Beranda blog Halaman 842

Kelurahan Satimpo Aktifkan Posyantek, TTG Mulai Dikembangkan

0
Kelurahan Satimpo Aktifkan Posyantek, TTG Mulai Dikembangkan
Pertemuan posyantek di Kelurahan Satimpo. (ist)

BONTANG – Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) merupakan lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG). Salah satunya terdapat di Kelurahan Satimpo yang akan menjadi pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis TTG.

Lurah Satimpo, Maryono mengungkapkan, Posyantek ini bertujuan mewadahi hasil dari kreatifitas warganya yang bisa dijadikan TTG. Tidak hanya warga, tapi posyantek ini juga melibatkan anak-anak sekolah yakni Yayasan Vidatra yang kebetulan menjadi bagian dari Kelurahan Satimpo.

“Posyantek di Kelurahan Satimpo sudah dibangun sejak tahun lalu, namun baru diaktifkan lagi sekarang,” ujarnya.

Dijelaskan, pihaknya sudah mulai mengadakan pertemuan dengan segenap pengurus untuk memulai jalannya posyantek tersebut.

Sebagai langkah awal, Kelurahan Satimpo memberikan penyuluhan serta melakukan studi banding ke Posyantek Telihan yang menjadi Juara 1 Nasional di Lampung tahun 2023 ini.

Hal itu dilakukan agar Satimpo memiliki gambaran dan bisa mengambil ilmu dalam mengembangkan Posyantek, dan bisa mengikuti Lomba TTG tahun 2024 mendatang.

“TTG dari Satimpo misalnya batik ecoprint, penyiraman bunga satu keran menggunakan timer, pengolahan makanan khas Bontang, alat penyedot lebah madu, alat porilisis (hasil pembakaran plastik menjadi BBM),” jelasnya.

Adapun tujuannya agar karya-karya yang termasuk dalam TTG bisa ditampung jadi satu di pameran Expo TTG mendatang, bahkan untuk mengikuti lomba. Ia berharap, Posyantek ini akan terus berjalan agar dapat mengoptimalisasi SDA di Kota Bontang.

“Posyantek juga memiliki banyak manfaat, seperti memajukan ekonomi, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat,” tutupnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam

Pemkot Bakal Bebaskan Lahan Pemakaman Bontang Barat, Faisal: Jangan Sampai Wacana Lagi!

0
Pemkot Bakal Bebaskan Lahan Pemakaman Bontang Barat, Faisal: Jangan Sampai Wacana Lagi!
Anggota Komisi III DPRD Faisal mengingatkan agar pembebasan lahan pemakaman Bontang Barat terealisasi. (Yusva Alam)

BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal mengaku bersyukur dengan adanya informasi pembebasan lahan pemakaman di Kecamatan Bontang Barat. Diharapkan dengan adanya pembebasan lahan pemakaman tersebut, proses pembangunan pemakaman bagi warga di Bontang Barat semakin terwujud.

Walaupun bersyukur dengan informasi tersebut, dirinya juga menegaskan agar Pemkot Bontang benar-benar merealisasikan pembebasan lahan pemakaman itu. Lantaran wacana pembangunan lahan pemakaman di Bontang Barat itu sudah terlalu lama belum terealisasi.

“Jangan sampai hanya wacana-wacana lagi. Kali ini harus benar-benar terealisasi,” tegasnya.

Pihaknya merasa kasihan dengan warga di Bontang Barat, lantaran selama ini masih menumpang lahan di wilayah Kutim untuk memakamkan warga yang meninggal dunia. Semoga dengan semakin terealisasinya lahan pemakaman Bontang Barat, warga akan semakin dimudahkan dalam pemakaman.

“Saya mau lihat buktinya kalau benar pembebasan lahan. Ini masalah bukan setahun dua tahun, sudah terlalu lama. Kasihan warga Bontang Barat,” imbuhnya.

Diberitakan, kepastian pembebasan lahan pemakaman di Bontang Barat akan dilakukan Pemkot Bontang pada 2024 mendatang.

