BONTANG – Komisi III DPRD Kota Bontang masih melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Wakaf Produktif. Setiap pasal yang terlampir dibahas bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama (Kemenag) dan juga Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Bontang.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Malik mengatakan, pembahasan pasal demi pasal yang terlampir di raperda tersebut sangatlah penting, guna memperbaiki dan memberikan koreksi, serta masukan terhadap pasal-pasal yang telah dibacakan oleh tim pembahasan.

“Saya berharap dengan adanya Raperda ini, kita bisa mendorong pengembangan wakaf produktif di daerah kita. Wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya saat rapat berlangsung, Selasa (16/7/2024).

Pembahasan dimulai dari bab I yang menguraikan tentang pengembangan wakaf produktif daerah. Sehingga dalam bab ini, dibahas mengenai tujuan, sasaran, serta strategi yang akan diterapkan untuk mengoptimalkan potensi wakaf di wilayah Kota Bontang.

Selain itu, Abdul Malik juga memberikan perhatian khusus kepada pasal-pasal yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, agar dapat berjalan efektif dan transparan, seperti yang tertera dalam pasal 5, yang dimana dalam pasal tersebut mengenai benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Menurut saya ketentuan prinsip syariah menjadi prinsip wakaf,” koreksinya.

Rapat Kerja Komisi III DPRD Kota Bontang bersama Tim Pembahasan, Hukum, Kemenag Bontang, dan BWI Bontang masih terus membahas Raperda yang berisikan 20 pasal dan 7 bab tersebut. (Dwi/Adv).

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Perkembangan di sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu prioritas bagi Pemkot Bontang, terutama setelah era migas. Tujuannya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diserap secara maksimal.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang menyatakan, untuk mendukung visi misi atau program tersebut, dirinya mengusulkan agar pemkot bisa memberikan pelatihan bagi pengembangan pariwisata di masyarakat.

“Pelatihannya bisa meliputi public speaking, adab, etika, bahkan peningkatan attitude,” ucapnya saat diwawancarai, Senin (15/7/2024) kemarin.

Tujuan dalam mengadakan pelatihan tersebut, guna mendukung penuh Pemkot agar mewujudkan Kota Bontang sebagai kota wisata yang menarik bagi daerah luar. Sehingga wisatawan yang berada di daerah luar, bisa datang berkunjung ke Kota Bontang.

“Masyarakat sangat perlu dilatih, bagaimana nantinya cara menyambut wisatawan dari berbagai daerah. Berbicara dengan baik dan benar, hingga bertingkah laku dengan sopan,” paparnya.

Sehingga Bakhtiar ingin, pariwisata yang berada di wilayah Kota Bontang tidak hanya dikenal secara nasional saja, akan tetapi mencapai level hingga internasional. (Dwi/Adv).

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi III DPRD Kota Bontang menggelar rapat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengembangan Wakaf Produktif, yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (15/7/2024) kemarin.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Malik menyampaikan, walaupun tidak ada mandatori untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda), akan tetapi DPRD Kota Bontang berinisiatif untuk memberi gagasan dan menyusun regulasi di Kota Bontang, yang dimana Raperda ini mengacu pada Undang-Undang (UU) wakaf.

“Tujuannya seperti yang telah kita lihat di lapangan, menghindari persengketaan di kemudian hari. Guna untuk mewujudkan ketertiban umum di tengah masyarakat,” ucapnya.

Contoh seperti halnya rumah ibadah yang dulunya telah diwakafkan oleh kakeknya, kemudian hari bisa saja menjadi permasalahan oleh cucunya. Bahkan kasus pemakaman umum pun yang sudah diwakafkan, namun bisa juga di kemudian hari jadi gugatan sampai ke pengadilan.

“Maka kita rapatkan Raperda, untuk bisa mencegah hal-hal itu nantinya jika terjadi. Kita harus memahami, mengerti, dan patuh terhadap hukum,” jelasnya.

Sehingga rapat Raperda terkait Pengembangan Wakaf Produktif masih akan tetap berlanjut, sampai pembahasan benar-benar selesai, yang dimana Raperda tersebut berisikan 20 pasal dan ada 7 bab.

“Kita sudah menargetkan untuk dua atau tiga kali pertemuan, sampai pembahasan Raperda selesai. Harapannya bisa selesai di periode dewan saat ini,” tutupnya. (Dwi/Adv).

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi III DPRD Kota Bontang menggelar rapat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Wakaf Produktif, yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (15/7/2024).

Saat rapat berlangsung, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Malik. Ia menyebutkan jika Raperda ini mengacu pada Undang-Undang (UU) wakaf.

“Kita akan membahas Raperda wakaf ini, yang dimana terdiri dari 20 pasal dan 7 bab,” ucapnya saat memimpin rapat.

Saat rapat digelar, turut dihadiri oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Bontang.

Perlu diketahui sebelumnya, Raperda ini bernamakan Pemberdayaan Wakaf Produktif, kemudian berganti menjadi Pengembangan Wakaf Produktif. (Dwi/Adv).

