Beranda blog Halaman 94

Mahasiswa Ditemukan Meninggal di Kos, Jenazah Dievakuasi dari Lantai Dua

0
Garis polisi terpasang di sekitar kamar kos tempat ditemukannya korban di Jalan Folder Air Hitam, Samarinda. (Dimas/Media Kaltim)

SAMARINDA – Warga di kawasan Folder Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, digegerkan dengan penemuan seorang mahasiswa yang meninggal dunia di dalam kamar kosnya, Minggu (5/7/2026). Korban diketahui berinisial AF (21) dan tinggal seorang diri di tempat tersebut.

Kapolsek Samarinda Ulu AKP Asriadi membenarkan adanya laporan penemuan jenazah tersebut. Pihaknya bersama Tim Inafis Polresta Samarinda langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.

“Benar, kami menerima informasi adanya seseorang yang meninggal di dalam kamar kos. Tim Inafis Polresta Samarinda sudah melakukan olah TKP. Jenazah saat ini sudah kami evakuasi menuju RSUD Abdul Wahab Sjahranie untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar AKP Asriadi saat dikonfirmasi di lokasi.

Terkait penyebab kematian, AKP Asriadi mengatakan pihaknya belum dapat memberikan kesimpulan. Polisi masih mengumpulkan alat bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi.

“Untuk dugaan awal, kami masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Yang bersangkutan merupakan mahasiswa dan memang tinggal sendirian di kos. Kami juga sudah menghubungi pihak keluarga korban yang berasal dari Berau, dan perwakilan keluarga sudah ada di lokasi,” tambahnya.

Proses evakuasi jenazah berlangsung cukup dramatis karena kamar korban berada di lantai dua bangunan kos dengan akses yang sempit. Untuk mempermudah proses evakuasi, personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Samarinda turut diterjunkan.

Komandan Posko 3 Disdamkarmat Kota Samarinda, Tri Indarto, mengatakan pihaknya membantu menurunkan jenazah menggunakan tandu basket agar proses evakuasi dapat dilakukan dengan aman dan tetap menghormati korban.

“Kami menerima informasi penemuan jenazah di lantai dua. Proses evakuasi dilakukan dengan sistem rolling menggunakan tandu basket,” jelas Tri Indarto.

Menurutnya, tidak ada kendala berarti selama proses evakuasi meski akses menuju kamar korban cukup sempit. Seluruh proses penurunan jenazah hingga ke ambulans berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit.

Hingga berita ini diterbitkan, jenazah masih menjalani pemeriksaan medis di RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Sementara itu, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S.

Keributan di Pelabuhan Kariangau Viral, HMI Minta Oknum Petugas Diproses

0
Tangkapan layar video keributan antara penumpang dan petugas di dek kendaraan Kapal Feri rute Balikpapan–Penajam Paser Utara. (Istimewa)

BALIKPAPAN – Video yang memperlihatkan dugaan pengeroyokan terhadap seorang penumpang kapal feri di Pelabuhan Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur, viral di media sosial. Insiden itu terjadi saat proses pemuatan kendaraan di atas kapal feri rute Balikpapan–Penajam Paser Utara pada Jumat (3/7/2026) malam. Dalam video yang beredar, seorang penumpang terlihat terlibat adu mulut dengan petugas sebelum akhirnya diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah kru kapal.

Koordinator Satuan Pelayanan (Koorsatpel) Pelabuhan Kariangau Balikpapan, Karolus Makin, mengatakan pihaknya telah meminta klarifikasi kepada petugas lapangan dan karyawan pelabuhan terkait peristiwa tersebut.

Menurutnya, keributan bermula saat kru kapal mengatur posisi kendaraan di atas kapal untuk menjaga keseimbangan selama pelayaran. Pengaturan dilakukan berdasarkan pembacaan klinometer yang digunakan nakhoda guna memastikan stabilitas kapal.

“Kru kapal sedang mengatur kendaraan karena mereka memahami aspek teknis stabilitas kapal. Kendaraan memang harus ditempatkan sesuai perhitungan,” ujar Karolus, Minggu (5/7/2026).

