BONTANG – Siswa-siswi Kota Bontang kembali meraih prestasi dalam Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) 2022 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, di Dome Balikpapan, 29 Mei – 4 Juni 2022.

PKD diadakan dalam rangka menyongsong Ibukota Negara (IKN) dan memperkuat identitas keragaman budaya Nusantara yang dirangkaikan dengan workshop seni rupa dan berbagai macam lomba, seperti permainan tradisional, fotografi, dan seni lukis.

Bontang mengirim perwakilan terbaiknya dalam ajang ini berdasarkan hasil seleksi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), mulai seleksi tingkat sekolah hingga tingkat kota.

“Bontang diwakili SMKN 1 dan SMKN 3 untuk permainan rakyatnya dan SMKN 1, SMKN 2 dan SMKN 3 untuk lomba fotografi dan lukis. Untuk cabang film pendek kita tidak ikut tahun ini. Insya Allah tahun depan akan dipersiapkan semua cabang lomba,” ungkap Guru Seni SMKN 1 Apris Triatmiko kepada mediakaltim.com, Senin (6/6/2022).

Total ada 12 siswa-siswi mewakili Bontang dalam PKD 2022. Di antaranya SMK Negeri 1 sebanyak 6 orang untuk cabang lomba permainan tradisional dan fotografi, SMK Negeri  3 sebanyak 3 orang untuk lomba permainan tradisional, SMK Negeri 2 ada 1 orang untuk lomba fotografi, dan SMA Negeri 1 sebanyak 2 orang untuk lomba lukis.

Hasilnya, Bontang kembali meraih beberapa juara di antaranya juara 1 lomba sumpit putra atas nama Ivan Havids dari SMKN 1 Bontang, Juara Harapan 1 lomba ketapel putra atas nama Rafiiul Akram dari SMKN 1 Bontang, Juara 3 lomba fotografi atas nama Nur Haliza Mid dari SMKN 1 Bontang, dan terakhir Juara 3 Lomba Lukis atas nama Bella Oktavianggi dan Nur Athiya dari SMAN 1 Bontang.

“Alhamdulillah tahun lalu Bontang juara umum, tahun ini hanya bisa pertahankan juara 1 di cabang sumpit putra dan juara harapan 1 untuk ketapel putra,” ujarnya.

Bagi Apris, yang menjadi penting adalah mengasah mental para siswa agar berani dalam mengambil tantangan, dan selalu punya strategi dalam menyelesaikannya.  “Semangat mengambil kesempatan yang ada, terus berlatih dan tentunya juga jaga stamina,” jelasnya.

Dia berharap, dengan adanya PKD ini dapat menumbuhkan kecintaan para pelajar terhadap permainan tradisional yang kini hampir punah. Dan wadah seperti ini bisa terus menjadi tempat bagi siswa dalam mengembangkan potensinya.

“Untuk permainan rakyat tradisional bisa makin dikenal dan dicintai para pelajar. Selain itu juga lebih memotivasi kami untuk terus semangat berbuat yang terbaik untuk anak anak kita, sekolah, Bontang, dan Kaltim tentunya,” tandasnya. (ahr)

BONTANG -. Walikota Bontang Basri Rase didampingi Wakil Walikota Bontang Najirah, memimpin jalannya kegiatan Penandatanganan MoU antara pemerintah kota dan PT. Insan Mitra Teknologi, pada Senin (06/06/2022) pagi.

Acara yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang ini, bergendakan kerja sama dalam pengembangan kota cerdas di Kota Taman, melalui fitur Youtv bagi masyarakat Bontang yang di fasilitasi oleh PT. Insan Mitra Teknologi.

Youtv merupakan aplikasi berbasis web dan android yang memiliki berbagai fungsi dan fitur. Diantaranya berfungsi sebagai media informasi, dimana masyarakat dapat langsung mengakses berbagai informasi pelayanan dan lainnya dari Pemerintah Kota Bontang. Hal ini tentunya menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan era keterbukaan informasi publik.

Selain itu Youtv juga mempunyai fungsi edukasi. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur ruang kelas yang dapat dipakai oleh siswa mampu tenaga pendidik untuk sarana kegiatan belajar mengajar.