Lahan yang ditentukan berada di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di belakang Musala Babussalam. Lahan yang akan dibebaskan berkisar 5,1 hektar.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Lermukiman dan Pertanahan (DPKPP) Bontang Edy Prabowo mengatakan, pada APBD-P 2023 ini sedang menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). (al/adv)

Genting Kekerasan Perempuan dan Anak di Bontang

0
Genting Kekerasan Perempuan dan Anak di Bontang
Rahmi Surainah, M.Pd. (ist)

Oleh:

Rahmi Surainah, M.Pd

(Alumni Pascasarjana Unlam Banjarmasin)

Bisa dikatakan genting kasus kekerasan perempuan dan anak di Bontang. Hal itu terungkap dari catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), yang terhitung awal tahun ini sampai Agustus telah menangani 87 kasus. Dari 87 kasus tahun itu tercatat 36 kasus terjadi pada perempuan dan 51 kasus terjadi pada anak.

Kasus yang terjadi pun beragam. Mulai dari kekerasan fisik seperti KDRT, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual pada anak maupun perempuan. Mesti demikian, tingginya kasus yang ditangani juga bisa diartikan sebagai proses kesadaran masyarakat yang berani untuk bersuara.

Wakil Wali Kota Bontang Najirah pun mengaku cukup prihatin mendengar tingginya kasus kekerasan yang ditangani DPPKB. Untuk itu, ia meminta DPPKB gencar melakukan pencegahan dengan melibatkan sekolah.

Menurutnya pencegahan harus maksimal dilakukan sejak dini. Lantaran ia menyadari kasus kekerasan itu timbul malah dari orang-orang terdekat korban. Semua elemen warga diharapkan sadar. Termasuk pendidikan seksual kepada anak sejak dini.

Kekerasan Buah dari Sistem

Tidak dapat dipungkiri kekerasan perempuan dan anak merupakan persoalan genting yang seharusnya bisa ditangani. Berbagai regulasi dan solusi dilakukan oleh pemerintah namun kasus kekerasan terus meningkat.

Tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak meski terjadi dalam ranah keluarga, namun dari sisi upaya pencegahan dan perlindungan membuktikan negara gagal melindungi perempuan dan anak. Sejatinya tak cukup hanya gencar melibatkan sekolah dengan pendidikan seksual kepada anak sejak dini. Namun butuh nyata peran masyarakat dan negara.

Pendidikan seksual kepada anak sejak dini pun jika tidak dibarengi dengan sistem kehidupan yang mendukung juga akan sia-sia. Berbagai produk hukum, edukasi hingga munculnya berbagai badan dan lembaga/organisasi untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak juga sudah dilakukan. Namun faktanya kekerasan yang terjadi saat ini genting bahkan bisa menimpa laki-laki sebagai korban.

Jika dicermati masalah kekerasan hanya dipandang dan solusinya berdasarkan perspektif gender, yakni perjuangan perempuan maka masih belum tepat. Semua berpotensi bisa menjadi pelaku kekerasan dan semua bisa menjadi incaran korban kekerasan. Artinya tidak tepat kegentingan kekerasan perempuan dan anak karena ketimpangan gender .

Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan akibat penerapan sistem kapitalisme sekuler. Sistem yang mengagungkan kebebasan, menghalalkan segala cara dan mencampakkan peran agama dalam mengatur kehidupan (sekuler). Sistem inilah yang akhirnya membawa negeri ini dirundung banyak permasalahan termasuk dalam masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Persoalan kekerasan merupakan persoalan sistematis, artinya ada beberapa disfungsi dari penerapan kehidupan saat ini yang gagal melindungi perempuan dan anak. Yakni orang tua dalam keluarga, lingkungan masyarakat, dan lemahnya aturan negara.

Kekerasan pada perempuan dan anak perlu peran negara dalam hal preventif dan kuratif. Negara harus mencegah kekerasan seksual terjadi dengan mengkondisikan sistem yang ada agar kekerasan tidak terjadi. Selain itu perlu tiga pilar yang saling berkolerasi yakni ketakwaan individu, kontrol masyarakat melalui amar makruf nahi munkar dan penerapan aturan negara.

