BONTANG – Dalam upaya meminimalisasi dampak buruk dari penggunaan alkohol secara bebas dan tidak bertanggung jawab, dibentuklah suatu peraturan mengenai larangan penjualan alkohol secara bebas di hampir seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kota Bontang.

Untuk di Kota Bontang sendiri terdapat regulasi yang mengatur hal tersebut yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Hal ini kembali dipertegas oleh pihak legislatif. “Kita punya perda tentang larangan menjual minuman beralkohol. Jangan sampai ada yang melakukan penjualan minuman beralkohol secara bebas,” ujar Nursalam dari Komisi II DPRD Kota Bontang pada 13 Desember 2022.

Untuk Kota Bontang hanya satu tempat yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol. Yaitu  hotel berbintang. Selain dari itu penjualan minuman beralkohol menjadi ilegal.

Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi peningkatan kriminalitas maupun korban jiwa. Seperti pada Oktober 2022 sebelumnya, di mana terdapat warga Berbas Pantai yang mengamuk dan melukai dirinya sendiri dengan memukul kaca jendela karena pengaruh alkohol.

Baru-baru ini Fore Kopi dikabarkan melakukan menjual minuman beralkohol. Tetapi hal tersebut telah diklarifikasi oleh manajemen Fore dan DPRD bahwa hal tersebut hanya berupa rumor.

“Ini kan sebenarnya hal biasa apalagi di dunia bisnis. Kadang memang ada penyebaran rumor-rumor yang dilakukan dengan tujuan yang tidak baik,” ujarnya.

Dengan ini tujuan dari pemerintah maupun legislator adalah untuk tetap menjaga keamanan dari seluruh masyarakat Kota Bontang. (sc)

BONTANG – Kelurahan Belimbing mendapatkan 7 juara dalam lomba Balita Sehat tingkat Kecamatan Bontang Barat.  Lurah Belimbing, Dwi Andriyani mengungkapkan bahwa Kelurahan Belimbing telah mendapatkan tujuh juara dalam perlombaan Balita Sehat yang diadakan pada Kamis (15/12/2022) di BPU Kecamatan Bontang Barat.

Dwi mengatakan 7 juara itu terbagi atas juara 1 dan juara 3 serta harapan 1 dan harapan 2 atas kategori bayi di bawah 24 bulan. Untuk kategori Balita di bawah 5 tahun mendapatkan juara 2, harapan 1 dan harapan 2.

“Kategori 24 bulan dan di bawah lima tahun. Karena kalau Balita sehat itu kan dilihat intensitas kedatangannya di Posyandu, berat badannya sesuai dengan grafik, kesehatan gigi dan mulut hingga dilihat dari Ibu Balita apakah menggunakan Pil KB atau tidak,” kata Dwi Andriyani saat dihubungi Mediakaltim.com, Kamis (15/12/2022).

Dirinya menambahkan banyak faktor yang dapat dinilai dari Bayi sehat selain melihat langsung secara fisik. “Dari kelengkapan imunisasi. Banyak faktor yang dilihat. Juga dari kesehatan Ibu si Balita,” kata Dwi.

1 dari 5

Dalam pelaksanaannya, masing-masing Posyandu di Kelurahan Belimbing mengirimkan perwakilan Balita sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

“Nol bulan sampai di bawah lima tahun. Namanya Posyandu kan sasarannya usia 5 tahun ke bawah. Hari ini pelaksanaan penimbangan dan di cek semua kesehatannya,” sebutnya.

Dengan begitu, Dwi katakan untuk juara di tingkat Kecamatan Bontang Barat akan mewakili maju di tingkat Kota Bontang. “Kelurahan Belimbing diwakili 9 Balita dan 7 menjadi juara Bayi Sehat,” pungkasnya.

“Balita sehatkan untuk menstimulasi bayi ditimbang di Posyandu. Harapannya dengan ini mendukung penanganan stunting di Kota Bontang. Dengan rajin ditimbang akan melihat kesesuaian dengan pertumbuhan grafik. Kalau tidak sesuai akan ada pendampingan dari Puskesmas Bontang Barat,” urainya. (yah)

BONTANG– Pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan bisa dilaksanakan dengan menciptakan zona integritas dan zona wilayah bebas korupsi. Jika diterapkan dengan benar, menurut Sekretaris Daerah Bontang Aji Erlynawati, akan terwujud pelayanan pemerintahan yang profesional.

Menurut wanita yang akrab dipanggil Iin, upaya tersebut selama ini dilakukan sesuai l arahan pemerintah pusat. Seperti berorentasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaktif dan kolaboratif.

