BONTANG – Kabid Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang, Ervina Setianingsih menyampaikan, bakal menindaklanjuti masukan dari sekolah, yang meminta agar penginputan kelengkapan administrasi adiwiyata dilakukan secara online melalui aplikasi.

Hal itu dia sampaikan saat kegiatan sosialisasi perpanjangan sekolah adiwiyata di Aula SMA Negeri 1 Bontang, Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Bontang Baru, beberapa waktu lalu. “Nanti ketika ada kesempatan, akan kami sampaikan ke provinsi maupun pusat,” kata Ervina.

Menurutnya, masukan tersebut sangat baik, sebab dapat memudahkan sekolah agar tidak menginput secara manual. Bahkan dengan adanya aplikasi, nantinya setiap sekolah yang mengajukan bisa langsung melihat skor atau nilai, termasuk kekurangannya apa saja, sehingga bisa segera dilengkapi dan dievaluasi.

Penginputan melalui aplikasi ini diharapkan, berlaku bagi sekolah yang baru mengajukan predikat adiwiyata tingkat kota, maupun yang akan naik status ke level yang lebih tinggi. Terkait keluhan sarana prasarana (sapras) yang disampaikan beberapa sekolah karena masih terbatas, nantinya juga ditindaklanjuti ke instansi terkait. Jika level SD dan SMP, maka menjadi kewenangan Dinas Pendidikan (Disdik) Bontang. Adapun level SMA/SMK, menjadi ranah DIsdik Provinsi.

Komponen penilaian Program Adiwiyata terdiri atas kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan sekolah berbasis partisipasi, serta pengelolaan sarana pendukung yang ramah lingkungan. Dalam Program Adiwiyata, sejatinya seluruh komponen sekolah dituntut komitmen terhadap pelestarian lingkungan, serta bisa menambah nilai jual dari sekolah itu sendiri. (adv)

BONTANG – Dari 15 kelurahan yang ada di Bontang, dua di antaranya sudah mendapatkan penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Keduanya yakni Kelurahan Bontang Lestari dan Guntung.

Bontang Lestari lebih dahulu meraih penghargaan tersebut di 2018 silam dengan kategori sertifikat utama. Lalu di 2022 ini, Guntung belum lama ini juga meraih meraih penghargaan dengan kategori tropi utama. “Ke depan dua kelurahan lagi akan kami siapkan untuk ikut, yaitu Kelurahan Loktuan dan Telihan,” ucap Ervina, saat dikonfirmasi belum lama ini.

Prokilm, terang Ervina, merupakan program yang berkaitan dengan adaptasi dan mitigasi di suatu wilayah terhadap perubahan iklim secara berkelanjutan. Program ini juga melibatkan perusahaan sebagai Pembina. Seperti misalnya di Kelurahan Bontang Lestari, dibina oleh PT Pama Persada. Lalu Guntung dibina oleh PT Kaltim Methanol Industri (KMI). Nantinya, Kelurahan telihan bakal dibina leh PT PLN, dan Loktuan akan dibina oleh PT Pupuk Kaltim.

Penghargaan kepada Kelurahan Guntung lalu diterima langsung oleh Wali Kota Bontang, Basri Rase. Dalam kesempatan itu dirinya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam menyukseskan program ini. Basri berharap, program ini dapat diikuti oleh kelurahan lain.

“Proklim bertujuan menumbuhkan ekonomi hijau dan sirkulasi ekonomi berbasis kesadaran perubahan iklim, guna mencapai pelayanan jasa ekosistem di lokasi proklim mitigasi, adaptasi, dan kegiatan kelompok masyarakat,” tandasnya. (adv)

BONTANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Bontang menggelar Audit Kasus Stunting Semester II di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Utara, Jumat (18/11/2022) lalu.

Audit ini menyasar calon pengantin (catin), ibu hamil, serta keluarga yang memiliki bayi di bawah dua tahun (baduta), dan bayi di bawah lima tahu (balita). Wilayah sasarannya yakni Kelurahan Guntung, Api-Api, Gunung Elai, dan Berebas Tengah.