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mengingatkan para Ketua RT 12,13,14, dan 15 di Kelurahan Bontang Lestari untuk memberitahukan warganya, agar tidak menjual tanahnya dengan harga murah.

Hal itu karena menurutnya, sudah ada NJOP yang mengatur dengan harga tanah di sana Rp 105 ribu per m².

“Tanah itu yang dulunya lapang, nanti akan berubah, nggak dibeli terus ya sudah. Nanti jadi bangunan, tembok atau bagaimana, itu nanti terasa sekali loh bedanya,” ujarnya.

Hal itulah yang menjadi alasan AH, sapaan akrabnya, mengundang para RT untuk ikut rembuk memikirkan nasib warga sekitar sana.

“Dari yang awalnya danau, pohon bakau, hilang nanti sudah, makanya RT harus berperan juga,” tambahnya.

Ia juga menambahkan, jika tim penilai sosialisasi AMDAL melihat kondisi lapangan nanti, baiknya para RT ikut turun dan sampaikan jika nantinya tidak memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan, jangan sampai diterima, sekali lagi dampaknya akan ke warga.

“Dasar persetujuan itu dari masyarakat loh, jangan cuma satu dua masyarakat yang terlibat, itu tidak mewakili,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris menyoroti terkait harga tanah yang dijual warga Kelurahan Bontang Lestari khususnya kawasan yang diperuntukkan Industri dengan harga sangat murah hingga Rp 10 ribu per m². (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Rapat terkait pembebasan lahan di wilayah Kawasan Industri Bontang (KIB) kembali dilaksanakan di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (15/7/24).

Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris mempimpin rapat tersebut didampingi Sekretaris Daerah Bontang, Aji Erlynawati untuk membahas AMDAL pembebasan lahan KIB, yang kemarin telah ditolak mentah-mentah karena isi yang belum lengkap terkait keuntungan bagi warga sekitar serta pemerintah.

AH sapaan akrabnya menjelaskan, kriteria teknis kawasan peruntukan Industri yakni wilayah yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan untuk wilayah Industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan tidak mengubah lahan produktif itu sendiri.

Ia menyayangkan jika wilayah tersebut mau dipihak ketigakan, jika Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) saja belum dibuat.

“Tahun 2017 sudah pernah kami ingatkan itu, malah DLH lagi dua kali dipanggil tidak datang” tegasnya.

Pihaknya berencana akan langsung bersurat kepada Pemkot Bontang, untuk lebih lanjut membahas kajian tersebut. Karena kawasan tersebut bukan akan dilepaskan begitu saja. Tapi harus tetap ada timbal balik antara perusahaan dengan pemerintah.

“Tidak bisa dilepaskan begitu, rugi kita. Harus ada akad di antara kita. Nanti itu masuk provinsi bukan masuk ke Bontang,” tambahnya.

Sekda Aji sangat setuju dengan keberlanjutan rapat ini, ia mengatakan bahwa Industri yang dibangun di Kota Bontang ini harus jelas.

“Kita harus buat panduan untuk itu, tidak sembarangan bisa berinvestasi di sini,” terangnya.

Ia ingin ada peraturan yang menyebutkan bahwa, investasi seperti apa yang dapat dibangun di Bontang, jangan sampai karena tidak ada penjelasan sebelum itu, investor sudah melakukan persentasi terus kita tolak.

“Yang jelas RPPLH sedang dalam kajian di Baperida,” jelasnya.

Ia merasa pemerintah memang harus memikirkan juga dampaknya, tidak hanya melulu soal proses, sehingga pihaknya akan segera memenuhi kebutuhan untuk keberlanjutan KIB. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris merasa kecewa terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur, karena tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembebasan lahan Kawasan Industri Baru (KIB) di Bontang Lestari, Senin (15/7/24).

“Rapat pertama sudah tidak hadir, ini lagi, nanti rapat ketiga harus hadir kalau nggak saya ke sana,” ujarnya kesal.

Ia mengatakan, tidak tahu alasan DLH Provinsi tidak hadir dalam pembahasan ini, apakah berhalangan atau memang takut untuk menghadap ke DPRD Bontang.

AH panggilan akrabnya, mengungkapkan, bahwa Lingkungan Hidup sangat berperan dalam analisis pengembangan KIB, sehingga perlu adanya perhatian khusus sehingga dalam jangka panjang tidak akan merugikan.

“Rencana kami akan rapat lagi minggu depan, kita akan panggil lagi,” tambahnya.

Kehadiran mereka sangat penting karena merekalah yang akan melakukan persetujuan AMDAL, dan akan menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas di KIB.

Selain distribusi kepentingan ekonomi, sosial dan tenaga kerja, tapi isu lingkungan juga sangat penting. Karena pengembangan KIB bukan hanya kesejahteraan perusahaan dan pemerintah tapi juga kesejahteraan masyarakat. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam