BONTANG –  Salahsatu rekomendasi DPRD Bontang kepada pemkot adalah segera memfungsikan Rumah Sakit Tipe D sesuai peruntukannya. Lantaran Rumah Sakit Tipe sudah selesai pembangunannya.

Dikatakan Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam, bahwa gedung Rumah Sakit Tipe D sudah selesai pembangunannya. Karena itu pihaknya meminta agar segera diaktifkan.

Apabila tidak segera diaktifkan akan menimbulkan beberapa permasalahan. Seperti biaya pemeliharaan yang terus berjalan dan semakin membesar.

Dorongan DPRD agar Rumah Sakit Tipe D segera difungsikan, berpijak pada beberapa rekomendasi dari lembaga-lembaga terkait penyelenggaraan daerah, seperti BPK, BPKP, hingga kejaksaan.

“Sudah jelas peruntukannya. Harus segera difungsikan sesuai peruntukannya,” ujar Ical sapaan akrabnya.

Ditambahkannya, terlepas akan difungsikan apapun oleh pemkot, namun pihaknya berharap difungsikan sesuai peruntukannya yaitu fasilitas kesehatan. Karena hal itu membuktikkan ada perhatian pemerintah untuk pelayanan masyarakat, terutama pelayanan dasar untuk kesehatan.

“Segera digungsikan untuk kesehatan, bukan untuk kantor,” serunya. (adv/al)

BONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam berjanji akan memperjuangkan kenaikan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Limau. Namun dengan syarat tak ada lagi masalah ke depannya.

Hal itu diungkapkan pasca islah antara PT Bontang Karya Utamindo (BKU) dan PT Bontang Surya Utama (BSU) beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, saat ini kuota solar subsidi di SPBN Tanjung Limau hanya dijatah 240 kiloliter oleh pertamina. Hal itu karena kondisi pandemi covid-19 beberapa waktu lalu.

Nelayan dianggap jarang melaut, sehingga kuota dikurangi. Yang awalnya 300 kiloliter dikurangi 60 kiloliter menjadi 240 kiloliter.

“Saya akan perjuangkan agar kembali mendapat jatah 300 kiloliter. Setidaknya dibawah-bawah angka tersebut,” ujarnya saat diwawancara awak media.

Namun begitu upaya memperjuangkan peningkatan kuota tersebut akan tergantung pada Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian (DKP3) sebagai leading sektornya.

Menurutnya, DKP3 yang paling mengerti berapa jumlah kuota yang dibutuhkan oleh nelayan Bontang. Selain itu juga memahami terkait regulasi nelayan kategori seperti apa, yang bisa mendapatkan solar subsidi. Pihaknya akan berjuang berdasarkan pada rekomendasi DKP3.

“Tapi ingat! Saya akan perjuangkan kalau tidak ada masalah lagi di SPBN Tanjung Limau di masa mendatang,” tegasnya. (adv/al)

BONTANG – Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam menanggapi isu pegawai di lingkup Pemkot Bontang yang akhir-akhir ini terindikasi atau bahkan kedapatan sebagai pengguna aktif narkoba.

Dikatakan Ical sapaan akrabnya, ia menyetujui tes urine yang dilakukan pemerintah atau badan lain kepada para pegawai di lingkungan Pemkot Bontang. Hal itu menurutnya sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pencegahan narkoba.

“Tes urine ini efektif sebagai pendeteksi pengguna narkoba. Tapi harus dadakan jangan sampai bocor saat akan mengadakan,” ujarnya.

Apabila dalam tes urine tersebut didapati pegawai terindikasi atau dipastikan sebagai pengguna narkoba, harus diberi sanksi. Namun begitu, sanksi tidak harus berupa pemecatan. Tetapi pelaku bisa dibina dulu.

Setelah selesai masalahnya baru sanksi diberlakukan.

Perlu diinterview dulu atau di tes lanjutan, untuk benar-benar memastikan pegawai yang bersangkutan sebagai pengguna narkoba. Atau hanya sedang mengkonsumsi obat-obatan dari dokter karena mengalami sakit tertentu.