Mewakili Wakil Wali Kota (Wawali) yang merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Bontang, Kepala DPPKB Bahaudin menyampaikan, audit kasus stunting merupakan salah satu strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting yang disusun dalam rencana aksi nasional. Di dalamnya juga mencakup penyediaan data dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

Audit kasus stunting ini, lanjut dia, merupakan salah satu pelaksanaan pilar ke-5 strategi nasional percepatan penurunan stunting. Yaitu penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi dengan target 2 kali dalam setahun. Dalam kesempatan ini, tak lupa dirinya mengucapkan terima kasih kepada tim audit kasus stunting, baik tim teknis maupun tim pakar yang telah bekerja keras agar pelaksanaan audit stunting berjalan tepat waktu.

“Dalam kesempatan ini saya perlu sampaikan bahwa kasus yang diaudit ini antara lain untuk mengindentifikasi resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran, kemudian untuk mengetahui penyebab resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai refrensi upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus serupa,” ucap Bahaudin. (adv)

BONTANG – Program Kampung Iklim (Proklim) diharapkan dapat bersinergi dengan Program Adiwiyata. Hal itu disampaikan Kabid Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang, Ervina Setianingsih.

Menurutnya, hal ini juga menjawab terkait keluhan sekolah yang terkendala dengan anggaran untuk pengembangan adiwiyata. Sehingga diharapkan, perusahaan yang menjadi pembina Program Proklim di suatu wilayah atau kelurahan, bisa juga membina sekolah adiwiyata yang ada di wilayah tersebut. “Jadi ada kolaborasi. Mengingat anggaran pemerintah juga terbatas,” ucap Ervina, belum lama ini.

Sebagai informasi, Proklim merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh KLHK dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK, serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Pelaksanaan Proklim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, di mana di dalamnya terkandung komponen utama, syarat pengusulan, penilaian dan kategori Proklim. Dalam perataran menteri tersebut juga disinggung bahwa Proklim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa. (adv)

BONTANG – Lomba Mancing diadakan di Kolam Pemancingan  Saung Pandu, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Sabtu (19/11/22).

Kegiatan yang dilaksanakan Kelompok Saung Pandu Berbas Tengah yang didukung Badak LNG tersebut, disambut antusias para penggemar olahraga memancing dari berbagai komunitas.

Perlombaan ini sekaligus memperkenalkan kepada warga, bahwa terdapat kolam pemancingan di Berbas Tengah tersebut. “Selain untuk mancing, Saung Pandu ini juga bisa jadi tempat rekreasi karena ikannya bisa langsung dibakar dan dimakan kalau kita mau, atau kalau tidak ingin mancing, tapi ingin makan bersama keluarga juga bisa langsung ke sana,” Jelas Kamsal, Camat Bontang Selatan. (adv/sya)

BONTANG – Dalam rangka meramaikan ulang tahun Kota Bontang ke-23, Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) diadakan di Lapangan Bessai Berinta Lang-Lang pada 18-20 November 2022.

Kegiatan ini diisi berbagai lomba dengan peserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bontang. Termasuk Pemberdayaan Kesejahteraan dan keluarga (PKK), serta Sekolah Dasar.

“Untuk saat ini, anak sekolah baru SD dulu. Rencananya ke depan mulai SD sampai Sekolah Menengah Atas akan ikut juga dalam lomba ini,” jelas Kamsal, Camat Bontang Selatan.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Komite Olahgara Rekreasi Masyarakat Indonesia (Kormi) Kota Bontang, Wali Kota Bontang dan Wakil Wali Kota Bontang. Selain perlombaan, kegiatan ini dapat menjadi ajang rekreasi untuk masyarakat Bontang yang ingin menyaksikan perlombaan sekaligus membantu UMKM yang ada di Kota Bontang agar bisa membuka lapak.

