Beranda blog Halaman 866

UPTD PPA Diresmikan, Basri Minta  Pencegahan Kekerasan Digalakkan

Penulis
redaksi2
-
0
Wali Kota Basri Rase dan Wakil Wali Kota Bontang Najirah  meresmikan UPTD PPA. (Yahya Yabo/ Media Kaltim)

BONTANG– Wali Kota Bontang Basri Rase meresmikan kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah, Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD – PPA) Kota Bontang, Kamis (20/10/2022). Basri Rase mengatakan, UPTD PPA merupakan bentuk pemerintah hadir dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepada masyarakat, sehingga berbagai dampak psikologis akibat kekerasan bisa berkurang.

“Terima kasih kepada semua pihak yang turut ikut membantu PPA dalam inovasi. Kita banyak program masalah anak dan perempuan seperti Mahira (Rumah Ibadah Ramah Anak),” kata Basri.

Sementara Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Srie Mariyatini mengatakan, peresmian UPTD PPA akan lebih memperkenalkan tugas dan fungsi UPTD PPA kepada stakeholder dan  masyarakat Bontang untuk memberikan pelayanan korban kekerasan.

“Di sini, unit PPA sebagai unit pelayanan teknis dalam menjalankan perlindungan perempuan dan anak. Menjalankan fungsi menerima pengaduan, menjangkau korban, pengelolaan kasus, tempat penampungan sementara, memberikan mediasi dan mendampingi korban,” jelas Srie Mariyatini.

Dijelaskannya, bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan UPTD PPA dapat menghubungi layanan hotline PPA. “Masyarakat dapat menghubungi layanan hotline atau melalui call center 112. UPTD PPA akan melayani selama 24 jam dan 7 hari,” katanya.

Wakil wali Kota Bontang Najirah menambahkan, UPTD PPA akan menjadi tempat layanan konseling bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk korban anak sehingga lebih mudah dijangkau.

Najirah menyebutkan pula, pemerintah akan terus berusaha mencegah kekerasan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Lebih banyak memberikan arahan kepada orang tua. Karena kasus kekerasan dalam rumah tangga korbannya lebih banyak perempuan. Harapan saya dari tim yang ada lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan edukasi,” kata Najirah. (adv/yah)

Perbedaan UMK dan Non-UMK Dalam Perizanan

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Dalam pengurusan perizinan usaha terdapat dua kategori pelaku usaha, yaitu UMK dan non-UMK. UMK atau Usaha Mikro Kecil, yaitu usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI). Baik perseorangan maupun badan usaha.

Sedangakn non-UMK adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Baik orang perseorangan ataupun badan usaha.

Natalia Santi selaku Kepala Sub Koordinator Pelayanan dan Perizinan Kota Bontang yang ditemui di Kantor DPMPTSP pada 12 Oktober 2022 lalu menyampaikan, perbedaan antara UMK dan non-UMK terdapat pada jumlah modal usaha yang dimiliki.

“UMK itu usaha mikro yang modalnya kurang atau sama dengan dengan Rp 1 miliar. Kalau usaha kecil itu modalnya 1-5 miliar rupiah. Nah kalau non-UMK itu untuk usaha menengah dan besar yang modal usahanya lebih dari Rp 5 miliar,” ujarnya.

Tanah dan bangunan tempat usaha tidak termasuk dalam perhitungan jumlah modal usaha. Yang termasuk dalam UMK adalah badan usaha dan orang perseorangan seperti yayasan, PT, Koperasi, persekutuan perdata, persekutuan firma, dll.

Sedangkan untuk non-UMK, selain badan usaha dan orang perseorangan ada juga kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri seperti pedagang berjangka asing, pemberi waralaba dari luar negeri, jasa penunjang tenaga listrik asing, dll. (adv/sc)

UMKM Dilatih Tingkatkan Mutu Olahan Hasil Perikanan

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG –  Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian melaksanakan pelatihan peningkatan mutu olahan hasil perikanan di Hotel Bintang Sintuk Bontang pada 10-12 Oktober 2022.