Para pelaku UMKM juga dapat menggunakan Youtv sebagai media promosi, karena platform tersebut menyediakan ruang promosi untuk kegiatan ekonomi maupun pariwisata suatu daerah.

Tak ketinggalan, Youtv juga menyediakan layanan video streaming sebagai media entertainment. Semua fungsi fitur tersebut dapat diakses dalam satu aplikasi, yakni Youtv itu sendiri

Basri Rase dalam arahannya menyambut baik dan mendukung adanya kerjasama tersebut. Ia menilai, hal itu sejalan dengan program pemerintah yang ada saat ini.

“Kami menyambut baik, ini sejalan dengan program kami. Di era globalisasi saat ini memang dibutuhkan pelayanan informasi yang cepat dan tepat,” ucapnya.

Untuk program smart city sendiri, Basri menyampaikan bahwa Pemkot Bontang saat ini juga telah didukung dengan adanya layanan wifi gratis. Oleh karena itu, ia meminta agar semua pihak dapat berkolaborasi untuk memaksimalkan fasilitas yang ada.

“Kita suda ada Wifi gratis untuk bontang menuju bebas kuota. Mungkin nanti bisa berkolaborasi agar nantinya bisa lebih berdayaguna,” ucapnya.

Dikesempatan terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bontang Dasuki mengatakan, diperkirakan masyarakat Bontang bisa menikmati aplikasi Youtv tersebut pada tahun ini. “Tahun ini insyaallah sudah terlaksana,” terangnya.

Nantinya, layanan aplikasi Youtv ini dapat diakses gratis oleh masyarakat di seluruh Kota Bontang. (Kmf_rose)

BONTANG – Bontang Youth Spirit (BYS) membuat gerakan ‘Clean Act’ yaitu edukasi dan gerakan pungut sampah dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati tiap 5 Juni. Gerakan itu dilaksanakan Minggu (5/6/2022) dengan menyasar ke lokasi keramaian yakni di Lapangan Bola Hop 1.

Bekerjasama dengan Kelurahan Satimpo, Karang Taruna Cahaya Patra, Bank Sampah Ceria, warga sekitar serta didukung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bontang, gerakan ini dimulai sejak pukul 16.00 Wita sampai 17.30 Wita.

Founder BYS Yoga, Pratama Khatulistiwa mengungkapkan kegiatan ini salah satu bentuk nyata kepedulian yang dilakukan anak-anak muda terhadap kebersihan lingkungan, apalagi lingkungan salah satu fokus pergerakan BYS selain kepemudaan dan pendidikan.

“Ini aksi nyata yang bisa kami lakukan, mengingat tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan apalagi membuang sampah pada tempatnya masih minim,” ungkapnya kepada mediakaltim.com, Senin(6/6/2022).

Tak hanya gerakan pungut sampah, namun BYS juga membuat poster-poster edukasi unik untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

“Kita juga di lapangan sambil memberi edukasi ke masyarakat yang ada maupun melintas, dengan poster-poster buatan kami yang instagramable,” jelasnya.

Gerakan tersebut berhasil mengumpulkan sebanyak 75 kilogram sampah. Sampah tersebut meliputi botol plastik, sampah campuran, sedotan, kardus, dan botol kaca.

“Kita berhasil mengumpulkan 75 kilogram sampah, padahal daerah yang kita sisir hanya di bagian tribun lapangan. Belum ada setengah lapangan,” ujarnya.

Ketua Karang Taruna Cahaya Patra Eddyanto, mengapresiasi gerakan yang diinisiasi oleh BYS dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dirinya berharap, hal seperti ini dapat terus dilakukan dan tak hanya dilakukan di satu titik tapi di titik lain yang berpotensi banyak penumpukan sampah.

