti.

“Kedepannya yang jelas kita harus memberikan motivasi kepada daerah-daerah yang lain yang mungkin masih bisa berinovasi dalam TTG itu, dan Pemprov Kaltim akan mendukung penuh teman-teman dari kabupaten/kota khususnya para inventor dalam mengikuti Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara selanjutnya,” pungkas Anwar Sanusi.

Sebelumnya Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menegaskan teknologi tepat guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Terlebih penggunaan teknologi tepat guna saat ini makin marak di sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

“Teknologi tepat guna dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Karena selain mampu mempercepat pembangunan juga dapat meningkatkan produksi di beberapa sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang tinggal di desa,” tegas Abdul Halim Iskandar.

Pada gelaran TTG Nusantara XXIII kali ini, DPMPD Kaltim mengisi salah satu stan pameran dengan melibatkan inventor dari lima daerah yaitu Samarinda yang menampilkan inovasi alat sprayer anti hama otomatis, Balikpapan (Booslem Mikroba Eco Multipower), Kutai Kartanegara (paving block limbah plastik), Bontang (Serlink/Sendok ramah lingkungan) dan Paser dengan inovasi alat jemur efek rumah kaca. Selain juga menampilkan sejumlah produk-produk unggulan UMKM Benua Etam. (adv/diskominfokaltim)

Terkait Honorer Bontang, Wali Kota: Kita Ikuti Arahan Pusat dan Evaluasi Kinerja

Penulis
redaksi2
-
0
Basri Rase saat membuka salah satu kegiatan. (Yahya Yabo/ Media Kaltim)

BONTANG – Wali Kota Bontang, Basri Rase menyampaikan akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait status tenaga honorer di Kota Bontang. Namun Pemkot Bontang katanya, tetap membutuhkan tenaga honorer.

Basri Rase mengatakan Pemkot mengikuti instruksi dari pusat terkait tenaga honorer. Sesuai arahan pusat Pemkot melakukan pendataan. “Sudah kita lakukan pendataan saat ini. Yang pasti kalau Bontang apa arahannya pusat, itu yang kita lakukan,” katanya, Selasa (18/10/2022).

Lanjut dirinya, terkait peralihan dari tenaga honorer ke Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus melalui mekanisme yang ada, seperti mengikuti tes. “Kan ada tesnya nanti. Ada persyaratan, harus memenuhi persyaratannya itu,” kata Basri.

Pemkot Bontang katanya, saat ini masih melakukan pendataan tenaga honorer. “Kita hanya disuruh melakukan pendataan. Jadi kita data semua. Terus pusat akan verifikasi,” tambahnya.

Basri menyebutkan tenaga honorer yang diketahui saat ini ada sekitar 3.000 orang.  “Ya harus kerja maksimal. Karena kalau tidak akan kita evaluasi. Honorer itu ‘kan kapan saja bisa kita tidak pakai, kita hapuskan. Misalnya dia kinerjanya buruk, malas, ada pelanggaran moral pasti kita pecat (berhentikan),” ungkap Basri. (yah/adv)

80 CPNS Pemkot Bontang Lulus 100 Persen Pelatihan Dasar Pada Angkatan 72 dan 73 Latsar BPSDM Provinsi Kaltim

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 36 menyebutkan bahwa Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:

  1. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan
  2. sehat jasmani dan rohani.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menargetkan sebanyak 143 orang CPNS Pemerintah Kota Bontang yang diangkat pada tahun 2022 secara keseluruhan dapat menyelesaikan Pelatihan Dasar (Latsar) pada tahun 2022 ini juga.

Menurut Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto, saat ini sebanyak 53 orang CPNS Golongan III yang terbagi dalam 2 angkatan  telah selesai menempuh Latsar di Puslatbang KDOD LAN pada tanggal 20 dan 29 Juli 2022 yang lalu.

Selanjutnya sebanyak 80 orang CPNS Golongan II yang mengikut kegiatan Pelatihan Dasar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan lulus seluruhnya.