Pelatihan ini ditujukan untuk para pelaku UMKM olahan ikan tangkap  dengan memberikan edukasi mengenai cara pengolahan ikan yang baik serta cara pembuatan packaging yang lebih menarik.

Pelatihan ini menghadirkan 50 peserta dari berbagai usaha olahan ikan dari empek-empek,keripik ikan, teri kerispi, terasi, dll. Fadli selaku Kepada Bidang perikanan tangkap dan budidaya menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai cara mengolah ikan yang sesuai dengan standar SKP atau sertifikasi kelayakan pengolahan ikan.

“Dengan adanya pelatihan ini diharapkan ibu-ibu pelaku UMKM ini lebih semangat dan lebih tau lagi bagaimana sih mengolah ikan sesuai standar SNI dan SKP seperti harus higienis terus mutu bahannya juga harus bagus,” ujarnya.

Selain itu, pelatihan ini juga ditujukan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Bontang. Diharapkan kedepannya olahan ikan ini dapat menjadi ciri khas oleh-oleh Kota Bontang yang merupakan daerah wisata. (sc)

Disporpar Adakan Lomba Video Konten Kreator Pariwisata

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang mengajak warga untuk mengikuti lomba video kreatif pariwisata dengan 36 objek wisata yang berkembang. Lomba ini dimulai sejak 1 Oktober dan berakhir di 31 Oktober 2022.

“Saya ingin mengajak terutama anak muda kota Bontang untuk membuat film. Namun dalam teknologi yang sederhana, dengan menggunakan ponsel. Dengan alat-alat sederhana kita dapat mempromosikan objek-objek wisata di Kota Bontang,” ungkap Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Ahmad Aznem.

Dalam satu karya video, peserta diminta mengeksplor  beberapa tempat wisata dengan mengkombinasikan objek wisata populer dan objek wisata berkembang. Lomba video kreatif pariwisata juga akan memberi hadiah total hingga belasan juta untuk tiga pemenang.

Dengan lomba yang diadakan Disporpar, harapannya anak muda Bontang bisa meramaikan tempat wisata yang ada di Kota Bontang dan dapat berkarya melalui konten. Sehingga ke depan, Bontang memiliki konten kreator yang dapat ber-orientasi komersil.

“Event ini juga sebagai sarana berekspresi warga Bontang dalam mengembangkan ekonomi kreatif khusus nya sub sektor video,” papar Aznem.  (adv/sya)

Kunker ke Dewan Kesenian Jakarta, Sarkowi: Sapras Seni dan Budaya Bukan untuk Resepsi Pernikahan 

Penulis
redaksi
-
0
Kunjungan Kerja Pansus Kesenian ke Dewan Kesenian

JAKARTA – Panitia Khusus pembahas Rancanhan Peraturan Daerah tentang Kesenian Daerah melakukannya kunjungan kerja ke Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Kamis, (20/10). Rombongan Pansus yang terdiri dari Ketua Sarkowi V Zahrry, Ely Hartati Rasyid, dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji.

Dalam sharingnya ini pansus merima banyak masukan yang penting khususnya berkaitan dengan memaksimalkan peran dewan kesenian dalam mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap kesenian serta memberikan ruang kepada semian melalui program pelestarian seni dan budaya.

Sarkowi V Zahrry menuturkan hal yang menarik perhatian pansus bahwa seluruh sarana dan prasarana kesenian seperti aula, gedung, panggung dan lainnya tidak untuk disewakan yang bukan berkaitan dengan kesenian.

“Kalau di Kaltim masih ada gedung atau aula yang peruntukannya buat seni dan budaya disewakan untuk acara pernikahan alasannya agar ada pemasukan. Ini menarik memang,”sebutnya.

Dewan kesenian menurutnya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pasalnya, ini berkaitan dengan kesejahteraan seniman agar semangat terus dalam berkarya dan regenerasi.