“Itu menjadi dasar kita setiap dalam bekerja. Saya pikir mulai dari hal-hal kecil ya, seperti disiplin, kerja sama antara rekan kerja dan membantu pekerjaan lainnya,” jelas Iin saat ditemui, Kamis (15/12/2022). Iin menambahkan, memaknai hari anti-korupsi, seorang pegawai harus menjalankan nilai-nilai core value (nilai inti) yang berakhlak.

“Kita dalam pemerintahan sama saja dengan perusahaan. Namun pemerintahan lebih berorientasi kepada pelayanan. Disitulah bagi saya bagaimana pegawai (ASN) melayani masyarakat,” katanya.

Dengan begitu, kegiatan yang memberikan kesadaran anti-korupsi sejak dini yang dilakukan perusahaan, sangat bermanfaat dan efek positif bagi siswa atau kalangan muda.

“Apresiasi kepada kegiatan yang dilaksanakan perusahaan dengan mengadakan kesadaran sejak dini usia anak sekolah untuk memahami arti anti-korupsi. Ke depan lebih banyak lagi upaya-upaya preventif yang dilakukan dalam pencegahan korupsi,” tambah Aji.

Dengan menanamkan sejak dini kesadaran anti korupsi, diharapkan akan dapat mencegah korupsi. Oleh karenanya, dia mengharapkan para siswa-siswi dapat berperan dalam menciptakan generasi anti korupsi.

“Untuk anak sekolah dapat membangun dan menciptakan generasi yang berintegritas bagi pelajar dan ke depannya dapat mengemban tugas di tengah masyarakat,” pungkas Aji Erlynawati. (yah)

BONTANG – Kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam membangun indeks pembangunan manusia, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ada.

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kaltim tahun 2018, kanker serviks dan kanker payudara merupakan jenis kanker tertinggi yang ditemukan.

Demi membantu mencegah dan mengendalikan penyakit kanker di Kota Bontang. Pemerintah Kota Bontang melantik Pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Bontang. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 13 Desember 2022 di Pendopo Kota Bontang.

Wali Kota Bontang Basri Rase memberikan ucapan selamat kepada para pengurus yang dilantik dan mendukung penuh kegiatan ini.

“Semoga para pengurus mampu mengemban amanah dalam membantu pemerintah mengurangi kesakitan dan kematian akibat kanker melalui edukasi dan deteksi dini,” ujarnya.

Yayasan Kanker Cabang Bontang ini bertujuan untuk memberikan edukasi, mendeteksi dini, pendampingan sosial dan pelayanan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Bontang, terkhusus para penyandang kanker. (sc)

BONTANG – Setiap bangunan memiliki standar kelayakan. Untuk memastikan standar itu terpenuhi, salah satunya dengan melakukan uji kelayakan bangunan. Apakah bangunan sudah dalam keadaan baik atau tidak.

Pentingnya uji kelayakan bangunan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga keselamatan warganya. “Soal struktur bangunan, harus ada studi kelayakanan karena itu menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Agus Haris, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang pada 13 Desember 2022

Apabila bangunan yang didirikan tidak memenuhi standar pembangunan yang telah ditetapkan, bangunan tersebut akan mudah mengalami gangguan dan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Apalagi jika muncul retakan pada bangunan, retakan tersebut harus segera ditangani agar tidak menyebar ke bagian lain.

“Harus ada memang sertifikat kelayakan yang didapat dari PU, karena jika tidak kan bikin waswas,” ujarnya. Hal inilah yang menjadi pentingnya uji kelayakan bangunan agar dapat mengetahui kualitas bangunan tersebut.

Jika sudah sesuai dengan standar kelayakan penahan beban dan faktor keamanan, bangunan akan dinyatakan layak. Tetapi, apabila tidak maka akan dilakukan penguatan pondasi supaya dapat berfungsi dan layak digunakan. (sc)

BONTANG– Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) menggelar pasar murah di Stadion Lang-lang (Bessai Berinta) Selasa-Rabu (13-14/12/2022). Pasar murah diadakan untuk menyambut Natal dan dirangkai pemberian bantuan sembako kepada kelompok binaan DKP3 sebanyak 2.171 penerima.

Kepala DKP3 Bontang Eddy Forestwanto mengungkapkan,  sembako diberikan ke kelompok binaan DKP3 yang tersebar di 5 kelurahan rawan pangan yakni Kelurahan Kanaan, Kelurahan Gunung Telihan, Kelurahan Guntung, Kelurahan Bontang Lestari, dan Kelurahan Berbas Pantai.

“Hari ini (Selasa) diadakan gelar pangan murah dan pemberian subsidi kepada nelayan dalam rangka menekan dampak inflasi. Binaan kami kan nelayan, peternak, petani dan pembudidaya. Hanya dilaksanakan di 5 kelurahan rawan pangan,” kata Eddy Forestwanto.

Hal lainnya, Eddy mengatakan saat gelar pasar murah, pihaknya bekerja sama dengan Toko Tani Indonesia dan para petani. “Kami juga berkerjasama dengan petani, pengolah binaan kami, pengolah perikanan, pertanian dan peternakan dalam memasarkan dan memperkenalkan produknya di Kota Bontang,” tambahnya.

Bantuan subsidi sembako dampak inflasi bagi binaan DKP3 ini, diharapkan mampu mengatasi dampak inflasi serta dapat digunakan untuk memenuhu kebutuhan nelayan dan petani. “Semoga bantuan ini dapat membantu nelayan memenuhi kebutuhan satu bulan ke depan,” pungkasnya. (yah)

BONTANG – Permasalahan wilayah Kampung Sidrap, dibawa Pemerintah Kota Bontang ke dalam Forum Grup Discussion (FGD) yang dihadiri Wali Kota Bontang Basri Rase, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setprov Kaltim Siti Sugiyanti, lurah Guntung, dan pihak terkait lainnya.

Diskusi ini membahas mengenai aspirasi warga Sidrap sejak tahun 2000-an. Sampai sekarang mereka ingin bergabung secara utuh dengan Kota Bontang. Wilayah Sidrap dilihat dari aspek historical dan cultural temasuk dalam bagian masyarakat adat Guntung-Bontang

“Berdasarkan Perda Pembentukan Kelurahan Guntung, Sidrap itu masuk kedalam Kelurahan Guntung. Sidrap bagian dari Pemerintahan Kota Bontang,” ujar Agus Haris, Wakil Ketua DPRD Bontang

Permendagri 25 tahun 2005 mengenai tapal batas Bontang-Kutim mengatur mengenai Kampung Sidrap berada di wilayah administrasi Kutim. Hal ini menyebabkan munculnya kebingungan masyarakat terhadap kepastian wilayah Sidrap ini.

Ketidakjelasan wilayah Sidrap, membuat masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut mendapatkan kendala dalam pengurusan beberapa hal terkait administrasi. Di antaranya adalah pembuatan surat domisili.

Warga Sidrap yang sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya ber-KTP Bontang ini terus berupaya untuk memperjuangkan wilayah Sidrap masuk sebagai wilayah Bontang. Dengan harapan dapat mendapatkan pelayanan dan ekonomi yang lebih baik.

FGD yang dilaksanakan pada Selasa 13 Desember 2022 ini bertujuan sebagai upaya hukum dalam mencari data-data baru dalam mencapai kepastian hukum untuk wilayah Sidrap. (sc)

BONTANG – Pemkot Bontang belum bisa memberikan bonus bagi atlet Bontang yang berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Kaltim, di Kabupaten Berau beberapa waktu lalu.

Hal ini terjadi karena Pemkot Bontang harus memiliki data nama atlet peraih medali, serta laporan kegiatan selama Porprov VII berlangsung. Wali Kota Bontang Basri Rase menjelaskan, pihaknya tidak bisa begitu saja langsung menyerahkan bonus kepada atlet.

Saat ini Pemkot Bontang masih menunggu laporan jumlah medali dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bontang dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang. Laporan tersebut belum masuk ke Pemkot Bontang hingga saat ini.

“Setelah terima laporan baru kami akan rapatkan. Untuk membahas berapa jumlah bonus yang diberikan kepada para atlet,” ungkap Basri Rase.

Saat ditanya berapa jumlah nominal bonus yang diberikan, Basri tidak bisa menjawabnya. Ia menegaskan, nominal bonus itu masih akan dirapatkan terlebih dahulu.

“Kemungkinan nilai bonus itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak mungkin berkurang. Bisa juga bertambah, kami bahas dulu,” bebernya.

Bonus akan diserahkan di anggaran perubahan tahun depan. Pemkot belum bisa menyerahkan di tahun ini.  Sebagai informasi, kontingen Bontang berhasil melampaui target medali emas yang dipatok KONI.

Atlet asal Kota Taman berhasil memborong 277 medali dengan rincian, 53 medali emas, 77 perak dan 147 medali perunggu. Ketua KONI Bontang, Aminullah mengaku awalnya hanya menargetkan 42 medali emas dari 47 cabor yang diberangkatkan ke Berau. Tapi hasil yang diperoleh melebihi ekspektasinya. (al)