BONTANG – Pasca libur lebaran, sampah di Pulau Beras Basah menjadi sorotan. Hal itu dikarenakan melonjaknya pengunjung saat libur lebaran lalu, hingga menyebabkan sampah menumpuk dan berserakan.

Kepala Bidang Kebersihan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Hasman mengatakan, membersihkan  sampah memang salah satu tugas DLH, namun untuk keberadaan sampah di Beras Basah tidak bisa menjadi tanggung jawab DLH.

Diketahui, kewenangan wilayah Beras Basah berada di Provinsi Kaltim, sehingga DLH Bontang tidak memiliki wewenang untuk membersihkan wilayah tersebut.

“Sebenarnya sampah itu seharusnya dibawa kembali oleh masyarakat yang berkunjung ke Beras Basah,” tegasnya saat ditemui redaksi (26/4/23).

Hasman menambahkan, tidak ingin ada lempar tanggung jawab antara DLH dengan Dispopar. Lantaran sampai saat ini belum ada koordinasi pasti, siapa yang harus bertanggung jawab atas sampah di Beras Basah.

Pemkot Bontang hanya membantu mengelola destinasi wisata, agar tetap berjalan dan menjadi salah satu pemasukan warga Bontang itu sendiri.

Diberitakan sebelumnya, Kabid Pariwisata Dispopar Bontang, Ramli Mansurina menyebutkan bahwa masalah sampah di Beras Basah bukanlah tanggung jawab Dispopar.

Beras Basah masih dalam wewenang Provinis Kaltim, sehingga Dispopar Bontang tak berani memasuki wilayah provinsi. Dispopar hanya bisa mengimbau kepada pengunjung agar membawa kembali sampah-sampah yang mereka hasilkan saat berlibur.

“Kami sudah beri surat ke provinsi untuk pengelolaan, namun belum ada respon,” ungkapnya.  (sya)

BONTANG – Beberapa warga Bontang mengeluhkan di grup whatsapp, terkait tagihan air PDAM yang tidak wajar. Padahal kondisinya, jumlah orang di rumah hanya sedikit dan meteran sedang rusak.

Muhammad Nurkholis membeberkan masalahnya, bahwa di rumahnya tagihan tiap bulan mencapai Rp 400 – 500 ribu dan sudah berjalan selama 1,5 tahun terakhir. Sementara di rumahnya, yang sering menggunakan air hanya 2 orang.

“Sudah pernah komplain hanya dicek saja, masih normal kata orang PDAM. Tapi gak wajar, hanya 2 orang kok tagihan segitu banyaknya,” ujarnya.

Kira-kira 1,5 bulan lalu dirinya meminta penggantian meteran, karena mengira meteran airnya rusak. Lalu dirinya mendapat info dari petugas PDAM, seharusnya tiap 5 tahun ada penggantian rutin meteran.

“Nah punyakku sudah lewat 2 tahun sudah tidak normal, tapi tidak ada kompensasi juga. Hanya menyesuaikan tagihan meteran yang baru,” imbuhnya.

Sementara itu Mei juga mengeluhkan masalah yang kurang lebih sama. Meteran di rumahnya rusak. Kilometernya sudah hampir 4 bulan tidak jalan.

“Sudah saya sampaikan ke petugasnya, tapi sampai sekarang gak ada tindakan apa-apa. Anehnya tiap bulan tagihan selalu Rp 300 ribu, padahal kilometernya gak jalan. Petugasnya main kira-kira aja catat pemakaiannya,” keluh Mei.

Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Taman, Suramin memastikan bahwa semua petugas pencatat meteran air di PDAM Tirta Taman bekerja dengan akurat, lantaran sudah menggunakan teknologi android.

“Kami memiliki semua data hasil pencatatan meteran di rumah pelanggan,” ujarnya.

Dirinya pun menyarankan kepada setiap pelanggan yang memiliki keluhan masalah air PDAM bisa melaporkan ke kantor PDAM. Nantinya petugas akan melakukan pengecekan ke rumah pelanggan, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi.