Ia menjelaskan, salah seorang pengendara disebut tidak menerima arahan untuk beberapa kali memajukan, memundurkan, hingga menggeser kendaraannya sesuai instruksi petugas. Situasi kemudian memanas setelah terjadi adu argumen antara penumpang dan kru kapal.

Menurut Karolus, petugas sempat menegaskan bahwa seluruh pengguna jasa wajib mengikuti pengaturan kendaraan di atas kapal. Namun, penumpang tersebut disebut tersinggung dan diduga lebih dahulu melakukan tindakan fisik.

“Informasi dari petugas, penumpang langsung menendang kru kapal. Setelah itu kru darat, termasuk petugas penarik tiket, ikut turun ke dek kendaraan sehingga terjadi pengeroyokan,” jelasnya.

Karolus menambahkan, insiden berlangsung sekitar pukul 19.35–19.40 Wita saat kapal masih bersandar di dermaga dan belum berlayar menuju Penajam Paser Utara.

Terkait isu yang menyebut petugas dalam kondisi mabuk saat bertugas, Karolus membantah tudingan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pos polisi dan petugas lapangan, tidak ada petugas yang berada di bawah pengaruh minuman keras.

“Kalau yang saya tahu, tidak mabuk,” tegasnya.

Ia juga menyebut keributan berlangsung sekitar 20 menit sebelum berhasil dilerai petugas pelabuhan bersama personel kepolisian. Menurutnya, kedua belah pihak telah menyelesaikan persoalan tersebut secara damai.

“Informasi dari KP3, masalahnya sudah diselesaikan dan kedua pihak sudah berdamai,” tambahnya.

Namun, penjelasan tersebut berbeda dengan keterangan yang disampaikan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Timur–Kalimantan Utara.

Sekretaris Umum BADKO HMI Kaltimtara, Zulkifli, menilai peristiwa itu merupakan bentuk tindakan represif, arogansi, dan premanisme terhadap pengguna jasa kapal feri.

Menurutnya, keributan bermula ketika salah seorang pengendara hanya memberikan masukan mengenai pengaturan jarak aman antarkendaraan demi keselamatan pelayaran. Namun, masukan tersebut justru direspons secara kasar oleh seorang oknum petugas hingga memicu intimidasi verbal terhadap korban dan keluarganya.

HMI juga mengklaim memperoleh keterangan dari korban bahwa sejumlah petugas diduga berada di bawah pengaruh alkohol saat bertugas.

“Oknum-oknum petugas tersebut terindikasi kuat berada di bawah pengaruh alkohol karena mengeluarkan aroma bau miras yang menyengat saat berdinas,” ujar Zulkifli.

Atas kejadian tersebut, BADKO HMI Kaltimtara mendesak Menteri BUMN dan manajemen PT ASDP Indonesia Ferry mencopot Kepala Cabang ASDP Balikpapan serta memberhentikan petugas yang terlibat. Organisasi itu juga meminta dilakukan tes urine secara berkala terhadap petugas Pelabuhan Kariangau.

Selain itu, HMI meminta aparat kepolisian mengusut dugaan pengancaman dan pengeroyokan serta memproses seluruh pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum.

“Kami memberikan tenggat waktu 2×24 jam kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Apabila tidak dipenuhi, kami siap menggelar aksi demonstrasi hingga menghentikan operasional Pelabuhan Kariangau,” tegas Zulkifli.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai proses hukum atas insiden tersebut.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.

Pemprov Kaltim Tingkatkan Fasilitas SMK, Aula Baru SMKN 3 Sendawar Diresmikan

0
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menandatangani prasasti peresmian Aula SMKN 3 Sendawar disaksikan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin. (Istimewa)

SENDAWAR – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meresmikan Aula SMKN 3 Sendawar di Kampung Ngeyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Sabtu (4/7/2026). Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Barat dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan.

Menurutnya, Program Gratispol telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan semangat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.

“Program ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten dalam menghadirkan layanan pendidikan yang dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujar Armin.