Islam Ajarkan Kelembutan

Salah satu teladan dalam Islam yang harus kita jadikan panduan dalam hidup adalah meneladani kelembutan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendorong kaum mukminin agar berlemah lembut kepada keluarga dan anak-anak.

Rasulullah SAW bersabda:

“Jika Allah SWT menghendaki kebaikan bagi suatu keluarga, Dia menumbuhkan kelembutan pada diri mereka” (HR Abi ad-Dunya).

Banyak ayat dan hadis yang memuji sifat lemah lembut. Allah dalam firman-Nya berkata, “Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.” (QS Ali Imran:159).

Islam mengharamkan setiap bentuk kekerasan terhadap semua makhluk, apalagi terhadap sesama manusia, termasuk perempuan dan anak. Islam telah menetapkan adanya sanksi tegas untuk setiap kekerasan. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai penebus (jawabir), tetapi juga pencegah (jawazir).

Dengan penerapan Islam kekerasan terhadap perempuan dan anak akan teratasi. Islam akan mengkondisikan sistem kehidupan mulai dari sistem ekonomi, sosial pergaulan, pendidikan, dan hukum termasuk media agar sesuai Islam, berbuah kebaikan dan terhindar dari konten kekerasan.

Demikianlah Islam sempurna menutup celah pintu kekerasan, sudah saatnya kegentingan kekerasan ini berganti dengan sikap kelembutan.

Wallahu’alam

Satu Anggota Polres Bontang Terima Penghargaan Kenaikan Pangkat Pengabdian

0
Satu Anggota Polres Bontang Terima Penghargaan Kenaikan Pangkat Pengabdian
Aipu Rusmana saat menerima penghargaan kenaikan pangkat pengabdian. (ist)

BONTANG – Aiptu Rusmana mendapat kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, Kamis (31/8/2023). Kenaikan pangkat tersebut didapat atas dedikasi dan loyalitas selama menjadi anggota Polri.

Upacara Kenaikan Pangkat Pengabdian digelar di halaman Mapolres Bontang. Dipimpin oleh Waka Polres Bontang serta dihadiri para PJU, Personil Polres Bontang, dan Bhayangkari cabang Bontang.

Personel penerima kenaikan pangkat pengabdian Aiptu Rusmana menjabat sebagai Kanit Bhabinkamtibmas Sat Binmas Polres Bontang saat ini menyandang pangkat Ipda.

Kapolres Bontang melalui Kabag Sumda AKP H. M Slamet mengatakan, bahwa kenaikan pangkat pengabdian merupakan kenaikan pangkat efektif yang diberikan kepada anggota Polri menjelang pensiun.

Kenaikan pangkat ini diberikan minimal tiga bulan sebelum yang bersangkutan memasuki masa pensiun.

“Tidak semua personel Polri mendapat kenaikan pangkat pengabdian,” ungkapnya mengutip dari Polresbontang.com.

Hal ini tidak terlepas dari penilaian aspek moral, mental, kepribadian, kemampuan, prestasi kinerja, melaksanakan tugas tanpa catatan pelanggaran selama berdinas, serta dapat dijadikan suri tauladan bagi personel lainnya.

“Kenaikan pangkat pengabdian adalah salah satu wujud penghargaan dari pimpinan dan institusi Polri kepada anggota yang berdedikasi, serta mempunyai loyalitas yang tinggi dengan dibuktikan pelaksanaan dinas yang baik, serta tentunya tanpa catatan pelanggaran selama aktif berdinas,” jelas dia.

Editor: Yusva Alam

Kenalkan Wisata Melalui Pembangunan Infrastruktur, Dinas PUPRK Gelar Lomba Video Pendek

0
Kenalkan Wisata Melalui Pembangunan Infrastruktur, Dinas PUPRK Gelar Lomba Video Pendek
Opening ceremony lomba video objek wisata di Halaman Parkir Bontang Kuala. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kota (PUPRK) Bontang melaksanakan opening ceremony kegiatan lomba video objek wisata Malahing, Pasilan, Beras Basah dan Pulau Sejagah, Jumat (29/9/23) di Halaman Parkir Bontang Kuala.