Kepastian kelulusan ini disampaikan oleh Kepala BPSDM Provinsi Kaltim Ibu Dra. Nina Dewi, M.AP, melalui Kepala Bidang PKMF (Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional) Ir. Kresnayana M.T, pada penutupan Latsar Angkatan 72,73 dan 74 pada hari ini Selasa 18 Oktober 2022 di aula BPSDM Prov Kaltim.

Dalam sambutannya Kresnayana mengutarakan bahwa penetapan kelulusan ini diputuskan melalui Rapat Sidang Kelulusan yang dihadiri oleh para Penjamin Mutu  Penyelenggara Pelatihan, Kepala BKPSDM Daerah/ instansi Pengirim, serta pejabat struktural, Widyaswara dan Tim PKKP BPSDM Provinsi Kaltim.

Pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta atas keberhasilan dalam menyelesaikan pelatihan. “Terima kasih kepada semua pihak penyelenggara atas kerja keras dan kerjasamanya sehingga pelatihan Latsar ini dapat terselenggara dengan baik,” katanya.

Ia juga berpesan agar para peserta Latsar yang baru lulus ini dapat menunjukkan perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI serta menujukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya.

Lebih lanjut Sudi menambahkan bahwa 80 orang CPNS ini tergabung dalam angkatan 72 sebanyak 40 orang dan angkatan 73 sebanyak 40 orang, dengan total 80 orang.

Ke 80 orang ini telah memulai kegiatan Latsar sejak 11 Juli 2022 yang lalu dan berakhir hari ini 18 oktober 2022 melalui pola blanded learning yakni pembelajaran mandiri secara online dan klasikal.

Sedangkan 10 orang lagi saat ini masih berlangsung proses Pelatihan Dasar yang tergabung dalam angkatan 75, dan baru akan berakhir pada tanggal 28 Oktober yang akan datang.

Sudi menambahkan bahwa Latsar bagi CPNS ini bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi.
  2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
  3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
  4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik dan benar.

Sistem Penilaian Pelatihan Dasar CPNS (Latsar CPNS) menggunakan persentase poin yang terdiri atas:

  1. Sikap – 10% oleh Tim Bela Negara (BN).
  2. Absensi Kelas – 40% oleh Widyaiswara (WI) yang mengajar.
  3. Ujian – 20% oleh Widyaiswara (WI) yang mengajar.
  4. Aktualisasi – 30% oleh Penguji, Coach, dan Mentor.

“Selamat kami ucapkan, perjuangan belum berhenti. Bakti dan karya terbaik kalian harus selalu diberikan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Satu kaki kalian sudah melangkah hampir memasuki gerbang PNS. Buktikan bahwa langkah kaki yang lain bisa memastikan bahwa kalian memang layak menjadi Pelaksana Kebijakan Publik, Pelayan Publik serta sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa,” pungkas Sudi. (adv)

Komisi III Pantau Progres Pembangunan Gedung Uji Kir di Bontang Lestari

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Komisi III DPRD Bontang bersama Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang meninjau pembangunan gedung uji kir di Bontang Lestari.

Mereka melihat sejauh mana progres proyek tersebut. Ketua Komisi III Amir Tosina menyatakan, pembangunan gedung ini harus sesuai dengan jadwal. Di mana target penyelesaian pembangunan dijadwalkan rampung pada Desember tahun ini. “Jangan sampai jadwalnya tidak tepat,” ujarnya.

Sampai saat ini, progres pembangunan gedung uji kir di Bontang Lestari sudah mencapai 30%. Amir Tosina menginginkan pembangunan yang tepat waktu dengan alasan jika pembangunan dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka anggaran yang dikeluarkan juga tidak akan terbuang-buang.