Ia menjelaskan, saat ini SMKN 3 Sendawar memiliki 443 peserta didik. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang semakin memadai, sekolah tersebut diharapkan mampu mencetak lulusan yang kompeten, berdaya saing, dan siap memenuhi kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri.

“Pemkab Kutai Barat menyambut baik perhatian Pemprov Kaltim terhadap sektor pendidikan. Kami berkomitmen mendukung peningkatan sarana prasarana, penguatan kompetensi peserta didik, serta pengembangan pendidikan vokasi sebagai langkah strategis mencetak SDM unggul dan siap kerja,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Rudy Mas’ud mengapresiasi selesainya pembangunan aula tersebut. Ia menilai SMKN 3 Sendawar memiliki potensi besar dalam mencetak tenaga kerja terampil, khususnya melalui Program Keahlian Teknik Alat Berat.

“Selamat atas aula barunya. Salah satu keunggulan sekolah ini adalah Program Keahlian Teknik Alat Berat yang sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Menurut Rudy, aula baru tidak hanya menjadi fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, memperkuat kolaborasi, dan menumbuhkan kebersamaan di kalangan peserta didik.

“Melalui SMKN 3 Sendawar kita dapat mencetak generasi emas yang siap bersaing dan berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional,” tegasnya.

Usai peresmian, Gubernur Rudy Mas’ud bersama rombongan didampingi Bupati Kutai Barat Frederick Edwin meninjau Gedung Praktikum Teknik Alat Berat (TAB), ruang praktik Teknik Kendaraan Ringan (TKR), serta ruang kelas baru.

Turut hadir Ketua TP-PKK Kalimantan Timur Syarifah Suraidah Mas’ud, Ketua TP-PKK Kutai Barat Maria Christina Mozes Edwin, Sekretaris Daerah Kutai Barat Erik Victory, jajaran kepala perangkat daerah, serta unsur Forkopimda.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

Jalan Asa–Juaq Asa Ditingkatkan dengan Rigid Beton, Gubernur Lakukan Monitoring

0
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mendampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud meninjau proyek peningkatan Jalan Poros Asa–Juaq Asa di Kutai Barat. (Istimewa)

SENDAWAR – Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mendampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meninjau pelaksanaan proyek Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Kutai Barat, Sabtu (4/7/2026).

Peninjauan dilakukan di ruas Jalan Poros Kampung Asa–Juaq Asa yang menjadi salah satu proyek prioritas peningkatan infrastruktur di Kutai Barat. Paket pekerjaan tersebut berupa peningkatan jalan sepanjang dua kilometer dengan konstruksi rigid beton.

Di sela-sela peninjauan, Bupati Frederick Edwin mengatakan proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas akses transportasi masyarakat, memperlancar mobilitas, serta mendukung distribusi hasil pertanian dan perkebunan di wilayah tersebut.

“Jalan ini menjadi prioritas kami. Dengan akses yang lebih baik, roda perekonomian masyarakat di Asa dan Juaq Asa akan bergerak lebih cepat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menjelaskan peninjauan dilakukan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai perencanaan serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengawal pelaksanaan program bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota agar pembangunan infrastruktur berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Peninjauan ini merupakan bagian dari pengawasan pelaksanaan Bankeu agar seluruh pekerjaan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Rudy menambahkan, peningkatan ruas Jalan Poros Asa–Juaq Asa diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Kutai Barat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Dengan akses jalan yang semakin baik, distribusi barang dan jasa akan semakin lancar, pelayanan publik meningkat, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, Sekretaris Daerah Kutai Barat Erik Victory, Wakil Ketua I DPRD Kutai Barat Agustinus, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kutai Barat Pilip.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

Seragam Gratis Kukar Segera Diluncurkan Setelah Daftar Ulang Selesai

0
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah. (Ady/Media Kaltim)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan program bantuan seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru tetap dilaksanakan pada tahun ajaran 2026/2027. Namun, peluncurannya baru akan dilakukan setelah seluruh rangkaian Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 selesai.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, mengatakan pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk program tersebut sebagai bentuk dukungan kepada peserta didik baru. Peluncuran program akan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Kukar setelah seluruh tahapan penerimaan murid selesai.