Kepala Dinas PUPRK, Usman menjelaskan, bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pariwisata di Kota Bontang, karena sejauh ini pembangunan Kota Bontang belum ada kemandirian.

“Selama ini uang untuk pembangunan Kota Bontang selalu bagi hasil, sementara gas dan batu bara perusahaan-perusahaan di Bontang sebentar lagi akan habis,” ucapnya dalam sambutan.

Hal tersebut dinilai dapat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang. Oleh sebab itu pemkot telah mencanangkan peningkatan sektor pariwisata. Maka Dinas PUPRK pun ikut berperan aktif dalam pariwisata dengan pembangunan infrastruktur untuk menunjang pariwisata.

“Hal seperti ini harus ada konektivitas, makanya kami melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan tupoksinya,” imbuhnya.

Contoh pembangunan yang akan dikerjakan berupa terminal pelabuhan serta penyediaan air bersih untuk wilayah pesisir.

Ada beberapa lokasi yang memiliki keunggulan, namun masyarakat Kota Bontang sendiri belum mengetahui, untuk ini dengan adanya lomba video pendek ini bisa menjadi acuan untuk mengabarkan lokasi-lokasi yang indah, namun belum terekspos.

Besok, mereka akan melakukan snorkling di wilayah Pasilan dan Beras Basah, untuk membuktikan keindahan Pasilan tidak kalah dari daerah-daerah lain seperti Maratua, Bunaken, dan Derawan.

“Dengan adanya lomba ini nantinya Pasilan bisa diolah, dan kita akan berkolaborasi dengan provinsi juga, jadi bisa ada penginapan, snorkling juga,” tambahnya.

Total hadiah mencapai Rp 30 juta dengan penerima lomba juara 1 hingga juara harapan, dengan tema ‘Peran Dinas PUPR Mendukung Infrastruktur Destinasi Wisata.’ Pengambilan video akan dilakukan serentak. Peserta berasal dari wilayah Bontang dan Balikpapan

Wali Kota Bontang diwakili Asisten II, Lukman menjelaskan, bahwa lomba ini merupakan upaya nyata Pemkot Bontang untuk mendorong ekonomi kreatif masyarakat, serta mempromosikan objek-objek keindahan yang ada di Kota Bontang.

“Setelah kita mendapatkan juara 3 Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023, akan ada kunjungan kerja dari 33 kabupaten/kota se-Kalimantan pada November mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa wisata di Kota Bontang dapat bersaing dengan wilayah lain,” tutupnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam

Pemkot Gelar Penyusunan RPJPD Bontang 2024-2045, Basri: Jangan Remehkan!

0
Pemkot Gelar Penyusunan RPJPD Bontang 2024-2045, Basri: Jangan Remehkan!
Wali Kota Bontang hadir di Ekspose Laporan Pendahuluan Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Bontang 2024-2045. (ist)

BONTANG – Wali Kota Bontang, Basri Rase meminta kepada jajarannya agar tidak menganggap remeh penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), lantaran aktivitas tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan dan program pemkot.

Hal itu disampaikannya saat Ekspose Laporan Pendahuluan Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Bontang 2024-2045 oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitang).

Kegiatan ini diselenggarakan di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Senin (25/09/2023) lalu. Dipimpin langsung Wali Kota Bontang Basri Rase. Bersama dengan Sekretaris Daerah, Aji Erlynawati, acara tersebut turut mengundang seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Taman.

Dalam arahannya, Basri Rase mengungkapkan RPJPD harus menjadi perhatian serius bagi seluruh komponen pemerintahan.