Ketua DKJ Danton Sihombing menyampaikan mengkomersilkan sarana dan prasarana kesenian untuk kegiatan non seni dan budaya telah keluar dari tujuan awal dan dapat mengganggu program-program pelestarian kesenian itu sendiri.

“Misalnya anak-anak mau berlatih seni atau mau pentas seni tetapi tidak bisa karena gedung atau aulanya disewakan kan tidak efektif jadinya,”katanya.

Danton menambahkan karya seni itu memerlukan pendalaman, penjiwaan dan rasa untuk menciptakan mahakarya. Sebab itu kesejahteraan seniman juga penting menjadi perhatian bersama. (Hms/adv/dprdkaltim)

Hari Pangan Sedunia 2022, PKT Berkomitmen Atasi Potensi Krisis Pangan 2023

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Pangan sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober, Pupuk Kaltim (PKT) sasar kecukupan stok pupuk untuk sisa tahun 2022 dan persiapan masa tanam 2023.

Hal ini sekaligus menjawab pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati saat berbicara di konferensi pers The 1st Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting G20 di Washington DC, Selasa (11/10) lalu. Di mana krisis pupuk pada masa ini berkaitan langsung dengan krisis pangan yang diprediksi akan terjadi pada 2023.

Sederhananya, krisis pangan nantinya dapat diatasi dengan meningkatkan produktivitas pertanian. Akan tetapi, kekurangan dalam aspek adaptabilitas dari petani dan pelaku usaha pertanian yang menjadi kondisi relevan pada saat inilah yang berdampak langsung dalam instabilitas produktivitas pertanian.

Dengan demikian, diperlukan tidak hanya kuantitas dan kualitas material yang terlibat tetapi juga perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia. Pelaku usaha maupun pelaksana kegiatan pertanian di Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam hal kuantitas dan oleh karenanya menjadi salah satu aset berharga yang perlu dikembangkan dengan serius.

Di dua kuartal pertama tahun 2022, terdapat banyak rangkaian peristiwa yang turut berdampak pada penurunan produksi pangan, baik secara nasional maupun global. Meskipun pandemi Covid 19 secara efektif sudah mulai mereda, aksi-aksi agresif seperti invasi Rusia ke Ukraina juga turut mengambil andil dalam destabilisasi kesetimbangan stok pangan global, yang kemudian berdampak langsung pada naiknya harga pangan global.

Dalam mengatasi permasalahan dalam skema transpor bahan pangan, negara-negara diharapkan dapat menjadi lebih mandiri dalam mencukupi setidaknya keperluan pangan nasionalnya sendiri. Strategi yang mengutamakan keperluan nasional pada prioritas teratas ini sejatinya dapat ditujukan tidak hanya untuk mengatasi krisis musiman, tetapi juga dapat diekspansi sebagai salah satu penggerak dalam mencapai kecukupan pangan yang berkelanjutan.

PKT sendiri memastikan bahwa produksi dan distribusi pupuk aman selama periode Musim Tanam Pertama 2023 (Maret-April 2023). Per tanggal 14 Oktober 2022, sebanyak 109.103 ton stok pupuk urea bersubsidi dan 2.165 ton NPK formula khusus, serta 197.048 ton pupuk urea non subsidi dan 41.613 NPK non subsidi telah tersedia di gudang-gudang PKT yang tersebar di sejumlah wilayah tanggung jawab perusahaan.

Seperti yang diketahui, PKT bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di delapan wilayah, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Karena itu, sesuai dengan komitmennya sejak awal, untuk menyukseskan musim tanam perdana tahun depan, sekaligus untuk meminimalisir dampak krisis pangan yang diprediksi akan terjadi, PKT akan terus memonitor dan memastikan ketersediaan stok dan distribusi pupuk.

Hingga tanggal 16 Oktober, PKT telah menyalurkan 478.586 ton pupuk urea bersubsidi dan 6.638 ton pupuk NPK bersubsidi. Selain itu, PKT Kaltim juga telah menyiapkan 45.384 ton pupuk non subsidi di seluruh wilayah pemasaran untuk memenuhi kebutuhan petani yang membutuhkan.

Tentunya PKT juga selalu membuka diri untuk bersinergi dengan pihak lainnya, termasuk beragam pemangku kepentingan untuk berupaya mempersiapkan diri menghadapi krisis pangan lewat penyediaan stok pupuk.

“Dengan turut mempertimbangkan analisa pakar dan juga seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani terkait ancaman krisis pangan global pada 2023, jumlah pupuk nantinya secara tidak langsung juga berkaitan dengan potensi produksi pangan. Oleh karenanya, PKT telah menyesuaikan produksi dan sekaligus juga memodifikasi sedemikian rupa agar penyaluran pupuk dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti,” ujar Rahmad Pribadi, Direktur Utama PKT.

Selain tata teknis produksi dan distribusi, PKT juga turut memperhatikan sebaran produksi produk antara pupuk bersubsidi dan non subsidi di wilayah tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan arahan pemerintah.

Selain memastikan stok dan distribusi pupuk aman, PKT juga terus menghadirkan beragam inovasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Beberapa di antaranya dilakukan lewat program Agrosolution dan MAKMUR.

“Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kesejahteraan para petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional kita ini tetap terjaga. Kami terus melakukan pendampingan lewat program kami secara berkelanjutan agar para petani bisa terus meningkatkan produktivitas mereka yang dampaknya secara tidak langsung juga akan meningkatkan taraf ketahanan pangan secara nasional. Dengan demikian, diharapkan bahwa lewat produktivitas para petani ini nantinya pertanian nasional tidak hanya dapat menghindari krisis, tetapi bahkan dapat melakukan ekspansi,” tambah Rahmad. (adv)

Kaltim Tampilkan 5 Inovasi di Gelar TTG Nusantara 2022

Penulis
redaksi
-
0

CIREBON – Mewakili Gubernur Kaltim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi menghadiri pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (TTGN) XXIII Tahun 2022 di Aston Hotel and Convention Centre Cirebon, Jawa Barat, Rabu (19/10/2022).

Pembukaan dilakukan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Dr Abdul Halim Iskandar dengan memainkan angklung bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa PDTT Dr Ivanovich Agusta, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama lingkup Kementerian Desa PDTT.

Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi mengungkapkan perhelatan Gelar TTG Nusantara XXIII 2022, pada 18-21 Oktober 2022 di Cirebon, Jawa Barat merupakan ajang untuk menampilkan inovasi-inovasi dari para inventor dilingkup desa/kelurahan dari seluruh Indonesia, termasuk dari kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

“Untuk tahun ini, 2022, Sebenarnya kita masuk nominator karena juaranya hanya untuk tiga pemenang, jadi memang belum ada yang menerima penghargaan dari Kementerian Desa PDTT. Kedepan kita memang harus persiapkan sedini mungkin teman-teman inventor yang ingin mengikuti ini. Karena kemungkinan penjurian melalui daring kali ini menjadi salah satu kendala. Misalkan ketika menunjukkan alatnya dan fungsinya jika tidak lengkap untuk fasilitas syuting videonya, maka bisa salah-salah. Walaupun sebenarnya kita sudah menyiapkan sedemikian rupa semuanya difokuskan di provinsi, akan tetapi kita masih belum berhasil tapi kita masuk mominator,” jelas Anwar Sanusi kepada Tim Publikasi Biro Adpim Setdaprov Kaltim seusai mengikuti prosesi pembukaan Gelar TTG Nusantara XXIII.

Untuk itu, lanjut Anwar, mengantisipasi hal-hal yang dapat mempengaruhi penilaian juri dalam Gelar TTG Nusantara kedepan, maka pihak provinsi akan bersinergi dengan kabupaten/kota dalam persiapannya nanti.