“Insya Allah seragam gratis tetap ada. Setelah penerimaan SPMB selesai, program ini akan diluncurkan secara simbolis oleh Bupati,” ujar Heriansyah.

Ia menjelaskan, penyaluran bantuan nantinya tidak dilakukan secara langsung oleh pemerintah, melainkan melalui koperasi sekolah dengan skema Boskab Seragam. Mekanisme tersebut disiapkan agar distribusi bantuan dapat menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah.

Menurut Heriansyah, hingga saat ini jumlah penerima bantuan belum dapat dipastikan. Disdikbud masih menunggu hasil akhir pelaksanaan SPMB di seluruh sekolah sebagai dasar penentuan jumlah penerima sekaligus kebutuhan anggaran.

Data peserta didik baru yang diterima di setiap sekolah akan menjadi acuan dalam penyusunan distribusi bantuan. Karena itu, pemerintah belum dapat memastikan jumlah paket seragam yang akan disalurkan.

Selain menentukan jumlah penerima, hasil akhir SPMB juga akan menjadi dasar perhitungan kebutuhan anggaran. Semakin banyak peserta didik baru yang diterima, semakin besar pula anggaran yang harus disiapkan pemerintah daerah.

Saat ini proses SPMB telah memasuki tahap daftar ulang yang berlangsung hingga 8 Juli 2026. Setelah seluruh tahapan selesai, data peserta didik baru akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan program seragam gratis.

“Proses penyalurannya dilakukan melalui koperasi sekolah. Bantuan didistribusikan sesuai kebutuhan melalui koperasi sekolah,” tutup Heriansyah.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

Beasiswa Tematik Kesehatan Kukar Masih Kekurangan Peserta

0
Kepala Bagian Kesra Setkab Kukar, Fathul Alamin. (Ady/Media Kaltim)

TENGGARONG – Di tengah tingginya antusiasme masyarakat mengikuti Beasiswa Kukar Idaman Terbaik 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) justru menghadapi kondisi berbeda pada program Beasiswa Tematik Kesehatan. Hingga penutupan pendaftaran, jumlah peminat baru mencapai sekitar 70 orang dari kuota 155 penerima yang disediakan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten Kukar, Fathul Alamin, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena hampir seluruh kategori beasiswa lainnya telah memenuhi bahkan melampaui kuota yang tersedia.

Program Beasiswa Kukar Idaman Terbaik resmi menutup pendaftaran pada 19 Juni 2026 setelah sebelumnya masa pendaftaran diperpanjang dari jadwal awal yang berakhir pada 6 Juni. Perpanjangan dilakukan atas arahan Bupati Kukar agar masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk mendaftar sekaligus menyesuaikan dengan dibukanya Program Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Saat ini seluruh berkas peserta tengah menjalani proses verifikasi administrasi yang berlangsung sejak 19 Juni hingga 7 Juli 2026. Tahapan tersebut menjadi proses awal sebelum dilakukan pemeringkatan sesuai kategori beasiswa.

Fathul menjelaskan sebanyak 5.467 proposal telah diterima dari berbagai kategori, mulai Beasiswa Jenjang SMA, Beasiswa Stimulan S1 hingga Beasiswa Prestasi Pondok Pesantren. Bahkan beberapa kategori telah mencatat jumlah pendaftar melebihi kuota yang disediakan.

Kuota Beasiswa Stimulan S1 tahun ini mencapai sekitar 2.900 penerima. Sementara Beasiswa Prestasi SMA dialokasikan bagi 200 penerima dan Beasiswa Prestasi Pondok Pesantren sebanyak 75 penerima.

Namun, kondisi berbeda terjadi pada Beasiswa Tematik Kesehatan. Dari 155 kuota yang tersedia, jumlah pendaftar belum mencapai separuhnya. Salah satu formasi yang masih minim peminat adalah dokter umum di RSUD Parikesit yang baru diikuti lima pendaftar dari sembilan kuota yang tersedia.

Setelah proses verifikasi administrasi selesai, peserta akan memasuki tahapan pemeringkatan berdasarkan ketentuan masing-masing kategori, baik melalui capaian akademik maupun prestasi nonakademik.

“Tahap pertama adalah memastikan seluruh persyaratan administrasi lengkap, kemudian dilanjutkan dengan pemeringkatan sesuai kategori beasiswa yang diikuti peserta,” ujar Fathul.

Menurutnya, rendahnya jumlah pendaftar pada beasiswa kesehatan bukan disebabkan minimnya sosialisasi. Pemerintah Kabupaten Kukar mengaku telah menyebarkan informasi hingga ke sekolah, kecamatan, dan tingkat RT.

Ia menilai tantangan utama justru berasal dari masih rendahnya kepercayaan diri sebagian pelajar, khususnya yang berasal dari luar Tenggarong, untuk bersaing masuk ke program studi kesehatan.

Padahal, peluang yang diberikan cukup besar. Pemerintah telah membuka akses melalui lima program studi di Universitas Mulawarman, yakni dokter umum, dokter gigi, farmasi, keperawatan, dan kebidanan.

“Saat ini tersedia lima program studi di Universitas Mulawarman, yaitu dokter umum, dokter gigi, farmasi, keperawatan, dan kebidanan. Kami ingin semakin banyak putra-putri Kukar memanfaatkan kesempatan ini,” tutup Fathul.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

YLBHI Dinilai Layak Beri Masukan terhadap Revisi UU HAM

0
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. (Dok. Kementerian HAM)

JAKARTA – Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua membela Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) setelah Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mempertanyakan kapasitas lembaga tersebut dalam mengkritisi revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Koalisi menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan rekam jejak panjang YLBHI dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.

Direktur LBH Papua sekaligus anggota Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Festus Ngoranmele, mengatakan YLBHI bersama jaringan 18 kantor LBH telah berdiri sejak dekade 1970-an. Menurutnya, pengalaman organisasi tersebut bahkan lebih panjang dibanding usia Komnas HAM maupun Kementerian HAM.

“Apalagi institusi Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang baru seumur jagung,” kata Festus dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (5/7/2026).

Ia menegaskan, selama puluhan tahun YLBHI tidak hanya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, tetapi juga aktif melakukan advokasi litigasi, nonlitigasi, hingga mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

“Caranya dengan pendekatan advokasi litigasi, advokasi non-litigasi, dan advokasi kebijakan yang sudah dilakukan di tingkat nasional maupun daerah dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua,” ujarnya.

Koalisi menilai tidak tepat jika kredibilitas YLBHI dipersoalkan hanya karena menyampaikan kritik terhadap revisi Undang-Undang HAM. Menurut mereka, organisasi masyarakat sipil memiliki hak untuk memberikan masukan terhadap setiap kebijakan publik, termasuk pembahasan regulasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Karena itu, koalisi mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil dalam setiap tahapan pembahasan revisi UU HAM.

Selain itu, mereka meminta sepuluh poin tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan berbagai organisasi masyarakat sipil menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya terkait pelibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya dalam proses penyusunan revisi undang-undang tersebut.

Polemik ini bermula setelah Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan tidak ada pasal dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dipersoalkan selama hampir dua bulan pembahasannya dibuka kepada publik.

Pigai juga mempertanyakan kredibilitas YLBHI dalam mengkritisi RUU HAM dengan menyebut lembaga bantuan hukum lebih tepat berfokus pada isu hukum. Pernyataan tersebut kemudian memicu respons dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang menegaskan YLBHI memiliki rekam jejak panjang dalam advokasi HAM dan berhak memberikan masukan terhadap penyusunan revisi UU HAM.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.

Tiga dari Lima Anak Masih Manipulasi Usia untuk Buka Akun Medsos

0
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. (Dok. Komdigi)

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap praktik pemalsuan usia masih menjadi tantangan utama dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS tentang perlindungan anak di ruang digital. Berdasarkan hasil survei yang menjadi acuan pemerintah, tiga dari lima anak mengaku memanipulasi usia agar tetap dapat membuat akun media sosial.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan persoalan tersebut muncul karena sistem verifikasi usia sepenuhnya berada di tangan masing-masing platform digital.

“Ada satu survei yang menunjukkan kalau ada lima anak, tiga anak dipastikan memalsukan usianya untuk bisa masuk ke media sosial. Ini sudah umum terjadi,” ujar Nezar Patria dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, pemerintah telah meminta seluruh platform digital memperkuat teknologi verifikasi usia tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi para pengguna.

“Kita sudah sampaikan kepada platform karena yang bisa meregulasi ini adalah platform dengan solusi teknologi yang mereka miliki. Namun identifikasi usia juga harus tetap mematuhi prinsip pelindungan data pribadi,” katanya.

Nezar menjelaskan sejumlah platform kini mulai memanfaatkan teknologi berbasis algoritma untuk mendeteksi akun yang diduga dimiliki anak di bawah umur sehingga aksesnya dapat dibatasi secara otomatis.

“Beberapa platform sudah mulai melakukan pembatasan. Ada anak yang sebelumnya memiliki akun, tetapi kemudian tidak dapat lagi mengakses akunnya karena teridentifikasi sebagai pengguna di bawah umur,” ujarnya.

Selain memperkuat sistem teknologi, pemerintah juga terus mendorong keterlibatan orang tua melalui pendampingan penggunaan media digital. Menurut Nezar, perlindungan anak di ruang digital tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan platform, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga.

Indonesia sendiri menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan PP TUNAS. Pemerintah menegaskan implementasi regulasi tersebut akan terus diperkuat melalui kolaborasi bersama seluruh platform digital guna menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.

Ribuan Jamaah Ikuti Tabligh Akbar Harlah Ponpes Assalam

0
Pengasuh Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning KH Arif Heri Setiawan menyerahkan cendera mata kepada Ustadz Abdul Somad, didampingi Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari, Syahrie Ja'ang, Didiek Effendi, serta tokoh agama KH Achmad Asrori pada peringatan Harlah ke-34 Ponpes Assalam di Barong Tongkok, Sabtu (4/7/2026). (Dok. Ichal/Media Kaltim)

SENDAWAR – Ribuan jamaah memadati halaman Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (4/7/2026), untuk mengikuti Syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-34 pondok pesantren yang dirangkai dengan Tabligh Akbar.

Tabligh Akbar menghadirkan penceramah nasional Ustadz Abdul Somad (UAS). Kegiatan tersebut juga dihadiri Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Pengasuh Ponpes Assalam KH Arif Heri Setiawan, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, serta Bupati Kutai Barat Frederick Edwin.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kutai Barat Erik Victory, Wakil Bupati Nanang Adriani, mantan Wali Kota Samarinda Syahrie Ja’ang, mantan Wakil Bupati Kutai Barat Didiek Effendi, Dandim 0912/Kutai Barat Letkol Inf Doni Fransisco, Kapolres Kutai Barat AKBP Boney Wahyu Wicaksono, Wakapolres Kompol Subari, Ketua KONI Kutai Barat Alsiyus, Ketua TP PKK Kalimantan Timur Sarifah Suraidah Mas’ud, Ketua TP PKK Kutai Barat Maria Christina Mozes Edwin, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para santri.

Pengasuh Ponpes Assalam KH Arif Heri Setiawan menyampaikan rasa syukur atas perjalanan 34 tahun pondok pesantren tersebut. Ia mengajak seluruh jamaah menjadikan momentum Harlah sebagai sarana mempererat ukhuwah Islamiyah, persatuan, dan kerukunan.

“Semoga Harlah ini menjadi momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan, serta mempererat kerukunan antarumat beragama,” ujarnya.

Mewakili Bupati Kutai Barat, Wakil Bupati Nanang Adriani menyampaikan ucapan selamat atas Hari Lahir ke-34 Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning. Ia berharap pesantren terus berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam yang melahirkan generasi berilmu, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan daerah.

