BONTANG – Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina menyoroti pungutan pajak sektor parkir yang belum maksimal. Hal itu berujung pada minimnya sektor tersebut dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut dia, masih banyak sektor parkir yang bisa diakomodasi oleh Pemkot Bontang. Jika itu digarap secara serius, bisa meraup pendapatan yang cukup tinggi.
“Seperti di tempat usaha atau retail modern. Ini harus digarap oleh dinas terkait (Badan Pendapatan Daerah). Harapannya target pajak parkir tahunan ini bisa tercapai setiap tahunnya,” tutur Amir
Pihaknya juga meminta pemkot agar menertibkan mafia juru parkir liar. Penindakannya harus tegas, sebab kehadiran mereka tidak hanya mengganggu, namun juga meresahkan banyak pihak, termasuk masyarakat. Akibat ulah mereka, banyak kantong-kantong PAD yang bocor dan tak terserap secara maksimal.
“Umumnya uang yang mereka (juru parkir liar) tarik, masuk ke kantong pribadi. Yang disetor tidak ada atau kalaupun ada, sangat minim,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar lebih aktif melakukan pengawasan di sejumlah kantong parkir dan ruas jalan.
Amir meminta petugas tak segan-segan menindak. Apalagi jika hal tersebut bisa berdampak pada timbulnya kecelakaan lalu lintas (lakalantas).
Diketahui, Dishub Bontang pernah merilis ciri-ciri juru parkir liar. Antara lain tidak dilengkapi seragam lengkap dan karcis resmi. Mereka berpesan ke masyarakat, apabila selesai memarkirkan kendaraannya dan didatangi petugas parkir, untuk tak sungkan meminta karcisnya.
Sebab dengan meminta karcis, sebagai bukti bahwa uang yang telah disetor ke petugas juga bakal masuk ke kas daerah. (adv/mk)
Banjir di wilayah Kota Bontang beberapa waktu lalu (ist)
BONTANG – Progres pengendalian banjir yang dilakukan Pemkot Bontang dinilai belum signifikan. Hal itu dikemukakan Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina.
Ia meminta keseriusan wali kota Bontang karena menurutnya, sampai pertengahan tahun 2022 progresnya belum. Salah satunya dengan menggandengan stakeholder dan seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kota Bontang.
“Karena kalau mengandalkan APBD (anggaran daerah) pasti tidak akan cukup. Undang mereka (perusahaan) untuk duduk bersama,” kata Politisi Partai Gerindra itu belum lama ini.
Selain pemberian bantuan dana atau program, keterlibatan perusahaan juga bisa dimanfaatkan pemkot untuk peminjaman alat-alat berat saat warga hendak melakukan pengerukan drainase.
Harusnya, kata dia, pemkot merasa tertampar jika mendengar warganya rela patungan menyewa alat berat untuk mengatasi permasalahan banjir di wilayah mereka. “Kemana peran pemerintah kalau seperti itu,” tanyanya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Basri Rase, tak menampik jika pihaknya sudah melibatkan perusahaan dalam penanganan banjir di Kota Taman. Salah satunya dalam program pembangunan turap di Kelurahan Guntung.
Ke depan, lanjut Basri, pemkot juga berencana membeli dua unit excavator amfibi untuk membantu warga mengeruk sungai dan drainase. Satu berukuran besar, dan satu ukuran kecil alias minimalis. Harapannya bisa meminimalisir bencana banjir ketika air meluap hingga ke wilayah Kota Bontang. “Harapannya bisa terealisasi tahun ini,” tandas Basri
Diketahui, banjir masih menjadi momok bagi warga Kota Bontang. Banjir didominasi akibat kiriman dari wilayah lain, seperti Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Timur (Kutim). Bila sudah parah, sebagian wilayah Kota Bontang terendam dan terdampak. (adv/mk)
BONTANG – Sejumlah brand ternama bakal segera membuka gerai di Kota Taman. Seperti restoran cepat saji Mc Donald’s, hingga pusat perbelanjaan Matahari Store.
Rencana tersebut disambut baik Komisi II DPRD Bontang. Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam mengatakan, investasi seperti ini harus didukung. Sebab dapat meningkatkan pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Bontang.