Jika pembangunan sudah mencapai 60% maka kemungkinan akan dilakukan lagi sidak oleh Komisi III DPRD Kota Bontang sebagai bentuk peninjauan lanjutan mengenai program tersebut, agar bisa terus berjalan sesuai kontrak. (adv/sc)

Wawali Cek MPP, Terus Evaluasi Agar Pelayanan Maksimal

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Wali Kota Bontang Najirah saat mengecek MPP. (Yahya Yabo/Media Kaltim)

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang Najirah melakukan pengecekan di Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa (18/10/2022). Pengecekan ini dilakukan untuk melihat pelayanan yang dilakukan di MPP.

Najirah mengatakan, beberapa OPD yang ada di MPP masih ada yang belum siap, akibat persiapan  saat pemindahan waktunya terlalu mepet.

Namun, katanya, dalam waktu dekat, OPD yang masih tutup akan mulai membuka pelayanannya. “Yang penting saat launching, mereka sudah siap,” kata Najirah, Selasa (18/10/2022).

Selain itu, Najirah mengimbau  masyarakat yang ingin melakukan pelayanan baik administrasi maupun perizinan untuk datang ke MPP di lantai 4 Pasar Taman Rawa Indah.

“Sebaiknya datang ke MPP saja. Tentunya kita ingin ada efek bagi pedagang yang ada di lantai bawah. Dengan adanya MPP ini, masyarakat yang mengurus pelayanan bisa berbelanja,” kata Najirah.

Dia memastikan akan melakukan tindak lanjut terhadap OPD yang belum membuka pelayanan. “Saya akan tindak lanjuti nanti. Nanti akan saya kumpulkan dan rapatkan kembali. Sebagai evaluasi kami,” jelas Najirah.

Mengenai perlengkapan di MPP, diakuinya gerai OPD yang ada hanya melaksanakan pelayanan bagi masyarakat. “Khusus pelayanan, hanya pelayanan,” tambahnya.

Terkait promosi, pemkot melalui Diskominfo akan melakukan promosi ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan bahwa telah ada MPP di Pasar Tamrin. “Karena memang masih banyak masyarakat kita yang belum tahu,” katanya.

Dia juga memastikan beberapa OPD telah melakukan pelayanan malam. “Ada beberapa. Jam pelayanan malam. Ada untuk pelayanan malam. Capil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, red),” jelasnya.

Disebutkan pula, perbaikan dan evaluasi akan terus dilakukan agar didapat pelayanan maksimal. (adv/yah)

Perizinan Penting bagi Pelaku Usaha

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Dalam menjalankan sebuah usaha, baik usaha makro maupun mikro, para pelaku usaha sebaiknya memiliki izin usaha. Selain untuk keperluan legalitas atau kepastian usaha, izin usaha juga dapat memberikan kemudahan dalam segi pendampingan dan kemudahan fasilitas dari pemerintah.

Natalia Santi selaku kepala Sub Koordinator Pelayanan dan Perizinan DPMPTSP Bontang menyatakan, kemudahan yang didapat jika memiliki usaha salah satunya terkait masalah pinjaman ke bank.

“Pentingnya memiliki izin usaha khususnya buat usaha mikro kecil itu salah satunya untuk memudahkan peminjaman uang ke bank. Jadi ada bantuan dari pemerintah buat para pengusaha mikro jika punya izin usaha mereka akan mendapatkan kemudahan dalam pengajuan pinjaman ke bank. Jadi kalau mau pinjam uang nggak usah ke mana-mana,” ujarnya.

Selain kemudahan dalam pinjaman dana bank, terdapat empat alasan lain mengapa izin usaha adalah hal yang penting. Yang pertama adalah adanya jaminan hukum dan perlindungan pemerintah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, mudah ikut serta dalam tender, jika bentuknya usaha lokal maka usaha tersebut memiliki kesempatan untuk memperluas usahanya ke tingkat internasional.

Terakhir, keuntungan lainnya adalah dengan adanya izin maka usaha tersebut memiliki kredibilitas yang baik dan mudah untuk mengikuti promosi melalui pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah.

