BONTANG – PKK Bontang mengadakan audit kedua kasus stunting, yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Utara, Senin (25/9/23).

Sekretaris PKK Kecamatan Bontang Utara, Vike Setiawan menjelaskan, kegiatan ini berasal dari DPPKB. Bayi-bayi yang hadir di audit tersebut merupakan rekomendasi dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ditunjuk oleh kecamatan, yang juga merupakan anggota PKK.

“Bayi atau keluarga yang berisiko stunting akan didampingi untuk beberapa bulan, namun karena tidak ada perkembangan maka mereka dipanggil di audit ini,” jelasnya

Rata-rata anak yang direkomendasikan memiliki berat badan yang tidak mencukupi, umur mereka sudah dua tahun, tinggi sudah mencukupi namun berat masih kurang.

“Di audit yang kedua ini kami ada dokter spesialis anak, psikolog, dan ahli gizi, jadi betul-betul kita konsenkan mereka untuk konsultasi,” tambahnya.

Okta, salah satu warga Guntung yang diundang untuk mengonsultasikan anaknya mengaku sudah mendapatkan perhatian yang khusus dari TPK, namun karena memang tidak ada kenaikan berat badan ia diundang untuk menghadiri audit tersebut.

“Anak saya selalu dapat makanan tiap pagi buat dia sarapan, sudah lama, tapi sepertinya masih kurang, jadi datang ke sini untuk konsultasi juga,” tutupnya. (sya/adv)

BONTANG – Lambannya proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), nama terbaru dari Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) lantaran disebabkan minimnya tenaga ahli tersertifikasi yang ada di Bontang. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Usman melalui Kabid Tata Ruang, Roby Malissa.

Dijelaskan Roby, saat aturan terbaru dari pengurusan PBG tersebut disahkan oleh presiden, di Bontang sangat minim sekali tenaga ahli tersertifikasi. Saat ini tercatat hanya ada 2 tenaga arsitek dan 2 tenaga sipil yang tersertifikasi.

Selain minim tenaga ahli tersertifikasi, kendala lainnya lantaran tenaga ahli tersertifikasi yang ada ini sudah memiliki pekerjaan utama, dimana rata-rata sebagai konsultan bangunan. Sehingga mereka lebih memilih pekerjaan utamanya dibandingkan mengerjakan PBG, yang hasil didapatkan jauh lebih kecil.

“Karena itulah  pengurusan PBG ini terkesan lamban. Bukan karena kesalahan di Dinas PUPR atau DPMPTSP, tapi karena kurangnya tenaga ahli tersertifikasi, dimana tenaga ahli tersertifikasi ini sebagai salahsatu kewajiban terbaru yang harus dipenuhi saat pengurusan PBG,” bebernya menjelaskan.

Ditambahkan Roby, sebagai solusi pun Pemkot Bontang tidak bisa begitu saja mensertifikatkan para tenaga ahli yang ada, karena terbentur aturan. Ada Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang memiliki kompetensi untuk mengadakan pelatihan maupun mengeluarkan sertifikasi.

Diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, syarat untuk menjadi Arsitek adalah wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA). STRA merupakan bukti tertulis bagi Arsitek untuk dapat melakukan praktik arsitek.

Kewajiban seorang Arsitek memiliki STRA baru berlaku pada Februari 2021 sejak Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain mengatur tentang syarat dan tata cara penerbitan STRA, Undang-Undang dan Peraturan tersebut juga mengatur tentang sanksi bagi seseorang yang melakukan Praktik Arsitek tanpa memiliki STRA. (al/adv)

BONTANG – Perbaikan drainase di Jalan Jend Ahmad Yani sudah memasuki tahap penutupan dan pengecoran, untuk kembali dipergunakan sebagai trotoar. Hal itu diungkapkan Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Anwar Nurdin.

“Sejauh ini pengerjaannya tidak ada hambatan atau masalah, jadi progresnya terus meningkat,” jelasnya saat ditemui redaksi, Senin (25/9/23).

Setelah selesai pengecoran penutup drainase tersebut, nantinya akan dilakukan pemberian ornamen khusus trotoar. Namun bila dilihat hari curah hujan yang mulai meningkat, kemungkinan akan menjadi hambatan dalam hal pengecoran.

“Kami sudah beritahu para pekerja untuk antisipasi jika turun hujan,” imbuhnya.

Adapun penambahan galian parit juga dilakukan di depan sekolah Tunas Inti yang sekarang sedang dalam proses penggalian.

“Kami juga tambah galian parit depan Tunas Inti yang di dekat jembatan itu, itu juga akan diperlebar paritnya,” tambahnya.

Diketahui, wilayah Jalan Jend Ahmad Yani menjadi wilayah yang rawan tergenang oleh air, mulai dari banjir rob hingga banjir yang disebabkan oleh hujan deras dengan frekuensi waktu cukup lama. Dari progres ini perbaikan sudah dilakukan cukup cepat, sehingga sebelum curah hujan meningkat pelebaran parit susah selesai.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Bidang Pemuda Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang menggelar Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML) Golongan Penggalang Gerakan Pramuka Cabang Kota Bontang, Sabtu (23/9/2023).

Pembukaan kegiatan KML yang dinaungi gerakan pramuka cabang Kota Bontang ini dihelat di Lantai 3 Gedung Dispopar. Dibuka secara langsung oleh Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemkot Bontang, Syahruddin.

Dikatakan Syahruddin, kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan ini adalah jenjang pendidikan tertinggi bagi pembina pramuka. Tujuannya untuk memberi bekal pengetahuan dan pengalaman praktis pembina pramuka melalui kepramukaan dalam satuan perindukan siaga dan pasukan penggalang.

“Setelah selesai mengikuti KML ini, para peserta akan bertugas meningkatkan kemampuan dan jumlah pembina pramuka mahir tingkat dasar, dalam membina anggota pramuka di gugus depan masing-masing,” ujarnya.

Adapun jumlah peserta yang terdaftar sebanyak 40 orang. Kegiatan ini akan berlangsung selama seminggu, terhitung 23-29 September 2023. Pemateri yang dihadirkan dari pusat pendidikan pelatihan cabang gerakan pramuka Kota Bontang.

Turut hadir dalam acara pembukaan di antaranya Jabatan Fungsional (Jabfung) Bidang Pemuda Dispopar Bontang, Nur Muslim, Ketua Kwartir Cabang, Budi Supriyanti dan Ketua Pusdiklatcab, Muhammad. (al/adv)

BONTANG – Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bontang melaksanakan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) ke PKK kecamatan dan kelurahan di Kota Bontang.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai dari Kamis (21/9/23) hingga Sabtu (23/9/23) kemarin.

SMEP dilakukan oleh Pokja I TP PKK Kota Bontang yang merupakan bidang mengelola program penghayatan dan pengamalan pancasila dan program gotong royong, dengan Ketua Pokja I, Rohana.

“Kami mengevaluasi apa yang sudah mereka kerjakan, administrasi misalnya kami lakukan pengecekan dan kami evaluasi apa sudah benar yang mereka kerjakan,” jelasnya.

Terdapat beberapa penilaian seperti buku-buku pendukung dan kegiatan yang mereka laksanakan. Masing-masing kecamatan akan diwakili oleh beberapa kelurahan saja. Seperti Kecamatan Bontang Utara diwakili oleh Kelurahan Guntung dan Gunung Elai.

Kemudian, Kecamatan Bontang Barat, yakni Kelurahan Kanaan dan Gunung Telihan. Terakhir Kecamatan Bontang Selatan, yakni Kelurahan Satimpo dan Bontang Lestari. Apakah mereka sudah melaksanakan apa yang PKK Kota jelaskan.

“Setelah dilakukan SMEP, nanti kami akan mengadakan lagi lomba administrasi di antara tiga kecamatan itu,” ujarnya

Rata-rata tiap kelurahan memang tidak sepenuhnya menjalankan seratus persen tugas, oleh sebab itu SMEP berfungsi untuk membina mereka dalam melengkapi tugas pokok Pokja I.

“Seperti kemarin di Bontang Barat, awalnya 50 persen menjadi 90 persen dalam penerapannya,” tambahnya.

Pokja I sendiri dituntut untuk sering melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi pola asuh anak, narkoba, KDRT,  bela negara, gotong royong, keagamaan dan masih banyak lagi. Kegiatan tersebut juga berguna untuk membantu pemerintah dalam membangun karakter masyarakat Kota Bontang.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang bakal mengadakan lomba video pendek. Event ini diadakan dalam rangka menyambut HUT Kota Bontang ke-24, dan mensukseskan Bontang Festival 77 event.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Usman melalui Sekretaris Dinas PUPR, Iskandar.

Dikatakan Iskandar, lomba ini hadir sebagai upaya Dinas PUPR turut berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur destinasi wisata di Kota Bontang, untuk memenuhi nilai-nilai Sapta Pesona (Aman, Tertib, Sejuk, Indah, Ramah Kenangan).

“Dinas PUPR Kota Bontang mengadakan lomba video ini dengan semangat “energy of Bontang,” tegasnya.