“Kedepannya yang jelas kita harus memberikan motivasi kepada daerah-daerah yang lain yang mungkin masih bisa berinovasi dalam TTG itu, dan Pemprov Kaltim akan mendukung penuh teman-teman dari kabupaten/kota khususnya para inventor dalam mengikuti Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara selanjutnya,” pungkas Anwar Sanusi.

Sebelumnya Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menegaskan teknologi tepat guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Terlebih penggunaan teknologi tepat guna saat ini makin marak di sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

“Teknologi tepat guna dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Karena selain mampu mempercepat pembangunan juga dapat meningkatkan produksi di beberapa sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang tinggal di desa,” tegas Abdul Halim Iskandar.

Pada gelaran TTG Nusantara XXIII kali ini, DPMPD Kaltim mengisi salah satu stan pameran dengan melibatkan inventor dari lima daerah yaitu Samarinda yang menampilkan inovasi alat sprayer anti hama otomatis, Balikpapan (Booslem Mikroba Eco Multipower), Kutai Kartanegara (paving block limbah plastik), Bontang (Serlink/Sendok ramah lingkungan) dan Paser dengan inovasi alat jemur efek rumah kaca. Selain juga menampilkan sejumlah produk-produk unggulan UMKM Benua Etam. (adv/diskominfokaltim)

Terkait Honorer Bontang, Wali Kota: Kita Ikuti Arahan Pusat dan Evaluasi Kinerja

Penulis
redaksi2
-
0
Basri Rase saat membuka salah satu kegiatan. (Yahya Yabo/ Media Kaltim)

BONTANG – Wali Kota Bontang, Basri Rase menyampaikan akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait status tenaga honorer di Kota Bontang. Namun Pemkot Bontang katanya, tetap membutuhkan tenaga honorer.

Basri Rase mengatakan Pemkot mengikuti instruksi dari pusat terkait tenaga honorer. Sesuai arahan pusat Pemkot melakukan pendataan. “Sudah kita lakukan pendataan saat ini. Yang pasti kalau Bontang apa arahannya pusat, itu yang kita lakukan,” katanya, Selasa (18/10/2022).

Lanjut dirinya, terkait peralihan dari tenaga honorer ke Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus melalui mekanisme yang ada, seperti mengikuti tes. “Kan ada tesnya nanti. Ada persyaratan, harus memenuhi persyaratannya itu,” kata Basri.

Pemkot Bontang katanya, saat ini masih melakukan pendataan tenaga honorer. “Kita hanya disuruh melakukan pendataan. Jadi kita data semua. Terus pusat akan verifikasi,” tambahnya.

Basri menyebutkan tenaga honorer yang diketahui saat ini ada sekitar 3.000 orang.  “Ya harus kerja maksimal. Karena kalau tidak akan kita evaluasi. Honorer itu ‘kan kapan saja bisa kita tidak pakai, kita hapuskan. Misalnya dia kinerjanya buruk, malas, ada pelanggaran moral pasti kita pecat (berhentikan),” ungkap Basri. (yah/adv)

80 CPNS Pemkot Bontang Lulus 100 Persen Pelatihan Dasar Pada Angkatan 72 dan 73 Latsar BPSDM Provinsi Kaltim

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 36 menyebutkan bahwa Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:

  1. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan
  2. sehat jasmani dan rohani.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menargetkan sebanyak 143 orang CPNS Pemerintah Kota Bontang yang diangkat pada tahun 2022 secara keseluruhan dapat menyelesaikan Pelatihan Dasar (Latsar) pada tahun 2022 ini juga.

Menurut Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto, saat ini sebanyak 53 orang CPNS Golongan III yang terbagi dalam 2 angkatan  telah selesai menempuh Latsar di Puslatbang KDOD LAN pada tanggal 20 dan 29 Juli 2022 yang lalu.

Selanjutnya sebanyak 80 orang CPNS Golongan II yang mengikut kegiatan Pelatihan Dasar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan lulus seluruhnya.

Kepastian kelulusan ini disampaikan oleh Kepala BPSDM Provinsi Kaltim Ibu Dra. Nina Dewi, M.AP, melalui Kepala Bidang PKMF (Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional) Ir. Kresnayana M.T, pada penutupan Latsar Angkatan 72,73 dan 74 pada hari ini Selasa 18 Oktober 2022 di aula BPSDM Prov Kaltim.

Dalam sambutannya Kresnayana mengutarakan bahwa penetapan kelulusan ini diputuskan melalui Rapat Sidang Kelulusan yang dihadiri oleh para Penjamin Mutu  Penyelenggara Pelatihan, Kepala BKPSDM Daerah/ instansi Pengirim, serta pejabat struktural, Widyaswara dan Tim PKKP BPSDM Provinsi Kaltim.

Pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta atas keberhasilan dalam menyelesaikan pelatihan. “Terima kasih kepada semua pihak penyelenggara atas kerja keras dan kerjasamanya sehingga pelatihan Latsar ini dapat terselenggara dengan baik,” katanya.

Ia juga berpesan agar para peserta Latsar yang baru lulus ini dapat menunjukkan perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI serta menujukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya.

Lebih lanjut Sudi menambahkan bahwa 80 orang CPNS ini tergabung dalam angkatan 72 sebanyak 40 orang dan angkatan 73 sebanyak 40 orang, dengan total 80 orang.

Ke 80 orang ini telah memulai kegiatan Latsar sejak 11 Juli 2022 yang lalu dan berakhir hari ini 18 oktober 2022 melalui pola blanded learning yakni pembelajaran mandiri secara online dan klasikal.

Sedangkan 10 orang lagi saat ini masih berlangsung proses Pelatihan Dasar yang tergabung dalam angkatan 75, dan baru akan berakhir pada tanggal 28 Oktober yang akan datang.

Sudi menambahkan bahwa Latsar bagi CPNS ini bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi.
  2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
  3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
  4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik dan benar.

Sistem Penilaian Pelatihan Dasar CPNS (Latsar CPNS) menggunakan persentase poin yang terdiri atas:

  1. Sikap – 10% oleh Tim Bela Negara (BN).
  2. Absensi Kelas – 40% oleh Widyaiswara (WI) yang mengajar.
  3. Ujian – 20% oleh Widyaiswara (WI) yang mengajar.
  4. Aktualisasi – 30% oleh Penguji, Coach, dan Mentor.

“Selamat kami ucapkan, perjuangan belum berhenti. Bakti dan karya terbaik kalian harus selalu diberikan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Satu kaki kalian sudah melangkah hampir memasuki gerbang PNS. Buktikan bahwa langkah kaki yang lain bisa memastikan bahwa kalian memang layak menjadi Pelaksana Kebijakan Publik, Pelayan Publik serta sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa,” pungkas Sudi. (adv)

Komisi III Pantau Progres Pembangunan Gedung Uji Kir di Bontang Lestari

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Komisi III DPRD Bontang bersama Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang meninjau pembangunan gedung uji kir di Bontang Lestari.

Mereka melihat sejauh mana progres proyek tersebut. Ketua Komisi III Amir Tosina menyatakan, pembangunan gedung ini harus sesuai dengan jadwal. Di mana target penyelesaian pembangunan dijadwalkan rampung pada Desember tahun ini. “Jangan sampai jadwalnya tidak tepat,” ujarnya.

Sampai saat ini, progres pembangunan gedung uji kir di Bontang Lestari sudah mencapai 30%. Amir Tosina menginginkan pembangunan yang tepat waktu dengan alasan jika pembangunan dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka anggaran yang dikeluarkan juga tidak akan terbuang-buang.

Jika pembangunan sudah mencapai 60% maka kemungkinan akan dilakukan lagi sidak oleh Komisi III DPRD Kota Bontang sebagai bentuk peninjauan lanjutan mengenai program tersebut, agar bisa terus berjalan sesuai kontrak. (adv/sc)

1...865866867...1,020Halaman 866 dari 1,020