Apalagi ke depan, Bontang harus bersiap menghadapi kondisi paska migas. “Dampak ekonominya ke masyarakat pasti sangat besar. Termasuk bakal membuka lowongan kerja untuk anak-anak Bontang,” kata Rustam belum lama ini.
Selain Mc Donald’s dan Matahari Store, sejumlah brand ternama juga telah lebih dulu beroperasi di Kota Bontang. Seperti Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken (KFC), Richeese, JCo, MR DIY, dan sejumlah franchise lainnya.
Hal ini, menurut Rustam, menandakan Kota Bontang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Hal ini tentu berdampak positif. Sebab dapat mengundang calon investor lainnya untuk tak ragu berinvestasi di Kota Bontang. “Tinggal bagaimana para investor melakukan promosi untuk bersaing dengan brand lainnya,” beber Rustam.
Diketahui, saat ini manajemen Mc Donald’s tengah mencari lokasi yang cocok untuk membuka gerai di Bontang sembari melengkapi perizinan dan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan ruang Kota (DPUPRK).
Lokasi yang digadang-gadang yakni di Kenari Resto Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara. Sementara Matahari Store bakal beroperasi di bangunan Bontang City Mall (BCM) yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan. (adv/mk)
BONTANG – Akses jalan masuk Pasar Citra Mas Loktuan yang baru perlu rambu-rambu lalu lintas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian diungkapkan anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Faisal belum lama ini. Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang agar memasang rambu lalu lintas di kawasan tersebut.
Faisal menilai, di lokasi tersebut cukup berbahaya lantaran kondisi jalannya menurun dan hanya satu akses. Apalagi kondisi pengunjung pasar selalu ramai, sehingga diharapkan mereka lebih berhati-hati.
”Semoga bisa segera dipasang karena pedagang sudah menempati tempat jualannya. Otomatis bakal ramai yang berkunjung ke pasar,” harapnya.
Politikus Partai NasDem itu juga mengaku resah dengan perilaku pengguna jalan yang tidak tertib berlalu lintas. Seperti melawan arus agar bisa cepat sampai ke pasar.
Menurutnya, hal itu sangat rawan terjadi kecelakaan. Apalagi jalur itu juga kerap digunakan untuk pengangkutan barang ke arah Pelabuhan Loktuan.
Menjawab hal itu, Kepala Dishub Bontang, Akhmad Suharto, bakal segera menindaklanjuti usulan tersebut dengan memasang rambu-rambu di sekitar lokasi pasar, sembari memberi imbauan ke masyarakat agar tidak melawan arus dan tertib berlalu lintas.
Ditanya soal opsi membuka jalur kapsulan di depan lokasi pasar, dirinya memastikan hal itu tidak bisa dilakukan. “Kalau dibuka bakal rawan kemacetan dan kecelakaan. Apalagi kontur jalan berkelok. Sehingga cenderung mengganggu jarak pandang pengendara,” tandasnya.
Saat ini Pemkot bersama DPRD Kota Bontang tengah berupaya menambah luasan lahan parkir dan akses keluar pasar. Caranya dengan mengusulkan penggunaan lahan PT Kaltim Industrial Estate (KIE). Namun upaya tersebut masih terus dilakukan formula untuk cocok. Sebab PT KIE mau memberikan lahannya dengan sistem sewa pakai. (adv/mk)
Kepala kantor urusan agama Bontang Utara, Hartono. (Yahya Yabo/ Media Kaltim)
BONTANG – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Utara mencatat sebanyak 223 pasang pengantin menikah selama Januari hingga Juli 2022. Mereka adalah pasangan pengantin yang melaksanakan pernikahan di kantor balai nikah KUA, atau menikah di luar KUA.
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Utara, Hartono mengatakan, KUA mencatatkan semua pasangan pengantin yang melakukan pernikahan. Namun hanya ada beberapa yang melaksanakan pernikahan di Balai Nikah kantor KUA Bontang Utara. “Selama Januari hingga Juli ada beberapa yang melaksanakan pernikahan di Kantor KUA,” kata Hartono, kepada Mediakaltim.com Jumat (19/8/2022).