“Selamat Hari Lahir ke-34 Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning. Semoga menjadi pusat pendidikan Islam yang melahirkan generasi unggul, beriman, dan berakhlak mulia,” ujarnya.

Menurut Nanang, pesantren memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang religius, berkarakter, dan berdaya saing. Ia juga mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari peringatan Harlah, seperti khitan massal, nikah massal, bakti sosial, dan Tabligh Akbar yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Pemkab Kutai Barat berkomitmen mendukung kemajuan pendidikan pesantren. Sinergi pemerintah, ulama, dan masyarakat menjadi kunci mewujudkan Kutai Barat yang religius, harmonis, dan sejahtera,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Nanang juga mengajak masyarakat terus menjaga persatuan, memperkuat kerukunan, serta menghidupkan semangat gotong royong. Menurutnya, Harlah ke-34 Ponpes Assalam harus menjadi momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah.

Sementara itu, dalam tausiahnya, Ustadz Abdul Somad menekankan pentingnya menuntut ilmu, memperkuat keimanan, menjaga akhlak, serta memelihara persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

“Keberhasilan hidup tidak hanya diukur dari kedudukan dan harta, tetapi dari keimanan, amal saleh, serta manfaat yang diberikan kepada sesama,” tutur UAS.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan serta menanamkan pendidikan agama sejak usia dini sebagai bekal membangun generasi yang berakhlak.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk keberkahan Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning agar terus berkembang sebagai lembaga pendidikan Islam yang mencetak generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia serta menjadi mitra pemerintah dalam membangun Kutai Barat yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

Ponpes Assalam Bangun Gedung Madrasah Baru, Menag RI Turun Langsung

0
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar didampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Madrasah Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning di Barong Tongkok, Sabtu (4/7/2026). (Dok. Istimewa)

SENDAWAR – Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, didampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Madrasah Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning di Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (4/7/2026).

Pembangunan gedung madrasah tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Lahir ke-34 Pondok Pesantren Assalam. Kehadiran Menteri Agama bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah menandai dimulainya pembangunan fasilitas pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di Kutai Barat.

Prosesi diawali dengan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar agar pembangunan berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi para santri serta masyarakat.

Pengasuh Pondok Pesantren Assalam, KH Arif Heri Setiawan, menyampaikan rasa syukur atas dimulainya pembangunan gedung madrasah yang selama ini menjadi harapan besar keluarga pesantren.

“Semoga dengan iringan doa seluruh masyarakat, pembangunan gedung madrasah ini dapat segera terwujud dan selesai sesuai harapan,” ujarnya.

Ia juga berharap pembangunan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Kami memohon doa dan dukungan dari Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bapak Gubernur, serta Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Kami berharap pembangunan ini dapat terus berlanjut hingga selesai dan segera dimanfaatkan para santri,” katanya.

Menurutnya, kehadiran Menteri Agama menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap perkembangan pendidikan Islam di daerah. Sementara kehadiran Gubernur Kalimantan Timur, Bupati, Wakil Bupati, serta unsur Forkopimda mencerminkan sinergi yang kuat dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan keagamaan.

“Kehadiran Menag RI menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap perkembangan pendidikan Islam di daerah. Sementara kehadiran Gubernur Kaltim, Bupati, Wabup, dan Forkopimda menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan keagamaan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas,” ungkapnya.

Pembangunan gedung madrasah ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi kemajuan Pondok Pesantren Assalam dalam mencetak generasi yang unggul secara akademik, berakhlak mulia, serta memiliki karakter kebangsaan.

“Dengan tambahan fasilitas, pesantren ditargetkan mampu memperluas akses pendidikan dan menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam yang modern, berkualitas, serta berlandaskan nilai-nilai keislaman di Kutai Barat dan Kalimantan Timur,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Timur Sarifah Suraidah Mas’ud, Ketua TP PKK Kutai Barat Maria Christina Mozes Edwin, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. (Ichal)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.