“Karena permasalahan air di pelanggan bukan hanya dari meteran, tapi banyak faktornya. Segera laporkan ke PDAM, berikan informasi yang akurat, nanti kami cek,” imbuhnya.

Dirinya pun menegaskan, apabila ada petugas PDAM yang bermain-main dengan pencatatan meteran air, maka dirinya akan memberikan warning kepada petugas tersebut.

“Kalau sampai melakukan kesalahan fatal saya bisa pecat petugasnya itu,” tegasnya. (al)

BONTANG – Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang bakal merenovasi pujasera di Stadion Bessai Berinta (Lang-lang). Saat ini prosesnya sudah memasuki tahap lelang.

Rencana pengerjaan akan dilaksanakan dalam waktu enam bulan hingga akhir tahun 2023.

Kabid Keolahragaan Dispopar, Muhtar menjelaskan, tahapan lelang untuk pengerjaannya sudah masuk dalam Unit Layanan Pengadaan. Tahun ini, anggaran yang disediakan hanya diperuntukkan bagi pujasera Stadion Lang-Lang.

“Anggaran yang disediakan Rp 4,4 milyar. Saat ini masih masuk dalam tahap lelang di ULP,” katanya saat dikonfirmasi Mediakaltim.com (grup Radarbontang.com), Rabu (26/4/2023).

Anggaran renovasi hanya cukup bagi pembangunan pujasera dengan kuota 27 pedagang yang telah terdaftar.

“Itu akan direvitalisasi semuanya termasuk pagar, namun untuk tahun ini pujasera saja,” jelasnya.

Dalam hal mengakomodir para pedagang di pujasera Lang-Lang, para pedagang hanya akan diberikan satu tempat yang akan disewakan bagi pedagang.

“Untuk sementara yang sudah lama ada sebanyak 27 pedagang. Nanti kita verifikasi ulang, karena tidak boleh ada satu pedagang dua atau tiga tempat,” ungkapnya. (yah)

BONTANG – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Bontang menerima laporan dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Plt Kepala UPTD PPA Bontang, Sukmawati mengatakan, dari hasil asesmen anak yang baru berusia 15 tahun itu mengalami trauma akibat perbuatan ayah sambungnya.

Korban merupakan anak tiri, dari terduga pelaku yang sehari-harinya bekerja sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemkot Bontang.

“Untuk laporan, korban sendiri yang datang melapor kepada kami,” jelasnya saat dihubungi redaksi, Rabu (26/5/23).

Pelaporan dugaan pelecehan seksual itu sudah dilakukan sejak sebelum Bulan Ramadan. Kemudian UPTD PPA melakukan asesmen baik terhadap korban dan mengambil keterangan oleh terduga pelaku.

Diketahui, tindakan asusila tersebut sudah dilakukan sejak kelas 5 Sekolah Dasar. Kejadian tersebut dilakukan oleh ayah sambung dalam kondisi sadar.

“Ayah sambung korban mengakui melakukan tindakan pelecehan seksual,” lanjutnya.

Pihak UPTD PPA akan melakukan pendampingan untuk korban yang mengalami trauma, namun tidak bisa mengintervensi korban untuk bisa membawa kasus ke ranah hukum.

“Pemulihan psikologis korban akan menggunakan metode rawat jalan secara rutin dan terjadwalkan, agar bisa kembali pulih,” ucapnya.

Sukmawati menjelaskan, bahwa memberi perhatian khusus dan pendampingan korban merupakan hal yang penting, sebagai pendamping juga harus bersabar dalam perawatan psikologisnya.

“Ini bisa jadi trauma untuk anak, jadi harus diberi perhatian khusus,” tutupnya. (sya)

BONTANG – Warga Muhammadiyah diminta agar tidak terpancing isu yang saat ini tengah ramai dibicarakan di media sosial, terkait pernyataan AP Hasanudin. Hal itu diungkapkan Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prasetya saat menerima audiensi Pemuda Muhammadiyah ke Polres Bontang, Rabu (26/4/2023).