Selain itu, Hartono menambahkan jumlah pernikahan mengalami kenaikan pada Juli 2022 yakni 50 pasang pengantin, di mana 5 di antaranya melaksanakan pernikahan di kantor KUA. “Yang agak meningkat terjadi pada bulan Juli. Itu karena bertepatan dengan bulan Haji (Dzulhijjah). Yang agak sedikit pada bulan ini, Muharam,” jelasnya.
Hartono mengatakan, pernikahan yang dilaksanakan di kantor KUA semuanya bebas biaya atau gratis. Namun jika dilaksanakan di luar Kantor KUA akan ada biaya. “Di KUA menikah tidak ada biaya (free). Kalau nikah dilaksanakan di luar kantor KUA ada biaya Rp 600 ribu sesuai syarat yang dibayarkan ke kas negara melalui bank,” jelas Hartono.
KUA Bontang Utara dalam menangani pernikahan, biasanya menemukan kendala pada pasangan nikah saat pendaftaran online ketika hendak menentukan waktu nikah. “Terkadang ada pasangan yang daftar online yang ragu mengisi jam nikah dengan dua kali meng-klik waktu jam nikah sehingga terjadi kendala saat daftar online,” katanya. (yah)
BONTANG – Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ungkapan ini pantas disematkan pada anggota Polres Bontang yang rutin melaksanakan olahraga. Jumat (19/8/2022) kemarin, personel Polres melaksanakan olahraga dipimpin Kapolres Bontang AKBP Yusef Dwi Parstiya SH, SIK, MH. Kegiatan diikuti PJU, perwira dan personel Polres.
Olahraga dimulai dengan senam yang dipandu oleh Bripka Luluk Femina dari Satuan Samapta yang merupakan instruktur senam. Kemudian dilanjutkan dengan jalan sehat dengan rute Jalan Bhayangkara – Jalan Tomat – Jalan Imam Bonjol , dan selanjutnya kembali ke Polres Bontang.
Kapolres AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui PS Kasi Humas Iptu Mandiyono, SSos mengatakan olahraga dilaksanakan tiap Jumat dan diharapkan bisa menjadi sarana bagi anggota Polres untuk menjaga kesehatan guna mendukung pelaksanaan tugas.
”Olahraga yang kita lakukan ini untuk menjaga kondisi fisik personel agar tetap sehat dan bugar sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kepolisian,” kata Iptu Mandiyono.
Ia menambahkan ungkapan di dalam tubuh yang sehat terletak jiwa yang kuat memang pas diterapkan. “Karena itu setiap hari Jumat wajib hukumnya bagi anggota Polres Bontang melaksanakan olahraga,” pungkasnya. (hms)
BONTANG – Bhabinkamtibmas Kelurahan Loktuan Polsek Bontang Utara Aipda Ahmad Baijuri SH melakukan pendampingan kepada warga yang diduga mengalami sakit gangguan jiwa atau yang dikenal dengan istilah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ke Rumah Sakit Umum Kota Bontang, Jumat (19/8/2022).
Evakuasi ODGJ tersebut dilaksanakan oleh petugas gabungan dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bontang dan didampingi Bhabinkamtibmas Kelurahan Loktuan. Sebelum dilakukan evakuasi, terlebih dahulu Bhabinkamtibmas bersama petugas dari Dinsos Dan Dinkes melakukan kordinasi dengan keluarga pasien.
Setelah mendapatkan persetujuan dari keluarga, petugas gabungan langsung membawa pasien ke RSUD kota Bontang guna mendapatkan pengobatan. ”Maksud dan tujuan dilakukannya evakuasi ke RSUD Kota Bontang supaya warga yang mengalami ODGJ ini mendapat perawatan yang semestinya,” kata Aipda Ahmad Baijuri.
Ia menambahkan, selain untuk mendapatkan perawatan dari tim dokter, evakuasi warga binaan yang mengalami gangguan jiwa itu dilakukan untuk mencegah hal-hal atau tindakan yang membahayakan diri ODGJ, keluarga, maupun orang lain. ”Semoga dengan dilakukannya penanganan dan pemeriksaan, kondisi kejiwaan pasien semakin lebih baik,” tutupnya. (hms)
PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT), pelopor transformasi hijau industri petrokimia Tanah Air, pada hari ini meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Bontang, Kalimantan Timur (18/08).