“Kalau memang ternyata pengguna aktif, pelaku bisa dititipkan ke panti rehabilitasi dulu untuk diselesaikan masalahnya. Jangan langsung diberhentikan, karena justru akan menimbulkan masalah baru,” imbuhnya.

Upaya tersebut menurutnya sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah, dalam pembinaan kepada pegawainya. Hal itu berlaku bagi status honorer maupun ASN itu sendiri. (adv/al)

BONTANG – Pasca islah antara PT Bontang Karya Utamindo (BKU) dan PT Bontang Surya Utama (BSU) beberapa waktu lalu, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam berharap upayanya mendamaikan keduanya dihargai. Agar tetap berdamai sampai kapanpun ke depannya.

Dirinya menegaskan, apabila setelah perdamaian ini tetap masih berseteru, maka ia akan mengambil tindakan tegas yaitu menyatakan pengelolaan SPBN itu sebagai statu quo.

“Saya akan ambil tindakan tegas kalau mereka masih ribut,” tegasnya saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu.

Menurutnya masalah pengelolaan SPBN Tanjung Limau ini tidak bisa dianggap enteng, lantaran solar itu merupakan jatah nelayan Bontang untuk harga subsidi dari pemerintah. Nelayan membutuhkan solar untuk mencari ikan. Apabila distribusi solar bermasalah maka akan berdampak panjang.

“Saya harap keduanya tetap sinergi. Semangatnya harusnya untuk memikirkan nasib nelayan,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Komisi II DPRD Bontang berhasil memediasi perselisihan antara PT BKU dan PT BSU. Hasil mediasi itu, keduanya sepakat untuk islah.

Keduanya kembali sepakat mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Limau.

Hasil mediasi terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Bontang bersama Direktur Perumda AUJ, Dewan Pengawas Perumda AUJ, Direktur PT Bontang Karya Utamindo, Direktur PT Bontang Surya Utama terkait hasil kesepakatan SPBN Tanjung Limau, Senin (8/5/2023) di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Bontang. (adv/al)

BONTANG – Harapan masyarakat Bontang yang berasal dari Sulawesi Barat, khususnya Mamuju sudah hampir pupus, lantaran Wali Kota Bontang pesimis rute laut Bontang – Mamuju bisa diwujudkan. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III, Amir Tosina.

Dikatakan Atos sapaan akrabnya, jawaban wali kota tersebut sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya berdasarkan komitmen-komitmen yang telah dibangun antara Pemkot Bontang dan bidang-bidang urusan terkait.

“Seharusnya wali kota bisa buka rute dulu. Masalah keberangkatan itu mengikuti momen saja. Pas momen ramai seperti hari raya idulfitri baru kapal datang juga tidak apa-apa. Kalau pas sepi gak usah datang. Yang penting ada rute dulu,” bebernya menyarankan.

Dirinya menegaskan tetap akan memperjuangkan apa yang menjadi harapan warga Bontang asal Mamuju. “Tidak sampai di sini usaha kami. Akan terus kami perjuangkan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya Wali Kota Bontang, Basri Rase menjawab pertanyaan Ketua Komisi III saat interupsi di dalam rapat paripurna penyampaian keputusan DPRD atas LKPJ Wali Kota Bontang tahun anggaran 2022 di Pendopo Rujab, Senin (8/5/2023).

Dikatakan wali kota bahwa rute itu sebenarnya sudah ada. Warga Bontang yang ingin ke Mamuju bisa menggunakan KM Entebe Express.

Namun begitu, pemilik kapal ini enggan membuka kembali rute pelayaran tersebut, lantaran penumpangnya hanya sedikit. Sehingga pemilik kapal merasa rugi.

Kapal itu sudah pernah masuk ke Bontang sekira 3-4 bulan lalu.

“Penumpangnya hanya berkisar 7, 8, atau 10 orang saja. Biayanya tak menutup biaya operasional,” bebernya menjawab pertanyaan tersebut. (adv/al)