“Masalah ekonomi, tingkat pengangguran semakin tinggi, padahal daerah industri. Apalagi industri Bontang bukan semakin naik tapi semakin berkurang seiring berkurangnya bahan baku, harus berani dapatkan industri hulu ke hilir,” ungkapnya mengutip dari ppid.bontangkota.go.id.

Basri berpesan agar seluruh pihak yang hadir dapat memberikan masukan terkait penyusunan RPJPD ini.

“RPJPD ini harus berani, bagaimana kelemahan, kekurangan, potensi kita. Inklusif sosial. Jangan berpikir untuk kita, berpikir untuk kami. Saya menggugah kita semua untuk mencoba lebih serius lagi memberikan masukan kepada tim ahli kita dalam menyusun RPJPD,” tukasnya.

Selain jajaran pemkot, turut hadir Tim Ahli Pranata Pembangunan dari Universitas Indonesia.

Ada beberapa temuan dalam sosialisasi awal yang dilakukan oleh Tim Pranata Pembangunan UI. Di antaranya, peran Kota Bontang setelah masa migas, peran Kota Bontang dalam pembangunan IKN, manfaat industri terhadap masyarakat lokal, kebutuhan pengembangan UMKM, keberlanjutan pengelolaan air bersih, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penanggulangan banjir, kebutuhan pengembangan infrastruktur intra dan antar wilayah, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, masalah ketenagakerjaan, dibutuhkan peningkatan kualitas sdm, program pemulihan ekonomi pasca pandemi, kebutuhan peningkatan layanan Kesehatan, tingginya angka stunting, hilirisasi dan permasalahan social masyarakat.

Editor: Yusva Alam

Mengenal Pengelolaan BBM dalam Islam

0
Mengenal Pengelolaan BBM dalam Islam
Adiah Murwidiaswati S. Si. (ist)

Oleh:

Adiah Murwidiaswati S. Si

(Aktivis dakwah)

Antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (SPBU) masih terjadi di Bontang. Antrean  sudah berlangung sejak awal September dan masih terjadi sampai saat ini. Antrean ini khususnya untuk kendaraan yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pertalite.

Disiyalir penyebabnya adalah karena warga panik (panic buying) akibat adanya  kenaikan harga BBM. Penyebab lainnya juga karena beralihnya konsumen BBM non subsisi ke BBM bersubsidi.

Mengutip dari laman resmi Pertamina (https://mypertamina.id/fuels-harga)(01/09/2023), harga pertamax menjadi Rp 13.600 atau naik Rp 800 per liter, pertamax Turbo naik Rp 1.500 per liter menjadi Rp 16.250, pertamina Dex menjadi Rp 17.250 atau naik Rp 2.600 per liter dan  exlite dari Rp 14.250 menjadi Rp 16.700. Sementara dua jenis BBM subsidi pertalite dan bio Solar masih tetap alias tidak mengalami perubahan harga, tetap Rp 10 ribu dan Rp 6.800 per liter.

Masalah kenaikan harga BBM ini tidak berhenti pada terjadinya antrean panjang saja. Namun akan berimbas pada beberapa sektor salah satunya adalah kenaikan harga bahan makanan pokok dan hajat hidup lainnya. Inflasipun banyak dikeluhkan masyarakat.

Fenomena kenaikan harga BBM yang merugikan rakyat ini terus berulang, karena paradigma dalam tata kelola energi terutama minyak dan gas dipengaruhi sistem kapitalis. Kebijakan kenaikan BBM tidak lepas dari usaha meliberalisasi sektor hilir, setelah sukses meliberalisasi sektor hulu.

Kebijakan ini adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem ekonomi kapitalis liberal. Saat negara melepas harga BBM ke pasar Internsional lalu mengembalikan harga BBM pada skema harga pasar yang tinggi, artinya pengelolaan BBM dijadikan bisnis dengan menyerahkannya pada mekanisme pasar.

Kesalahan dalam mengadopsi sistem ekonomi kapitalis khususnya dalam pengelolaan BBM, telah menjerumuskan rakyat dalam kesengsaraan. Rakyat membutuhkan alternatif tatanan hidup yang  lebih baik dan shahih yaitu tatanan ekonomi Islam.

