BONTANG – Sebanyak 100 orang nelayan di Kota Bontang mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pemberdayaan Masyarakat Selasa (7/6/22) di Hotel Grand Mutiara. Acara diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Politeknik Pelayaran Barombong.

Diklat Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait pentingnya keamanan penggunaan kapal layar motor dan kepemilikan SKK.

Perwakilan Kementerian Perhubungan menyebutkan, diklat ini merupakan angkatan XVI yang pesertanya berasal dari nelayan. “Seluruh peserta hari ini akan mengikuti materi-materi yang sangat berguna untuk bekal  dalam berlayar. Hal ini merupakan tugas kami untuk memberdayakan masyarakat di bidang maritim,” beber Direktur Politeknik Pelayaran Barombong, Kapten Ilham Ashari.

“Masyarakat harus mumpuni dalam bidang SDM (sumber daya manusia) sehingga kita mampu jadi negara yang berdaulat khususnya dibidang maritim,” sambungnya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Basri Rase dalam sambutannya berterima kasih atas kesediaan Politeknik Pelayaran Barombong memberikan ilmu kepada para nelayan di Kota Bontang.

“Kedepan kita akan adakan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Politeknik Pelayaran Barombong sehingga anak-anak kita yang lulus SMA di Bontang dapat menimba ilmu di sana,” ucap Basri.

Ia juga berharap para nelayan yang belum lulus SMA dapat menyelesaikan pendidikannya. “Sekolah di Bontang itu gratis, nanti teman-teman bisa ikut paket C,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Basri berpesan agar seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan tersebut dengan baik. (kmf/lusy)

BONTANG– Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali menyerahkan manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) senilai 2,2 miliar kepada 10 pekerja di Surabaya. Sebelumnya, hal serupa juga dilakukan Ma’ruf Amin di Kendari Sulawesi Tenggara. Penyerahan santunan kali ini didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini dan turut hadir Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan kerja Wapres di Alun- alun Kota Surabaya, Kamis (2/6/2022) sore.

Santunan yang diserahkan Ma’ruf Amin terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Kematian (JKM), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat beasiswa, hingga manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dalam sambutannya Ma’ruf Amin berharap, usaha dan pemberdayaan yang dilakukan berbagai pihak ini akan mampu meningkatkan dan mempercepat kesejahteraan penerima manfaat.

Menurut data dari BPJAMSOSTEK, total pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program selama Mei 2021 hingga Mei 2022 di Provinsi Jawa Timur senilai Rp 6,1 triliun dengan jumlah 523 ribu lebih kasus. Sedangkan untuk bantuan beasiswa pendidikan anak dengan periode yang sama sebesar Rp 31,3 miliar untuk 10.514 anak.

Sementara itu, Mensos Risma dalam keterangannya usai penyerahan santunan menyampaikan ada beberapa penyerahan santunan yang dilakukan yang antara lain dari BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan juga membantu program santunan dan juga beasiswa, ada santunan seperti dulu tukang sapu yang mengalami kecelakaan, diserahkan kepada Pak Wagub senilai 6,1 triliun,” jelas Risma.

Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa penyerahan santunan ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia.

1 dari 3

“Hari ini diserahkan santunan manfaat program BPJAMSOSTEK secara simbolis kepada 10 peserta kami di Surabaya, manfaat diberikan kepada keluarga dari peserta yang meninggal dunia hingga bagi peserta yang mengalami PHK,” terang Anggoro.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

“Hadirnya Bapak KH Ma’ruf Amin untuk menyerahkan santunan ini mempertegas apa yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden melalui instruksinya meminta seluruh pihak untuk mengoptimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia, yang artinya seluruh pekerja di Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi,” jelas Anggoro.

BPJAMSOSTEK merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Anggoro melanjutkan, jumlah tenaga kerja yang terlindungi BPJAMSOSTEK di Provinsi Jawa Timur per April 2022 masih berada di kisaran 27%.

“Kami mengajak seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja yang sedang bekerja hingga keluarganya yang menanti di rumah dapat menjalaninya dengan tenang, dan tentu saja berujung pada masyarakat Jawa Timur yang lebih produktif dan sejahtera,” tutup Anggoro.

Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bontang Ramdani, menyampaikan, ini adalah salah satu bukti nyata komitmen pemerintah dalam hal mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia.

“Ini adalah salah satu contoh pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan penyerahan santunan oleh Bapak Wapres adalah bentuk nyata dukungan pemerintah akan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Bukan hanya memberikan kepastian perlindungan, tetapi juga memberikan jaminan manfaat kepada ahli waris peserta,” tutup Ramdani. (adv/rls/ahr)

BONTANG – Risiko kecelakaan kerja dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Seorang pekerja bernama Eko Suryanto yang bekerja sebagai operator maintenance di PT Sinar Agung Selalu Sukses yang sedang membersihkan mesin conveyor, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tangannya tergilas roda conveyor. Akibat kejadian itu tangan Eko Suryanto harus diamputasi.

Eko Suryanto yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mendapatkan perawatan kecelakaan kerja sampai dirinya sembuh, sekaligus mendapat bantuan protese tangan robotik, atau biasa disebut filly hand tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) bersama Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) Sutopo Patria Jati, melihat langsung pemasangan protese tangan robotik tersebut di rumah sakit RSND, Jumat (3/6/2022).