“Baru kali ini ada komunitas yang mengajak kami untuk bekerjasama membersihkan lingkungan. Semoga bisa terus konsisten, dan kami dari kelurahan tentu sangat mendukung kegiatan positif seperti ini hingga bisa menjadi contoh untuk masyarakat sekitar,” tandasnya.  (ahr)

BONTANG – DPRD Kota Bontang menggelar Rapat Paripurna Ke-7 Masa Sidang III bersama Pemkot Bontang, Senin (6/6/2022) di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Bontang. Dalam rapat ini Wali Kota Bontang Basri Rase menyampaikan 4 rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan Pemkot Bontang.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faisal beserta seluruh jajaran fraksi, Wali Kota Basri Rase, Wawali Najirah serta seluruh jajaran perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perusahaan, dan tamu undangan.

Basri menjabarkan 4 raperda yang diusulkan yaitu raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, raperda pembentukan kelurahan, raperda fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta raperda inovasi daerah.

Basri membeberkan bahwa terkait raperda pembentukan kelurahan, dirinya akan melakukan pemekaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

“Nantinya kita akan membentuk 8 kelurahan baru di Kota Bontang sehingga yang tadinya 15 kelurahan menjadi 23 kelurahan, yaitu; Kelurahan Loktuan Raya, Bukit Sekatup Damai, Tanjung Limau, Nyerakat Lestari, Berbas Ulu, Pesisir Lestari, Bukit Sintuk, dan Telihan Indah,” bebernya.

“Selain itu, untuk membasmi peredaran narkoba pemerintah perlu membuat perda sebagai preventif dan memfasilitasi berbagai upaya seperti deteksi dini, pemetaan wilayah rawan narkotika, sosialisasi, hingga layanan rehabilitasi,” sambungnya.

Sedangkan DPRD Kota Bontang akan mengajukan 7 raperda inisiatif, yaitu; raperda tanggung jawab sosial perusahaan, raperda pengelolaan perikanan, raperda ruang terbuka hijau, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan dan penyerahan sarana dan prasarana utilitas umum, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ketahanan keluarga.

Ketujuh raperda usulan DPRD dan 5 raperda usulan Pemkot tersebut diharapkan dapat menjadi fasilitas yang baik dan mampu mensejahterakan masyarakat. (kmf)

BONTANG –  Suasana bahagia dan haru mewarnai Haflah Akhirussanah Angkatan Mazero  SMA Islam Terpadu (IT) Daarul Hikmah Boarding School Kota Bontang, di Gedung Auditorium Kantor Walikota Bontang, Sabtu (4/6/2022).

Pelepasan angkatan VII kelas 12 yang diikuti 128 siswa siswi ini ditandai dengan pengalungan medali. Acara ini juga diisi dengan berbagai hiburan kesenian. Hadir Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang Najirah, Ketua Yayasan, Kepala Sekolah,  dewan guru dan orangtua siswa.

Dalam kesempatan ini, Kepala Sekolah SMA IT DHBS Suparman memberikan ucapan selamat dan penghargaan kepada seluruh siswa kelas 12 yang telah menyelesaikan pembelajaran selama 3 tahun. “Tentu dalam proses pendidikan selama 3 tahun penuh dengan dinamika. Apalagi di masa pandemi Covid 19. Kami tidak bisa melakukan sendiri dan telah didukung orang tua dalam pembelajaran jarak jauh ini. Alhamdulillah dengan upaya maksimal dan kerjasama semua pihak, kita bisa menyelesaikan  pembelajaran dengan baik,” bebernya.

1 dari 20

Soal jumlah siswa-siswi yang lulus tahun ini, Ia mengatakan,  ada 128 siswa yang telah menyelesaikan studinya tahun ini. Dari jumlah itu, di antaranya sudah diterima di perguruan tinggi negeri, swasta maupun luar negeri. Sebanyak 7 siswa sudah diterima di Perguruan Tinggi luar negeri.

“Tahun ini ada 3 siswa yang telah diterima Al Azhar Mesir. Ada 4 siswa yang juga diterima di Turki, 2 di antaranya mengambil jurusan kedokteran,” bebernya.

Sementara itu, Wawali Najirah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada  SMA IT DHBS  yang telah memberikan ilmunya. Bukan saja pada anak-anak Bontang tapi juga luar Kota Bontang. Apalagi diketahui 60 persen siswa di DHBS berasal dari luar Bontang “Saya ikut bangga Bontang miliki sekolah hebat dan membanggakan karena menjadi salah satu sekolah terbaik di Kaltim,” sebutnya. (mk)

BONTANG –  Plt Diskominfo Kota Bontang Dasuki menegaskan selama ini pemerintah selalu terbuka bila dimintai keterangan. Selain itu, dikatakannya pemerintah tak pernah alergi kritik yang media massa beritakan.