Dalam Islam ketersediaan energi termasuk salah satu yang dijamin oleh negara. Sistem ekonomi Islam menetapkan pengelolaan migas dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, migas adalah kekayaan milik umum. Ini segala sesuatu yang sifat kepemilikan harta milik umum tidak boleh dikuasai individu, swasta, asing, ataupun korporasi.

Terdapat penjelasan hadits tentang barang yang menjadi hajat hidup orang banyak (kepemilikan umum). Dari Ibnu Abbas –radhiyallahu ‘anhuma-, ia berkata, Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam– bersabda: “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api. Dan harganya adalah haram. (HR. Ibn Majah). Dalam hal ini negara hanya bertindak sebagai pengelola migas yang diberi mandat rakyat agar dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi bukan sebagai pemilik.

Kedua, dalam hal distribusi hasil pengelolaan BBM tersebut dikembalikan kepada rakyat dengan distribusi BBM merata dengan harga murah. Negara tidak boleh menjualnya kepada rakyat dengan asas mencari keuntungan. Harga jual kepada rakyat sebatas harga produksi. Apabila ada kelebihan negara boleh menjual ke luar negeri. Itupun dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara.

Dengan tata kelola minyak yang berlandaskan pada syariat Islam, negara akan mampu memenuhi bahan bakar dalam negeri untuk rakyat. Negara juga memberikan harga yang murah bahkan gratis.

Indonesia adalah negeri yang memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi secara ekonomi dan politik tetap tunduk kepada Barat dengan sistem ekonomi kapitalisnya.

Membatasi subsidi BBM dan menaikkan harga BBM, akan terus menjadi kebijakan yang diambil jika masih menerapkan ekonomi kapitalisme.

Oleh karenanya, apabila sungguh-sungguh mendambakan kesejahteraan, harus dengan mengubah sistem yang gagal ini dengan sistem yang bersumber dari Zat Yang Maha Benar dan Maha Maha Adil.

Wajib pula untuk menghadirkan pemimpin yang mau tunduk dengan syariat-Nya agar memimpin dengan penuh amanah.

Dikucur Rp 26 Miliar dari Bankeu Provinsi, Sebentar Lagi Jalan Urip Sumoharjo Mulus

0
Dikucur Rp 26 Miliar dari Bankeu Provinsi, Sebentar Lagi Jalan Urip Sumoharjo Mulus
Kondisi peningkatan Jalan Urip Sumiharjo, Kelurahan Bontang Lestari. (ist).

BONTANG – Proyek peningkatan Jalan Letjend Urip Sumoharjo, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan hampir rampung.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Usman melalui Kepala Bidang Bina Marga (PUPRK) Kota Bontang Anwar Nurdin.

Dikatakannya, peningkatan jalan itu dilakukan pada jalan sepanjang kurang lebih 6 meter. Proyek ini mendapat kucuran dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur dengan total nilai kontrak sebesar Rp 26 miliar.

Pengerjaan peningkatan jalan dilakukan mulai dari simpang tiga hingga menuju PT Graha Power Kaltim (GPK).

“Semua masih on progres,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Ditambahkannya, progres jalan kali ini tidak lagi dilakukan penambalan, tetapi peningkatan jalan. Hal itu lantaran untuk penambalan tak bertahan lama. Sering rusak setelah baru ditambal.

“Penambalan ini dinilai hanya menghabiskan anggaran,” imbuhnya.

Apalagi ruas jalan sepanjang Bontang Lestari melewati area industri, sehingga kebutuhan saat ini dilakukan peningkatan jalan.

Adapun target kontrak selesai pada Bulan Desember 2023 mendatang.

“Sampai Desember target kami,” beber dia.