“Jadi lomba yang dilaksanakan adalah lomba-lomba daerah. Seperti lomba hadang, kemudian ada juga ketapel. Cuma kita sarankan kemarin ketapel untuk diganti dengan lomba yang lain seperti gasing, takutnya nanti disalahgunakan oleh anak-anak. Harapannya semoga tahun depan bisa makin ramai,” ungkap Kamsal. (adv/sya)

BONTANG– Wali Kota Bontang Basri Rase mulai menyalurkan  Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga terdampak kenaikan BBM. Penyerahan BLT diawali bagi 299 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tinggal di Kelurahan Bontang Kuala. BLT disalurkan untuk dua bulan pertama yakni Oktober dan November 2022.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Bahtiar Mabe mengatakan, BLT dibagikan berdasar keputusan wali kota nomor 188 tahun 2022, mengenai pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak kenaikan BBM. Disebutkan pula, ada sebanyak 7.510 KPM yang tersebat di 3 kecamatan di Bontang.

“Bantuan langsung tunai ini diharapkan dapat meringankan beban, dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Bahtiar Mabe.

Mabe merinci, untuk Kecamatan Bontang Barat, BLT diberikan pada 1.146 KPM, Bontang Selatan sebanyak 3.127 dan Bontang Utara  sebanyak 3.237 KPM.

“BLT diberikan selama 3 bulan, terhitung mulai Oktober, November hingga Desember 2022 dengan besaran Rp 150 ribu per bulan. Atau total Rp 450 ribu,” kata Mabe.

Selain itu, kata Mabe, bantuan akan disalurkan sebanyak 2 tahap melalui kelurahan masing-masing. Tahap pertama Oktober -November, sementara tahap kedua pada Desember.

Basri Rase yang turun langsung melihat penyaluran di Bontang Kuala mengatakan, BLT diberikan  untuk pemulihan ekonomi dan dampak kenaikan BBM dan dampak resesi ekonomi global.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, tambah dia, dalam menghadapi resesi global dan inflasi di daerah,  pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

“Data bantuan didapatkan dari data validasi dan verifikasi yang terdampak Covid-19. Ini benar-benar memastikan yang mendapat orang-orang yang membutuhkan,” kata Basri, Selasa (22/11/2022).

Basri juga mengimbau camat dan lurah untuk menggunakan satu data, dalam pemberian bantuan yang berasal dari daerah maupun bantuan dari pusat. (adv/yah)

BONTANG – DPMPTSP Kota Bontang memiliki SiPeriEtnik (Sistem Perizinan Eletronik), yaitu aplikasi pelayanan perizinan. Aplikasi ini kemudian dikembangkan lagi menjadi pelayanan digital. Dengan adanya perizinan digital masyarakat yang menjadi pengguna layanan ini akan semakin dipermudah dalam pengurusan perizinan.

Apalagi, aplikasi ini dapat diakses melalui smartphone android. Aplikasi ini dapat diunduh pada playstore dan dapat digunakan pada seluruh smartphone berbasis android.

“Kita juga punya sistem online kalau perizinan daerah namanya PD atau Perizinan Digital jadi sistemnya seperti OSS juga, diakses secara online diakses sama yang mengurus izin. Tinggal masuk ke aplikasinya aja ada syarat-syaratnya” ujar Natalia Santi selaku Kepala Sub Koordinator Pelayanan Perizinan yang ditemui di kantornya pada Oktober 2022

Sistem Perizinan Digital melayani beberapa perizinan seperti Sertifikat Laik Hyiene Sanitasi Jasa Boga/Catering, Sertifikat Laik Hyiene Sanitasi Makanan Jajanan, Sertifikat Laik Hyiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran, dan Sertifikat Laik Hyiene Sanitasi Warung Makan/Kantin/Café.

Dalam pengurusanan perizinan-perizinan tersebut terdapat beberapa persyaratan yaitu Nomor Induk Berusaha (diterbitkan melalui OSS), scan KTP asli, pas foto berwarna berlatar merah, scan sertifikat pelatihan penjamah makanan, surat pernyataan sebagai penanggungjawab, surat keterangan kesehatan pemohon dan denah lokasi tempat usaha.

Dengan dikembangkannya berbagai sistem perizinan, hal tersebut juga merupakan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh DPMTPSP dan semua bidang yang terlibat dalam masalah perizinan usaha masyarakat. Diharapkannya dengan semua sistem yang ada, masyarakat dapat terbantu dalam seluruh kegiatan usaha yang dilakukan. (adv/sc)