JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan ruang publik yang lebih menghargai martabat perempuan serta mendorong terwujudnya kesetaraan gender. Ajakan tersebut disampaikan sebagai respons atas perbincangan publik mengenai narasi yang mengangkat pengalaman biologis perempuan.

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan karya seni, budaya, maupun berbagai bentuk komunikasi publik memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat. Karena itu, setiap pesan yang disampaikan kepada publik diharapkan tidak memperkuat stigma maupun diskriminasi terhadap perempuan.

“Pengalaman biologis perempuan, seperti menstruasi, kehamilan, maupun keguguran merupakan bagian dari kehidupan yang harus dipahami dengan empati dan penghormatan. Narasi yang menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan candaan atau penggambaran yang merendahkan berpotensi memperkuat stereotip gender yang menghambat terwujudnya kesetaraan perempuan dan laki-laki,” ujar Arifah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, upaya mencegah kekerasan berbasis gender tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun budaya yang menghormati setiap individu. Penggunaan bahasa yang inklusif serta penyampaian pesan yang tidak menormalisasi diskriminasi menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan setara.

Arifah menegaskan pemerintah tetap menghormati kebebasan berekspresi dan berkesenian sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut perlu diimbangi dengan tanggung jawab sosial, terutama terhadap kelompok yang masih rentan mengalami ketidaksetaraan.

“Kemen PPPA menghormati kebebasan berekspresi dan berkesenian sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut juga perlu disertai tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan dampak pesan yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya terhadap kelompok yang masih menghadapi berbagai bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi,” katanya.

Ia juga mengajak pelaku industri kreatif, media, tokoh masyarakat, hingga para pemimpin di berbagai tingkatan untuk bersama-sama membangun ruang publik yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Kemen PPPA meyakini karya seni dan budaya memiliki kekuatan besar sebagai media edukasi, refleksi sosial, sekaligus penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan setara,” tutup Arifah.

Pernyataan Kemen PPPA tersebut disampaikan menyusul munculnya perhatian publik terhadap narasi mengenai pengalaman biologis perempuan yang beredar di ruang publik. Momentum itu dinilai menjadi pengingat bahwa karya seni, budaya, maupun komunikasi publik memiliki pengaruh besar dalam membentuk nilai dan norma sosial sehingga diharapkan dapat mendorong penghormatan terhadap martabat perempuan sekaligus memperkuat kesetaraan gender.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.

JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program agar berbagai permasalahan yang muncul tidak terus berulang.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan pencopotan pimpinan BGN setelah muncul dugaan korupsi lebih bersifat meredam dampak politik daripada membenahi persoalan mendasar dalam tata kelola program.

“Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar episentrum pusaran kasus korupsi ini tidak langsung mengarah dan mengotori citra Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang notabene merupakan program legacy utama Presiden. Namun, pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan masalah, justru berpotensi membuat program MBG ini makin karam sebelum berlayar penuh,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/7/2026).

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada figur yang memimpin BGN, melainkan pada desain program yang sejak awal dinilai memiliki sejumlah kelemahan. Besarnya anggaran yang dikelola tanpa sistem pengawasan yang kuat, kata dia, membuka ruang terjadinya penyimpangan.

JPPI juga menilai kasus hukum yang menyeret jajaran BGN berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program MBG di lapangan.

“Bagaimana publik, sekolah, dan mitra lokal bisa percaya pada program pemberian makanan anak sekolah jika lembaga yang mengaturnya saja sudah digeledah penegak hukum karena dugaan rasuah? Krisis legitimasi ini akan membuat implementasi di lapangan semakin penuh kecurigaan,” katanya.

Karena itu, JPPI meminta pemerintah tidak berhenti pada pergantian pejabat semata. Organisasi tersebut mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain Program MBG, peningkatan transparansi tata kelola anggaran, serta penguatan sistem pencegahan korupsi agar program dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. (Fajri)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.

JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah meninjau ulang sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut menilai program akan lebih efektif apabila difokuskan kepada kelompok yang benar-benar mengalami persoalan gizi dan keterbatasan akses pangan.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan evaluasi tidak cukup dilakukan hanya pada level pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pemerintah juga perlu membenahi desain program beserta arah kebijakan anggarannya agar lebih tepat sasaran.

JPPI menilai pendekatan universal yang diterapkan saat ini perlu dikaji ulang dan diganti dengan skema yang lebih terarah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Evaluasi total desain program. Menghentikan pemaksaan program untuk semua kalangan dengan target yang salah. Sebaiknya jangan untuk semua, tapi targeted bagi mereka yang punya masalah gizi dan terkendala akses pangan,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2026).

Selain perubahan sasaran penerima manfaat, JPPI juga meminta pemerintah membuka tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran Program MBG kepada publik agar pengawasan dapat dilakukan secara transparan.

“Audit transparansi institusi. Membuka seluruh tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran BGN kepada publik, serta harus membangun fondasi sistem pencegahan korupsi yang kokoh,” katanya.

JPPI juga mengingatkan agar besarnya anggaran Program MBG tidak mengurangi alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan yang sama-sama menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Koreksi kebijakan anggaran. Mengembalikan marwah anggaran fungsi pendidikan 20 persen dan anggaran kesehatan agar tidak tergerus oleh program MBG,” tutup Ubaid.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.