Penulis/Editor: Yusva Alam

Sering Transaksi Narkoba, Pria Asal Tanjung Laut Indah Ditangkap Depan Hotel

0
Sering Transaksi Narkoba, Pria Asal Tanjung Laut Indah Ditangkap Depan Hotel
Pelaku diamankan bersama barang bukti. (ist)

BONTANG – Satresnarkoba Polres Bontang bersama Unit Reskrim Polsek Bontang Barat berhasil membongkar kasus narkoba. Seorang Warga Tanjung Laut Indah berinisial MZ 43 tahun ditangkap pada Rabu (27/9/2023) pukul 22.30 Wita.

Kapolres Bontang melalui Kasat Resnarkoba Iptu M Yazid mengatakan, penangkapan dilakukan di depan sebuah hotel di KM 6, Bontang Barat.

“Kita sudah lakukan penyelidikan, tersangka ini sering melakukan transaksi narkoba,” ujarnya mengutip dari Polresbontang.com.

Saat ditangkap tersangka mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di depan hotel.

Saat dilakukan penggeledahan ditemukan satu bungkus plastik berisi sabu yang disimpan di belakang casing HP, dan satu bungkus lainnya di dalam lipatan uang dengan total 0,81 gram.

Pihaknya juga mengamankan barang bukti uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp500 ribu dan pipet kaca.

“Sebagian sabunya sudah dijual,” sebutnya.

Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Editor: Yusva Alam

BKPSDM Bontang Sambut Inovasi Pelayanan BKN, Berikan Akses bagi Pegawai untuk Memeriksa Progres Layanan Kepegawaian Secara Mandiri

0
Tepat waktu Penyerahan SK Pensiun

BONTANG – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang bersiap menyambut inovasi pelayanan yang akan diluncurkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), yaitu memberikan akses kepada setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengakses progres layanan kepegawaian secara mandiri.

Informasi ini disampaikan oleh Kepala BKPSDM Kota Bontang, Sudi Priyanto, yang merujuk pada hasil Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Penetapan NIP CASN, Peningkatan Kenaikan Pangkat, dan Layanan Mutasi Pegawai di wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) VIII BKN Banjarmasin yang berlangsung pada 12 September 2023 di Balikpapan.

Hal ini sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat (KP) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Peraturan ini memuat perubahan signifikan dalam periodisasi KP, yang awalnya terdiri dari 2 periode menjadi 6 periode. Penambahan periodisasi KP ini adalah salah satu hasil dari penyederhanaan layanan BKN dengan tujuan mempercepat proses bisnis kepegawaian.

Saat ini, sudah ada 3 layanan kepegawaian yang telah disederhanakan, dan manfaatnya telah dirasakan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Beberapa di antaranya adalah layanan kenaikan pangkat, pensiun, dan pindah wilayah kerja. Layanan kepegawaian lainnya, seperti penetapan NIP, pencantuman gelar, dan lainnya, juga akan mengikuti.

Penyerahan SK tepat waktu

 

Pemberian ucapan terimakasih dari Pemkot bontang kepada penerima SK Pensiun yg disampaikan dengan tepat waktu

Untuk merealisasikan penyederhanaan layanan kepegawaian ini, diperlukan komitmen tinggi dari BKN dan pengelola kepegawaian di instansi-instansi. Diperlukan langkah-langkah strategis tertentu untuk mencapai standar layanan yang telah ditetapkan.

Hal ini melibatkan pendekatan layanan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di daerah setempat tanpa melanggar regulasi kepegawaian yang berlaku.

Sudi menambahkan bahwa pihaknya akan memanfaatkan hasil Rapat Koordinasi Teknis sebagai forum koordinasi antara pusat dan daerah, terutama dalam membangun sinergi yang kuat untuk mendukung program-program prioritas pemerintah di bidang kepegawaian sesuai arahan dari BKN.

Rapat Koordinasi Teknis ini juga diikuti dengan pemberian penghargaan kepada instansi di wilayah kerja Kantor Regional VIII Banjarmasin yang telah berhasil mewujudkan percepatan layanan kepegawaian.

Salah satunya adalah penghargaan kepada Pemerintah Kota Bontang sebagai yang terbaik dalam Percepatan Layanan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, dan Pensiun. (ADV)