Anggoro Eko Cahyo dalam keterangannya mengatakan, kehadirannya di Semarang untuk menyaksikan langsung bagaimana proses pemasangan hingga penggunaan filly hand yang merupakan hasil inovasi dan karya terbaik anak-anak bangsa.

“Kita perlu mengapresiasi Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND), yang telah banyak membuat protese untuk membantu masyarakat yang membutuhkan alat-alat bantu. Ini akan menambah semangat dan motivasi pasien kecelakaan kerja dalam menjalani kehidupannya ke depan,” jelas Anggoro.

Filly hand ialah inovasi yang dikembangan para ahli di Universitas Diponegoro. Tangan palsu jenis ini memiliki sejumlah keunggulan yakni mudah dioperasikan, harganya jauh lebih murah dan 90% suku cadangnya tersedia di dalam negeri. RSND sendiri merupakan salah satu rumah sakit kerja sama BPJS Ketenagakerjaan yang menangani kecelakaan kerja atau biasa dikenal Pusat Pelayanan Kecelakaan Kerja (PLKK).

“Ini merupakan salah satu fokus kami untuk memberikan fasilitas terbaik bagi peserta, sehingga jika risiko terjadi, pekerja akan langsung tertangani dengan optimal,” ungkap Anggoro.

Selanjutnya, Eko Suryanto yang terlihat semangat dan antusias saat mendapatkan filly hand menyampaikan, bahwa dirinya tetap mensyukuri apapun yang terjadi di dalam hidupnya walaupun itu merupakan sebuah cobaan.

“Saya sangat berterima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sejak awal sangat membantu. Saya berterima kasih dan bersyukur banget walaupun kehilangan tangan satu tapi masih diberi kesempatan untuk hidup,” ucap Eko.

Sementara itu Wagub Gus Yasin kembali mengingatkan akan pentingnya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi setiap profesi pekerjaan. Dirinya siap bersinergi untuk menyosialisasikan manfaat dari semua program BPJAMSOSTEK.

“Kami berharap masyarakat juga aware terhadap ini, masih banyak loh seperti nelayan, juga ada petani, juga memiliki risiko yang sampai saat ini masih minim mereka ini benar-benar memikirkan bagaimana nanti bila mengalami kecelakaan kerja dan seterusnya. Dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan atas nama pribadi, ayo bareng-bareng kita sosialisasikan ini, yuk kita jaga diri kita masing-masing ikut ke BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Senada dengan Gus Yasin, Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Bontang Ramdani berharap seluruh kalangan pekerja/mata pencaharian di Wilayah Kota Bontang bisa terlindungi dari risiko pekerjaan.

“Kami di sini selalu menyampaikan pentingnya keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tidak hanya tenaga kerja di perusahaan-perusahaan, tetapi pekerja informal seperti nelayan, pedagang hingga penyedia jasa kurir/ojek yang jumlahnya tidak sedikit di Kota Bontang ini. Karena risiko pekerjaan itu bisa terjadi kepada siapa saja,” katanya.(adv/rls/ahr)

BONTANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan, penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah pusat maupun daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM yang lebih profesional.

Hal ini juga sekaligus memperjelas aturan dalam rekrutmen. Kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 5/2014 tentang ASN yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Tjahjo, tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah upah minimum regional (UMR).

“Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR,” katanya dikutip melalui laman resmi Kementerian PANRB, Selasa (7/6/2022).

Lebih lanjut kata Tjahjo Kumolo, sejak tahunan lalu, rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Mantan Menteri Dalam Negeri ini bilang, agar ada standarisasi rekrutmen dan upah, kini tenaga non-ASN diharapkan dapat ditata.

Untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing.

Pemerintah juga mendorong tenaga honorer kategori II (THK II) untuk ikut seleksi calon ASN. Seleksi ini bisa diikuti oleh tenaga honorer melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan pemenuhan syarat masing-masing individu. “Yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan, hanya saja pola rekrutmennya kedepan harus sesuai kebutuhan mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai UMR,” kata Tjahjo Kumolo.

Sementara itu, Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni mengatakan, secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur melalui PP No. 48/2005 juncto PP No. 43/2007 dan terakhir diubah dalam PP No. 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. “Bagi tenaga non-ASN yang memenuhi syarat menjadi CPNS atau PPPK, pemerintah mendorong agar mengikuti seleksi yang dibuka pada tahun ini,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah mulai menata reformasi birokrasi termasuk dari sisi tenaga honorer yang akan diminimalisir paling lambat 28 November 2023. Terlebih Menteri PANRB telah menerbitkan surat No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga.

Menanggapi kebijakan Pemerintah Pusat ini, Walikota Bontang Basri Rase, menegaskan Pemkot bakal membahas bersama dengan OPD Kota Bontang soal nasib tenaga honorer sebanyak 2.368 pegawai. “Saya belum bisa memberikan kepastian terhadap nasib para tenaga kerja honorer,”katanya. “Penghapusan tenaga honorer ini harus banyak pertimbangan, yang jelas ini belum berlaku untuk sekarang,” tambahnya.

Namun demikian, Basri mengatakan, Pemerintah pasti akan mengambil langkah yang tepat agar tenaga honorer bisa tetap bekerja.

“Nasib tenaga honorer setelah penghapusan ini, pastinya berharap agar bisa tetap bekerja. Jadi kita akan bahas dulu ini biar bisa mengambil langkah yang tepat,” sebutnya. (mk)