“Adanya izin bagi usaha mikro dan menengah juga mempermudah akses pembiayaan maupun akses ke pelatihan-pelatihan usaha yang ada,” pungkasnya. (adv/sc)

Umumkan Tes Wawancara, Bawaslu Tunggu Respons Masyarakat, Soal Netralitas Calon Anggota Panwascam Bontang

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Bawaslu Kota Bontang, Aldy Artrian. (Yahya Yabo/ Media Kaltim)

BONTANG– Sebanyak 18 calon anggota Panwascam Bontang lolos ke tahap selanjutnya yakni tes wawancara.  Tes wawancara akan dilaksanakan pada Kamis (20/10/2022) di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bontang.

“Tes selanjutnya akan dilaksanakan pada Kamis (20/10/2022),” kata Ketua Bawaslu Bontang Aldy Artrian saat dikonfirmasi, Senin (18/10/2022).

Aldy menambahkan, dari 6 peserta di tiap kecamatan akan kembali menjalani tes tulis dan tes wawancara. “Ada akumulasi nanti itu. Akumulasi tes tulis dan tes wawancara,” tambah Aldy.

Selain itu, kata Aldy, masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait nama-nama calon anggota Panwascam yang telah diumumkan. Apakah diantara mereka ada yang terafiliasi dengan partai politik, atau pernah menjadi tim kampanye hingga soal netralitasnya.

“Nama-namanya ‘kan sudah kami umumkan. Silakan kalau ada tanggapan dan masukan dari masyarakat mengenai calon atau kandidat. Apakah mengenai afiliasi parta politik, netralitas maupun mengenai apapun yang dapat disampaikan kepada kelompok kerja (Pokja) Bawaslu,” jelas Aldy.

Informasi dari masyarakat tetap akan diterima sebelum wawancara dilaksanakan, yang nantinya akan diklarifikasi saat wawancara berlangsung. “Prinsipnya, selama wawancara  belum dilakukan, tanggapan itu dapat menjadi bahan klarifikasi pada saat wawancara. Kemudian bahan tanggapan itu yang akan dijadikan klarifikasi,” pungkasnya.

Setelah tes wawancara,  akan dipilih 3  calon dari setiap kecamatan yang nantinya akan diplenokan oleh Bawaslu Bontang. “Setelah nanti diumumkan maka akan ada pelantikan,” urainya. (yah)

Polres Bontang Gelar Rapat Koordinasi bersama Pengurus Ponpes

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Polres Bontang menggelar rapat koordinasi dalam rangka mitigasi keberadaan pondok pesantren di Kota Bontang, Selasa (18/10/2022) di Ruang Rupatama Polres Bontang. Pertemuan dipimpin Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya SH, SIK, MH.

Dalam sambutannya, Kapolres AKBP Yusep Dwi Prastiya mengucapkan terima kasih kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh perwakilan pengurus pondok pesantren (ponpes) di Kota Bontang yang telah hadir dalam kegiatan itu.

”Dengan adanya beberapa contoh kejadian di pondok pesantren, seperti ponpes di Jombang, ponpes di Jawa Barat dan di salah satu ponpes Kota Bontang, maka kita harus lebih mengevaluasi kinerja di ponpes, baik dari sistem pengajaran maupun tenaga pendidik agar mutu pendidikan dapat ditingkatkan,“ kata Kapolres.

Kapolres mengatakan dengan adanya kejadian di ponpes wilayah Kota Bontang ke depan harus  ditingkatkan atau dibenahi pada standar sistem operasional di masing-masing ponpes sesuai arahan dari Kemenag. Agar mutu pemberian pembelajaran kepada para murid santri dapat menciptakan kualitas generasi santri dan santriwati yang memiliki kualitas akhlak yang baik.

”Dari hasil rapat ini diharapkan mendapatkan suatu hasil yang kedepan dapat merencanakan untuk dilakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan mengundang pihak Pemerintah Kota Bontang agar tercipta suatu kesimpulan dalam menciptakan standar operasional pengajaran ponpes dan kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anak di ponpes,” ujarnya.