Kapolres Bontang menegaskan agar Pemuda dan warga Muhammadiyah Bontang tidak terpancing dengan isu yang ada. Dapat menahan diri. Serta  menyerahkan dan mempercayakan permasalahan tersebut ke ranah hukum dalam hal ini Kepolisian.

“Saat ini sudah dilakukan tindakan hukum. Kami imbau agar tetap menjaga Kamtibmas Kota Bontang tetap kondusif,” ujar AKBP Yusep.

Sebelumnya ramai diberitakan, dalam komentar yang viral, AP Hasanuddin meluapkan kemarahannya kepada Muhammadiyah atas penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah pada 21 April 2023.

Dia mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah. Bahkan, Hasanuddin mengaku tidak takut bila komentarnya itu dilaporkan dan siap dipenjara terkait ancaman pasal pembunuhan.

“Saya capek lihat pergaduhan kalian,” tulis Hasanuddin.

Melalui surat pernyataannya, AP Hasanuddin mengaku komentar itu dibuat secara sadar yang dilandasi rasa emosi dan ketidakbijaksaan, saat melihat akun media sosial milik pimpinannya yang diserang sebagian besar warga Muhammadiyah, yang tidak terima atas unggahan pada akun tersebut. (al)

BONTANG – Setiap momen liburan seperti libur lebaran kali ini, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Beras Basah selalu melonjak tajam. Sayangnya, kondisi ini menyisakan dampak negatif yaitu meningkatnya sampah.

Hal itupun dikeluhkan oleh pengunjung, salahsatunya Bagus. Warga Bontang ini menyayangkan setiap momen liburan Pulau Beras Basah terlihat kotor, lantaran banyak sampah berserakan.

“Saya barusan dari Beras Basah Senin kemarin bersama keluarga. Begitu turun dari kapal sudah disuguhi pemandangan tak sedap. Sampah berserakan dimana-mana, kotor banget,” keluhnya.

Menanggapi permasalahan itu, Kabid Pariwisata Dispopar Bontang, Ramli Mansurina mengatakan, bahwa masalah sampah di Pulau Beras Basah tidak menjadi wewenang Dispopar Bontang. Baik pengelolaan pulaunya maupun terkhusus sampah itu sendiri.

Lantaran pengelolaan objek wisata andalan Kota Bontang itu masih berada di Provinsi Kaltim. Sehingga Dispopar Bontang belum berani bertindak apapun di pulau tersebut. “Kami sudah bersurat ke provinsi agar pengelolaan Beras Basah dilimpahkan ke Bontang. Tinggal tunggu aja jawabannya,” ujarnya.

Sementara itu terkait sampah itu sendiri, walaupun bukan kewenangan Dispopar, namun pihaknya mengimbau kepada para pengunjung agar bertanggung jawab masing-masing dengan sampah-sampah yang dihasilkan.

“Pengunjung tidak ditarik retribusi saat masuk Beras Basah. Seharusnya pengunjung ikut bertanggung jawab atas sampah-sampah mereka sendiri,” imbuhnya.

Dispopar pun sudah mensosialisasikan hal ini ke Asosiasi Kapal Wisata (AKW) Bontang. Agar setiap pemilik kapal ikut mengimbau pengunjung membawa sampah kembali ke kota.

“Asosiasi pun sudah siap mengangkut kembali sampah-sampah ke kota dari Beras Basah,” pungkasnya. (al)

BONTANG – Seorang wisatawan mengeluhkan penyewaan terpal di Pulau Beras Basah yang semakin marak setiap momen liburan, seperti libur lebaran kali ini. Lantaran terpal-terpal yang disewakan tersebut, membuat pemandangan objek wisata andalan Bontang terlihat kumuh dan kotor.

Pria bernama Bagus itu pun mempertanyakan apakah usaha itu resmi dari pemerintah atau ulah oknum saja? Dirinya mengeluhkan dampak dari penyewaan terpal di Beras Basah.