Lomba bertema ‘Peran PUPR mendukung infrastruktur destinasi wisata’ ini membuka pendaftaran pada tanggal 21-27 September 2023. Kemudian di tanggal 29 September 2023, pada pukul 09.00 wita dilaksanakan seremoni peluncuran lomba video. Dilanjutkan technical meeting (TM) pukul 14.00 wita.

Kegiatan inti akan berlangsung pada tanggal 30 September  2023. Para peserta diajak spot hunting di 3 lokasi mulai pukul 06.00 Wita. Spot hunting di antaranya:

Karang Pasilan (Snorkling), Kampung Malahing, Pulau Beras Basah, dan Pulau Segajah (additional).

“Tanggal 12 Oktober 2023 pukul 20.00 wita pengumuman pemenang secara live dibacakan di acara gala dinner HUT Kota Bontang ke-24 di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang,” beber Iskandar.

Bagi warga Bontang yang berminat bisa menghubungi kontak person, Heny (081254559928) dan Shinta (082256114744). Total hadiah yang disediakan sebesar Rp 33 Juta.

“Lomba ini 100 persen free alias gratis. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, segera daftarkan diri,” pungkasnya. (al/adv)

BONTANG – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi KemenPUPR berpesan agar Wali Kota Bontang bersurat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), sehingga KemenPUPR dapat merubah kebijakan terkait pengurusan IMB. Hal ini disampaikan Kabid Bina Konstruksi (Bikon) Dedy Nugraha beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Dedy, sebelum dirinya mengikuti kegiatan Forum Jasa Konstruksi di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa (12/9/23) yang diadakan Dinas PUPR Pemprov Kaltim, dirinya diberi pesan oleh Wali Kota Basri Rase, agar menyampaikan kepada KemenPUPR yang hadir di acara tersebut, terkait masalah lambannya pengurusan IMB di Bontang.

Pesan tersebut disampaikan lantaran, Wali Kota Bontang kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait lambannya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Saya sampaikan kepada Ditjen Bikon yang hadir di acara itu. Dikatakan Ditjend Bikon agar wali kota bersurat ke KemenPUPR, lantaran masalah ini juga terjadi hampir semua wilayah di Indonesia,” ujarnya.

Ditjen Bikon berpesan hal itu dengan harapan agar KemenPUPR dapat merubah kebijakan pengurusan IMB ini. Dengan makin banyaknya daerah-daerah yang bersurat, KemenPUPR kemungkinan akan mengambil tindakan terhadap masalah ini.

“Kondisi ini sudah menjadi masalah nasional. Masa UU Ciptaker yang seharusnya bisa meringkas waktu kok malah tambah lambat,” keluhnya.

Dijelaskannya, sebenarnya lambannya pengurusan IMB bukan terletak pada Pemkot Bontang melalui dinas-dinas terkait, namun minimnya arsitek yang memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) yang menjadi salahsatu poin wajib di aturan terbaru pengurusan IMB.

“Di Bontang hanya ada 4 arsitek yang sedang proses pengurusan STRA, tapi yang lulus baru 1 orang. Dengan 1 arsitek ini menangani begitu banyaknya permohonan yang masuk, maka akan kelabakan. Sehingga akhirnya lamban,” bebernya.

Diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, syarat untuk menjadi Arsitek adalah wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA). STRA merupakan bukti tertulis bagi Arsitek untuk dapat melakukan Praktik Arsitek.

Kewajiban seorang Arsitek memiliki STRA baru berlaku pada Februari 2021, sejak Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain mengatur tentang syarat dan tata cara penerbitan STRA, Undang-Undang dan Peraturan tersebut juga mengatur tentang sanksi bagi seseorang yang melakukan Praktik Arsitek tanpa memiliki STRA.

Penerbitan STRA baru tersedia dua pilihan jalur, yaitu jalur Pendidikan profesi dan jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Yang dimaksud dengan jalur Pendidikan Arsitektur adalah kandidat arsitek setelah lulus dari Pendidikan formal Arsitektur selama 4 tahun, mengikuti Pendidikan Profesi (PPAr) selama 1 tahun, lalu mengikuti magang paling singkat selama dua tahun. Setelah melalui tahapan tersebut, kandidat arsitek harus melengkapi aplikasi dan administrasi STRA serta melampirkan sertifikat lulus uji kompetensi Arsitek. Sedangkan yang dimaksud dengan jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah kandidat arsitek yang telah memiliki pengalaman Kerja Praktik Arsitektur minimal selama 10 tahun, dapat mengikuti uji kompetensi Arsitek. Kandidat arsitek yang melalui jalur RPL juga harus melengkapi aplikasi dan administrasi STRA serta melampirkan sertifikat lulus uji kompetensi Arsitek. Uji Kompetensi dilakukan sesuai Standar Kompetensi Arsitek dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (al/adv)