Inisiatif ini menjadi salah satu wujud komitmen PKT dalam mencapai target pengurangan emisi karbon hingga 32,50% pada 2030. PLTS yang sudah mulai dibangun sejak Mei 2021, merupakan wujud komitmen PKT dalam penerapan Environment, Social, and Governance (ESG), yang juga tertuang dalam roadmap pertumbuhan kedua perusahaan 40 tahun kedepan.
Upaya PKT mewujudkan transformasi hijau, dengan salah satu strategi menambah komposisi bauran energi listrik dari energi baru terbarukan (EBT), diharapkan mampu mendukung komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emission di 2060. Sebelumnya, PKT telah mengganti sepeda motor operasional dengan motor listrik dan kedepannya akan mencakup bis dan kendaraan lainnya.
Direktur Utama PKT, Rahmad Pribadi mengatakan “Pengembangan konsep ESG dengan mempertimbangkan output yang memberikan banyak manfaat bagi lingkungan menjadi strategi kami dalam mempercepat laju dekarbonisasi industri petrokimia dan pupuk. PLTS Atap ini merupakan salah satu bagian dari ekosistem EBT di lingkungan PKT yang mana mampu menghasilkan energi bersih dan menekan emisi gas karbon secara optimal. Kemampuan PLTS Atap ini akan dapat menghemat 20% sampai 30% kebutuhan energi PKT di area perkantoran.”
PLTS Atap dengan total luas sekitar 6.500 M2 tersebut memanfaatkan area-area yang sudah ada, seperti diatas gedung kantor, kantin, dan area parkir di kompleks perkantoran PKT di Bontang. Memiliki kapasitas terpasang sebesar 1.256,04 Kilowatt Peak (kWp) dengan spesifikasi output memiliki tegangan 3 phase 400 Volt, sistem ini terpasang dengan menggunakan skema rooftop on grid tanpa baterai atau tersambung jaringan listrik PKT dengan total modul sebanyak 2.326 unit.
Sistem on grid ini dapat mengirim kelebihan daya yang dihasilkan apabila PLTS mengalami kelebihan suplai ke jaringan secara otomatis. Sehingga, surplus daya tersebut nantinya dapat digunakan jika dibutuhkan. Sistem ini menghasilkan energi yang ramah lingkungan dan bebas emisi.
Direktur Utama PKT, Rahmad Pribadi
Dengan adanya pemasangan PLTS Atap di area perkantoran, mampu mengurangi konsumsi listrik dari perusahaan dengan rata-rata sekitar 139.000 KWh per bulan. Sebagai perbandingan, konsumsi listrik di kawasan perkantoran PKT sendiri sebelumnya rata-rata mencapai di atas 150.000 kilowatt hour (KWh) per bulan. Sejak bulan Januari hingga Agustus 2022, produksi PLTS Atap PKT telah mencapai total 980,71 megawatt jam (MWH), dengan potensi produksi energi perhari dapat mencapai sebesar 3,21 MWH dengan kondisi matahari penuh.
Selain itu, jumlah produksi energi tersebut mampu menekan buangan gas limbah (CO2 Avoided) mencapai total 468,26 ton, atau setara penggunaan batubara (Standard Coal Saved) yang tadinya digunakan pada pembangkit listrik konvensional hingga sebesar 394,34 ton.
“Dengan adanya peresmian pendayagunaan PLTS Atap di lingkungan perkantoran ini, diharapkan dapat menjadi faktor pendukung bagi perusahaan dalam mencapai target penurunan emisi karbon secara berkelanjutan. Ke depannya, PKT akan terus fokus dalam menghadirkan strategi dan terobosan terbaik guna menjadi pionir dalam transformasi industri petrokimia yang lebih hijau, juga untuk meningkatkan efisiensi energi secara menyeluruh. Dan yang paling penting, PKT juga akan terus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli kepada lingkungan.” tutup Rahmad. (adv)
Komisioner KPU Bontang, Musdalifah. (Yahya Yabo/ Media Kaltim).
BONTANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang melakukan verifikasi administrasi (vermin) pada 21 partai politik (parpol) yang memiliki keterwakilan pengurus dan anggota di Kota Bontang. Vermin ini dilaksanakan mulai 16 Agustus 2022 hingga 29 Agustus 2022.
Komisioner KPU Kota Bontang, Musdalifah mengatakan, saat ini KPU sudah melakukan vermin kepada 4 partai politik yakni PAN, Hanura, PDIP dan PBB. Namun karena Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) mengalami kendala akibat gangguan aplikasi, maka KPU juga mengalami masalah saat melakukan vermin.
“Jumlah parpol di hari pertama ada 4. Kendalanya Sipol ini naik turun (aplikasi Sipol), yang terkadang mengalami error. Ketika ingin melakukan verifikasi administrasi, terkendala pada aplikasi yang tidak bisa dibuka jadi kami tidak melakukan vermin,” papar Musdalifah, saat ditemui Kamis (18/8/2022) kepada Mediakaltim.com.
Dengan adanya gangguan ini katanya, Musdalifah mendapatkan arahan dari KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi administrasi secara manual. Pihaknya akan melakukan verifikasi administrasi dengan cara menyalin semua data anggota partai politik dan mengunduh identitas anggota partai dan kartu tanda anggota yang kemudian disamakan dengan daftar nama keanggotaan.
“Pada saat aplikasi baik, kita menyalin semua data di Sipol. Kemudian menyamakan data diri yang sudah di-copy (salin). Ya, itu kendalanya sampai saat ini masih naik turun (terganggu),” kata Musdalifah.
Dia mengatakan, verifikasi di KPU dikerjakan 5 orang staf yang terdiri dari 1 admin verifikasi dan 4 orang verifikator. “Dengan adanya aplikasi yang terganggu seperti ini, jelas menghambat proses vermin kami, jadi kadang bisa dibuka, saat mengerjakan kembali error,” pungkasnya. (yah)
BONTANG – Dorongan pengembangan Bontang Kuala sebagai destinasi wisata kembali disuarakan anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Samad.
Dirinya meminta Pemkot Bontang agar lebih serius menganggarkan ke salah satu wilayah pesisir Kota Taman itu. Apalagi Bontang Kuala terkenal dengan keindahan laut maupun hunian rumah panggung dan akses jalan kayunya. “Pemerintah selalu mempromosikan Bontang Kuala sebagai salah satu destinasi wisata Bontang. Tapi belum ada upaya pengembangan destinasi wisata itu,” kata Abdul Somad saat di rapat paripurna bersama pemkot belum lama ini.
Anggaran itu nantinya, bisa digunakan untuk mempromosikan Bontang Kuala hingga ke nasional, sehingga lebih dikenal oleh wisatawan asing.Apalagi saat ini, sektor pariwisata dinilai sangat potensial dan menjadi fokus utama pemerintah. Termasuk Bontang yang memiliki keunggulan dari segi pesona alam pesisir dan kuliner khasnya. “Kami juga mendorong sektor pariwisata ini bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempersiapkan Bontang paska migas,” terang Samad.
Dorong wisata sebagai sumber PAD, kata dia, juga harus dibarengi dengan penambahan dan pembenahan fasilitas di objek pariwisata. Untuk itu, dirinya berharap pemkot bisa lebih serius lagi menganggarkan dan mengembangkan sector wisata di Kota Bontang, salah satunya wiata Bontang Kuala.
Diketahui, tahun ini Bontang Kuala masuk dalam kategori ajang anugerah Desa Wisata (ADWI). Predikat Kampung Laut Bontang Kuala sebagai desa wisata tersebut, lahir berkat aktivitas warganya yang masih menjaga keberlangsungan adat, kegiatan budaya, religi, serta hubungan kekerabatan khas nelayan Suku Bugis.
Daya tarik lainnya, topografi Bontang Kuala yang terletak pada transisi darat ke laut. Struktur hunian panggung dengan jalan dek kayu, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung. (adv/mk)