Sementara, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bontang melalui Ustadz Misbahul Munir, menyampaikan terima kasih kepada Polres Bontang yang telah berinisiatif melakukan rapat dengan mengundang para tokoh masyarakat, tokoh agama beserta seluruh pengurus ponpes menyikapi kejadian di ponpes yang ada di wilayah Kota Bontang.

”Diharapkan dengan adanya kegiatan ini para pengurus ponpes yang hadir saat ini, agar tidak terulang lagi kejadian di Kota Bontang maka pihak pimpinan maupun pengurus ponpes harus lebih selektif dalam mempersiapkan pengasuh atau tenaga pendidik untuk murid santri sehingga tidak terjadi lagi kejadian di ponpes yang dapat merugikan santri-santriwati maupun pengurus pondok pesantren,” ujarnya.

Dalam rapat hadir perwakilan MUI Kota Bontang Misbahul Munir, Perwakilan Kemenag Kota Bontang  HM Rais, Kasat Intelkam Polres Bontang AKP Yurizca Musiardillah, Kasat Bimas Polres Bontang AKP Jimun, Kapolsek Bontang Barat Iptu Lukito, Kapolsek Bontang Selatan Iptu A Khoiri, Kapospol Loktuan Ipda Usman, Ketua FPK Kota Bontang Syarifudin Dilah, perwakilan PCNU Kota Bontang Sarjo.

Selain itu juga hadir perwakilan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Darul Hijrah Wal Qurra’, Fatman Marjuki; Pondok Pesantren Subulana Al Islami, Eko Cahyo; Pondok Pesantren Al Ma’rifah Yusuf; Pondok Pesantren Hidayatullah, Mathoi S; Pondok Pesantren Nurul Iman, Ardiansyah; Pondok Pesantren Raudiatul Qur’an, Muh Basir; dan Pondok Pesantren Modern Daarul Hikmah Yusuf Sukur. (hms)

Wakapolsek Bontang Utara Ingatkan Penguatan Wawasan Kebangsaan

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Wakapolsek Bontang Utara Iptu Dani Purwantoro mengikuti kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Bontang Utara Tahun 2022, di Gedung Balai Pertemuan Umum Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Selasa (18/10/2022).

Dalam penyampaian materi wawasan kebangsaan, Wakapolsek Bontang Utara Iptu Dani Purwantoro mengatakan kegiatan ini untuk menguatkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme pada masyarakat  tentang sejarah dasar negara Republik Indonesia serta proses kristalisasi Pancasila dan UUD 1945.

”Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 merupakan ideologi dan dasar negara Republik Indonesia yang sudah menjadi harga mati bagi  masyarakat dan bangsa Indonesia jadi tidak perlu diperdebatkan lagi,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan tentang karakter bangsa dan jati diri bangsa Indonesia serta kondisi saat ini berupa ancaman terhadap  bangsa dan NKRI di era globalisasi, demokratisasi dan revolusi.

“Kita berharap dengan kegiatan ini masyarakat mengenal nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 supaya mengkristal di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari agar menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena saat ini nilai-nilai tersebut sudah mulai menipis karena pengaruh era globalisasi, modernisasi, revolusi, dan demokratisasi,” pungkas Wakapolsek.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Bontang Utara, Danramil 01 Loktuan Kapten Inf Niko Katanni (narasumber), Bidang Humas dan Publikasi Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Kota Bontang Irham Mugilong (narasumber), Lurah Loktuan Hadi Jumanto, Babinsa Loktuan, Babinsa Bontang Kuala, Babinsa Bontang Gunung Elai, Bhabinkamtibmas Loktuan, staf Kelurahan se Kecamatan Bontang Utara, perwakilan RT se-Kecamatan Bontang Utara, para undangan tokoh agama dan tokoh masyarakat. (hms)

1...1,0251,0261,027...1,180Halaman 1,026 dari 1,180