“Kami tidak masalah dengan kritik. Kami juga terbuka bila media butuh data atau informasi apapun,” sebut Dasuki yang didaulat sebagai salah satu narasumber dalam diskusi gelaran Forum Jurnalis Bontang (FJB), di Kedai Kopi Titik Kumpul (TKP), Sabtu (4/6) malam. Diskusi ini merupakan rangkaian merayakan Hari Jadi ke-6 FJB dengan tajuk “Independensi Media Terhadap Pemerintah”.

Selain Dasuki yang mewakili Pemkot Bontang, narasumber lain yang dihadirkan, Wakil Ketua II DPRD Bontang, Agus Haris. Sementara anggota DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang didapuk sebagai pemantik diskusi. Tema ini diangkat guna merefleksi kembali, apakah media di Bontang masih mampu menjaga independensi kendati sumber utama pendapatan media masih berasal dari kerja sama dengan Pemkot dan DPRD Kota Bontang.

Lebih jauh Dasuki mengatakan, tak menjadi persoalan bila selama ini media mendapat pendapatan bersumber dari APBD. Menurutnya itu sah saja sebab publik memang perlu tahu apa yang telah dikerjakan pemerintah. Pemerintah juga mesti menyiarkan program apa saja yang telah dikerjakan. “Ini murni business to business,” sebutnya.

Namun dia mengingatkan juru warta mesti melakukan pemberitaan yang selaras dengan kode etik, dan wajib melakukan konfirmasi. “Kalau tidak ada konfirmasi, bisa saya laporkan,” tegasnya.

Sementara itu, Bakhtiar Wakkang sedikit mengulas perihal kondisi media massa di Bontang. Dimulai pada medio awal 2000-an hingga kini. Menurut pria yang juga pernah menjadi jurnalis ini, secara umum perkembangan media massa di Bontang cukup baik.

Ini tidak lepas dari perangkat hukum yang sudah disahkan pemerintah, seperti keberadaan UU Pers dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang pedoman implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Dalam diskusi diulas ini lebih jauh lagi, dan tentu terkait tema kita pada hari ini soal independensi media terhadap pemerintah,” ucapnya.

Sementara itu, Agus Haris menegaskan, bahwa sudah tidak perlu lagi dipertanyakan independensi media massa. Sebab independensi adalah jati diri media itu sendiri. Walau menjalin kerjasama pemberitaan dengan pemerintah, atau pihak lain, itu tak berarti independensi media tergadaikan.  “Tidak perlu lah ditanya-tanya independensi media. Media yah harus independen. Kalau tidak independen berarti bukan media,” tegasnya.

Politikus yang disapa AH ini menyebut, walau kontrak kerja sama sebagian besar media di Bontang bersumber dari APBD, itu tak serta merta membuat pemerintah dapat menyetir pemberitaan sesuai keinginan.

Kerja sama media dan pemerintah ialah menyiarkan program-program yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan. Sementara di luar itu, ketika berita kritik dimuat, pemerintah tak bisa intervensi redaksi media.

“Bila ada kerjasama pemberitaan, itu jalan. Kalau ada kritik, ya tidak bisa ditahan. Keberadaan media jelas penting buat menjaga check and balance,” ungkap AH.

Menanggapi itu, Ketua FJB Edwin Agustyan juga memberikan pandangan bahwa jurnalis tak bisa serta merta dilaporkan ke polisi karena karya jurnalistiknya. Terlebih dilaporkan atas dasar UU ITE. Untuk membuktikan karya jurnalistik itu sudah selaras kode etik atau tidak, mesti diselesaikan di Dewan Pers. “Saya berharap Diskominfo Bontang juga tahu soal SKB antara Kominfo, kepolisian, dan kejaksaan. Bahwa sengketa pers harus menggunakan UU Pers, bukan UU ITE ,” pungkasnya. (rls/ahr)