Menurutnya dengan maraknya penyewaan terpal itu, Pulau Beras Besah terasa sumpek dan terlihat kumuh. “Saya baru turun ke Beras Basah sudah disuguhi pemandangan tak sedap. Terlihat banyak area yang dikapling-kapling untuk penyewaan terpal itu. Kelihatan sumpek jadinya,” ujarnya.

Ditambah lagi, pengunjung jadi kesulitan mendapatkan tempat untuk duduk atau beristirahat. Lantaran hampir sebagian besar wilayah sudah dikuasai penyewaan terpal. “Ini kan tempat umum, kami harus jalan dulu untuk mencari-cari tempat yang tidak ada penyewaan terpal, baru bisa duduk,” imbuhnya.

Sementara itu Ramli Mansurina, Kabid Pariwisata Dispopar Bontang menanggapi keluhan tersebut. Menurutnya, sampai saat ini kewenangan pengelolaan Pulau Beras Basah masih ada di Provinsi Kaltim. Hal ini menyebabkan Dispopar Bontang belum berani untuk bertindak apapun di objek wisata andalan Kota Bontang itu.

“Penyewaan terpal-terpal itu milik perorangan yang menjalankan usaha di sana. Karena kami belum diberikan kewenangan, maka kami belum berani melaksanakan penertiban,” jawabnya.

Namun begitu dijelaskannya, Dispopar sudah melakukan upaya-upaya agar pengelolaan Pulau Beras Basah dilimpahkan ke Pemkot Bontang. Dispopar sudah bersurat ke provinsi dan wali kota juga sudah terus mengingatkan.

“Kami tinggal nunggu aja jawaban dari provinsi. Semoga dalam waktu dekat ini ada jawaban,” pungkasnya. (al)

BONTANG – Puncak kunjungan tertinggi wisatawan ke Pulau Beras Basah terjadi di Hari Senin (24/4/2023) lalu. Hal ini diungkapkan oleh Hanan, Ketua Asosiasi Kapal Wisata (AKW) Bontang saat dihubungi media ini.

Hanan membeberkan, kunjungan wisatawan ke objek wisata Beras Basah di momen libur lebaran ini dimulai sejak Jumat (21/4/2023) lalu hingga hari ini. Bahkan diprediksi kunjungan terus berlangsung hingga tanggal 30 April mendatang.

Di hari Sabtu (22/4), sebanyak 15 pengantaran pulang-pergi (PP) menuju Pulau Beras Basah. Sementara itu di Hari Minggu (23/4) kunjungan melonjak drastis. AKW mencatat sebanyak 90 pengantaran. Sedangkan di hari Senin (24/4) lebih melonjak lagi hingga mencapai 100 pengantaran kapal.

“Hari Senin paling banyak wisatawan yang ke Beras Basah,” ujar Hanan.

Ia menjelaskan, untuk tarif kapal carter 1 kapal kisaran Rp 550 ribu dengan kapasitas 10 orang ke bawah. Sedangkan tarif untuk kapasitas 11 sampai 20 orang mencapai Rp 650 ribu per kapal.

Sementara kendala yang dihadapi oleh para anggota AKW selama libur lebaran kali ini adalah cuaca yang tidak menentu. Selama meningkatnya kunjungan wistawan ke Beras Basah seringkali angin kencang atau ombak tinggi.

“Biasanya kalau angin sedang kencang atau ombak tinggi kami berhentikan dulu pengantaran. Kalau sudah reda baru kembali berangkat. Demi keamanan penumpang kapal,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang mencatat jumlah pengunjung Pulau Beras Basah, Senin (24/4/2023) mencapai 2.333 orang. Para wisatawan ini bukan hanya berasal dari Bontang namun juga dari luar Kota Bontang.

Kasi Kedaruratan dan Logistik, Irwan Febrayana menjelaskan, personel BPBD di lapangan mencatat sebanyak 2.333 pengunjung yang terdiri dari wisatawan lokal 1.676 orang dan wisatawan luar Bontang sebanyak 657 orang dari Samarinda, Kutim, Kukar, Banjarmasin, PPU, Paser, Balikpapan, Berau dan Jakarta. (al)